Posisi Indonesia Dalam ASEAN Economic Community 2015

Posisi Indonesia dalam ASEAN Economic Community 2015 (VOE, edisi agustus) ASEAN Economic Community (AEC) adalah salah satu dari 3 pilar konsep ASEAN Integration yang telah disetujui bersama oleh Kepala Negara dari 10 negara anggota ASEAN dalam pertemuan di Bali tahun 2003 yang dikukuhkan lewat Declaration of ASEAN Concord II atau yang dikenal dengan BALI Concord II. Konsep utama dari AEC adalah menciptakan ASEAN sebagai sebuah pasar tunggal dan kesatuan basis produksi dimana terjadi free flow atas barang, jasa, factor produksi, investasi dan modal serta penghapusan tarif bagi perdagangan antar negara ASEAN yang kemudian diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi diantara negara-negara anggotanya melalui sejumlah kerjasama yang saling menguntungkan . Melalui terwujudnya AEC, yang utama posisi tawar ASEAN di perekonomian global menjadi lebih kuat. Kemudian kesempaatan lainnya yang melihat dari tujuan AEC yang dideklarasikan melalui Bali Concord II yaitu terciptanya wilayah ekonomi ASEAN yang stabil, makmur, dan sangat kompetitif dimana terjadi aliran bebas atas barang, jasa, investasi dan modal, pembangunan ekonomi yang merata dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi di tahun 2020 . Melalui free flow of investment, masalah ketidakseimbangan pendanaan di Negara-negara ASEAN diharapkan teratasi, dengan menguatnya posisi tawar ASEAN sebagai sebuah komunitas ekonomi yang terintegrasi diharapkan investasi asing langsung (FDI) akan tersalurkan ke ASEAN dimana semua anggotanya dapat merasakan manfaat dana tersebut tidak hanya sebagian negara saja jika masingmasing bergerak sendiri mengatasnamakan negara masing-masing. Dalam hal ini yang diuntungkan adalah Negara-negara berkembang dan tentunya Negara miskin di dalam ASEAN karena selama ini ASEAN dilihat dari sisi ekonomi terbagi seolah dalam beberapa kelompok 1)Negara yang mengalami “Significantly transformed economies” yang bisa disejajarkan dengan Negara maju yaitu Singapura, 2)Negara dengan “Emerging Economies” yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan VietNam, dan 3) Negara yang termasuk ke dalam “poorest nations” di dunia seperti Laos, Myanmar dan Kamboja . Dalam hal merebut FDI yang masuk ke ASEAN sebagai sebuah komunitas ekonomi terintegrasi nantinya, Indonesia harus mau dan mampu membenahi sistem hukum dan peraturan terkait penanaman modal asing dan factor-faktor lain yang menjadi pertimbangan bagi investor. Faktor keamanan nasional dan jaminan akan iklim usaha dan perlindungan bagi dana investor yang masuk. Permasalahan yang masih muncul dalam penanaman FDI ke sejumlah Negara ASEAN adalah karena terkendala faktor national law yang lebih banyak melindungi investor lokal. Indonesia menghadapi dilema tentang hal ini, dimana dalam negeri menuntut lebih diberinya kesempatan investor dalam negeri atas nama nasionalisme sedangkan kebutuhan akan FDI dan komitmen akan AEC juga perlu dijalankan. UU penanaman Modal Asing di Indonesia masih dianggap belum “mengundang” bagi investor asing sedangkan di dalam negeri UU ini dianggap telah merugikan pelaku usaha nasional dan mengabaikan peran pemerintah dalam melindungi asset bangsa. Dengan memanfaatkan aliran bebas dalam barang, tenaga kerja, modal yang diiringi dengan teknologi, melalui konsep AEC ini idealnya akan terjadi transfer keahlian dan teknologi dari ‘brand leader” di ASEAN kepada perusahaan lokal di Negara-negara anggota yang masih tertinggal di bidang perekonomian untuk memperbaiki budaya usaha dan meningkatkan kapasitas serta kualitas produksi. Tantangan dalam terwujudnya aliran bebas barang dan jasa dalam AEC adalah karena masih berlakunya tariff perdagangan antar Negara ASEAN meskipun 6 negara ASEAN termasuk Indonesia telah sepakat secara nyata mengurangi tariff perdagangan didalam ASEAN untuk sejumlah barang yang termasuk kedalam Inclusion List (IL) hingga menjadi maximum hanya 5%. Table berikut memuat daftar tariff perdagangan sejumlah Negara ASEAN untuk perdagangan intra-regional Harapan dengan terwujudnya zero trade tariff