Laporan BOK 2013

LAPORAN TAHUNAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2013 DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG 34 KATA PENGANTAR Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya khususnya masyarakat Tulungagung diperlukan komitmen semua pihak dan terus meningkatkan sinergi dalam upaya pembangunan kesehatan baik yang bersifat preventif, promotif, kuratif maupun rehabilitatif. Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dituntut mempunyai kinerja yang lebih baik dari hari ke hari sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di tempat yang sulit dijangkau. Guna meningkatkan kinerja tersebut, Pemerintah Pusat telah menyediakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) bagi Puskesmas. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) bagi Puskesmas dipergunakan untuk membiayai upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif sehingga kinerja Puskesmas menjadi lebih baik yang diukur dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang merupakan indikator kinerja pemerintah daerah dapat tercapai, terutama dalam upaya mempercepat pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015. Sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Kabupaten Tulungagung, maka tim pengelola Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten menyusun laporan pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang didalamnya memuat penggunaan anggaran dan capaian program. Harapan kami laporan tahunan ini dapat dipergunakan sebaik-baiknya sehingga pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas di Kabupaten Tulungagung dapat dipertanggung jawaban secara program dan keuangan sehingga tujuan pembangunan kesehatan tercapai. Tak lupa pada kesempatan ini saya sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penyusunan laporan tahunan ini. .Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta memberi petunjuk kepada kita sekalian dalam melaksanakan pembangunan kesehatan guna terwujudnya masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Tulungagung, Desember 2013 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG Dr. GATOT D.P POERWANTO, MKK NIP. 19580413 198910 1 001 DAFTAR ISI Halaman Halaman Judul 1 Kata Pengantar 2 Daftar Isi 3 BAB I PENDAHULUAN A. Gambaran Umum 4 B. Kebijakan BOK, Anggaran BOK 4 C. Pencapaian Kinerja BOK 7 D. Permasalahan BOK 7 BAB II TUJUAN A. Tujuan Umum 8 B. Tujuan Khusus 8 BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN BOK A. Proses Perencanaan 9 B. Proses Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana BOK 10 C. Pemanfaatan Kegiatan 13 BAB IV CAPAIAN PROGRAM 17 BAB V REALISASI KEUANGAN 18 BAB VI PERMASALAHAN A. Capaian Program 24 B. Keuangan 28 C. Tindak Lanjut 28 BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan 29 B. Saran 29 PENUTUP 30 LAMPIRAN 31 BAB I PENDAHULUAN A. Gambaran Umum Kabupaten Tulungagung memiliki luas wilayah 1.150 km2, dengan jumlah kecamatan sebanyak 19 kecamatan terdiri dari 257 Desa dan 14 Kelurahan. Jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 sebanyak 1.007.605 jiwa dengan kepadatan penduduk Kabupaten Tulungagung sebesar 875,87 jiwa/km2. Dalam menjalankan kegiatan program pokok maupun program pengembangan Dinas Kesehatan ditunjang oleh sarana kesehatan sebagai berikut : 1. Rumah sakit a. Rumah sakit umum pemerintah : 1 buah b. Rumah sakit umum TNI/POLRI : 1 buah c. Rumah sakit umum swasta : 6 buah d. Rumah sakit khusus (RSIA) : 3 buah 2. Puskesmas a. Puskesmas perawatan : 17 buah b. Puskesmas non perawatan : 14 buah 3. Puskesmas Pembantu : 67 buah 4. Polindes : 178 buah 5. Puskesmas Keliling : 37 buah Sasaran program Bantuan operasional kesehatan di Kabupaten Tulungagung meliputi 31 Puskesmas, 67 Puskesmas Pembantu, 178 Polindes dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung. B. Kebijakan BOK, Anggaran BOK 1. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan bantuan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk percepatan pencapaian MDGs bidang kesehatan tahun 2015, melalui peningkatan kinerja Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes/Polindes, Posyandu dan UKBM lainnya dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif. 2. Dana BOK adalah dana APBN Kementerian Kesehatan yang disalurkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung melalui mekanisme Tugas Pembantuan. 3. Dana BOK bukan merupakan penerimaan fungsional Pemerintah Daerah, sehingga tidak disetorkan ke kas daerah dan dapat dimanfaatkan secara langsung untuk kegiatan upaya kesehatan. 4. Dana BOK bukan merupakan dana utama dalam penyelenggaraan upaya kesehatan di Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu, Pemerintah Kabupaten Tulungagung tetap mengalokasikan dana operasional untuk Puskesmas. 5. Pemanfaatan dana BOK untuk kegiatan Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu didasarkan hasil perencanaan yang disepakati dalam Lokakarya Mini Puskesmas, yang diselenggarakan secara rutin/periodik sesuai kondisi wilayah kerja Puskesmas. 6. Pelaksanaan kegiatan di Puskesmas berpedoman pada prinsip keterpaduan, kewilayahan, efisien dan efektif. 7. Besaran alokasi dana BOK setiap Puskesmas ditetapkan dengan Surat Keputusan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung Nomor : 188.4/13/SK/103/2013 tentang Penunjukan dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Kabupaten Tulungagung tahun 2013, dengan memperhatikan situasi dan kondisi, yaitu a. Luas wilayah b. Jumlah penduduk c. Kesulitan wilayah d. Cakupan program e. Jumlah tenaga kesehatan f. Capaian retribusi dan g. Kesesuaian pertanggungjawaban keuangan 8. Besaran dana BOK di Kabupaten Tulungagung adalah Rp. 2.325.000.000 (dua miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dialokasi untuk : a. Puskesmas Besuki sebesar Rp 80.000.000 b. Puskesmas Besole sebesar Rp 59.000.000 c. Puskesmas Bandung sebesar Rp 96.000.000 d. Puskesmas Pakel sebesar Rp 68.000.000 e. Puskesmas Bangunjaya sebesar Rp 67.000.000 f. Puskesmas Campurdarat sebesar Rp 78.000.000 g. Puskesmas Tanggunggunung sebesar Rp 85.000.000 h. Puskesmas Kalidawir sebesar Rp 82.000.000 i. Puskesmas Tunggangri sebesar Rp 68.000.000 j. Puskesmas Pucanglaban sebesar Rp 93.000.000 k. Puskesmas Rejotangan sebesar Rp 76.000.000 l. Puskesmas Banjarejo sebesar Rp 73.000.000 m. Puskesmas Ngunut sebesar Rp 85.000.000 n. Puskesmas Balesono sebesar Rp 73.000.000 o. Puskesmas Sumbergempol sebesar Rp 64.000.000 p. Puskesmas Bendilwungu sebesar Rp 66.000.000 q. Puskesmas Beji sebesar Rp 70.000.000 r. Puskesmas Boyolangu sebesar Rp 65.000.000 s. Puskesmas Tulungagung sebesar Rp 67.000.000 t. Puskesmas Sembung sebesar Rp 69.000.000 u. Puskesmas Kedungwaru sebesar Rp 73.000.000 v. Puskesmas Simo sebesar Rp 73.000.000 w. Puskesmas Ngantru sebesar Rp 75.000.000 x. Puskesmas Pucung sebesar Rp 58.000.000 y. Puskesmas Karangrejo sebesar Rp 76.000.000 z. Puskesmas Kauman sebesar Rp 80.000.000 aa. Puskesmas Gondang sebesar Rp 76.000.000 ab. Puskesmas Tiudan sebesar Rp 74.000.000 ac. Puskesmas Pagerwojo sebesar Rp 87.000.000 ad. Puskesmas Sendang sebesar Rp 86.000.000 ae. Puskesmas Dono sebesar Rp 83.000.000 af. Dinas Kesehatan sebesar Rp 349.650.000 9. Dana BOK berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran dan dapat dimanfaatkan mulai 1 Januari 2013. C. Pencapaian Kinerja BOK Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BOK, maka perlu ditetapkan indikator keberhasilan sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan BOK. Tujuan penetapan indikator keberhasilan ini adalah untuk penilaian kinerja internal jajaran kesehatan setiap tingkatan dan untuk penilaian kinerja eksternal Sekreteraiat BOK Kabupaten Tulungagung terkait dengan penilaian kinerja pengelolaan BOK dan transparansi publik. Indikator keberhasilan tersebut adalah : Indikator Input Persentase Puskesmas yang menerima dana BOK   100 % Indikator Proses Persentase Puskesmas yang melaksanakan Lokakarya Mini   100 % Indikator Output Persentase penyerapan dana BOK di Puskesmas   100 % Indikator Outcome Persentase pencapaian target SPM bidang kesehatan   1. Cakupan kunjungan ibu hamil K-4 95 %   2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 90 %   3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 90 %   4. Cakupan pelayanan nifas 90 %   5. