Lingkungan Tambang Pasir Besi Kulon Progo Yogyakarta

LATAR BELAKANG MASALAH Tambang pasir besi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kulonprogo bersama pihak swasta, JMI (Jogja Magasa Iron) bersengketa dengan masyarakat daerah tambang pasir besi. Daerah karangwuni dan pesisir Pantai Trisik adalah daerah yang memberiikan perlawanan paling keras terhadap kebijakan pemerintah, karena daerah konserfasi tambang pasir tersebut dahulu adalah daerah yang tandus lalu dikelola warga dan sekarang menjadi daerah tersubur dengan berbagai macam hasil cocok tanam. Para warga mengalami kecemasan mendalam dikala kebijakan Pemerintah Daerah akan direalisasikan setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat karena sebagian besar tanah yang akan di gunakan untuk pertambangan pasir besi adalah milik kertaon dan pakulaman. Jika di tinjau dari kerusakan lingkungan yang akan terjadi, maka aka nada efek domino dari penambangan pasir besi tersebut. Jika ditinjau dari sisi ekonomi, Pemerintah Daerah akan mendapatkan keuntungan dari pendapatan daerah sektor pertambangan pasir besi. Perlu diketahui bahwa Kulonprogo adalah daerah terkecil pendapatan APBD dari empat kabupaten di Yogyakrta. Dengan adanya otonomi daerah maka Pemerintah Daerah mampu memberidayakan segala sumberdaya alam yang ada untuk memngembangkan fasilitas daerah masing-masing. Dan hal ini sering menjadi permasalahan pada asas-asas hukum lingkungan yang kurang mendapat perhatian yang lebih dari pada asas-asas ekonomi yang lebih di dahulukan. Letak Musyawarah-Musyawarah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terlihat kurang mendapat respon baik pada daerah tambang pasir besi khususnya daerah Karangwuni. Dengan pemaparan tersebut kami berusaha bersikap netral dan mencari bukti yan sesuai dengan fakta dilapangan yang kami temukan. Dengan adanya pilot project yang terletak pada pesisir Pantai Trisik terlihat masih sangat memperhatikan lingkungan namun jika kami amati 1 ternyata pertambangan pasir tersebut bias jadi akan merusak lingkungan setelah berpuluh-puluh tahun kedepan. RUMUSAN MASALAH 1) Bagaimana mekanisme pertambangan pasir besi daerah Pantai Trisik kabupaten Kulonprogo terhaadap lingkungan sekitar. 2) Apa kerugian dan pasir keuntungan besi terhadap lingkungan Kulonprogo? akibat Serta penambangan pemaparanya. Kabupaten 2 PEMBAHASAN A. Pemaparan Singkat Hukum Lingkungan Hidup Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lingkungan sesuai hidup dengan adalah peruntukannya. tindakan yang Sedangkan menimbulkan perusakan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.1 Pengembangan pembangunan saat ini mencakup semua sektor seperti pemukiman, industri dan transportasi. Pengembangan pembangunan sektor-sektor tersebut dan juga adanya kemajuan teknologi, baik secara langsung maupun maupun pengaruh tidak langsung dapat mempengaruhi negatif kondisi lingkungan hidup. Pengaruh tersebut dapat berupa pengaruh positif negatif. Pengaruh pengembangan pembangunan adalah kerusakan lingkungan hidup yang salah satunya adalah pencemaran lingkungan hidup. Pengembangan pembangunan secara umum adalah suatu kegiatan manusia sehingga secara umum pula pencemaran lingkungan diakibatkan kegiatan manusia yang kesemuanya tercakup dalam pertambahan penduduk, perkembangan pemukiman, industri dan transportasi.2 Pasal 16 Undang-Undang Lingkungan Hidup (UULH) berbunyi: “ Setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting Koesnadi Hardjosoemantri, Hukum Tata Lingkungan, edisi ketujuh, Gadjah Mada University press, Yogyakarta, 2002, hlm.217 2 Ibid.hlm.218-219 1 3 terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah”. Pada dasarnya semua usaha dan kegiatan pembangunan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Perencanaan awal suatu usaha atau kegiatan pembangunan sudah harus memuat perkiraan dampaknya yang penting tyerhadap lingkungan