di AEC adalah terbentuk pasar tunggal ASEAN yang potensial, hal ini akan sangat berguna seperti masa sekarang saat demand dari Amerika dan eropa sedang turun terhadap produk ekspor Negara Asia dan ASEAN seperti Indonesia. ASEAN memiliki keunggulan jika memang dapaat terbentuk sebuah single market yang kuat, karena ASEAN sebenarnya memiliki market fragmentation yang lebih luas daripada China . Hal lain yang menjadi tantangan bagi aliran bebas barang adalah adanya ketidaksamaan kualitas barang produksi dan peraturan teknik di industry masing-masing Negara. Demi terwujudnya pemerataan kualitas produksi maka ASEAN coordinating Committee on Standards and Quality (ACCSQ) telah bekerja dalam memastikan bahwa Negara-negara di ASEAN mulai memperbaiki kualitas proses produksi dan hasil produksi agar setara dan dapat sama-sama bersaing dalam pasar global serta terjadi arus barang yang saling menguntungkan dalam pasar intra-regional ASEAN . Keuntungan bagi Indonesia adalah adanya standar kualitas di ASEAN membuat produsen local Indonesia menjadi terpacu untuk memperbaiki kualitas sehingga produknya lebih baik dan lebih berdaya saing keluar. Tantangan bagi Indonesia dalam AEC diantaranya ketidaksiapan kebijakan ekonomi yang mendukung, undang-undang dan tenaga kerja serta pelaku dunia usaha tanah air yang belum siap secara kualitas dalam meraih kesempatan yang ada dan bersaing head-to-head bersaing dengan negara lain dengan kondisi perekonomian yang lebih kuat dibanding Indonesia. Kekhawatiran yang ditakutkan dari AEC adalah nantinya Indonesia akan banyak diserang oleh tenaga kerja-tenaga kerja asing yang lebih berkualitas, modal asing yang berlebihan sumbangannya bagi perekonomian atau masuknya produk-produk asing yang lebih murah dengan kualitas lebih baik sedangkan kondisi di dalam negeri tenaga kerja kita masih banyak yang bekum terdidik dan terlatih, usaha local lemah dipermodalan dan kualitas pengelolaan usaha dan produk dalam negeri kalah bersaing, sehingga akibatnya kita tidak akan bisa mewujudkan mimpi menjadi “tuan di negeri sendiri”. Permasalahan yang juga kemudian muncul dari AEC ini adalah kemungkinan adanya national interest yang lebih diutamakan dalam proses penyatuan ini, sehingga akan ada pendahuluan kepentingan masing-masing Negara dibandingkan kepentingan bersama yang disepakati demi kemajuan komunitas. ASEAN Economic Community 2015 dimana Indonesia berkomitmen penuh untuk mewujudkannya bersama dengan sejumlah Negara anggota ASEAN lainnya telah menyediakan konsep yang member kesempatan bagi semua anggotanya dalam mengambil benefit termasuk bagi Indonesia, yang diperlukan adalah bagaimana Indonesia sebagai bagian dari komunitas ASEAN berusaha mempersiapkan kualitas diri untuk dapat mengambil kesempatan tersebut dan bersaing dengan Negara tetangga di ASEAN sehingga ketakutan akan “kalah bersaing” di negeri sendiri akibat terbentuknya AEC tidak terjadi. references: 1. Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Bank Indonesia. 2. Publikasi ASEAN Secretariat melalui www.asean-secretariat.org 3. Tullao, Tereso S. Modeling a Scenario of Asian Integration: Political, Economic and Cultural Approaches.Disampaikan dalam 2nd International Conference, De La Salle University – Manila. Januari 2009. 4. Mr.Ryan Patrick Evangelista “Private Sector’s Perspectives on ASEAN Integration” disampaikan dalam 2nd International Conference, De La Salle University-Manila 2009. 5. Cuyvers, Ludo; De Lombaerde, Philippe. “From AFTA towards an ASEAN Economic Community…and Beyond”.Centre for ASEAN Studies. Januari 2005. http://webh01.ua.ac.be/cas/PDF/CAS46.pdf http://happy-ordinarygirl.blogspot.com/2009/08/posisi-indonesia-dalam-asean-economic.html Peta negara-negara ASEAN ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan langkah maju integrasi ASEAN menjadi suatu kesatuan wilayah ekonomi yang rencananya akan diberlakukan pada tahun 2015 mendatang. Kesepuluh negara anggota ASEAN nantinya menjadi seolah tanpa batas, kurang lebih seperti Masyarakat Ekonomi Eropa yang kini menjelma menjadi Uni Eropa (European Union). Kawasan AEC diarahkan