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 86 %   6. Cakupan kunjungan bayi 93 %   7. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization 100 %   8. Cakupan pelayanan anak balita 96 %   9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan 100 %   10. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100 %   11. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100 %   12. Cakupan peserta KB aktif 75 %   13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit :   a. Penemuan penderita AFP 100 %   b. Penemuan dan penanganan penderita Pneumonia balita 100 %   c. Penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif 100 %   d. Penemuan dan penanganan DBD 100 %   e. Penanganan penderita diare 100 %   14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 90 %   15. Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam 100 %   16. Cakupan desa siaga aktif 70 % 1. Persentase Puskesmas menerbitkan SK Tim Pengelola BOK Tingkat Puskesmas Jumlah Puskesmas yang telah menerbitkan SK Tim Pengelola BOK Tingkat Puskesmas dibandingkan dengan jumlah Puskesmas penerima dana BOK yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung dikali 100. 2. Persentase realisasi dana BOK Jumlah dana yang telah dipertanggungjawabkan untuk kegiatan dibandingkan dengan jumlah total dana BOK yang disalurkan oleh Sekretarian BOK Kabupaten Tulungagung berdasarkan DIPA dikali 100. 3. Cakupan indikator kinerja program Puskesmas Cakupan/persen pencapaian indikator pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas yang berasal dari berbagai sumber biaya termasuk BOK. Target ditetapkan oleh masing-masing Puskesmas serta Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung Penilaian indikator keberhasilan tersebut berdasarkan laporan pelaksanaan BOK di Puskesmas dan dikirimkan secara periodik (bulanan, tiga bulanan, semester), insidentil/sesuai permintaan maupun berbagai hasil studi. Laporan dikirimkan secara berjenjang dari pelaksana kegiatan kepada pemegang program Pusesmas, Puskesmas kepada Dinas Kesehatan. Pelaporan yang bersifat rutin menggunakan format dan mekanisme yang telah ditetapkan meliputi : 1. Laporan kegiatan Puskesmas menggunakan format laporan SP2TP/SP3; 2. Laporan keuangan sesuai ketentuan Sistem Akuntansi Instansi. D. Permasalahan BOK Permasalahan pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban BOK di kabupaten Tulungagung adalah : 1. Koordinasi antara sekretariat BOK, tim teknis dan tim pengelola anggaran Satker BOK tingkat kabupaten belum berjalan dengan baik sehingga hampir seluruh kegiatan BOK ditangani oleh sekretariat BOK 2. Tim pengelola anggaran Satker BOK tingkat kabupaten berkedudukan di Bidang Pelayanan Kesehatan sehingga timbul anggapan bahwa BOK merupakan tanggung jawab Bidang Pelayanan Kesehatan 3. Evaluasi pelaksanaan BOK belum terintegrasi dalam laporan SP2TP/SP3 sehingga BOK dijalankan terpisah dengan upaya kesehatan Puskesmas 4. Pertanggungjawaban pelaksanaan dibebankan pada beberapa pegawai sehingga sering terjadi keterlambatan BAB II TUJUAN A. Tujuan Umum Menggambarkan capaian program kesehatan berdasarkan kemudahan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif Puskesmas untuk mewujudkan pencapaian target SPM Bidang Kesehatan tahun 2012 di Kabupaten Tulungagung. B. Tujuan Khusus 1. Menggambarkan cakupan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif. 2. Menggambarkan adanya dukungan biaya untuk upaya pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif bagi masyarakat. 3. Menggambarkan capaian SPM bidang kesehatan di Kabupaten Tulungagung. BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN BOK A. Proses Perencanaan Proses perencanaan pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Kabupaten Tulungagung dimulai dengan : 1. Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja TP BOK Bupati Tulungagung setelah menerima Surat Keputusan Menteri Kesehatan tentang alokasi dana BOK tahun 2013 dan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 413/Menkes/SK/XI/2012 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat yang Diberi Wewenang dan Tanggung Jawab untuk Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam Pengelolaan Anggaran Kementerian Kesehatan yang Dilaksanakan di Tingkat Kabupaten/Kota, segera menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/41/031/2013 tentang Penetapan Satuan Kerja dan Pejabat Pengelola Keuangan untuk Dana Tugas Pembantuan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2013 dengan unsur didalamnya adalah Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar dan Pejabat Akuntansi. Setelah SK Satuan Kerja ditetapkan, selanjutnya Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188.4/23/SK/103/2013 tentang Tim Pengelola Keuangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 yang didalamnya berisi staf Pengelola Keuangan BOK Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung dan Pengelola Keuangan BOK Puskesmas, serta Petugas yang akan berhubungan langsung dengan KPPN untuk penerbitan Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS). 2. Penelaahan DIPA Setelah DIPA TP BOK diterima, KPA segera melakukan penelaahan yang meliputi : a. Nama pejabat pengelola keuangan (KPA, PP-SPM dan Bendahara Pengeluaran); b. Alokasi dana Satker per kegiatan dan per output; c. Kesesuaian Bagan Akun Standar; d. Lokasi KPPN; e. Rencana Penarikan Dana (RPD). Apabila berdasarkan hasil penelaahan ditemukan ketidaksesuaian, maka segera dilakukan proses revisi sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Pembukaan Rekening a. PPK bersama Bendahara Pengeluaran membuka rekening giro bank setelah mendapat persetujuan pembukaan rekening/penggunaan rekening oleh KPPN setempat. b. Pada akhir tahun anggaran, rekening harus dinihilkan dan saldo disetor ke kas Negara termasuk bunga bank. c. Bila rekening tersebut masih digunakan pada tahun anggaran berikutnya, maka harus dilaporkan ke KPPN. d. PPK membuat surat permintaan kepada Bank agar jasa bunga atau jasa giro setelah dikurangi dengan kewajiban perpajakannya, disetorkan langsung ke Kas Negara. 