Yurisdiksi ICC Yurisdiksi Material: (Pasal 5-8) ICC dapat mengadili kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. [Tetapi, kejahatan agresi baru akan didefinisikan pada tahun 2008] · Yurisdiksi Temporal: (Pasal 11) ICC hanya memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan yang terjadi setelah Statuta Roma berlaku, sesudah 1 Juli 2002. · Yurisdiksi Teritorial: (Pasal 12) ICC memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah negara peserta, tanpa melihat kewarga-negaraan dari pelaku. Termasuk, negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC atas dasar deklarasi ad hoc (misalnya ada negara di mana terjadi kejahatan internasional dan pemerintahan negara itu mendeklarasikan bahwa negaranya mengakui yurisdiksi ICC, walaupun belum menandatangani Statuta Roma) dan dalam wilayah yang ditentukan, secara sepihak, oleh Dewan Keamanan. · Yurisdiksi Personal: (Pasal 25-26) ICC memiliki yurisdiksi terhadap orang, dan bukan terhadap entitas yang abstrak.5 Akan tetapi ICC tidak memiliki yurisdiksi terhadap pelaku yang berusia di bawah 18 tahun. Asas peradilan ICC Fakta hukum Permasalahan putusan peradilan Solusi asas retroaktif Kebiasaan internasional Dari praktek hukum pidana internasional, dapat dilihat bahwa asas retroaktif ini diberlakukan terhadap beberapa peristiwa tertentu, yang pada akhirnya praktek ini mempengaruhi pembuatan ketentuan penyimpangan atau pengecualian dari asas non retroaktif pada instrumen hukum internasional. Mahkamah pidana internasional Nuremberg 1946 dan Tokyo 1948 yang mengadili penjahat perang pada Perang Dunia II, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) dan International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) merupakan contoh penerapan asas retroaktif. Pelanggaran terhadap asas non-retroaktif tersebut merupakan momentum penting, merupakan âbenchmarkâ dalam perkembangan politik hukum pidana pasca Perang Dunia Kedua, sekalipun telah menimbulkan pro dan kontra dikalangan para ahli hukum pidana di seluruh dunia.