menjadi suatu kawasan yang kompetitif secara ekonomi dengan tingkat kemajuan yang merata serta terintegrasi penuh ke sistim ekonomi global. Dalam artian perdagangan ini berarti semua barang dapat diperdagangkan dari satu negara ke negara lain di kawasan ASEAN tanpa tariff bea sama sekali. Setiap pengusaha dapat menanamkan modalnya dimana saja dan bahkan menjadi penguasa mayoritas saham di perusahaan manapun di kawasan tersebut. Jadi pengusaha Indonesia dapat berinvestasi dan menjadi pemegang saham mayoritas di Vietnam, atau Singapura, misalnya. Demikian juga pengusaha Thailand atau Malaysia, tanpa halangan lagi bisa menguasai sampai 70% saham di perusahaan Indonesia. Menteri Perdagangan RI, Gita Wiryawan dalam siaran pers yang dilansir Antara, mengatakan bahwa saat ini Indonesia 70 persen telah siap menghadapi AEC. Sisanya 30 persen akan dikerjakan sambil dalam waktu yang tersisa. Tidak ada penjelasan lanjut mengenai indikator tersebut. Dapat disimpulkan bahwa pendapat menteri perdagangan berkaitan dengan sektor ekonomi terutama bidang kerja Kementerian Perdagangan. Lalu bagaimana dengan sektor lainnya? Diskusi tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN masih sangat minim di Indonesia. Seolah-olah AEC adalah urusan pemerintah atau perusahaan besar saja. Padahal AEC sangatlah terkait dengan harkat hidup masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah sektor pendidikan dan ketenagakerjaan. Masyarakat Ekonomi Asean tidak lepas dari lalu lintas tenaga professional yang akan semakin bebas bergerak diantara ke-10 negara ASEAN. Apa artinya? Para tenaga professional, apakah manajer, eksekutif, tenaga ahli berbagai bidang akan bersiliweran secara bebas dan bekerja dimana saja tanpa halangan ataupun batasan di kawasan ASEAN, termasuk di Indonesia. Disatu sisi tentu ini berita baik, karena tenaga profesional Indonesia akan bisa lebih mudah bekerja di negara lain, dan sebaliknya. Namun demikian, perlu dicermati kembali kesiapan kualitas SDM Indonesia dalam persaingan tenaga kerja professional di kawasan ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa indikator tingkat kemajuan SDM di kawasan ASEAN saat ini dipimpin oleh Singapura dan Malaysia. Human Development Indeks (salah satu indikator pembangunan SDM) yang dikeluarkan oleh UNDP untuk tahun 2011 menunjukkan bahwa Indonesia hanya menempati posisi 124 dari 187 negara yang disurvei. Negara-negara lain di kawasan ASEAN masih lebih maju dalam pembangunan manusia. Singapore memimpin ASEAN di posisi ke-26, disusul Brunei (33), Malaysia (61), Thailand (103) dan Filipina (112). Salah satu penentu kemajuan SDM yang terkait dengan dunia professional dan tenaga kerja tentulah pendidikan. Saat ini dapat dikatakan bahwa Singapura dan Malaysia merupakan pemimpin ASEAN dalam sector pendidikan. Berbagai institusi pendidikan dunia beramai-ramai membuka cabang atau kelas jauh di Malaysia dan Singapura sehingga secara tidak langsung juga berkontribusi kepada pembangunan SDM yang memang gencar dilakukan pemerintah. Kemajuan pendidikan di Negara-negara tersebut, tidak lepas juga dari kultur berbahasa asing yang membudaya sejak pendidikan dini sehingga memungkinkan akses siswa dan mahasiswa ke dunia global lebih mudah. Sanggupkah tenaga professional Indonesia bersaing dengan tenaga kerja professional dari Negara ASEAN lainnya? Kegamangan yang sama telah menjadi pertanyaan besar diThailand. Mereka menguatirkan serbuan tenaga professional terdidik dari Malaysia, Singapura dan Filipina. Sepertinya Thailand tidak mengkuatirkan Indonesia sam sekali. Sektor pariwisata Thailand segera berbenah. Mereka menggelar seminar untuk menetapkan standard mutu MICE agar Thailand bisa mempertahankan pangsa pasar pariwisata nantinya. Sementara itu Indonesia masih terlalu sibuk dengan hiruk pikuk politik. Pembenahan sector SDM termasuk pendidikan seharusnya segera menjadi prioritas pemerintah agar Indonesia bisa bersiap dan dapat berkompetisi di tingkat ASEAN. Jika tidak, penerapan AEC di 2015 mendatang kemungkinanan besar akan membawa efek negative bagi tenaga professional Indonesia. Gambaran