4. Penetapan Alokasi BOK Bagi Puskesmas Kepala Dinas Kesehatan setelah menerima Tembusan SK Menteri Kesehatan tentang alokasi dana BOK bagi Kabupaten/Kota tahun 2013 segera menerbitkan SK kepala Dinas Kesehatan tentang alokasi BOK tahun 2013 bagi setiap Puskesmas di Kabupaten/Kota tersebut yang mencakup Nama Puskesmas, Besaran Alokasi, No. Rekening dan Nama Rekening, Nama Bank dan Nama Penanggungjawab Puskesmas. Besaran alokasi setiap Puskesmas didasarkan pada : a. Luas wilayah b. Jumlah penduduk c. Kesulitan wilayah d. Cakupan program e. Jumlah tenaga kesehatan f. Capaian retribusi dan g. Kesesuaian pertanggungjawaban keuangan 5. Penyusunan Satuan Biaya Dana BOK adalah dana APBN yang disalurkan melalui Tugas Pembantuan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai satuan kerja, sehingga pengelolaan menggunakan aturan APBN. Standar Biaya yang digunakan adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013. Apabila satuan biaya yang diperlukan untuk kegiatan BOK di suatu Kabupaten/Kota tidak ada dalam standar biaya dimaksud, maka : a. Besaran satuan biaya sesuai dengan biaya riil (at cost) di lapangan/daerah tersebut. b. Kepala Dinas Kesehatan dapat menetapkan standar biaya sesuai dengan kebutuhan di wilayah Kabupaten/Kota, kecamatan, kelurahan atau desa, dengan besaran satuan biaya mempertimbangkan tingkat kewajaran, kondisi geografis, tingkat kemahalan, dan realistis. Besaran satuan biaya yang akan ditetapkan disepakati dengan para Kepala Puskesmas di kabupaten tersebut. c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam menetapkan Besaran satuan biaya untuk kegiatan BOK juga dapat mengacu pada peraturan daerah sepanjang satuan biayanya masih realistis/relevan dengan kondisi saat ini. 6. Penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penyaluran dana BOK ke Puskesmas dengan menggunakan mekanisme Pembayaan Langsung (LS). Agar penyaluran dana BOK dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ke Puskesmas dapat dilakukan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah, maka dibuat Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kepala Puskesmas. 7. Penyusunan Plan Of Action (POA)/Rencana Pelaksanaan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota segera menyusun RPK dan perencanaan kas, untuk mengajukan pencairan uang ke KPPN dengan mekanisme sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2009. Perencanaan Kas disusun mengacu pada Rencana Penarikan Dana (RPD) yang ada pada lembar ke-3 dokumen DIPA. Apabila Perencanaan Kas tidak sesuai dengan RPD pada dokumen DIPA, maka harus dilakukan revisi DIPA lembar ke-3. B. Proses Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana BOK Proses penyaluran dan pertanggungjawaban dana BOK di Kabupaten Tulungagung mengikuti tata cara penyelenggaraan keuangan BOK yang telah disusun oleh Kementrian Kesehatan, yaitu : 1. Pengusulan dan pencairan anggaran kegiatan : a. Puskesmas membuat Plan of Action (POA) yang merupakan satu kesatuan dengan POA Puskesmas. b. Berdasarkan POA tersebut, Puskesmas mengusulkan kebutuhan dana untuk kegiatan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. c. Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota akan mencairkan permintaan dana Puskesmas berdasarkan persetujuan atas hasil verifikasi Tim Pengelola BOK Tingkat Kabupaten. d. Untuk pencairan dana berikutnya dapat dilakukan dengan tetap membuat POA dari hasil lokakarya mini dan melampirkan laporan pemanfaatan dana sebelumnya serta Laporan Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) oleh Puskesmas. 2. Pertanggungjawaban Dana BOK Dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dana dari BOK PPK mengajukan permintaan dana didasarkan POA Puskesmas dan POA Sekretariat BOK Kabupaten Tulungagung, meliputi : a) Honorarium 1) Kelengkapan SPP LS untuk Honorarium berupa : (a) Daftar Penerimaan Honor; (b) Surat Keputusan; (c) Surat Setoran Pajak (PPh) ps 21; (d) SPTB. 2) Kelengkapan SPM LS untuk Honorarium berupa: (a) ADK aplikasi SPM; (b) Daftar Penerimaan Honor; (c) Surat Keputusan; (d) SPTB. b) Perjalanan Dinas 1) Kelengkapan SPP LS untuk Perjalanan Dinas berupa : (a) Daftar nominatif; (b) Kerangka Acuan; (c) SPTB. 2) Kelengkapan SPM LS untuk Perjalanan Dinas berupa: (a) ADK aplikasi SPM; (b) Daftar Nominatif; (c) SPTB. c) Paket Pertemuan/Meeting dengan nilai di atas Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) 1) Kelengkapan SPP LS berupa : (a) Kuitansi tagihan dari pihak ketiga (Hotel); (b) Kontrak/Surat Perjanjian Kerja/Surat Perintah Kerja yang ditandatangani oleh PPK dan Pihak Ketiga (Hotel); (c) Fotokopi buku rekening pihak ketiga (Hotel); (d) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; (e) SPTB; (f) Fotokopi NPWP. 2) Kelengkapan SPM - LS Pihak Ketiga. (a) ADK aplikasi SPM; (b) Resume Kontrak/Surat Perjanjian Kerja/Surat Perintah Kerja; (c) SPTB. d) Dana BOK ke Puskesmas tahap Pertama 1) Kelengkapan SPP LS untuk Puskesmas berupa : (a) SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; (b) PKS antara KPA dan Kepala Puskesmas; (c) POA; (d) SPU; (e) Fotokopi buku rekening; (f) Fotokopi NPWP. 2) Kelengkapan SPM LS untuk Puskesmas berupa : (a) Daftar nominatif penerima BOK sesuai ketentuan; (b) SPTB; (c) ADK SPM; (d) Fotokopi buku rekening; (e) Fotokopi NPWP. Penerima manfaat dana BOK adalah Sekretariat BOK Kabupaten Tulungagung dan Puskesmas dengan jaringannya. Pertanggungjawaban secara keuangan atas pelaksanaan kegiatan yang bersumber dana dari BOK : a) Honorarium 1) Surat Keputusan terkait penerima honorarium 2) Kuitansi/daftar penerimaan honorarium. 3) Potongan pajak terhadap pembayaran honorarium (PPh 21). (a). Golongan I dan II : 0%; (b). Golongan III : 5%; (c). Golongan IV : 15%; (d). Bila tidak memiliki NPWP, maka perhitungan potongan PPh 21 yakni sebesar 120% x Tarif Golongan x Nilai Honor. b) Transpor Lokal 1) Surat Tugas/ Surat Perintah tugas perorangan atau kelompok yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas/Pejabat yang ditunjuk atau Surat Undangan; 2) Tanda terima/kuitansi transpor lokal yang ditandatangani oleh pegawai/penerima transpor sesuai besaran yang diterima. Apabila transpor lokal besaran sesuai dengan at cost maka dokumen/bukti pengeluaran dapat berupa karcis/tiket yang dikeluarkan oleh sarana transpor tersebut. Apabila tidak ada bukti berupa karcis atau tiket dapat diganti dengan tanda terima/kuitansi yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pemilik/pengemudi sarana transportasi tersebut, termasuk didalamnya apabila carter atau sewa sarana transpor karena tidak ada sarana transpor reguler atau kendaraan dinas; 3) Daftar hadir kegiatan, apabila kegiatan dalam bentuk rapat, pertemuan, dsb; 4) Laporan kegiatan secara ringkas. c) Perjalanan Dinas : 1) Bukti rekapitulasi penerimaan uang transpor lokal, uang harian dan uang penginapan bila menginap yang ditandatangani oleh pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas; 2) Bukti pengeluaran transpor lokal berupa karcis/tiket. Bila tidak ada bukti, dapat diganti dengan tanda terima/kuitansi yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pemilik/pengemudi sarana transportasi tersebut, termasuk didalamnya apabila carter atau sewa sarana transportasi karena tidak ada sarana transportasi reguler; 3) Bukti tanda terima/kuitansi hotel/penginapan atau bila tidak ada bukti menginap maka biaya penginapan yang diterima sebesar 30% dari standar biaya hotel/penginapan di daerah tersebut dengan membuat SPTJM; 4) Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang ditandatangani dan stempel oleh pejabat setempat; 5) Bukti Pengeluaran Riil yang diatur dalam Satuan Biaya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013, ditandatangani oleh yang bersangkutan; 6) Laporan Perjalanan Dinas. d) Paket Pertemuan/Meeting Pertanggungjawaban paket meeting halfday/fullday/fullboard berupa : 1) Surat Tugas dan/atau surat undangan; 2) Kuitansi atau bukti penerimaan; 3) Daftar Hadir; 4) Daftar penerimaan transpor dan/atau uang saku; 5) Kontrak/SPK untuk paket meeting; 6) Kerangka Acuan Kegiatan; 7) Laporan Penyelenggaraan. e) Pembelian/Belanja Barang 1) Bukti pembelian/kuitansi/faktur/bon dari penjual yang ditandatangani di atas meterai Rp.3.000,- untuk pembelian dengan nilai Rp.250.000,- sampai dengan Rp.1.000.000,- dan meterai Rp.6.000 untuk pembelian ≥ Rp.1.000.000,- yang distempel oleh pihak penjual barang (bukti pembelian dapat berupa kuitansi atau tanda pembelian lainnya) dengan rincian barang yang dibeli. 