hidup, guna dijadikan pertimbangan apakah untuk rencana tersebut perlu dibuat analisis mengenai dampak lingkungan.3 Berdasarkan analisis ini dapat diketahui secara lebih terinci dampak negatif dan positif yang akan timbul dari usaha atau kegiatan tersebut, sehingga sejak dini telah dapat mempersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positifnya. Dampak yang penting ditentukan antara lain: a) Besar jumlah manusia yang akan terkena dampak; b) Luas wilayah penyebaran dampak; c) Lamanya dampak berlangsung; d) Intensitas dampak; e) Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang akan terkena dampak; f) Sifat kumulatif dampak tersebut; g) Berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak.4 Namun tidak semua rencana kegiatan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan, karena hanya beberapa kegiatan tertentu saja yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Dampak penting itu sendiri adalah perubahan lingkungan yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu kegiatan. Analisis mengenai dampak lingkungan merupakan bagian dari proses perencanaan kegiatan yang menjadi pangkal tolak pengaturan dalam prosedur perizinan lingkungan. Analisis terhadap dampak lingkungan bertujuan untuk menjaga agar kondisi lingkungan tetap berada pada suatu derajat mutu tertentu demi menjamin kesinambungan pembangunan.5 Dengan Peraturan Menteri 28 Pertambangan September Dalam dan 1977 3 Energi No. 04/P/M/Pertamb/1977 Akibat 3 4 tertanggal telah ditetapkan tersebut Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Gangguan dan Pencemaran sebagai Usaha Pertambangan Umum. pasal Peraturan Ibid.hlm.230 Ibid. 5 Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional,airlangga university press, Surabaya, 1996, hlm.111 4 menyatakan dalam ayat (1) bahwa pengusaha wajib memasukkan rencana kerja mengenai cara pencegahan dan penanggulangan gangguan dan pencemaran tata lingkungan hidup dalam rencana kerja kegiatan usaha pertambangannya. Rencana tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Direktur Jenderal (ayat (2)) dan dalam memberiikan persetujuan tersebut Direktur Jenderal terlebih dahulu mendengar pendapat-pendapat instansi dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah tersebut (ayat (3)).6 Dalam pasal 4 disebutkan lingkungan bahwa hidup, dalam hal terjadi gangguan dan pencemaran 5 tata pengusaha diharuskan segera dan menanggulangi dan memberiikan laporan kepada Direktur Jenderal. Dalam pasal menegaskan bahwa biaya-biaya untuk pelaksanaan pencegahan penanggulangan dibebankan kepada pengusaha yang bersangkutan. Dan dalam pasal 9 ditetapkan sanksi-sanksi sebagai berikut: a) Diperlakukan sanksi sebagaimana tertera dalam Pasal 22 ayat (1) dan pasal 33 UU No. 11 tahun 1967, masing-masing menjadi sanksi Pembatalan Kuasa Pertambangan dan hukuman kurungan dan/atau denda; b) Penghentian sementara sebagian ataupun seluruh kegiatan usaha pertambangan yang jelas-jelas menimbulkan gangguan dan pencemaran tata lingkungan hidup. Penghentian tersebut akan dicabut apabila gangguan dan pencemaran tata lingkungan hidup itu sudah ditanggulangi seluruhnya dan telah diadakan pencegahan dan penanggulangan terhadap kemungkinan timbulnya kembali gangguan dan pencemaran apabila usaha pertambangan umum itu dijalankan lagi.7 Sehubungan dengan masalah pencemaran oleh industri, perlu diperhatikan dua hal yaitu: a) Pencemaran lingkungan kerja/ruang kerja; b) Pencemaran lingkungan pabrik kawasan industri dan pencemaran pada daerah sekitarnya.8 6 7 8 Koesnadi Hardjosoemantri, Op.Cit.,hlm249 Ibid.hlm. 249-250 Ibid., hlm. 251-252 5 Lingkungan kerja/ruang kerha dikaitkan dengan tenaga kerja atau pengusaha tang ada ditempat tersebut, yang akan menghirup udara yang tercemar yang biasanya disebabkan oleh bahan-bahan bakar yang digunakan, 9 proses pengolahan, mesin-mesin yang digunakan dan lain sebagainya. Usaha