pesimisnya adalah jangan sampai Indonesia hanya bisa mengusai level buruh, sementara level manajerial didominasi oleh tenaga-tenaga kerja asing yang lebih berkualitas. Blue print ASEAN Economic Community memang mencantumkan langkah-langkah pengembangan kualitas pendidikan di ASEAN termasuk peningkatan pertukaran mahasiswa dan tenaga pendidik. Akan tetapi alangkah baiknya jika Indonesia segera mengejar ketertinggalan dan mempersempit jurang kualitas SDM, terutama di bidang pendidikan. Bagi para pekerja professional, AEC merupakan tantangan untuk mengukur kualitas diri. Indonesia harus bisa! ASEAN Economic Community (AEC) 2015….Ayo kita siap-siap!!! Lambang ASEAN Pernah dengar kalau Indonesia bersama sembilan negara di wilayah Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN akan mengintegrasikan diri dalam suatu kawasan integrasi ekonomi pada tahun 2015? Target pencapaian waktunya nggak lama lagi ya. Kalau dihitungnya mulai tahun 2009 kayaknya tinggal 7 tahun kedepan. Hebat memang cita-cita kesepuluh negara yang tergabung dalam ASEAN itu yaitu mewujudkan komunitas ekonomi ASEAN pada tahun 2015. Sebetulnya cita-cita itu bukanlah “mimpi semalam”, karena nggak mungkin dong ide sebesar itu cuma dapat dari “wangsit” atau “mimpi”. Tujuan idealnya tercetus sejak tahun 1997 yang tercermin dalam Visi ASEAN 2020 yaitu mewujudkan kawasan yang stabil, makmur dan berdaya saing tinggi dengan pembangunan ekonomi yang merata yang ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan dan perbedaan sosial ekonomi. Selanjutnya dalam KTT ASEAN tahun 2003 di Bali disepakati pilar-pilar untuk menopang tujuan yang terdapat dalam Visi ASEAN 2020 yaitu pilar keamanan; pilar ekonomi; dan pilar sosial budaya. Untuk pilar ekonomi dalam bentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN yang bersama kedua pilar lainnya dapat terwujud pada tahun 2020. Guna mencerminkan keseriusan ASEAN untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2020, disepakati proses liberalisasi di wilayah ASEAN dengan tujuan mencapai integrasi pada tahun 2010 untuk 11 sektor yang diprioritaskan yaitu Agro-based Products; Air Travel; Automotive; e-ASEAN; Electronics; Fisheries; Healthcare; Rubber-based products; Textiles & Apparels; Tourism; Wood-based products, dan pada tahun 2005 ditambah dengan Logistic Services. Ringkasnya, untuk tujuan mencapai integrasi ekonomi ASEAN 2020 disepakati 12 sektor prioritas yang terdiri dari 7 sektor barang dan 5 sektor jasa. Keinginan bagi tujuan mengintegrasikan perekonomian di kawasan ASEAN tampaknya semakin mantap sehingga pada KTT ASEAN Januari 2007, target tahun 2020 dipercepat menjadi tahun 2015. Tujuannya jelas, yaitu membuat ASEAN sebagai satu wilayah dimana barang, jasa, investasi, tenaga kerja yang punya keahlian dapat lalu lalang secara bebas, dan adanya aliran permodalan yang lebih bebas. Selanjutnya para kepala negara anggota ASEAN mengeluarkan suatu Deklarasi yang mengesahkan suatu cetak biru untuk mewujudkan komunitas ekonomi ASEAN (Declaration on the ASEAN Economic Community Blueprint) pada bulan Nopember 2007. ASEAN Economic Community Blueprint (AEC Blueprint) dirancang untuk transformasi ASEAN kepada “a single market and production base, a highly competitive economic region, a region of equitable economic development, and a region fully integrated into global economy”. (Lengkapnya silahkan kunjungi web inihttp://ditjenkpi.depdag.go.id/website_kpi/Umum/Blueprint.pdf). Pokoknya tekad, semangat, landasan dan tujuan untuk mencapai tujuan ideal tersebut sudah tersedia. Sisanya tinggal tergantung kita semua baik pemerintah maupun rakyatnya untuk melaksanakan dan mewujudkan cita-cita itu. Itu tadi kalau kita bicara AEC 2015-nya. Lantas bagaimana dengan “ayo kita siapsiap!!!” seperti judul tulisan ini? Apakah semua negara anggota ASEAN sudah siap? Bagaimana dengan kesiapan Indonesia sendiri? Nggak gampang menjawab semua pertanyaan itu. Oh ya… sebelum lupa. Sementara pilar ekonomi akan dimantapkan dalam bentuk komunitas ekonomi pada tahun 2015, ada perkembangan yang sangat mendasar pada ASEAN sebagai organisasi