2) Surat Setoran Pajak dimana untuk bukti pembelian/kuitansi/faktur/bon ≥ Rp.1.000.000,- s/d Rp. 2.000.000,- dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% sedangkan nilai kuitansi lebih dari Rp. 2.000.000,- dikenakan pajak PPN 10% dan PPh ps 22 sebesar 1,5%. Besaran nilai yang tercantum dalam kuitansi/faktur/bon pembelian adalah nilai harga barang ditambah PPN 10%. Bila penyedia barang/jasa tidak memiliki NPWP, maka besaran potongan pajak dikenakan 2 kali lipat. f) Pengiriman Resi/bukti pengiriman bila melalui PT. Pos / Jasa Pengiriman. g) Administrasi Bank Bukti potongan biaya administrasi bank/fotokopi rekening koran. h) Pembelian Meterai Bukti pembelian meterai. C. Pemanfaatan Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Kabupaten Tulungagung utamanya digunakan untuk kegiatan di Dinas Kesehatan sebagai Sekretariat BOK tingkat kabupaten dan kegiatan upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif di Puskesmas dan jaringannya termasuk Posyandu dan Poskesdes, dalam rangka membantu pencapaian target SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Tulungagung guna mempercepat pencapaian target MDGs. Dalam mempermudah pemanfaatan dana BOK di Kabupaten Tulungagung, Tim Pengelola BOK Tingkat Kabupaten telah menentukan kegiatan-kegiatan yang dapat dibiayai dari dana BOK. Ruang lingkup kegiatan yang dapat didanai BOK tersebut meliputi: 1. Dinas Kesehatan Kabupaten : a) Honor Pengelola Satker b) Honor Output Kegiatan c) Sosialisasi Bagi Puskesmas d) Evaluasi Mengundang Puskesmas e) Pembinaan Ke Puskesmas f) Perencanaan g) Konsultasi Ke Provinsi h) Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat Pusat 2. Puskesmas : a) MDGs 1 Upaya menurunkan prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk 1) Operasional Posyandu 2) Penanganan Gizi Kurang (a) Intervensi gizi buruk (b) PMT pemulihan bagi gizi kurang (c) MP-ASI bagi balita usia 6-24 bln Keluarga miskin (d) Pemantauan status gizi (e) PMT pemulihan balita 3) Penanganan Ibu Hamil KEK (a) PMT ibu hamil KEK (keluarga miskin) (b) Intervensi ibu hamil KEK 4) Survey PSG ( sasaran minimal 80 % jumlah balita ) 5) Survey Kadarzi b) MDGs 4 Upaya kesehatan Neonatus dan bayi fokus 1) Pemantauan / Tindak lanjut neonatal / Bayi resiko tinggi 2) Pelacakan kematian neonatal / Bayi dan OVP c) MDGs 4 Upaya kesehatan balita dan APRAS 1) Kunjungan balita dengan resiko 2) Tindak lanjut balita dengan risiko tinggi 3) Pelacakan kematian balita (penemuan & tata laksana kasus penyebab) 4) Pertemuan DDTK RT 5) Kunjungan ke PAUD dan TK d) MDGs 5 Upaya Kesehatan Ibu (Ibu hamil, Ibu bersalin, Ibu nifas) 1) Pemantauan reiko tinggi 2) Pendampingan P4K (Penyuluhan/Penguatan) 3) Kunjungan drop out Ibu hamil 4) Pertemuan klas ibu hamil 5) Kunjungan kelas ibu 6) Kemitraan bidan-kader-dukun 7) Pelacakan kematian ibu (ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas) dan OVM e) MDGs 6 Upaya mengendalikan penyebaran dan menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS 1) Distribusi kondom pada kelompok resiko tinggi 2) Survey pengetahuan komprehensif HIV/AIDS pada usia 15-24 tahun 3) Penyuluhan HIV/AIDS pada masyarakat 4) Pengambilan spesimen HIV/AIDS dan IMS 5) Penyuluhan ABAT pada masyarakat 6) Konseling dan pencarian transmisi penularan penyakit f) MDGs 6 Upaya mengendalikan penyebaran dan menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan TB 1) Kunjungan Kasus Malaria 2) Kunjungan Kasus TB baru 3) Kunjungan Kasus TB mangkir 4) Transpor PMO 5) PE Penyakit Menular 6) Surveilans Penyakit Menular 7) Penguatan jejaring TB kecamatan 8) Pelatihan Kader PMO 9) Pertemuan mantan pasien TB 10) Spot cek malaria 11) Kunjungan Kasus Malaria 12) Pengendalian vektor malaria 13) Pengambilan Spesimen KLB 14) PE KLB /Bencana g) MDGs 7 Upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber air minum dan sanitasi dasar yang layak 1) Pendampingan penyusunan rencana STBM 2) Pemicuan di Komunitas 3) Pemicuan di Sekolah 4) Monitoring dan evaluasi Pasca Pemicuan 5) Verifikasi ODF 6) Deklarasi ODF 7) Pembinaan HIPPAM 8) Pembinaan Depot Air Minum (DAM) 9) Penyuluhan Tentang Pencemaran Air 10) Inspeksi Sanitasi (IS) Sarana Air Bersih (SAB) 11) Pemeriksaan Sampel Air Secara Bakteriologis (Untuk hasil IS Kategori Tinggi dan Amat Tinggi) h) Upaya Kesehatan Lainnya 1) Manajemen Puskesmas (a) Perencanaan Tingkat Puskesmas (P1) (b) Penggerakan Pelaksanaan (P2) melalui Lokakarya Mini (c) Pengawasan Pengendalian Penilaian (P3) (d) Pengiriman Laporan (e) Konsultasi 2) Imunisasi (a) Validasi cakupan imunisasi ke desa (b) Sweeping Imunisasi (c) Pelacakan kasus diduga KIPI (d) Pelaksanaan BIAS (e) Pengambilan vaksin ke kabupaten (f) Sosialisasi program BIAS pada sekolah 3) Pengendalian Penyakit Menular (a) Kegiatan Pemberantasan DBD (1) PE DBD (2) Supervisi PSN (3) Penabur larvasida (b) Kegiatan PSN - 3 M Plus : Transpor petugas PJB (c) Transpor Petugas dalam rangka : (1) Pembersihan Lumut (2) Larvasidasi (3) JMD Musiman (4) Kunjungan Kasus Kusta (5) Kunjungan Kasus Flu Burung (6) Kunjungan Kasus Diare 4) Promosi Kesehatan (a) Penyuluhan Kelompok ke Desa (b) Pembinaan Desa Siaga (c) Refreshing Kader Kesehatan (d) Pembinaan UKBM (e) Pendataan PHBS Rumah Tangga (f) Pendataan PHBS Institusi 5) Penyehatan Lingkungan (a) Pertemuan Koordinasi dan Refreshing Kader Kesling (b) Pertemuan Pembinaan Pengelola TTU (c) Pertemuan Pembinaan Pengelola TPM (d) Pembaruan Data PL (e) Pengawasan Rumah PLP (f) Klinik Sanitasi (kunjungan rumah tindak lanjut konseling) (g) Pemeriksaan dan Pengawasan TTU (h) Pemeriksaan dan Pengawasan TPM (i) Pemeriksaan dan Pengawasan TP2Pestisida 6) Kesehatan Ibu dan Anak serta KB (a) Pertemuan Satgas GSI Kecamatan dan Desa (b) Audit klinis ibu hamil, balita resiko tinggi 7) Perbaikan Gizi Masyarakat (a) Transpor Pemantauan garam beryodium (b) Transpor Pemantauan khusus lokasi PMT-AS 8) Kesehatan Haji (a) Penyuluhan kesehatan bagi calon jamaah haji (b) Pelacakan dan pemantauan jamaah haji dengan resiko tinggi 9) Kesehatan Jiwa (a) Pertemuan dan sosialisasi kesehatan jiwa bagi masyarakat (deteksi dini) (b) Konseling pemantauan kepatuhan keluarga dalam pemberian obat pada penderita 10) Kesehatan Indra (a) Penjaringan kesehatan indera di Posyandu Lansia / Sekolah (b) Kunjungan post Operasi Katarak / Resiko tinggi 11) Kesehatan Kerja (a) Penyuluhan kesehatan kerja pada para pelaku kerja informal (b) Kunjungan Kesehatan kerja di tempat/lokasi usaha 12) Kesehatan Tradisional (a) Pendataan pada fasilitas kesehatan tradisional (pengobat tradisional) (b) Penyuluhan tentang pengobatan tradisional bagi pengobat tradisional 13) Kesehatan Gigi (a) Penyuluhan Kesehatan gigi di Posyandu /UKGMD (b) Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan mulut pada Kelas selektif (kelas 3-5) 14) Kesehatan Olahraga (a) Pendataan pada fasilitas olah raga (b) Penyuluhan pada pengelola fasilitas Olah raga BAB IV CAPAIAN PROGRAM Untuk mengetahui keberhasilan BOK di Puskesmas berdasarkan indikator keberhasilan meliputi : Indikator Input Persentase Puskesmas yang menerima dana BOK   100 % Indikator Proses Persentase Puskesmas yang melaksanakan Lokakarya Mini   100 % Indikator Output Persentase penyerapan dana BOK di Puskesmas 100 % Indikator Outcome Persentase pencapaian target SPM bidang kesehatan :   1. Cakupan kunjungan ibu hamil K-4 86,68 %   2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 68,45 %   3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 89,03 %   4. Cakupan pelayanan nifas 84,55 %   5. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 65,83 %   6. Cakupan kunjungan bayi 95,72 %   7. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization 96,31 %   8. Cakupan pelayanan anak balita 74,79 %   9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan 85,42 %   10. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100 %   11. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100 %   12. Cakupan peserta KB aktif 71,13 %   13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit :   a. Penemuan penderita AFP 133,33 %   b. Penemuan dan penanganan penderita Pneumonia balita 15 %   c. Penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif 34 %   d. Penemuan dan penanganan DBD 90 %   e. Penanganan penderita diare 66 %   14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 51,36 %   15. Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam 96,43 %   16. Cakupan desa siaga aktif 100 % 1. BAB V REALISASI KEUANGAN Dana Tugas Pembantuan Program Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) berasal dari APBN Tahun Anggaran 2013 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.674.650.000,00 dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan nomor: SP DIPA-024.03.4.059572/2013 tanggal 05 Desember 2012. Realisasi belanja Program Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 2.666.977.450,00 atau sebesar 99,71 persen dari Pagu Anggaran dan tidak ada pengembalian belanja. Realisasi belanja TA 2013 dapat dilihat pada Tabel berikut ini : KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PAGU (Rp.) REALISASI (Rp.) % 001 Bantuan Operasional Kesehatan BOK untuk Puskesmas 2.325.000.000 2.325.000.000 100,00 Honorarium dan Administrasi 219.300.000 219.275.000 99,99 003 Perencanaan BOK 12.105.000 8.110.000 67,00 004 Dokumen, Monitoring dan Evaluasi BOK 100.050.000 96.397.450 96,35 005 Laporan Kegiatan/Sosialisasi/Pembinaan 18.195.000 18.195.000 100,00 JUMLAH 2.674.650.000 2.666.977.450 99,71 Perincian realisasi per puskesmas dan dinas kesehatan per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut : NO ALOKASI PAGU (Rp.) REALISASI (Rp.) % 1 Puskesmas Besuki 80.000.000 80.000.000 100,00 2 Puskesmas Besole 59.000.000 59.000.000 100,00 3 Puskesmas Bandung 96.000.000 96.000.000 100,00 4 Puskesmas Pakel 68.000.000 68.000.000 100,00 5 Puskesmas Bangunjaya 67.000.000 67.000.000 100,00 6 Puskesmas Campurdarat 78.000.000 78.000.000 100,00 7 Puskesmas Tanggunggunung 85.000.000 85.000.000 100,00 8 Puskesmas Kalidawir 82.000.000 82.000.000 100,00 9 Puskesmas Tunggangri 68.000.000 68.000.000 100,00 10 Puskesmas Pucanglaban 93.000.000 93.000.000 100,00 11 Puskesmas Rejotangan 76.000.000 76.000.000 100,00 12 Puskesmas Banjarejo 73.000.000 73.000.000 100,00 13 Puskesmas Ngunut 85.000.000 85.000.000 100,00 14 Puskesmas Balesono 73.000.000 73.000.000 100,00 15 Puskesmas Sumbergempol 64.000.000 64.000.000 100,00 16 Puskesmas Bendilwungu 66.000.000 66.000.000 100,00 17 Puskesmas Boyolangu 70.000.000 70.000.000 100,00 18 Puskesmas Beji 65.000.000 65.000.000 100,00 19 Puskesmas Tulungagung 67.000.000 67.000.000 100,00 20 Puskesmas Sembung 69.000.000 69.000.000 100,00 21 Puskesmas Kedungwaru 73.000.000 73.000.000 100,00 22 Puskesmas Simo 73.000.000 73.000.000 100,00 23 Puskesmas Ngantru 75.000.000 75.000.000 100,00 24 Puskesmas Pucung 58.000.000 58.000.000 100,00 25 Puskesmas Karangrejo 76.000.000 76.000.000 100,00 26 Puskesmas Kauman 80.000.000 80.000.000 100,00 27 Puskesmas Gondang 76.000.000 76.000.000 100,00 28 Puskesmas Tiudan 74.000.000 74.000.000 100,00 29 Puskesmas Pagerwojo 87.000.000 87.000.000 100,00 30 Puskesmas Sendang 86.000.000 86.000.000 100,00 31 Puskesmas Dono 83.000.000 83.000.000 100,00 32 Dinas Kesehatan 349.650.000 341.977.450 97,81 TOTAL 2.674.650.000 2.666.977.450 99,71 Upaya kesehatan yang diselenggarakan melalui dana BOK adalah kegiatan-kegiatan yang mempunyai daya ungkit tinggi dan merupakan upaya pelayanan kesehatan promoting dan preventif yang dilakukan dalam rangka pencapaian target MDGs 1,4,5,6 dan 7. Realisasi kegiatan yang berdaya ungkit tinggi dalam rangka pencapaian target MDGs 1,4,5,6 dan 7 di puskesmas dialokasikan untuk kegiatan sebagaimana di tabel berikut ini : RUANG LINGKUP KEGIATAN REALISASI MDGs 1 Pendidikan Gizi - PMT Penyuluhan 20,319,000 - Penyuluhan Gizi 6,942,000 - Konseling ASI & MP-ASI 27,940,000 - MP ASI bagi balita usia 6-24 bln Keluarga miskin 1,215,000 - Pembinaan ASI eksklusif 80,000 MDGs 1 Pelayanan Gizi - Posyandu 7,496,500 - Administrasi Posyandu 11,050,000 - Sweeping 940,000 - Pemantauan Status Gizi 16,633,600 - Pemantauan garam yodium 1,000,000 - Kunjungan Rumah BGM 600,000 - Survey kadarzi 33,873,700 - Survey PSG 5,933,200 MDGs 1 Tatalaksana Gizi - PMT Pemulihan Balita 186,997,500 - MPASI Balita gizi kurang usia 6-24 bulan 20,655,000 - Pemantauan lokasi PMT AS 510,000 Total MDGs 1 342,185,500 MDGs 4 Pelayanan Kesehatan Neonatus - Kunjungan Neonatus 350,000 - Pemantauan Neonatus Risiko Tinggi 7,695,000 - Pelacakan Kematian Neonatal, termasuk otopsi verbal 1,050,000 MDGs 4 Pelayanan Kesehatan Bayi - Posyandu 7,785,000 - Sweeping 240,000 - Deteksi Dini Risiko Tinggi 2,445,000 - Pemantauan Bayi Resti 2,400,000 - Tindak Lanjut Bayi Resti 790,000 - Pelacakan kematian bayi 150,000 MDGs 4 Pelayanan Kesehatan Balita - Posyandu 3,325,000 - Sweeping 4,520,000 - Pemberian Vit.A 3,185,000 - Deteksi Dini Risiko Tinggi 39,917,600 - Pemantauan Balita Resti 9,635,000 - Pertemuan DDTK bagi guru TK/PAUD 19,135,700 Penemuan dan tatalaksana kasus penyebab utama kematian balita (Pnemonia, Diare, Campak dan Malaria) 240,000 - Kunjungan ke TK/PAUD 13,450,000 - Kunjungan Balita dengan resiko 1,740,000 - Tindak lanjut balita dengan resiko 2,065,000 - Pelacakan kematian balita 55,000 Total MDGs 4 120,173,300 MDGs 5 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (ANC) - Sweeping 2,240,000 - Deteksi Dini Risiko Tinggi 6,270,000 - PMT Bumil KEK 49,881,000 - Pemantauan Risiko Tinggi 9,136,000 - Pertemuan Kelas Ibu 60,521,650 - Kunjungan kelas ibu hamil 1,660,000 - Kunjungan Rumah Bumil KEK 1,350,000 - Kunjungan Rumah Tunggu 630,000 - Pelacakan Kasus kematian Ibu Hamil, termasuk otopsi verbal 1,052,500 - Kemitraan Bidan Dukun/Toma 25,210,000 - Audit Klinis Bumil 1,607,500 - Kunjungan drop out Bumil 1,575,000 MDGs 5 Pendampingan P4K - Kunjungan Rumah 8,047,500 - Pelaksanaan P4K 1,080,000 - Pendampingan P4K 1,215,000 - Penyuluhan 32,880,000 MDGs 5 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin - Pelacakan Kasus Kematian Ibu Bersalin, termasuk otopsi Verbal 385,000 MDGs 5 Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas - Pemantauan Ibu Nifas Resiko Tinggi 20,000 MDGs 5 Pelayanan Keluarga Berencana - Penyuluhan dan Konseling Kesehatan reproduksi 96,101,250 - Penyuluhan dan Konseling KB 12,215,500 - Pembinaan dan pembentukan kader posyandu remaja 3,670,000 - Pendataan PUS 9,738,900 Total MDGs 5 326,486,800 MDGs 6 Mengendalikan Penyebaran dan Menurunkan Jumlah Kasus Baru HIV/AIDS - Promosi (ABAT,Pemakaian Kondom, Pengetahuan Komprehensif HIV/AIDS, dll) 16,738,300 - Konseling dan Pencegahan transmisi penularan penyakit HIV/AIDS dari penderita ke orang lain termasuk kepatuhan minum obat 13,815,000 - Penyuluhan HIV pada masyarakat 4,510,000 - Penyuluhan HIV/AIDS di Sekolah 680,000 - Survey Pengetahuan Komprehensif HIV/AIDS pada Usia 15/24 tahun 2,458,000 - Sosialisasi HIV/AIDS 550,000 Survey komprehensif HIV/AIDS 839,000 MDGs 6 Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang membutuhkan - Penemuan dan tatalaksana kasus serta pengambilan spesimen(HIV/AIDS,IMS) 7,447,500 - Sero surveilans bagi populasi resiko tinggi (serologi,mass blood,survey,blood survey, dll) 933,000 - Pendistribusian pemakaian kondom bagi populasi risiko tinggi 1,340,000 MDGs 6 Mengendalikan penyebaran dan menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan TB - Promosi(etika batuk, PBHS, dan lain-lain) 21,072,500 - supervisi PSN 3,870,000 - Konseling dan pencegahan transmisi penularan penyakit dari penderita ke orang