Pencegahan pencemaran industri dapat berupa: a) Peningkatan kesadaran lingkungan di antara karyawan dan pengusaha khususnya, masyarakat umumnya, tentang akibat-akibat buruk suatu pencemaran; b) Pembentukan organisasi penanggulangan pencemaran untuk antara lain mengadakan monitoring berkala guna mengumpulkan data selengkap mungkin yang dapat dijadikan dasar menentukan kriteria tentang kualitas udara, air, dan sebagainya; c) d) Penanganan atau penerapan kriteria tentang kualitas tersebut Penentuan daerah industri yang terencana dengan baik, dikaitkan dalam peraturan perundang-undangan; dengan planologi kota, pedesaan, dengan memperhitungkan berbagai segi. Penentuan daerah industri ini mempermudah usaha pencegahan dengan perlengkapan instalasi pembuangan, baik melalui air ataupun udara; e) Penyempurnaan alat produksi melalui kemajuan teknologi, di antaranya melalui modifikasi alat produksi sedemikian rupa sehingga bahan-bahan pencemaran yang bersumber pada proses produksi dapat dihilangkan, setidak-tidaknya dapat dikurangi.10 9 10 Ibid., hlm.252 Ibid., hlm. 252-253 6 B. Mekanisme Pertambangan Kami mendapat penjelasan secara singkat oleh Budi Handoko selaku penanggung jawab Pilot Project JMI (Jogja Magasa Iron) yang bekerjasama dengan Australia untuk melaksanakan tender yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah Kulonprogo. Funsi dari pilot project adalah sebuah wahana penelitian dan pelatihan untuk menentukan apakah nantinya akan diadakan penambangan pasir besi atau tidak pada daerah yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, kami diberi izin untuk melihat ke dalam pilot project dan dijelaskan akan fungsi alat-alat yang ada yaitu : • Mesin pengebor sebagai pembuat sumur-sumur pantau untuk pengeboran. • • Mesin pengurai / pemisah antara tanah dengan pasir besi. Genset berbahan bakar solar. Peralatan yang dimiliki oleh JMI yang kami lihat tidak bias kami ambil sampel gambar terhalan oleh prosedural yang diinginkan oleh JMI. Peralatan-peralatan tambang tersebut ada sebagian yang mulai 7 menampakan kerusakan akibat angin pantai yang membawa panas dan unsur pasir pada daerah Pantai Trisik. Para pekerja proyek pertambangan pasir besi yang ada di pilot project pesisir pantai berjumlah ±10 orang trdiri dari : • 4 orang keamanan • 4 orang pekerja lapangan • 1 orang penanggungjawab pilot project • 1 orang penanggungjawab hukum (alumni UII) “Pilot project yang berada di kawasan Pantai Trisik telah membebaskan sebagian lahan seluas 4,2H”, tutur Budi Handoko. Budi Handoko menjelaskan bahwa telah menghijaukan sebagian wilayah pilot project sebagai upaya untuk tetap memperhatikan lingkungan dan sebagai penghalau angin. Dan beliau memberi batasanbatasan pertanyaan untuk kami dikarenakan prosedur wawancara yang kurang kami miliki yaitu : surat pengantar dari Universitas dan Pemerintah Kota dan menyerahkan pada kantor pusat yang berada di Padega Marta IV ( jalan monjali ). Dengan adanya persyaratan itu maka kami lebih memilih untuk tidak melanjutkan prosedur karena kami yakini akan memperlambat kinerja kami karena kebijakan Pemerintah Daerah pro akan pertambangan pasir besi. Musyawarah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pihak penambang kurang mendapat respon yang baik karena masyarakat menilai pihak penambang (JMI) hanya merusak ekosistem yang ada. Masyarakat merasa dirugikan dan kami mulai mewawancari pejabat desa terkait pilot project yang ada di daerah Pantai Trisik Desa Glaga, Bapak. Surjarwo (Kepala Pembangunan Desa Glagah). Beliau memaparkan efek dari Pilot Project di Daerah pesisir Pantai Trisik. Dengan adanya penggunaan lahan 4,2 H telah menggusur daerah 8 bercocok tanam warga sekitar pilot project, karena lahan yang di pakai telah menjadi lahan yang subur dan mampu menjadi sumber pencaharian warga sekitar. Namun hal ini telah menjadi konflik horizontal antar warga di sekitar