Pada Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2001 tentang Bea Masuk, Bea Tambahan, PPN dan PPn BM, serta PPh dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, disebutkan pada pasal 3: “Pajak Penghasilan yang terhutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh kontraktor, konsultan dan pemasok (supplier) utama dari pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek Pemerintah yang dibiayai dengan dana 1hibah luar negeri dan atau dana pinjaman luar negeri, ditanggung oleh Pemerintah” Dijelaskan dalam penjelasan peraturan tersebut, dalam rangka pembangunan nasional dalam rangka pemulihan kegiatan ekonomi serta kelangsungan pembiayaan proyek-proyek pembangunan yang belum dapat sepenuhnya dapat dibiayai dari penerimaan dalam negeri, maka peranan dana bantuan luar negeri baik berupa pinjaman luar negeri rnaupun hibah masih diperlukan. Untuk itu pemberian fasilitas berupa Pajak Penghasilan ditanggung oleh Pemerintah atas penghasilan yang diterima atau diperoleh kontaraktor, konsultan dan pemasok (supplier) utama karena pekerjaan yang dilakukan dalam rangka Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, masih perlu diberikan. Namun demikian, fasiIitas hanya bersifat sementara dan akan dipertimbangkan kembali sesuai dengan kemampuan pembiayaan dari sumber dalam negeri dan perkembangan sosial ekonomi nasional. "Pajak Penghasilan yang terhutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh kontraktor, konsultan dan pemasok (supplier) utama dari pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek-proyek Pemerintah yang dibiayai dengan dana hibah dan atau dana pinjaman luar negeri, ditanggung oleh Pemerintah. Selain itu, dengan ini ditegaskan bahwa pengertian “Pajak Penghasilan” sebagaimana dimaksud di atas adalah termasuk pajak atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu Bentuk Usaha Tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Dengan demikian, dalam hal Pajak 1 setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali (Pasal 1 huruf c KMK No. 486/KMK.04/2000) Penghasilan yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh suatu Bentuk Usaha Tetap memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PP 42 Tahun 1995 sehingga Pajak Penghasilan yang terutang tersebut ditanggung oleh Pemerintah, maka atas Pajak Penghasilan Pasal 26 Ayat (4) yang terutang juga ditanggung oleh Pemerintah. Keputusan penting itu diambil dalam sidang kabinet terbatas yang dipimpin Mantan Presiden Abdurahman Wahid. 2Menurut Rizal Ramli,Menko Perekonomian saat itu, protes negara-negara pemberi pinjaman terhadap bantuan mereka itu kepada Indonesia muncul karena dana itu berasal dari pajak yang dibayar warga negara mereka. "Masa dua kali dikenai pajak," kata Menko Perekonomian. Selain itu, Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, mendapat fasilitas PPN dan PPn BM tidak dipungut yang dilakukan oleh 3Kontraktor Utama. Dalam hal proyek tersebut didanai sebagian oleh dana APBN/APBD/lainnya dan sebagian lagi oleh pinjaman luar negeri/hibah, maka fasilitas tersebut hanya berlaku atas bagian Proyek Pemerintah yang dananya dibiayai dengan hibah atau pinjaman luar negeri. Apabila kontraktor utama meminta kontraktor lain untuk melakukan sebagian atau seluruh pekerjaan proyek pemerintah tersebut maka atas penyerahan BKP/JKP yang dilakukan oleh kontraktor lain kepada kontraktor utama tidak diberikan fasilitas sehingga PPN yang terutang tetap dipungut. PPN dan PPnBM? yang tidak dipungut, yaitu: a. Impor Barang Kena Pajak (BKP) b. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean c. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean d. Penyerahan BKP dan/atau JKP. Selain itu, apabila proyek pemerintah tersebut hanya sebagian saja yang dananya berasal dari hibah atau pinjaman luar negeri, maka Fasilitas PPN/PPn BM Tidak dipungut hanya atas bagian yang dananya berasal dari hibah atau pinjaman luar negeri (atas pembayaran yang dananya bukan berasal dari hibah/pinjaman luar negeri harus tetap dipungut PPN/PPn BM). 2 Gatra, 24 Maret 2001 3 kontraktor, konsultan dan pemasok ("supplier") yang berdasarkan kontrak melaksanakan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana atau dana pinjaman luar negeri, termasuk tenaga ahli dan tenaga pelatih yang dibiayai dengan hibah luar negeri (Pasal 1 huruf F KMK No. 486/KMK.04/2000 ) Atas penyerahan BKP/JKP oleh kontraktor utama kepada pemerintah tetap harus diterbitkan Faktur Pajak Standar dengan dibubuhi cap "PPN/PPn BM Tidak Dipungut Eks Peraturan Pemerintah Nomor 42 TAHUN 1995". Atas perolehan BKP/JKP dari dalam Daerah Pabean oleh Kontraktor Utama untuk pelaksanaan proyek pemerintah yang dananya berasal dari hibah atau pinjaman luar negeri tetap harus dipungut PPN/PPn BM oleh PKP Pemasoknya. Pajak Masukan yang dibayar oleh Kontraktor Utama tersebut dapat dikreditkan (lihat ; Peraturan Pemerintah Nomor 42 TAHUN 1995 Jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 239/KMK.01/1996 Jo SE 19/PJ.53/1996, Peraturan Pemerintah Nomor 43 TAHUN 2000 Jo 486/KMK.04/2000 Jo SE 01/PJ.31/2001Atas PPN dan PPnBM yang tidak dipungut sehubungan dengan impor oleh Kontraktor Utama tidak perlu dibuatkan Surat Setoran Pajak) Dengan demikian fasilitas pajak atas proyek pemerintah yang dananya berasal dari hibah/pinjaman Luar Negeri adalah sbb : 1. PPh Badan ditanggung Pemerintah 2. PPh Pasal 26 (4) -khusus untuk BUT- juga ditanggung Pemerintah 3. PPN Tidak dipungut 4. Bea Masuk dan Bea Masuk tambahan dibebaskan 5. PPh 21 atas penghasilan karyawan (baik staff lokal maupun expatriate) tetap terutang dan hrs dipotong sesuai ketentuan Pasal 21 UU PPh sumber: http://www.pajak.go.id/index.php? option=com_content&view=article&id=777&catid=142&Itemid=44 http://www.pajakonline.com/engine/learning/view.php?id=515 http://www.gatra.com/2001-03-25/artikel.php?id=5062 http://www.rumahpajak.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2319&Itemid=35 http://solusiakuntansi.com/j/index.php/PPN/Obyek-PPN/PP-NO-25-TH-2001-PERUBAHANKETIGA-ATAS-PERATURAN-PEMERINTAH-NOMOR-42-TAHUN-1995-TENTANGBEA-MASUK.html http://www.ortax.org/ortax/?mod=forum&page=show&idtopik=5185