lain termasuk kepatuhan minum obat 14,816,000 - Kunjungan TB Mangkir 240,000 - Penguatan jejaring TB Kecamatan 5,646,000 - Pertemuan Mantan Pasien TB 2,461,000 - Penemuan dan tatalaksana kasus serta pengambilan spesimen (TB dan Malaria) 5,870,000 - PE Suspek DBD 2,625,000 - Supervisi PSN 5,570,000 - Pemantauan Jentik Berkala 2,760,000 - Larvasidasi 4,146,500 - Kunjungan kasus malaria 1,160,000 - Kunjungan kasus TB 1,630,000 - Penyuluhan TB pada masyarakat 695,000 - Penyuluhan TB pada kader posyandu 845,000 - Transport PMO 810,000 - Skrening HIV dan TB pada kelompok 420,000 - PE KLB Bencana (PE SKD KLB) +PE SKD KLB penanggulangan KLB bencana dan pengambilan KLB 1,185,000 Total MDGs 6 125,132,800 MDGs 7 Meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber air minum dan sanitasi dasar yang layak - Pendampingan penyusunan rencana kegiatan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) 50,045,950 - Pemicuan stop buang air sembarangan (pemberdayaan masyarakat) 63,227,900 - pemicu di komunitas 6,290,500 - Pemicuan di Sekolah 4,430,500 - Monev pasca pemicuan 1,279,000 - Pembinaan Depo Air minum 2,111,500 - Pemantauan kualitas air minum 25,291,900 - Iinspeksi sanitasi(IS) sarana air bersih 1,400,000 - pemeriksaan sampel air secara Bakteriologis 1,135,000 - Pertemuan koordinator dan refresing kader kesling 5,285,500 - Pemeriksaan dan pengawasan TTU 450,000 - Pengawasan Rumah PLP 510,000 - Pemeriksaan dan pengawasan TPM 690,000 - Pertemuan pembinaan pengelola TPM 1,145,500 - Pembaharuan data PL 675,000 - Pemeriksaan dan Pengawasan TP2 Pestisida 60,000 - Penyuluhan tentang Pencemaran air 5,772,500 - Declarasi ODF 12,688,000 - Pembinaan HIPPAM 3,784,500 - Verifikasi ODF 980,000 - Klinik sanitasi 500,000 Pendataan - Pendataan PHBS di Institusi 919,500 - Pendataan sasaran 6,710,200 - Pendataan PHBS 33,776,100 Penyuluhan - Penyuluhan Kelompok 4,398,500 - Administrasi Poskesdes 6,720,000 - Transport Bagas 6,000,000 - Pembinaan UKBM 1,416,050 - Pembinaan desa siaga (Poskesdes) 13,440,000 - Konseling 2,638,000 - Penyebarluasan Informasi melalui media (massa dan elektronik) 980,000 Refreshing Kader Kesehatan - Pertemuan penyegaran teknis kesehatan tertentu untuk kader kesehatan aktif 78,978,300 - Refresing kader poskesdes 3,714,500 - Refresing kader Posyandu 6,328,100 Total MDGs 7 353,772,500 Upaya Kesehatan Lainnya - Imunisasi 107,440,500 - Pengendalian Penyakit Menular 49,120,500 - Promosi Kesehatan 75,426,900 - Penyehatan Lingkungan 35,777,150 - Kesehatan Ibu dan Anak serta KB 35,364,300 - Perbaikan Gizi Masyarakat 19,578,100 - Pengendalian Penyakit Tidak Menular 9,550,000 - Kesehatan Kerja 3,082,500 - Kesehatan Olahraga 938,000 - Kesehatan Tradisional 9,100,500 - Kesehatan Sekolah 112,381,700 - Kesehatan Gigi dan Mulut 19,935,000 - Kesehatan Remaja 940,000 - Kesehatan Haji 11,683,000 - Kesehatan Indera 7,480,000 - Kesehatan Jiwa 19,830,500 - Kesehatan Lanjut Usia 26,085,750 - Kesehatan Kesehatan Masyarakat 180,000 - Kesehatan Mata 210,000 Total Upaya Kesehatan Lainnya 544,104,400 Manajemen - Perencanaan Tingkat Puskesmas (P1) 20,377,700 - Penggerakan Pelaksanaan (P2) melalui Lokakarya Mini Puskesmas 334,447,700 - Pengawasan Pengendalian Penilaian (P3) 18,613,900 - Mini Lokakarya Lintas Sektor 4,223,000 - Pengiriman Laporan 13,740,000 - Supervisi fasilitatif 4,190,000 - Konsultasi 39,180,000 - IKM 17,023,400 - ATK 61,349,000 Total Manajemen 513,144,700 J U M L A H 2,325,000,000 Buku yang dibuat oleh pengelola keuangan BOK Puskesmas adalah Buku Bank dan Buku Kas Tunai. Setiap transaksi yang dicatat kedalam Buku Kas Tunai dan SPTB ditutup setiap akhir bulan yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas dan Pengelola keuangan BOK Puskesmas. Dokumen yang disusun oleh Bendahara Pengeluaran sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian/Lembaga/Kantor/satuan kerja antara lain : 1. Buku Kas Umum. 2. Buku Pembantu Kas Tunai. 3. Buku Pembantu Bank. 4. Buku Pembantu Uang Persediaan. 5. Buku Pembantu Pajak. 6. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Selain itu Dinas Kesehatan sebagai Satuan Kerja penerima dana Tugas Pembantuan wajib membuat laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan. Laporan tersebut dikirimkan ke KPPN setiap bulannya dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) serta Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) yaitu Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak. BAB VI PERMASALAHAN A. Capaian Program 1. Pada indikator standar pelayanan minimal Cakupan kunjungan ibu hamil K4 pada tahun 2013 ditargetkan 95% dapat dicapai dengan hasil sebesar 86,68% termasuk kriteria TIDAK TERCAPAI. Hasil pengukuran selama kurun waktu 5 tahun yaitu mulai tahun 2009 sampai tahun 2013, menunjukkan hasil yang naik turun tapi cenderung stabil dengan hasil masih di bawah target. Hal ini disebabkan karena sasaran dari proyeksi penduduk naik dan banyaknya ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya sudah melewati trimester 1 masa kehamilannya sehingga kriteria kunjungan K4-nya tidak dapat dihitung. Untuk mengatasi kendala tersebut sudah dilakukan kunjungan drop out dengan biaya BOK tetapi target belum tercapai. Walaupun demikian, pada akhirnya ibu hamil tersebut melakukan kunjungan pemeriksaan kehamilan lebih dari 4 kali selama kehamilan sampai bersalin 2. Pada indikator standar pelayanan minimal Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani pada tahun 2013 ditargetkan 90% dapat dicapai dengan hasil sebesar 68,45% termasuk kriteria TIDAK TERCAPAI.. Hasil pengukuran selama kurun waktu 5 tahun yaitu mulai tahun 2009 sampai tahun 2013, menunjukkan hasil yang naik turun dan masih di bawah target yang telah ditetapkan. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh kurangnya keterampilan petugas kesehatan dalam mendeteksi dini adanya kelainan dan komplikasi yang terjadi pada ibu hamil, ibu bersalin maupun ibu nifas. Selain itu, keterlambatan dari pihak pasien dan keluarga untuk mencari pertolongan ke petugas kesehatan atau ke fasilitas kesehatan terdekat saat terjadi kasus komplikasi 3. Pada indikator standar pelayanan minimal Persalinan Nakes pada tahun 2013 ditargetkan 90% dapat dicapai dengan hasil sebesar 89,03%, termasuk kriteria TIDAK TERCAPAI. Hasil pengukuran selama kurun waktu 5 tahun yaitu mulai tahun 2009 sampai tahun 2013, menunjukkan hasil yang naik turun. Hanya di tahun 2013 ini hasilnya turun dengan capaian sedikit di bawah target. Hal ini disebabkan jumlah sasaran di tahun 2013 meningkat dibanding tahun lalu meskipun secara nominal hasilnya naik. Dimana kinerja petugas kesehatan di lapangan (bidan) sebagai lini terdepan dalam bidang kesehatan untuk pertolongan persalinan sudah cukup baik dan adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. 4. Pada indikator standar pelayanan minimal Cakupan pelayanan nifas pada tahun 2013 ditargetkan 90% dapat dicapai dengan hasil sebesar 84,55%, termasuk kriteria TIDAK TERCAPAI. Hasil pengukuran selama kurun waktu 5 tahun yaitu mulai tahun 2009 sampai tahun 2013, menunjukkan hasil yang naik turun. Hal ini disebabkan pencatatan dan pelaporan petugas yang kurang tepat, kesadaran masyarakat tentang pemeriksaan masa nifas masih kurang dan belum terlaksananya kunjungan nifas sampai paripurna (42 hari). 5. Pada indikator standar pelayanan minimal Cakupan Neonatas dengan komplikasi yang ditangani pada tahun 2013 ditargetkan 86% dapat dicapai dengan hasil sebesar 65,83%, termasuk kriteria TIDAK TERCAPAI. Hasil pengukuran selama kurun waktu 5 tahun yaitu mulai tahun 2009 sampai tahun 2013, menunjukkan hasil yang naik turun dan masih di bawah target yang telah ditentukan. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh kurangnya keterampilan petugas kesehatan dalam mendeteksi dini adanya kelainan dan komplikasi yang terjadi pada neonatal. Selain itu, keterlambatan dari pihak pasien dan keluarga untuk mencari pertolongan ke petugas kesehatan atau ke fasilitas kesehatan terdekat saat terjadi kasus komplikasi. 6. Pada indikator standar pelayanan minimal Desa/kel. UCI pada tahun 2012 ditargetkan 100% dapat dicapai dengan hasil sebesar 96,31%, termasuk kriteria TIDAK TERCAPAI. Hasil pengukuran capaian selama kurun waktu 5 tahun yaitu mulai tahun 2009 sampai tahun 2013, menunjukkan penurunan pada tahun 2010 dan 2011 tetapi meningkat pada tahun 2012 dan 2013. Hal ini disebabkan gencarnya kegiatan sweeping dan perbaikan mutu serta manajemen imunisasi. 7. Pada indikator standar pelayanan minimal Cakupan pelayanan anak balita pada tahun 2013 ditargetkan 96% dapat dicapai dengan hasil sebesar 74,79%, termasuk kriteria TIDAK TERCAPAI. Hasil pengukuran selama kurun waktu 5 tahun yaitu mulai tahun 2009 sampai tahun 2013, menunjukkan hasil yang cenderung naik meskipun pada tahun 2010 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan semakin banyaknya anak balita yang telah tercakup pada instansi-instansi pra sekolah seperti PAUD, play group dan TK sehingga memudahkan petugas dalam melaksanakan pemantauan tumbuh kembang pada balita tersebut. 8. Pada indikator standar pelayanan minimal Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin pada tahun 2013 ditargetkan 100% dapat dicapai dengan hasil sebesar 85,42%, termasuk kriteria TIDAK TERCAPAI. Hasil pengukuran selama kurun waktu 5 tahun yaitu mulai tahun 2009 sampai tahun 2013, menunjukkan capaian yang naik turun. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan definisi operasional yang semula balita 6-24 bulan keluarga miskin sekarang menjadi 6-24 bulan BGM keluarga miskin, sehingga capaian balita yang mendapat MP-ASI meningkat. 9. Pada indikator standar pelayanan minimal Cakupan peserta KB aktif pada tahun 2013 ditargetkan 75% dapat dicapai dengan hasil sebesar 71,13%, termasuk kriteria TIDAK TERCAPAI. Hasil pengukuran selama kurun waktu 5 tahun yaitu mulai tahun 2009 sampai tahun 2013, menunjukkan capaian yang naik turun. Hal ini dikarenakan pencatatan dan pelaporan belum tertib serta masih menggunakan metode manual. Pada tahun 2012 pencatatan dan pelaporan telah diujicobakan dengan metode komputerisasi melalui software KB dan hasil pencatatan dan pelaporan sudah mulai tertib. 10. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit : a. Pada indikator Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Pnemoni balita pada tahun 2013 ditargetkan 100% dapat dicapai dengan hasil sebesar 15%, termasuk kriteria TIDAK TERCAPAI. Hasil pengukuran selama kurun waktu 5 tahun yaitu mulai tahun 2009 sampai tahun 2013, menunjukkan hasil yang cenderung naik turun. Hal ini disebabkan jumlah balita yang menjadi target tidak sama (lebih besar) jika dibandingkan dengan keadaan balita sesungguhnya, penegakan diagnosis pneumonia sangat sulit terkadang rancu dengan ISPA biasa dan cakupan yang dilaporkan ini hanya berasal dari puskesmas dan jaringannya sedangkan dari rumah sakit swasta belum terlaporkan b. Pada indikator Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB BTA positif pada tahun 2013 ditargetkan 100% dapat dicapai dengan hasil sebesar 34%, termasuk kriteria TIDAK TERCAPAI. Hasil pengukuran selama kurun waktu 5 tahun yaitu mulai tahun 2009 sampai tahun 2013, menunjukkan hasil yang cenderung naik (2009 s.d 2011) kemudian cenderung turun (2011 s.d 2013). Hal ini disebabkan belum semua fasilitas pelayanan kesehatan mengikuti program TB DOTS, beberapa kasus (HIV, ISPA) yang sudah minum antibiotik (golongan kuinolon) apabila diperiksa secara mikroskopis hasil pemeriksaanya BTAnya negatif, pada TB anak sulit untuk menemukan BTA positif dan target BTA posititf ditentukan secara nasional (107/100.000 penduduk) sehingga belum tentu menggambarkan keadaan di Kabupaten Tulungagung yang sebenarnya. Sementara itu, penjaringan suspek pasien TB dan rujukan antara fasyankes sudah berjalan baik dengan didukung sosialisasi yang maksimal pada masyarakat. Namun demikian, ke depan seluruh rumah sakit swasta di Kabupaten Tulungagung diwajibkan mengikuti program DOTS dengan harapan penemuan kasus TB dapat meningkat. c. Pada indikator Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD pada tahun 2013 ditargetkan 100% dapat dicapai dengan hasil sebesar 90% atau tercapai 90%, termasuk kriteria TIDAK TERCAPAI. Hasil pengukuran selama kurun waktu 5 tahun yaitu mulai tahun 2009 sampai tahun 2013, menunjukkan hasil yang naik turun. Pada tahun 2011 dan 2012 mengalami tren peningkatan. Hal ini dikarenakan cukup baiknya kesadaran masyarakat akan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan 3M plus walaupun masih di bawah target nasional, komitmen Pemerintah Daerah untuk menyediakan dana untuk fogging dan larvaciding serta respon petugas fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta yang baik sehingga penemuan kasus DBD ≤ 24 jam sudah dilaporkan ke Dinas Kesehatan. Adapun hasil yang turun pada tahun 2013 disebabkan banyak penderita confirm dari rumah sakit tidak dapat ditemui pada alamat yang disebutkan. Hal ini dimungkinkan penderita bukan bertempat tinggal di Tulungagung, sehingga tidak dapat dilaksanakan penyelidikan epidemiologi (PE). d. Pada indikator Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Diare pada tahun 2013 ditargetkan 100% dapat dicapai dengan hasil sebesar 66%, termasuk kriteria TIDAK TERCAPAI. Hasil pengukuran selama kurun waktu 5 tahun yaitu mulai tahun 2009 sampai tahun 2013, menunjukkan hasil yang naik turun. Hasil yang cenderung naik ini disebabkan tingginya kesadaran masyarakat akan penyakit diare khususnya pada balita, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas) sangat baik serta ketersediaan obat baik anti diare maupun tablet zink sangat cukup demikian juga halnya untuk buffer stock bila terjadi KLB. Adapun hasil yang turun disebabkan penyakit diare merupakan penyakit yang sangat terpengaruh oleh keadaan cuaca dan iklim sehingga realisasi kegiatan sangat tergantung dengan keadaan cuaca dan iklim pada tahun bersangkutan serta sumber pelaporan masih dari Puskesmas belum melibatkan praktek dokter swasta dan rumah sakit swasta. 11. Pada indikator standar pelayanan minimal Penduduk miskin terlayani pelayanan kesehatan pada tahun 2013 ditargetkan 90% dapat dicapai dengan hasil sebesar 51,36% (161.328 kunjungan), termasuk kriteria TIDAK TERCAPAI. Hasil pengukuran selama kurun waktu 5 tahun yaitu mulai tahun 2009 sampai tahun 2013, menunjukkan capaian yang cenderung menurun. Hal ini disebabkan telah diberlakukannya gratis retribusi (rawat jalan) untuk seluruh masyarakat Kabupaten Tulungagung yang berobat di puskesmas dan jaringannya hanya dengan membawa foto copy KTP sehingga banyak peserta program jaminan kesehatan yang tidak menggunakan kartu kepesertaannya akan tetapi lebih memilih memanfaatkan program gratis retribusi ini. 12. Pada indikator standar pelayanan minimal Cakupan desa/kel mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi kurang dari 24 jam pada tahun 2013 ditargetkan 100% dapat dicapai dengan hasil sebesar 96,43%, termasuk kriteria TIDAK TERCAPAI. Hasil pengukuran selama kurun waktu 5 tahun yaitu mulai tahun 2009 sampai tahun 2013, menunjukkan hasil sesuai target pada tahun 2009 sampai tahun 2012 tetapi menurun pada tahun 2013. Hal ini disebabkan adanya keraguan dalam diagnosis suspek difteri sehingga berdampak pada terlambatnya kegiatan upaya penanggulangan. Namun hal ini tidak berlangsung lama karena sudah ada koordinasi