penambangan pasir, karena terdapat warga yang pro dan kontra. Permasalahan ini karena jika pilot project dinilai berhasil maka aka nada pembebasan lahan seluas 2.900 H. dan dengan adanya pembebasan tanah tersebut akan terjadi perusakan lingkungan yang fatal ketika terdapat kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan oleh pihak-pihak atau oknum-oknum terkait. Karena setiap titik tambang yang berjumlah 929 dan akan mengalami pengeboran pasir sedalam ±16 meter, jika prosedur penimbunan kembali tidak dilakukan akan terjadi penurunan tinggi tanah teerhadap permukaan air laut. C. Respon Masyarakat Ternyata ada banyak respon yang dilakukan masyarakat dalam bentuk upaya penolakan (dapat dilihat foto pada lampiran ke-2). Kami sempat mewawancarai seorang penjaga pintu masuk obyek wisata Pantai Trisik. Beliau menuturkan bahwa dengan adanya pilot project warga sekitar terancam akan kehilangan segala cocok tanamya berupa bawang, cabai, buah naga, dll. Pak Sudiro telah bekerja selama 15 tahun sebagai penjaga pintu masuk obyek wisata Pantai Trisik. Pak Sudiro telah memaparkan dalam wawancara singkat berkaitan dengan penambangan pasir besi. Dahulu sekitar pesisir pantai dan daerah konserfasi tambang pasir besi merupakan lahan yang sangat tandus (tanah oro-oro), namun setelah kurun waktu yang lama akhirnya warga 9 sekitar mampu membuat lahan yang tidak produktif menjadi lahan yang produktif. Ketika warga mulai mampu menikmati hasil panen di tanah tersebut, Pemerintah Daerah bersama dengan JMI datang dan memberii ancaman serius pada warga. Warga cukup menyayangkan kebijakan Pakulaman dalam pemberian hak pakai tanah kepada Pemerintah Daerah Kulonprogo. Waraga menyayangkan karena mereka merasa telah berbuat hal yang positif dan mampu memberii kontributif yang cukup banyak. Warga cemas akan penambangan pasir akan mengakibatkan penurunan tinggi tanah terhadap ketinggian permukaan laut. Karena efek dari penambangan pasir besi bisa saja menjadi hal yang sangat meresahkan bagi warga karena, jika proses kerja penambangan pasir besi kurang amanah dan akan mengakibatkan bencana. Walau Pemerintah Daerah telah memberiikan penawaran terhadap lahan pertambangan yang telah ditimbun kembali dapat ditanami oleh warga, namun warga telah menolaknya karena unsur hara pada tanah tersebut telah hilang dan membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk membuat tanah tersebut subur kembali. Pada dasarnya telah terjadi gesekan antar waraga dengan pemerintah terkait sejak tahun 2003 prihal penambangan pasir besi pada daerah Kulonprogo. Sedangkan JMI telah mendirikan pilot project di pesisir Pantai Trisik sekitar 2 tahun yang lalu. LAMPIRAN 1 Petani Berhadapan dengan Kekuasaan Share Saturday, May 30, 2009 at 9:32pm Kompas, Jumat, 11 April 2008 | 00:43 WIB Oleh Sri Hartati Samhadi/Ahmad Arif/ Maria Hartiningsih Hari-hari ini belasan ribu petani lahan pasir di pantai selatan Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, gundah. Hak hidup dan bertani di lahan pasir yang telah mereka rintis puluhan tahun hendak dirampas oleh kepentingan modal yang bersekutu dengan penguasa melalui megaproyek tambang 10 pasir besi. Pemerintah kabupaten, DPRD, pemerintah psudah jelas tidak berpihak kepada para petani ini. Pemerintah pusat dan DPR sama saja. Restu atau izin persetujuan secara prinsip untuk kegiatan pertambangan yang akan menggusur lahan penghidupan belasan ribu kepala keluarga (KK) petani itu secara de facto sudah keluar. Sekarang ini ibaratnya tinggal selangkah kecil lagi, persetujuan Presiden. Setelah itu akankah truk-truk proyek melindas petani yang sudah bertekad tidak akan meninggalkan wilayahnya dan bertahan hingga titik darah penghabisan di lahan dan rumah mereka? ”Kami tidak siap untuk beralih profesi. Seumur hidup kami hanya tahu dan siap menjadi petani lahan pasir pantai di Kulon Progo ini,” kata Suwanto, Kepala Desa