yaitu disepakatinya “ASEAN Charter” dalam rangka peringatan 40 tahun berdirinya ASEAN bulan Nopember 2007 di Singapura. Diputuskan oleh para kepala negara ASEAN melalui “ASEAN Charter” ini adanya “legal and institutional framework for ASEAN”. Keputusan untuk menyepakati ASEAN Charter ini sangat strategis bagi ASEAN sebagai organisasi kawasan karena dalam Charter ini mengatur tentang Tujuan dan Prinsip, kedudukan hukum organisasi ASEAN, Keanggotaan, Kelembagaan Organisasi, Entitas yang terkait dengan ASEAN, Imunitas dan Hak-hak Istimewa, Proses Pembuatan keputusan, Penyelesaian sengketa, Anggaran dan pembiayaan, Administrasi dan Prosedur, Hubungan Eksternal, dan Ketentuan Akhir dan Umum. (Lengkapnya kunjungi web ini http://ditjenkpi.depdag.go.id/website_kpi/Umum/ASEANCharter.pdf). Pokoknya dokumen ini penting sekali bagi ASEAN sebagai suatu organisasi kawasan termasuk juga dalam hal pelaksanaan program-programnya saat ini dan kedepan. Kepentingannya disini tentu termasuk juga dalam pelaksanaan mewujudkan cita-cita di pilar ekonomi yaitu terbentuknya AEC 2015. Dari segi teknis operasional, pelaksanaan AEC Blueprint adalah kerja besar bagi ASEAN termasuk Indonesia tentunya. Tugas berat bagi kementerian di Indonesia yang harus menangani dan mengkoordinasikan pelaksanaan AEC Blueprint. Bayangkan, kementerian ini harus mengkoordinasikan sedemikian banyak kepentingan sektor yang dicakup dalam AEC Blueprint misalnya sektor perdagangan (barang dan jasa), investasi, tenaga kerja dan sebagainya. Belum lagi elemen-elemen yang dicakup seperti Kebijakan persaingan, hak kekayaan intelektual, perpajakan, usaha kecil menengah, pembangunan infrastruktur, permodalan, e-commerce dan lain-lain. Beban lainnya adalah jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam AEC Blueprint yaitu 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, dan 2014-2015. Pokoknya….capek deh !!!…Semuanya itu hanya bisa terlaksana baik bilamana ada koordinasi yang baik dan semua elemen masyarakat bisa dilibatkan. Dengan adanya “ASEAN Charter” maka perlu adanya kepastian bahwa Charter ini dapat diselesaikan proses Ratifikasinya. Ratifikasi Charter ini sangat penting bagi landasan kerja untuk ketiga pilar yaitu keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Ibarat membangun gedung bertingkat, bagaimana mungkin dapat menyelesaikan pembangunan gedung itu sementara fondasinya belum disetujui buat dipakai. Apalagi kalau fondasi yang sudah disepakati bersama itu nggak boleh dipasang atau terlambat dipasang. Bisa dipastikan pembangunan gedung itu bakal terlambat. Kalaupun pilar ekonominya dibangun terus tanpa memperhatikan fondasi yang dipakai, bisa dipastikan pilar tersebut juga “goyang”. Itupun masih lumayan sepanjang nggak malah “ambruk”. Jadi selain masalah fondasi yaitu yang menyangkut perlunya “ASEAN Charter” segera diratifikasi, juga perlu kesiapan semua sektor perekonomian terkait kalau kita ingin mengambil manfaat dari keberadaan AEC 2015. Tahun 2009 sudah memasuki masa Pemilu di Indonesia. Siapapun nanti yang memenangi pemilu itu baik Legislatif maupun Eksekutif harus juga sudah siap-siap memasukkan urusan yang satu ini dalam programnya. Apapun Kebijakan Luar Negeri termasuk dibidang perdagangan internasional yang nantinya dibuat paska Pemilu 2009 mestinya juga mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan cita-cita ASEAN ini. Oh sorry…nggak cuma kebijakan luarnegeri atau perdagangan internasional saja ta pi juga mestinya tercermin di RPJM termasuk dalam Kebijakan dan strategi industri, revitalisasi pertanian, kebangkitan energi nasional, roadmap KADIN atau apapun namanya….Itu kalau kita mau siap dalam arti siap MELAKSANAKAN dan siap MEMANFAATKAN adanya AEC 2015. http://soetanto.wordpress.com/asean-economic-community-aec-2015ayo-kita-siap-siap/ FINALIS LOKARINA ITS 2013 No. 1. PTN/PTS INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER Nama Team MECHTRICINE Judul Karya INOVASI TEKNOLOGI HORIZONTAL TWIN GEARS – BEARING FREEWHEEL UNTUK KONVERSI TENAGA GELOMBANG PANTAI SEBAGAI SUMBER ENERGI LISTRIK BLUE OCEAN ESTATE : KONSEP