dan kesepakatan antara petugas medis dalam mendiagnosa kasus/suspek difteri. B. Keuangan Realisasi belanja Program Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 2.666.977.450,00 atau sebesar 99,71 persen dari Pagu Anggaran dan tidak ada pengembalian belanja. Tidak terserapnya realisasi sebesar 0,29 persen dari Pagu Anggaran disebabkan pada perbedaan satuan biaya antara HSPK (Harga Satuan Pokok Kegiatan) dan SBU (Standart Biaya Umum) secara nasional. Dikarenakan pada saat perencanaan RKAKL mengacu pada satuan harga SBU dan dikarenakan ada kebijakan mengenai satuan harga di tingkat daerah maka diambil harga yang terendah sebagai harga acuan. Sedangkan untuk puskesmas dapat diserap 100 persen dari Pagu Anggaran yang dialokasikan untuk puskesmas. Puskesmas menyusun POA Tahunan dan POA Bulanan melalui minilokakarya. C. Tindak Lanjut Solusi dari masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan BOK di Kabupaten Tulungagung yaitu : 1. Tindak lanjut dalam meningkatkan cakupan kunjungan ibu hamil K4 adalah dilakukan kunjungan drop out dengan biaya BOK dan untuk ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya sudah melewati trimester 1 masa kehamilannya sehingga kriteria kunjungan K4-nya tidak dapat dihitung disarankan untuk tetap melakukan kunjungan pemeriksaan kehamilan lebih dari 4 kali selama kehamilan sampai bersalin 2. Tindak lanjut dalam meningkatkan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah pelaksanaan bimbingan langsung oleh masing-masing bidan koordinator kepada bidan-bidan yang belum mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam mendeteksi dini adanya kelainan dan komplikasi yang terjadi pada ibu hamil, ibu bersalin maupun ibu nifas. 3. Tindak lanjut dalam mengatasi permasalahan persalinan oleh tenaga kesehatan adalah evaluasi target yang telah ditentukan di awal tahun dengan cakupan riil oleh masing-masing bidan desa, namun demikian hal ini tidak bisa digunakan sebagai cara untuk meningkatkan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan dan akan digunakan sebagai dasar penghitungan target untuk tahun depan. 4. Tindak lanjut cakupan pelayanan nifas kurang dari target adalah validasi data dan sasaran oleh masing-masing bidan desa. 5. Tindak lanjut dalam meningkatkan cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah pelaksanaan bimbingan langsung oleh masing-masing bidan koordinator kepada bidan-bidan yang belum mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam mendeteksi dini adanya kelainan dan komplikasi yang terjadi pada neonatus 6. Solusi untuk UCI belum tercapai di beberapa Puskesmas adalah pelaksanaan kegiatan sweeping dan perbaikan mutu serta manajemen imunisasi 7. Solusi untuk meningkatkan cakupan pelayanan anak balita melakukan pemantauan pada instansi-instansi pra sekolah seperti PAUD, play group dan TK. 8. Solusi yang telah dilaksanakan dalam meningkatkan cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin adalah : a. Pendataan sasaran; b. Pelatihan pemberian makanan bagi anak / konseling menyusui c. Pengadaan MP-ASI d. Penyimpanan MP-ASI e. Distribusi sampai ke sasaran f. Pencatatan pelaporan g. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian MP-ASI. 9. Solusi untuk mengatasi Cakupan peserta KB aktif kurang dari target adalah perubahan pencatatan dan pelaporan dari metode manual menjadi metode komputerisasi melalui software KB. 10. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Pneumonia balita masih rendah ditindaklanjuti dengan meminta laporan dari sarana prasarana pelayanan kesehatan swasta yang belum melaporkan sehingga cakupan tidak hanya dari Puskesmas dan jaringannya 11. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB BTA positif yang masih rendah akan ditindaklanjuti dengan mewajibkan seluruh rumah sakit swasta di Kabupaten Tulungagung diwajibkan mengikuti program DOTS dengan harapan penemuan kasus TB dapat meningkat. 12. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD belum sesuai target karena kegagalan PE untuk penderita yang beralamat di luar Kabupaten Tulungagung. Solusi yang dilakukan adalah pemberitahuan kepada dinas kesehatan sesuai alamat penderita DBD yang belum dilakukan PE 13. Rendahnya cakupan penemuan penderita diare dilakukan solusi peningkatan koordinasi lintas program dan lintas sektor sehingga pelaporan melibatkan praktek dokter swasta dan rumah sakit swasta 14. Rendahnya Penduduk miskin terlayani pelayanan kesehatan berdasarkan data penggunaan kartu Jamkesmas, namun bila berdasarkan data personal semua penduduk miskin telah terlayani kesehatannya. Solusi yang telah dilaksanakan adalah pemberian penjelasan kepada pendudukan miskin untuk tetap menggunakan kartu Jamkesmasnya bila berobat walaupun lebih mudah menggunakan fotocopy KTP. 15. Cakupan desa/kel mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi kurang dari 24 jam pada tahun 2013 belum 100%. Tindak lanjut yang dilaksanakan adalah koordinasi dan kesepakatan antara petugas medis dalam mendiagnosa kasus/suspek difteri. 16. Tindak lanjut masalah keuangan dengan adalah selisih harga satuan adalah dengan tidak mencairkan anggaran sesuai RKA namun mencairkan sesuai satuan harga di tingkat Kabupaten Tulungagung BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Adanya dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sangat membantu dalam meningkatkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang merupakan indikator kinerja pemerintah daerah, terutama dalam upaya mempercepat pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015. Namun demikian pada tahun 2013 di Kabupaten Tulungagung masih ada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang lebih rendah daripada target, yaitu : 1. Cakupan kunjungan ibu hamil K-4 2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 4. Cakupan pelayanan nifas 5. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 6. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization 7. Cakupan pelayanan anak balita 8. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan 9. Cakupan peserta KB aktif 10. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit : a. Penemuan dan penanganan penderita Pneumonia balita b. Penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif c. Penemuan dan penanganan DBD d. Penanganan penderita diare 11. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 12. Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam B. Saran 1. Peningkatan koordinasi antara sekretariat BOK, tim teknis dan tim pengelola anggaran Satker BOK tingkat kabupaten 2. Tim pengelola anggaran Satker BOK tingkat kabupaten berkedudukan di Sub Bagian Keuangan 3. Evaluasi pelaksanaan BOK diintegrasikan dalam laporan SP2TP/SP3 sehingga BOK dijalankan terpisah dengan upaya kesehatan Puskesmas PENUTUP Laporan Tahunan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban Dinas Kesehatan Tulungagung dalam mengelola dana Tugas Pembantuan. Adanya dana BOK sangat membantu Pemerintah Daerah Tulungagung dalam meningkatkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang merupakan indikator kinerja pemerintah daerah, terutama dalam upaya mempercepat pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015. Puskesmas dan jaringannya diharapkan lebih mampu melaksanakan fungsinya menangani berbagai masalah kesehatan dengan menyusun Laporan Tahunan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana yang dikelolanya.. Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Laporan Tahunan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 ini, maka akan dilakukan penyempurnaan pada penyusunan Laporan Tahunan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 ini selanjutnya. LAMPIRAN