si pi, dwi rintani, hapzi ali, internal control over financial reporting, universitas mercu buana, 2017.pdf

1. INTERNAL CONTROL OVER FINANCIAL REPORTING Makalah Untuk memenuhi Tugas SISTEM INFORMASI DAN PENGENDALIAN INTERNAL Jurusan Magister Akuntansi Disusun oleh: Dwi Rintani (55516120022) Dosen Pengampu: Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA MAGISTER AKUNTANSI UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA 2017 2. 1. Internal Control Over Fanancial Reporting Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (Internal Control over Financial Reporting – ICoFR) merupakan suatu proses yang dirancang dan dilaksanakan oleh manajemen perusahaan dalam rangka mencapai keandalan laporan keuangan, efisiensi, dan efektivitas operasi, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku untuk memberikan keyakinan yang memadai. Pelaksanaan ICoFR ini diatur dalam SOX Section 404 yang berjudul “Management Assessment of Internal Control.” Section ini mengatur bahwasanya manajemen dari perusahaan yang terdaftar di pasar modal Amerika Serikat (NYSE) wajib melakukan pelaporan atas efektivitas ICoFR serta wajib menyertakan atestasi auditor pula atas efektivitas ICoFR – nya. SOX 404 mengharuskan manajemen membuat pernyataan mengenai tanggung jawabnya terhadap pengendalian internal dan pelaporan keuangan ICoFR yang dibuat oleh pelakunya. Diikuti dengan management assessment atas efektivitas pengendalian internal yang telah dilakukannya dengan membuat pengujian – pengujian. Selanjutnya adapula auditor eksternal yang diminta untuk melakukan atestasi atas management assessment tersebut untuk menjamin keefektifan pengendalian internalnya. Seksi ini secara terperinci diatur di dalam PCAOB Auditing Standard No. 5 yang berjudul An Audit of Internal ControlOver Financial Reproting That is Integrated with An Audit of Financial Statements. ICoFR bertujuan untuk memastikan pencatatan yang terperinci, akurat, dan wajar atas transaksi dan pengelolaan transaksi perusahaan. Tujuan ini selanjutnya akan memberikan keyakinan yang memadai bahwa transaksi telah dicatat dengan benar prinsip akuntansi yang berlaku umum serta keyakinan yang memadai akan upaya pencegahan atau identifikasi perolehan, penggunaan, atau pengelolaan aset perusahaan tanpa otorisasi yang berdampak material atas laporan keuangan. ICoFR tidak dapat menjanjikan bahwa perusahaan akan mutlak tidak akan mengalami kesalahan dalam penyajian laporan keuangannya yang bebas dari salah saji material yang merupakan tujuan pengendalian secara tepat waktu oleh manajemen. Desain dan pelaksanaan yang secermat apapun tidak mampu meniadakan kesalahan – kesalahan yang akan terjadi. Keterbatasan ICoFR akan tetap ada karena dala pelaksanaannya ICoFR merupakan suatu proses yang sangat melibatkan campur tangan manusia yang rentan terhadap kecurangan atau kesalahan. ICoFR hanya dapat meminimalkan itu semua. Oleh karena itu, terdapat konsep yang disebut dengan “keyakinan yang memadai”. Dalam rangka mewujudkan pengendalian internal yang efektif, sesuai dengan rekomendasi US SEC, perusahaan harus menggunakan dan mengacu pada suatu kerangka dasar pengendalian internal yang telah diakui secara global sebagai best practice untuk menjamin efektivitasnya. 3. 2. COSO Integrated Framework. The Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission adalah joint initiative dari lima organisasi sukarela dari sektor privat yang bertujuan untuk mengembangkan kerangka dan panduan mengenai Manajemen Risiko, Pengendalian Internal, dan Pencegahan Fraud. Kelima organisasi tersebut terdiri dari American Accounting Associaton (AAA), American Institute of Certified Public Accountant (AICPA), Financial Executive International (FEI), The Association of Accountant and Financial Professionals in Business (IMA), dan The Institute of Internal Auditor (IIA). Produk yang