PEMUKIMAN TERAPUNG DI KAWASAN LAUT INDONESIA MINI SOLAR POND : INOVASI PEMANFAATAN KOLAM AIR GARAM SEBAGAI SUMBER ENERGI LISTRIK ALTERNATIF SKALA RUMAH TANGGA DI DAERAH PESISIR MADURA THE GANERS ( THE GARBAGE CLEANER SHIP) : INOVASI TEKNOLOGI PEMBERSIH SAMPAH LAUT EFEKTIF DAN RAMAH LINGKUNGAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN POTENSI KELAUTAN DI TELUK JAKARTA “FLOUTING BANK” : BANK APUNG SEBAGAI SOLUSI LAYANAN PERBANKAN KELILING DI KAWASAN PESISIR PULAU SEBATIK PERANCANGAN KAPAL PEMBERSIH GULMA AIR DENGAN SISTEM CONVETOR DI KAWASAN OBYEK WISATA WADUK CENGKLIK DI KABUPATEN BOYOLALI PERANCANGAN KAPAL PINTAR UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PENDIDIKAN DI KAWASAN KEPULAUAN SERIBU 2. ALIFIA NURRIZKY VIRRAYANI VIKTORI 51 3. 4. THE GANERS 5. INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER BIMARUCI 6. UNIVERSITAS DIPO ONE TIME DIPONEGORO 7. UNIVERSITAS KATAMARAN DIPONEGORO PINTAR UNIVERSITAS 8. THREEPLEDIPS FORMULASI LIMBAH CANGKANG KERANG DARAH (ANADARA GRANOSA) DAN DIPONEGORO KARAGINAN RUMPUT LAUT JENIS EUCHEUMA COTTONII SEBAGAI BAHAN DASAR PASTA GIGI RAMAH LINGKUNGAN NON SODIUM LAURYL SULFATE (SLS) BIOUNTIRTA GUIDE WEBSITE EKSPEDITION SOLUSI ALTERNATIF EFISIENSI PELAYARAN DALAM MENJAGA STABILITAS LOGISTIK REGIONAL SAAT BADAI SIKLON DI PELABUHAN MERAK “SIKODOK BASMI ALGA” SISTEM PENGIKAT KARBON DIOKSIDA PADA GAS BUANG KAPAL BERBASIS MICROALGAE ECO BLUE PARK, SUMBANGSI JASA BAHARI BAGI MASYARAKAT DEWA PURWODADI SMART OIL SPILL (SOS-CLEAN) : DESAIN ALAT PEMBERSIH TUMPAHAN MINYAK DI LAUT DENGAN PRINSIP BIODEGRADATING BACTERIADAN ACOUSTIC WAVE ALARM PENGAPLIKASIAN TURBIN SAVONIUS PADA KAPAL FERRY 750 GT B-MT “BUNAKEN MARITIM TOURISM” : KONSEP WISATA BAWAH LAUT BUNAKEN SEBAGAI IKON WISATA INDONESIA MARITIM DENGAN SUMBER ENERGI BERBASIS RAMAH LINGKUNGAN PENUNJANG DEVISA NEGARA PENGEMBANGAN EKOWISATA BERKELANJUTAN BERBASIS MASYARAKAT DI PERBATASAN MINIBAL (MINI BIOREAKTOR ALGA) SAHABAT KENDARAAN BERMOTOR BERBASIS NANOTEKNOLOGI SEBAGAI BIOFEUL BERKELANJUTAN RAMAH LINGKUNGAN SOLUSI GLOBAL WORMING MASA DEPAN INSTALASI PENGOLAHAN LIMABH DETERGEN MENUJU KESEIMBANGAN BIOTA LAUT MORGEN FILTER (MULTI SOIL LAYERING DETERGEN FILTER) 9. UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA UNIVERSITAS INDONESIA UNIVERSITAS BRAWIJAYA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG UNIVERSITAS DARMA PERSADA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER 10. KRISTINA 11. ECO BLUE PARK GANESHA 12. 13. FTK CERIA 14 15 INSTITUT PERTANIAN BOGOR UNIVERSITAS AIRLANGGA FISHERIES DAVING CLUB AZKA PRIMA 16. 17 UNIVERSITAS BRAWIJAYA CIENTICO 18 INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER UNIVERSITAS BRAWIJAYA NANGKAP PANAS TEAM DESAIN PROTOTIPE NANA(NANGKEP PANAS)SYSTEM INOVASI PEMBANGKIT LISTRIK DENGAN MEMANFAATKAN PANAS GAS BUANG KAPAL IKAN HATCHERI SKALA KECIL SEBAGAI SOLUSI PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT SUKU BAJO KABUPATEN WAKATOBI SULAWESI TENGGARA PERAN CITRA MODIS DALAM MENDATAKSI FITOPLANKTON PADA PROSES PENYERAPAN KARBON DILAUT JAWA 19 TIM BIRU 20 UNIVERSITAS GAJAH MADA KARTOGRAFI PENGINDRAAN JAUH I. Karya tulis bidang kemaritiman tingkat Unhas tahun 2012 BIDANG ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN NO. 1. JUDUL KARYA Penggolongan Jenis dan Jumlah Produksi Hasil Tangkapan Ikan Cucut di Penangkapan Pendaratan Ikan Paotere Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan NAMA FAKULTAS JUARA IKP I 2. 3. Arisya Fitri Nugraha, Nurfadillah Rahim, Jamaluddin Fitrah Alam Optimalisasi Ecotourism Terumbu Karang Alinda Nurbaety Sebagai Upaya Recovery Sumberdaya Hasanah Pesisir dan laut Indonesia Pemanfaatan Limbah Cacing Sebagai Hasriani Ayu Upaya Rehabilitasi Hutan Bakau Dalam Lestari, Ridhayani Menghadapi pemanasan Global Rusdin, Jamaluddin fitrah Alam IKP II IKP III II. Bidang Sosial, Budaya, Politik, Ekonomi, Hukum, dan Kesehatan : NO. 1. JUDUL KARYA Optimalisasi ekspor hasil tangkap perikanan melalui peraturan menteri nomor 5 tahun 2008 sebagai upaya peningkatan industri perikanan Sekolah kemaritiman sebagai upaya pewarisan peradaban