Bugel, disambut riuh rendah sorak ribuan petani anggota Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLT) Kulon Progo, yang berkumpul di Balai Desa Desa Budel, Kecamatan Panjatan, Kulon Progo. Hari itu, Kamis (27/3), di tengah perayaan panen semangka, para tokoh pimpinan petani secara bergiliran berorasi menyuarakan kegeraman mereka. Aksi itu wujud akumulasi kekecewaan para petani karena pihak-pihak yang seharusnya mengayomi mereka merampas satu-satunya lahan yang menjadi sumber hidup mereka. Aksi petani menentang proyek penambangan pasir besi sudah muncul sejak pertama kali wacana tambang pasir besi muncul, tahun 2002. Namun, keberatan warga tidak pernah digubris. Persiapan proyek jalan terus dan sekarang ini sudah pada tahap eksplorasi. Pihak Jogja Magasa Mining (JMM) yang dimiliki kerabat keraton sebagai pemegang kuasa pertambangan telah melakukan pengeboran di 929 titik lokasi pada kedalaman rata-rata 16 meter. Pilot project penambangan pasir besi di Pantai Trisik, Desa Banaran, Kecamatan Galur, juga jalan terus. Sosialisasi lemah Dari peta konsesi pertambangan yang dirilis oleh Indo Mines sebagai mitra kerja JMM, wilayah eksploitasi nantinya akan meliputi area seluas 2.900 hektar yang membentang sepanjang 22 kilometer dari Sungai Bogowonto hingga Kali Progo dan masuk ke arah daratan dan pemukiman sejauh 1,8 kilometer dari garis pantai. Itu artinya menabrak wilayah sejumlah desa di empat kecamatan (lihat tabel hal 42). 11 Desa-desa tersebut adalah Desa Jangkaran dan Palihan di Kecamatan Temon; Desa Glagah dan Karangwuni di Kecamatan Wates; Desa Garongan, Pleret, Bugel, dan Karangsewu di Kecamatan Panjatan; dan Desa Nomporejo, Kranggan, dan Banaran di Kecamatan Galur. Belasan ribu KK petani terancam tergusur dari lahan pertanian dan rumahnya. Itu bukan pertama kalinya petani di wilayah ini dibuat resah oleh rencana pembangunan berbagai megaproyek di kawasan itu, mulai dari lapangan golf, proyek agrowisata, pembangunan pelabuhan laut, bandara internasional, dan pangkalan militer. Semua mengatasnamakan kepentingan rakyat. Namun, rakyat yang mana, tidak jelas. Posisi petani lahan pasir di sini sangat lemah. Meskipun sudah puluhan tahun menggarap lahan di kawasan itu—tidak sedikit di antaranya bahkan sejak tahun 1960-an—status dan hak mereka terhadap lahan tersebut tak pernah jelas dan diakui. Sebagian tanah yang dipersengketakan statusnya ini adalah tanah merah (tanah negara). Pihak Pemerintah Daerah sendiri mengklaim 90 persen lahan yang akan ditambang adalah tanah milik keraton (Sultan Ground) dan Pakualaman (Paku Alam Ground). Sementara itu, petani sebelumnya hanya mengenalnya sebagai tanah orooro tandus yang telantar dan tak bertuan, yang ibaratnya tak mungkin ditanami apa pun. Ketika lahan tersebut sudah berubah menjadi hijau dan lahan produktif, menurut pengakuan sejumlah petani, mendadak muncullah patok-patok yang intinya mengklaim lahan itu sebagai milik Pakualaman atau Kasultanan. Nuansa politis sangat menyengat di sini karena kebetulan saja pemegang hak kuasa pertambangan di sini adalah perusahaan milik keluarga Sultan. Indo Mines, perusahaan tambang dari Australia yang menjadi mitra kerja JMM, dalam paparan publiknya juga menyebut mitranya itu sebagai ”strong and well connected local group”. Namun, sejumlah kerabat Kesultanan, seperti GPPH Hadisuryo dan BSW Adjikoesoemo, serta kerabat Pakualaman, seperti KPH Songko Kusumo dan KPH Wijoyo Kusumo, yang juga hadir dalam acara panen semangka di Bugel, mengatakan, kepentingan modal dalam proyek ini tak mewakili suara Kasultanan atau Pakualaman secara keseluruhan. ”Tetapi, hanya mewakili kepentingan sedikit orang yang mengatasnamakan keraton,” kata Hadisuryo. 