telah dihasilkan oleh COSO antara lain Internal Control – Integrated Framework(1992) dan Enterprise Risk Management – Integrated Framework (1994). Indonesia mengadopsiInternal Control – Integrated Framework (1992) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dalam perkembangannya COSO telah mengeluarkan kerangka IC terbaru yaitu Internal Control – Integrated Framework (2013) untuk menggantikan kerangka IC yang lama. COSO mendefinisikan IC adalah process, effected by an entity’s board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting, and compliance. Definisi ini sengaja dibuat secara luas agar dapat menangkap konsep yang penting mengenai bagaimana suatu organisasi merancang, mengimplementasikan, melaksanakan IC, dan menilai efektivitas dari sistem pengendalian internal, serta memberikan dasar dalam pengaplikasiannya di berbagai tipe organisasi. Selain itu definisi ini juga mengakomodasi bagian-bagian dari IC. Tujuan dari IC terdiri dari operations, reporting, dan compliance dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Operations Objectives. Tujuan operasional terkait dengan pencapaian visi, misi, dan tujuan didirikannya entitas. Tujuan ini terkait dengan peningkatan financial performance, produktivitas, kualitas,enviromental practices, return of assets, dan likuiditas. Salah satu tujuan yang terkait dengan tujuan operasional adalah Pengamanan Aset. Entitas dapat menentukan tujuan yang terkait dengan pencegahan kehilangan aset serta secara periodik mendeteksi dan melaporkan kehilangan aset. b. Reporting Objectives. Tujuan pelaporan berkaitan dengan penyusunan laporan untuk digunakan oleh organisasi dan stakeholders dalam hubungannya dengan pelaporan finansial/non- finansial serta pelaporan eksternal/internal. Karakteristik dari pelaporan finansial/non- 4. finansial eksternal adalah disesuaikan dengan aturan dan kebutuhan eksternal, dipersiapkan sesuai dengan standar eksternal, dan mungkin diharuskan menurut regulator, kontrak, dan perjanjian. Sedangkan karakteristik pelaporan finansial/non- finansial internal adalah digunakan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan bisnis serta ditetapkan oleh manajemen dan board. c. Compliance Objectives. Aturan dan hukum merupakan standar minimal dari perilaku organisasi. Organisasi diharapkan akan menggabungkan standar tersebut ke dalam tujuan dari entitas, bahkan organisasi dapat menetapkan standar yang lebih tinggi daripada yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan. Satu tujuan dan tujuan lainnya dapat saling tumpang tindih atau saling membantu. Misalnya dalam hal pelaporan keuangan, dapat menjadi dasar bagi manajemen dalam melakukan review dalam kinerja operasionalnya serta kepatuhannya terhadap aturan. Selain itu, pengamanan aset yang merupakan salah satu contoh tujuan operasional juga berpengaruh terhadap ketepatan jumlah aset dalam pelaporan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penetapan tujuan-tujuan ini tetap saling berkesinambungkan, tapi tetap bergantung dengan situasi yang ada. Selain tujuan, IC juga memiliki lima komponen serta 17 prinsip. Komponen dalam IC adalah sebagai berikut: 1) Control Environment Lingkungan pengendalian adalah rangkaian standar, proses dan struktur yang menjadi dasar dalam pelaksanaan IC di seluruh organisasi. Terdapat lima prinsip yang terkait dengan komponen ini yaitu: • Organisasi menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika • Board of directors menunjukkan independensi dari manajemen dan melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan dan pelaksanaan IC. • Dengan pengawasan Board, manajemen menetapkan struktur, bentuk pelaporan, tanggung jawab dan otoritas yang diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan. • Organisasi menetapkan komitmen dalam menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten dalam rangka pencapaian tujuan. • Organisasi memegang individu yang bertanggungjawab dalam IC dalam rangka pencapaian tujuan. 