maritim Indonesia NAMA Andi Dzul Ikhram Nur, Nur Hidayani A, Putri Juwita Permatahati St. Dwi Adiyah Pratiwi, Nur Waidah, Sri Rohaya FAKULTAS HUKUM JUARA I 2. HUKUM II Novika Sari Siregar 3. Tragedi kepemilikan bersama (tragedy of common property) studi selat makassar pada pulau badi, karanrang, dan kodingareng, sulawesi selatan Atrasina Adlina, Baso Hamdani, Nenni Asriani IKP III KARYA TULIS BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2012 NO. 1. JUDUL KARYA Green economic: penerapan extended producers responcibility (EPR) berbasis ekonomi lingkungan sebagai upaya pengelolaan sampah di indonesia Penerapan campaign costs to environmental costs sebagai upaya meminalisirkan kerusakan hutan akibat pilkada Paket wisata bahari sebagai bentuk ekonomi hijau (green economy) di pulau bali, taman nasional takabonerate dan taman nasional komodo NAMA Muh. Arif Mahfud, Yufitasari Saeful, Muarif Sarafina Ramlah, Arini Nur Annisa FAKULTAS HUKUM JUARA I 2. HUKUM II 3. Fadila Ayu Hapsari, Lidwina T. Tarra, Deidra Palepi Guntur KEHUTANAN III Maritim, Potensi Ekonomi Masa Depan Indonesia Filed under: Uncategorized — Leave a comment January 9, 2013 Perkembangan ekonomi beberapa tahun belakangan telah menunjukkan perkembangan yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia yang semakin membaik. Sejak krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1998, Indonesia terus membenahi diri sampai jatuh bangun untuk kembali menajamkan perekonomiannya. Ketika pada tahun 2008 dunia sedang dilanda krisis finansial global, Indonesia dengan gagahnya tetap bertahan pada kondisi ekonomi yang stabil bersama India dan China. Indonesia tetap mempertahankan perkembangan ekonominya pada nilai positif di atas 5 %. Sedangkan Amerika Serikat dan Jepang menagalami pertumbuhan yang sangat kecil bahkan minus. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan ekonomi Indonesia menunjukkan sinyal kebangkitan. Pada beberapa tahun Indonesia sudah mampu mencapai kebangkitan hingga 6-7 %. Bank Dunia meramalkan pada tahun 2025 Indonesia menjadi salah satu kekuatan utama dalam perekonomian dunia bersama China, AS, India, dan Inggris. Harian The New York Times, edisi 5 Agustus 2010 menyebut: Indonesia adalah sebuah model ekonomi, setelah melewati krisis lebih dari sepuluh tahun. Sementara Financial Times (12/08/2010) mengatakan, perekonomian Indonesia merupakan macan yang tengah terbangun. Tentu saja membutuhkan kerja keras dari seluruh elemen bangsa untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang jauh lebih menjanjikan ke depannya. Di antara banyak bidang yang menopang perekonomian Indonesia, bidang maritim merupakan bidang yang paling menjanjikan untuk terus mendorong perekonomian Indonesia. Lautan Indonesia memiliki potensi perikanan, bahan mineral atau tambang, hingga potensi sisten transportasi laut uyang semuanya merupakan industri makro yang tentu saja akan menyerap banyak tenaga kerja. Dalam hal transportasi, Indonesia berada di silang jalur perdangan dunia. Maka sudah hampir pasti seluruh kapal dari berbagai dunia akan melewati Indonesia. Dengan draft revisi UU no 17 tahun 2008 mengenai pelayaran, maka industri pelayaran Indonesia akan lebih menjanjikan untuk berkembang. Dengan peraturan yang mengharuskan seluruh kapal yang melalui perairan Indonesia harus berbendera Indonesia tentu saja memberikan efek domino yang luar biasa bagi bangsa ini. Industri perkapalan Indonesia tentu akan berkembang dengan pesat. Karena mau tidak mau semua kapal harus dibuat di Indonesia, diklasifikasi oleh Biro Klasifikasi Indonesia, bahkan seluruh awaknya harus menggunakan orang Indonesia. Perubahan peraturan ini tentu akan menghidupkan kembali industri pelayaran yang sempat mati suri. Kemudian dari sektor kekayaan lautan, Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa melimpahnya. Selama ini perhatian pemerintah masih sangat kurang terhadap pengembangan ekonomi dalam hal kekayaan kelautan dan perikanan. Alokasi dananya saja hanya 3 Milyar per tahun. Dengan alokasi dana yang sangat sedikit tersebut, potensi kekayaan laut sangat sulit