12 Surat KGPAA Paku Alam IX yang ditujukan kepada Kepala Bapedalda pada 7 Januari 2003 lalu juga menegaskan hal itu. Dalam surat bernomor X/PA/2003 tersebut, Paku Alam IX sudah menyatakan bahwa tanah Paku Alam Ground (PAG) itu boleh dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi tersebut. Surat itu dengan tegas juga menyatakan lahan tersebut hanya boleh dikembangkan untuk kegiatan pertanian dan pariwisata dan tidak boleh dialihfungsikan bagi peruntukan lain yang sifatnya mengubah sifat fisik dan hayati lahan, seperti untuk kegiatan pertambangan pasir dan sebagainya. Surat Paku Alam IX yang ditembuskan kepada Gubernur DIY, Bupati Kulon Progo itu sendiri merupakan jawaban terhadap surat Kepala Bapedalda yang sebelumnya mempertanyakan soal status tanah tersebut. pemerintah diperumit oleh lemahnya komunikasi dan sosialisasi, dan diabaikannya hakhak atau kepentingan para petani. Ada kesimpangsiuran informasi yang diterima masyarakat. Bukan hanya petani lahan pasir, kehadiran tambang pasir besi sebenarnya juga ditentang oleh sebagian akademisi dan kalangan lain karena dianggap akan merusak ekosistem dan lingkungan. Namun, pemerintah sendiri tampaknya tetap ngotot. Dalih pemerintah adalah pasir yang terhampar luas di pantai selatan selama ini belum pernah memberiikan kontribusi pendapatan besar bagi Kabupaten Kulon Progo. Yang diuntungkan selama ini hanya para penambang ilegal, yang menjual pasir tersebut sebagai bahan bangunan. Padahal, pasir tersebut memiliki kandungan biji besi yang bernilai jual tinggi. Kehadiran tambang dan pabrik pengolahan biji besi juga akan mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku industri besi baja yang selama ini 100 persen diimpor dan mendatangkan devisa karena sebagian besar akan diekspor. Dari tambang ini, pemerintah kabupaten akan mendapatkan bagian 32 persen dari hasil penjualan biji besi. Adapun pemerintah pusat akan 13 Konflik agraria Kasus Kulon Progo semakin menambah panjang catatan buram konflik agraria di negara ini. Petani selalu saja dikalahkan oleh kepentingan pemilik modal dan kepentingan sektor lain. Konflik petani lahan pasir dengan mendapatkan penerimaan pajak sebesar 19,2 juta dollar AS setahun. Kehadiran tambang, menurut pihak JMM dan pemda, juga akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Yang menjadi persoalan, lahan pasir yang tandus yang akan ditambang itu kini sudah berwujud lahan pertanian produktif yang mengidupi belasan ribu petani dan keluarganya. Akan dikemanakan mereka? Lapangan kerja sebanyak 2.000 yang dijanjikan oleh proyek ini jelas tidak sebanding dengan kehidupan belasan ribu petani yang dihancurkan. Suhu di pesisir Kulon Progo yang beberapa waktu ini kelihatan adem ayem menyimpan bara di dalam dan berpotensi memicu konflik horizontal di antara warga yang pro dan kontra. Petani yang terus melakukan konsolidasi sudah bertekad melawan karena mereka merasa tidak lagi mendapatkan perlindungan dan pembelaan dari pihak-pihak yang seharusnya melindungi mereka. Situasi ini membuat petani berpikir lebih pragmatis, mereka beraliansi dengan siapa saja yang mendukung perjuangan mereka. Namun, mereka juga tidak bodoh. Belajar dari pengalaman perjuangan petani di wilayah lain, mereka tidak memberii kesempatan LSM atau ornop mana pun ikut bermain dan mendompleng dalam perjuangan mereka. Apa yang akan terjadi di Kulon Progo hari-hari ini akan menjadi saksi dan tercatat dalam sejarah bangsa ini, akankah kali ini petani kecil kembali dikalahkan. Kunci akhirnya ada di tangan Presiden, apakah akan menyetujui atau tidak. Keputusan ini akan menjadi antiklimaks dan penegasan dari kebijakan pemerintah yang tak berpihak kepada petani. Di tengah ketergantungan pada impor pangan yang terus meningkat, rezim pemerintahan sekarang ini mencanangkan revitalisasi pertanian, lahan abadi pertanian dan swasembada pangan, bahkan gagasan ekspor beras. Namun, apa yang terjadi di lapangan, termasuk di Kulon Progo, sungguh jauh panggang dari api. Berdasarkan data Serikat Petani Indonesia, selama tahun 2007 saja tercatat 76 kasus konflik agraria di Indonesia. Lebih