5. 2) Risk Assessment Penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko untuk mencapai tujuan, serta membentuk dasar mengenai bagaimana risiko harus dikelola. Terdapat empat prinsip yang berkaitan dengan komponen ini yaitu: • Organisasi menentukan tujuan yang spesifik sehingga memungkinkan untuk dilakukan identifikasi dan penilaian risiko yang terkait dengan tujuan. • Organisasi mengidentifikasi risiko yang terkait dengan pencapaian tujuan di seluruh entitas dan menganalisis risiko untuk menjadi dasar bagaimana risiko akan diperlakukan. • Organisasi mempertimbangkan potensi fraud dalam penilaian risiko. • Organisasi mengidentifikasi dan menilai perubahan yang akan memengaruhi sistem pengendalian internal secara signifikan. Terkait dengan pengelolaan risiko, COSO telah mengeluarkan kerangka tersendiri mengenai Enterprise Risk Management – Integrated Framework (2004) 3) Control Activities. Aktivitas Pengendalian merupakan tindakan yang ditetapkan dengan prosedur dan kebijakan untuk meyakinkan bahwa manajemen telah mengarah untuk memitigasi risiko dalam rangka pencapaian tujuan. Terdapat tiga prinsip dalam komponen ini yaitu: • Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang berkontribusi terhadap mitigasi risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima dalam rangka pencapaian tujuan. • Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian secara umum terkait teknologi dalam rangka pencapaian tujuan. • Organisasi menyebarkan aktivitas pengendalian melalui kebijakan dan prosedur dalam pengimplementasiannya. 4) Information and Communication. Informasi diperlukan dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab IC nya dalam rangka pencapaian tujuan. Sedangkan komunikasi terjadi baik secara internal maupun eksternal dengan menyediakan informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan IC sehari-hari. Terdapat tiga prinsip dalam komponen ini yaitu: • Organisasi memperoleh dan menggunakan informasi yang berkualitas dan relevan dalam rangka mendukung fungsi dari komponen lain dalam IC. • Organisasi secara internal mengomunikasikan informasi, termasuk tujuan dan tanggung jawab IC dalam rangka mendukung fungsi dari komponen lain dari IC. • Organisasi berkomunikasi dengan pihak eksternal terkait hal yang mempengaruhi fungsi dari komponen lain dalam IC. 6. 5) Monitoring Activity. Evaluasi berkelanjutan, terpisah, atau kombinasi keduanya untuk memastikan seluruh komponen IC ada dan berfungsi. Terdapat dua prinsip dalam komponen ini yaitu: • Organisasi memilih, mengembangkan, dan melaksanakan evaluasi berkelanjutan dan/atau terpisah untuk memastikan seluruh komponen IC ada dan berfungsi. • Organisasi mengevaluasi dan mengomunikasikan defisiensi IC pada pihak yang bertanggung jawab agar diambil tindakan korektif. IC memberikan keyakinan yang memadai, bukan mutlak, dalam rangka pencapaian tujuan, akan tetapi terdapat keterbatasan yang berasal dari: 1) Preconditions of Internal Control. Keterbatasan yang pertama adalah kondisi awal sebelum dibangunnya IC. IC tidak bisa mencakup seluruh kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. Salah satu hal yang tidak dicakup adalah pra-kondisi entitas sebelum IC diterapkan. Kelemahan entitas dalam memilih, mengembangkan, dan mengevaluasi manajemen dapat membatasi kemampuannya dalam melakukan pengawasan terhadap IC. Selain itu tidak tepatnya proses penetapan strategi dan tujuan akan mengakibatkan pemilihan tujuan yang tidak realistis, tidak tepat, dan tidak spesifik. 2) Judgement. Keterbatasan kedua adalah fakta bahwa penilaian manusia dalam pengambilan keputusan bisa keliru. Manusia memiliki kelemahan dalam mengambil keputusan bisnis yang berdasarkan pada waktu, informasi yang terbatas, serta di bawah tekanan, sehingga bisa menghasilkan keputusan (penilaian) yang tidak tepat dan perlu diubah. 