dikembangkan. Potensi kekayaan laut Indonesia sendiri diperkirakan mencapai USD 100 Milyar. Namun hingga kini belum sampai 10% dinikmati oleh bangsa sendiri. Pada bidang perikanan saja, telah menyumbangkan hingga 3% dari PDB hingga kini. Jumlah ini akan terus meningkat hingga ke depannya. Bahkan jumlah tersebut merupakan penyumbang devisa terbesar bagi negara. Hal tersebut baru merupakan bahan mentahnya saja. Dalam perikanan sendiri juga diperlukan industri olahan yang akan menambah nilai dari ikan yang didapat dari lautan. Karena selama ini ikanikan di Indonesia diolah oleh China, Vietnam, dan jepang. Dengan industri olahan yang mandiri maka perkembangan ekonomi di bidang perikanan akan semakin berkembang pesat. Jumlah tenaga kerja yang diserap juga akan semakin besar sehingga menekan angka pengangguran dan kemiskinan tentunya. Selain bidang perikanan, bidang energi juga menjadi potensi utama maritim Indonesia. Berdasarkan data geologi, diketahui bahwa Indonesia memiliki 60 cekungan potensi kandungan minyak dan gas bumi dimana 40 cekungan terdapat di lepas pantai, 14 cekungan berada di daerah transisi daratan dan lautan (pesisir) dan hanya 6 cekungan yang berada di daratan. Dari ke-60 cekungan diperkirakan dapat dihasilkan 84,48 milyar barel minyak, namun baru 9,8 milyar barel saja yang sudah diketahui dengan pasti. Sedangkan sisanya 74,68 milyar barel masih berupa kekayaan yang belum dimanfaatkan. Di kawasan Ambalat yang luas bloknya mencapai 15.235 kilometer persegi memiliki kekayaan minyak senilai 4.200 Triliun rupiah. Jumlahnya mencapai 3 kali lipat dari jumlah hutang Indonesia. Inilah kekayaan materi yang dapat dihasilkan bangsa ini dari kawasan lautnya yang mencapai 5,8 juta km2. Ini masih berupa kekayaan dalam bentuk migas saja. Selain itu, laut Indonesia juga memiliki potensi untuk membangkitkan listrik. Prof. Mukhtasor, salah satu seorang anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dalam siaran pers yang diterima detikFinance, Jakarta, Selasa (19/7/2011) menyebutkan jika lautan Indonesia berpotensi untuk menghidupkan energi listrik sebesar 727.000 MW. Jumlah tersebut merupakan tiga kali jumlah listrik yang bisa dihasilkan oleh daratan. Jika semua potensi listrik tersebut dapat terserap maka seluruh permasalahan listrik di pulau-pulau terpencil di Indonesia akan dapat diatasi. Pemenuhan energi listrik tersebut tentu juga akan menghidupkan sektor industri di berbagai pelosok Indonesia. Sehingga industrialisasi akan menyentuh semua wilayah Indonesia tanpa terkecuali. Maka dengan sendirinya kehidupan masyarakat akan semakin meningkat. Namun patut disayangkan kemaritiman masih disampingkan oleh pemerintah. Paradigma pertanian dan paradigma Indonesia sebagai negeri daratan yang ditanamkan oleh era Orde Baru selama 32 tahun masih menancap di masyarakat hingga kini. Sehingga masyarakat masih belum banyak mengerti akan kekayaan lautan Indonesia. Perubahan paradigma secara menyeluruh ini menjadi kunci untuk membuka mata seluruh masyarakat akan kekayaan lautan Indonesia. Akan membuka mata seluruh masyarakat jika Indonesia sebagai negara maritim bukanlah hanya sebuah slogan melainkan sebuah kenyataan yang harus dimanfaatkan dengan bijak demi kesejahteraan seluruh bangsa ini. Sudah tidak dapat dipungkiri lagi, lautan menjadi kunci masa depan perekonomian Indonesia. Energi, transportasi, dan perikanan menjadi tiga aspek penting yang harus dimanfaatkan dengan bijak. Majapahit dahulu mampu berkembang menjadi sebuah peradaban yang maju dengan memanfaatkan maritim Indonesia. Kerajaan Sriwijaya pun demikian. Belanda dan Portugis mampu menaklukkan lautan Indonesia sebelum menaklukkan daratan Indonesia. Pemberdayaan kekayaan lautan akan menjadi sebuah langkah konkret untuk mengembangkan perekonomian Indonesia menjadi jauh lebih pesat dan berlari meninggalkan bangsa lain. Maka slogan TNI AL Jalasveva Jayamahe yang berarti “di laut kita jaya” sudah harus digaungkan ke seluruh penjuru negeri. Demi menuju Indonesia yang jauh lebih bermartabat. http://bungnovan.wordpress.com/2013/01/09/maritim-potensi-ekonomi-masa-depan-indonesia/