dari 196.179 hektar lahan petani dirampas dan lebih dari 24.257 KK petani terusir dari lahan pertaniannya. Dengan mayoritas penduduk masih di sektor pertanian dan kecenderungan lonjakan harga komoditas pangan ke depan yang masih akan terus berlanjut, jangan heran jika apa yang 14 diperingatkan banyak pengamat akan terjadi. Kelaparan permanen di negeri ini. LAMPIRAN 2 (FOTO) 15 LAMPIRAN 3 (BUKTI-BUKTI) “KARCIS + VCD REKAMAN” 16 KESIMPULAN 1. Mekanisme pertambangan pasir besi daerah Pantai Trisik kabupaten Kulonprogo terhaadap lingkungan sekitar belum dapat dikatakan baik atau buruk karena penambangan pasir ini belum mencapai tahap penambangan utama melainkan pilot project. Jika dialihkan dengan penilaian pnambangan pasir yang dikelola oleh JMI (Jogja Magasa Iron) dalam bentuk pilot project (percontohan) kami nilai blum dapat terpastikan. Secara logis, jika penambangan itu tetap dilakukan dengan melakukan pengeboran dalm bentuk sumur-sumur kecil sedalam 16 meter dan ditimbun kembali, hal ini tidak akan mengembalikan keseimbangan ekosistem secara seimbang. Unsur hara yang terdapat dalam tanah akan terbuang dan tergantian oleh unsur tanah yang tidak memiliki unsur hara seperti tanah yang telah diambil unsur haranya untuk penambangan pasir besi. Jika terjadi penyimpangan dalam proses pengembalian fungsi tanah sebagai keseimbangan ekosistem sekitar Pantai Trisik akan menimbulkan bencana, abrasi dan penurunan tinggi permukaan pantai dengan air laut. Hal ini merupakan tugas bersama untuk saling mengontrol kegiatan pertambangan agar tetap menjaga keseimbangan ekosistem pantai. 2. Keuntungan menambah dari kebijakan untuk penambangan Daerah pasir besi dan akan akan pendapatan Pemerintah (APBD) memsejahterakan lingkungan masyarakat secara lebih luas. Kerugian terhadap kebijakan penambangan pasir ini akan terasa setelah kurun waktu yang lama bila terjadi penyalahgunaan atau perbuatan yang disengaja oleh oknum-oknum terkait yang mengakibatkan penurunan ketinggian tanah terhadap ketinggian permukaan air laut. 17 SARAN Sebaiknya setiap ada kebijakan yang bersangkutan dengan lingkungan seharusnya mengadakan penelitian terlebih dahulu akan dampak lingkungan yang akan terjadi, sehingga tidak menimbulkan kerugian disalah satu pihak saja. Pemecahan masalah yang terbaik adalah denga mufakat sesuai dengan asasasas pancasila yang selau kita gunakan sebagai ideology bangsa. Permasalahan yang sering terjadi adalah pengadu dombaan yang dilakukan oleh oknum-oknum terkait untuk mencari keuntungan dari konflik tersebut. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang rentan akan konflik akibat pluralisme budaya yang banyak sekali. Dengan begitu masyarakt seharusnya mulai mengerti mengapa diperlukan asas-asas hukum yang akan selalu memberii dukungan untuk mempersatukan bangasa Indonesia, karena sifat hukum adalah universal. Masyarakat kita sudah terdoktrin akal hal-hal negatif berkaitan dengan ranah hukum yang selalu terintervensi akan kepentingan politik dan ekonomi para penguasa. Saran kami, semoga kedepan masyarakt Indonesia mulai mengerti akan ranah hukum dan memperbaiki bersama lembaga-lembaga yuridis dari mafia-mafia hukum. Jika terkait dengan kasus penambangan pasir ini, Negara patut dipermasalahkan (pemerintah terkait) mengapa tanah-tanah yang dimiliki Negara tidak dijaga dan dipelihara dengan kejelasan secara formil atau matriil sehingga mainset masyarakt akan terbentuk dan meminimalisir konflik horizontal maupun vertical. 18 DAFTAR PUSTAKA Koesnadi Hardjosoemantri, Hukum Tata Lingkungan, edisi ketujuh, Gadjah Mada University press, Yogyakarta, 2002 Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional,airlangga university press, Surabaya, 1996 http://www.facebook.com/ajax/share_dialog.php? s=4&appid=2347471856&p%5B%5D=104838068131&p%5B %5D=93762471770 Wawancara dengan : Budi Handoko, Bapak Sujarwo dan Bapak Sudiro 19