3) Breakdowns. Keterbatasan ketiga adalah kerusakan yang dapat terjadi karena kesalahan pegawai. Sistem IC yang baik bisa mengalami kerusakan. Personel mungkin dapat salah memahami instruksi, melakukan kesalahan, atau memiliki terlalu banyak tugas 4) Management Override. Keterbatasan keempat adalah kemampuan manajemen untuk mengabaikan IC. Entitas dengan sistem pengendalian internal yang efektif masih mungkin untuk memiliki manajer yang mengesampingkan IC. 5) Collusion Keterbatasan kelima adalah kemampuan manajemen, personel lain, dan pihak ketiga untuk melakukan kolusi. Kolusi dapat mengakibatkan defisiensi dalam IC. Individu yang beraksi secara bersama-sama dapat menyembunyikan tindakan kecurangan dan mengubah informasi keuangan atau lainnya sehingga tidak dapat dicegah dan dideteksi oleh IC. 7. Dengan terbitnya Internal Control – Integrated Framework Tahun 2013, terjadi beberapa perubahan dibandingkan dengan Internal Control – Integrated Framework Tahun 1992. Perubahan-perubahan yang terjadi secara umum antara lain: 1) Kerangka yang baru memberikan perhatian yang lebih besar pada prinsip. Prinsip- prinsip ini dimaksudkan untuk profit companies, non-profit companies, badan pemerintah dan organisasi lainnya. Komponen dan prinsip terdiri dari kriteria yang akan membantu manajemen untuk menilai apakah entitas telah memiliki IC yang efektif. 2) Memperluas kategori reporting objectives dengan mempertimbangkan pelaporan eksternal di luar pelaporan keuangan serta pelaporan internal baik keuangan maupun non-keuangan. 3) Menjelaskam peran penetapan tujuan, tidak hanya merupakan proses manajemen yang dilakukan di pra-kondisi IC, tetapi diperluas dengan menentukan tujuan dengan mempertimbangkan kesesuaiannya. 4) Memperluas konsep governance terutama yang terkait dengan board of directors, commitee of the board, termasuk audit, kompensasi, nominasi, dan komite governance. 5) Mempertimbangkan globalisasi dengan mencakup perubahan dalam model operasi manajemen, struktur legal entitas dan peran terkait, tanggung jawab dan akuntabilitas terkait IC dalam unit dan sub-unit serta mempertimbangkan risiko internal terkait merger dan akuisisi. 6) Mempertimbangkan struktur organisasi dan model bisnis yang berbeda yang telah banyak mengalami perubahan, tanggung jawab IC dari tiap model, dan pencapaian dalam efektivitas IC. 7) Mempertimbangkan tuntutan dan kompleksitas dalam undang-undang, peraturan, dan standar dengan mengakui peran regulator dan standard-setter dalam penetapan tujuan serta menetapkan kriteria untuk menilai dan melaporkan defisiensi IC. 8) Mempertimbangkan ekspektasi yang lebih besar terhadap kompetensi dan akuntabilitas. Organisasi bisa menggeser model operasi dengan mendelegasikan kewenangan dan akuntabilitas yang lebih besar. 9) Mencerminkan peningkatan relevansi teknologi yang berpengaruh terhadap bagaimana komponen IC dilaksanakan. 10) Memuat lebih banyak pembahasan mengenai fraud serta mempertimbangkan potensi fraud sebagai prinsip IC. Selain perubahan-perubahan tersebut, terdapat juga perubahan-perubahan dalam tata letak kerangka seperti tata letak chapter serta perubahan kunci yang terjadi pada komponen IC. 8. Bahasan diatas hanya merupakan pemahaman secara umum dan singkat mengenai IC yang disadur dari Internal Control – Integrated Framework (2013). IC tidak hanya dapat diterapkan baik pada tingkat entitas,tapi juga bisa diterapkan pada tingkat kegiatan. Untuk lebih memahami dan dapat menerapkan kerangka ini, diperlukan kajian yang lebih mendalam. 2. Entity Level Control (ELC) and Transactional Level Control (TLC) Prosedur dan pengendalian yang kami terapkan mengacu pada COSO Internal Control framework, COSO Enterprise Risk Management Framework, dan COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology), khusus untuk pengendalian internal di bidang Teknologi Informasi. Dengan berpedoman pada COSO Internal Control framework, pengendalian internal yang dipergunakan untuk menjamin keandalan laporan keuangan, antara lain diterapkan pada tingkat pengendalian (level of control) berikut: • tingkat Pengendalian Entitas (Entity Level Control); • tingkat Pengendalian Transaksi (Transactional Level Control); dan • pengendalian Teknologi Informasi (IT Control) Dalam proses perancangannya, pengendalian ditentukan berdasarkan risiko, risiko dikelola untuk menghindari kesalahan dan kecurangan (fraud) yang berakibat misstatement terhadap laporan keuangan. Hal ini tidak hanya terbatas pada risiko laporan keuangan, kontrol juga diterapkan untuk risiko lain, termasuk risiko bisnis dan operasi. Entity Level Control Merupakan kegiatan pengendalian yang beroperasi terhadap seluruh entitas & memiliki fokus yang sangat luas serta seringkali berkaitan dengan lingkungan organisasi. Tindakan Entity Level Control yang telah dilakukan meliputi: • formulasi kebijakan dan implementasi ICOFR dan pengendalian pengungkapan sesuai dengan SOA Seksi 404 (Penilaian ICOFR) dan Seksi 302 (Sertifikasi Direksi), Audit Standard No. 5; • membangun komitmen pengelolaan perusahaan sesuai etika melalui tata kelola yang baik dengan cara penerapan etika bisnis, mencegah benturan kepentingan, whistleblower, penerapan risk management di setiap unit bisnis, penerapan program fraud, pakta integritas, dan lain-lain; • menyelenggarakan asesmen risiko rutin dan risk profiling sebagai early detection system; dan • melakukan berbagai audit untuk menjamin efektivitas dari penerapan Entity Level Control. 9. Transaction Level Control merupakan kegiatan pengendalian yang dilakukan untuk mengurangi resiko dari kumpulan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam organisasi. Tindakan Transactional Level Control yang telah dilakukan meliputi: • merancang bisnis proses dengan menggunakan risk based control dan menerapkan pemisahan kewenangan berdasarkan prinsip segregation of duties; • memberlakukan disiplin kerja sesuai ketentuan bisnis proses; • memperbaiki/redesign bisnis proses secara rutin untuk memastikan agar konsisten dengan perubahan kebijakan dan organisasi, tuntutan bisnis dan temuan audit; dan • melakukan berbagai audit untuk menjamin efektivitas dari penerapan Transactional Level Control. Tindakan IT based control yang telah dilakukan meliputi: • IT Entity Level Control – memformulasikan kebijakan IT dan master plan guna menegakkan IT Governance; • IT General Control – menjamin perkembangan dan perubahan dalam operasi dan aplikasi IT dapat terus dilakukan sejalan dengan ketentuanIT Governance; dan • Application Control – menjamin bahwa penggunaan aplikasi telah sesuai dengan pengaturan otorisasi dan hak akses, seperti manajemenpassword, end user computing, audit trail, dan lain lain. 3. Implementasi ICOFR pada sebuah perusahaan Dalam hal ini pembahasan rencana review implementasi pengendalian internal atas laporan keuangan pada sebuah perusahaan yang mengacu pada COSO dan COBIT. COSO dan COBIT menjadi kerangka acuan dalam menilai aspek pengendalian pada sistem informasi dan pelaporan keuangan. Alasan pengunaan COSO dan COBIT dalam mengidentifikasi risiko dan pengendalian atas laporan keuangan adalah: • Kerangka pengendalian internal menurut COSO umumnya memberikan pijakan pada pengendalian khusus pada laporan keuangan, bukan pada sistem informasi. Sementara transaksi bisnis lebih banyak mengandalkan sistem pemroses transaksi. • Kerangka pengendalian berdasarkan COBIT berfokus pada pengendalian berbasis komputer secara umum (general control) dan menyerahkan operasionalisasi dari pengendalian aplikasi pada organisasi yang bersangkutan. • Pemahaman terhadap proses bisnis perusahaan menjadi kritikal bagi profesi akuntansi karena menentukan derajat akomodasi sistem informasi akuntansi terhadap kewajaran proses operasi, proses pengungkapan informasi, dan proses pengambilan keputusan manajemen. Pengendalian aplikasi berfokus pada proses bisnis. 10. Implementasi ICoFR pada Bank Syariah Mandiri yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab semua pihak dalam organisasi bank melalui: 1) akuntabilitas pejabat atau pengurus bank dan pengembangan budaya pengendalian intern pada seluruh jenjang organisasi; 2) pelaksanaan identifikasi dan penilaian risiko kegiatan operasional bank; 3) pemisahan fungsi antara operasi, penyimpanan dan akuntansi atau pencatatan; 4) pelaksanaan evaluasi berkala terhadap kinerja bank; 5) pelaksanaan komunikasi dan pemenuhan informasi dalam organisasi bank; 6) khususnya tingkat pengambilan keputusan risk exposure; 7) pengawasan dan kegiatan audit intern yang efektif; serta 8) pemenuhan komitmen manajemen bank menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran ketentuan yang berlaku. Dalam implementasinya pengendalian internal perusahaan banyak menggunakan COSO dan COBIT, namun tidak seluruhnya sama. Karena disesuaikan dengan bentuk dan jenis usahanya. Sesuai dengan SEBI, Bank wajib memiliki dan menerapkan strategi anti FRAUD yang efektif, yang paling kurang memenuhi acuan minimum dan Bank wajib memperhatikan paling kurang hal-hal sebagai berikut: a. kondisi lingkungan internal dan eksternal; b. kompleksitas kegiatan usaha; c. potensi, jenis, dan risiko FRAUD; dan d. kecukupan sumber daya yang dibutuhkan 4. Implementasi Penerapan ELC dan TLC pada Perusahaan Entity level control (ELC), Kegiatan pengendalian ini umumnya beroperasi pada tingkat perusahaan atau manajemen puncak pengambil keputusan strategis. Level ini memiliki jangkauan atau kewenangan pengendalian yang lebih tinggi dari activity level, dan bisa mempengaruhi kegiatan pada activity level, misalnya kebijakan perusahaan. Transactional Level Control (TLC), Kegiatan pengendalian pada level ini lebih berhubungan dengan pelaksanaan proses bisnis atau transaksi dari bagian dalam suatu organisasi. Level ini memiliki kewenangan yang lebih rendah dari entity level control, dan dapat dipengaruhi kebijakan dalam entity level control. 11. Penerapan atas Entity Level Control yang dilakukan dalam pengendalian risiko pembiayaan: • analisisi pembiayaan secara mendalam sesuai prosedur; • pemantauan kemampuan dan kepatuhan debitur serta perkembangan projek yang dibiayai; • penilaian kembali nilai agunan secara berkala sesuai dengan prosedur; • penetapan limit yang jelas seluruh fasilitas yang diberikan kepada setiap debitur; dan • penilaian dan analisis yang mendalam terhadap kemampuan debitur dalam pemberian jaminan. Penerapan atas Transactional Level Control (TLC) yang telah dilakukan oleh BSM meliputi: • Pemisahan fungsi yang dapat menimbulkan conflict of interest. • Operation Manager berfungsi mengawasi jalannya kontrol internal di Cabang setiap hari. • Branch Manager berfungsi mengawasi jalannya kontrol internal di Cabang secara periodik. • Area Manager berfungsi mengawasi jalannya kontrol internal di Kantor Area • Region Head berfungsi mengawasi jalannya kontrol internal di Kantor Wilayah. • Pengawasan Internal yang berfungsi mengawasi jalannya kontrol internal di unit kerja tertentu di Kantor Pusat. • Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), Grup Hukum, Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) Daftar Referensi: file:///C:/Users/dwi/Downloads/SistemPengendalianInternal-298-300.pdf http://www.belajarakuntansionline.com/aplikasi-internal-control-dalam-perbankan/ http://documents.tips/documents/icofr.html http://tatakelola.co/sektor-privat/mengenal-internal-control-integrated-framework-coso/ https://mukhsonrofi.wordpress.com/2008/10/14/pengertian-atau-definisi-coso/