Kurikulum Baru, Hanya 7 Mata Pelajaran untuk SD JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dirjen Pendidikan Dasar Kemdikbud) Suyanto menyampaikan rencananya untuk menyederhanakan jumlah mata pelajaran di tingkat sekolah dasar (SD). Dari rata-rata SD saat ini yang memiliki 11 mata pelajaran, tahun depan akan disederhanakan menjadi sekitar tujuh mata pelajaran. "Disederhanakan menjadi tujuh pelajaran dan supaya pola pikirnya sesuai usia anak-anak," kata Suyanto saat ditemui di gedung Kemdikbud, Jakarta, Senin (1/10/2012). Dia menegaskan, jumlah mata pelajaran di SD akan disederhanakan, tetapi muatannya lebih mendalam, khususnya dengan materi yang dapat mengembangkan sikap peserta didik. Hal tersebut berbeda dengan kondisi kurikulum saat ini yang memiliki cakupan terlalu luas, tetapi dengan materi yang tidak dalam. "Nanti akan sederhana, tetapi dalam. Kalau sekarang cakupannya luas, tetapi dangkal," ujar Suyanto. Peleburan mata pelajaran seperti IPA dan IPS, lanjutnya, masih dalam diskusi panjang. Pasalnya, perdebatan perlu atau tidaknya pemisahan kedua mata pelajaran ini masih mengemuka. "IPA dan IPS mungkin namanya akan menjadi pengetahuan umum, tapi belum final dan masih digodok. Yang jelas IPA dan IPS sangat jadi perhatian. Mungkin general dulu, makin naik makin mengerucut," ungkapnya. Ditemui di lokasi yang sama, Direktur Pembinaan SD Ditjen Dikdas Kemdikbud Ibrahim Bafadal menyampaikan hal senada. Menurutnya, kemungkinan jumlah mata pelajaran di SD disederhanakan sangatlah besar. Akan tetapi, semuanya harus condong pada materi yang dapat mengembangkan sikap peserta didiknya. "Bisa disederhanakan jumlahnya. Yang sudah tidak bisa ditawar itu Pendidikan Agama, PPKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika," pungkasnya. Evaluasi dan perombakan kurikulum pendidikan nasional terus mengemuka. Meski belum final, beberapa wacana sudah dilontarkan oleh Kemdikbud. Nantinya, peserta didik di SD akan diprioritaskan memperoleh mata pelajaran yang dapat membentuk sikap, sementara siswa SMP diarahkan pada keterampilan, dan peserta didik di SMA dipenuhi dengan mata pelajaran yang mampu membangun pengetahuan. Kurikulum baru ini akan mulai disosialisasikan dan diuji publik sebelum Februari 2013, dan mulai berlaku pada tahun ajaran 2013-2014. Editor : Caroline Damanik Perubahan Kurikulum Prioritaskan Pendidikan Karakter GUNUNG KIDUL, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengklaim rencana pemerintah merubah kurikulum memprioritaskan pada pendididikan karakter dan budaya asli Indonesia. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Budaya, Wiendu Nuryanti di Gunung Kidul, Minggu, mengatakan, mata pelajaran IPA dan IPS akan digabung, bukan dihilangkan seperti yang berkembang di masyarakat saat ini. Menurut Wiendu, kurikulum sekolah yang selama ini diterapkan setiap sekolah secara langsung menjadi beban, bukan hanya siswa tetapi juga guru. "Padahal pemerintah menginginkan, sekolah tidak menjadikan beban tetapai proses pembelajaran. Budaya asli bangsa diantaranya budi pekerti, sopan santun yang mulai luntur, akan kembali diangkat dengan lebih menekankan pada pendidikan karakter," kata Wiendu, Minggu (30/9/2012). Wiendu merasa prihatin dengan lunturnya budaya asli Indonesia pada pribadi bangsa termasuk generasi muda. Berbagai kasus tawuran pelajar, menurut Wiendu, menjadi salah satu contoh yang harus mendapat penanganan cepat. "Sekarang ini kami sedang mencari akar permasalahan ditinjau dari aspek pendidikan dan karakter. Makanya, sebagai langkah awal kita tengah melakukan pemetaan daerah rawan tawur pelajar untuk ditindaklanjuti dengan berbagai program karakter. DKI Jakarta sekarang ini baru dimulai program itu," kata Wiendu. Anggota Komisi X DPR RI, Dedi Gumelar mengatakan, berbagai masalah bangsa diantaranya lunturnya karakter dan budaya termasuk pada siswa sekolah, bukan semata-mata kesalahan siswa sekolah. "Menurut saya, sistem rekrutmen guru yang kurang tepat. Karena sekarang ini banyak orangorang yang bukan kompetensi guru tetapi menjadi guru dan mengajar pada anak-anak sekolah. Karena pola rekrutmen yang salah menyebabkan hasil didikan pada siswa juga melenceng," kata Dedi. Sumber : ANTARA Editor : Benny N Joewono Kurikulum Baru Harus Diimbangi Guru yang Inspiratif JAKARTA, KOMPAS.com — Kurikulum pendidikan harus mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan. Namun, peran guru sebagai penyampai pesan juga harus mengimbang keduanya. Guru tak hanya sebagai perantara penyampai materi, tetapi juga harus mampu menginspirasi para peserta didiknya. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) Bidang Kebudayaan Wiendu Nuryanti mengatakan, dalam proses pembangunan pendidikan, peran guru yang kompeten sebagai ujung tombak dan eksekutor penyampai materi tak kalah pentingnya dari kurikulum pendidikan. "Intinya kurikulum itu penting tetapi guru lebih penting sehingga guru jangan hanya mengajar, tetapi harus mampu menjadi inspirator," kata Wiendu, di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Kamis (28/9/2012) malam. Saat ini, lanjutnya, kurikulum pendidikan nasional tengah dirombak total bersama tim dari Kemendikbud dan pakar-pakar pendidikan. Dengan mengusung konsep tematik, kurikulum baru diharapkan mampu memberi ruang gerak yang lebih luas untuk menjadi ladang ekspresi masyarakat sekolah sehingga potensi seluruh peserta didik dapat semakin mencuat. "Dengan bahan ajar dan cara yang benar, peran inspirator dari guru akan muncul sehingga akan ada lompatan dalam pendidikan kita," ujarnya. Sebelumnya, Wamendikbud Bidang Pendidikan Musliar Kasim menyatakan hal senada. Baginya, sebaik dan sesempurna apa pun kurikulum pendidikan tak akan memberi dampak signifikan tanpa diimbangi dengan guru yang kompeten. "Enggak akan ada arti jika guru tak diperbaiki. Itulah mengapa kita perbaiki dan petakan kompetensi guru melalui Uji Kompetensi Guru (UKG). Ini sangat relevan antara pemetaan dan akan ada pelatihan kurikulum," pungkasnya. Kurikulum pendidikan nasional tengah diperbaiki dan akan dirombak secara total. Uji publik kurikulum itu akan dilaksanakan sebelum Februari tahun depan dan mulai berlaku di tahun ajaran 2013-2014. Selain akan mengedepankan konsep tematik, jumlah mata pelajaran juga akan dipadatkan dan berlaku di semua jenjang pendidikan dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Editor : Caroline Damanik Kurikulum Baru Diuji Publik Awal 2013 Jakarta, Kompas - Penyusunan kurikulum pendidikan nasional yang baru diharapkan rampung pada Februari 2013. Sebelum disahkan dan diaplikasikan, pemerintah akan melakukan uji publik terhadap rancangan kurikulum itu untuk memperoleh kritik dan masukan dari masyarakat. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, Rabu (19/9), di Jakarta, mengatakan, dua tim sudah dibentuk dan sedang bekerja. ”Hasil kerja dua tim penyusun kurikulum akan diuji publik sebelum Februari 2013. Fase ini tak boleh dilupakan. Pasti akan ada perbedaan pendapat nanti,” ujarnya. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemdikbud Suyanto menambahkan, tim pertama bertugas menyusun kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Adapun tim kedua bertugas menyusun kurikulum pendidikan tinggi. ”Anggota tim terdiri dari Kemdikbud, Badan Standar Nasional Pendidikan, dan tokoh-tokoh pendidikan. Para tokoh itu yang tahu masalah dan tantangan bangsa ke depan,” kata Suyanto. Tim penyusun juga mengevaluasi kurikulum yang berlaku saat ini. Misalnya, soal banyaknya mata pelajaran yang harus dipelajari siswa, jam sekolah, hingga mencari penyebab mengapa sering terjadi tawuran siswa, rendahnya kemampuan siswa berbahasa asing, serta berbagai persoalan lain. Sampai saat ini, tim sedang membahas penentuan kompetensi lulusan siswa di setiap jenjang pendidikan. ”Akan diperjelas juga karakter spesifik apa yang hendak dibentuk, misalnya nilainilai kejujuran dan kedisiplinan,” katanya. Racikan sendiri Agar bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi bangsa, kurikulum yang disusun pun harus sesuai dengan identitas Indonesia. Hal ini, kata Nuh, berarti kurikulum yang baru tidak akan berkiblat pada kurikulum negara tertentu. Meski begitu, tim penyusun kurikulum diminta mempelajari kurikulum negara lain, terutama anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), antara lain Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Finlandia. ”Kita tidak berkiblat pada negara mana pun, tetapi kita pelajari semuanya, termasuk negara yang gigih terhadap pendidikan karakter kebangsaan, seperti Korea dan Jepang, yang termasuk negara maju tetapi identitas dirinya sangat kuat. Intinya, tidak serta-merta yang ada di luar itu kita fotokopi. Semua kita pelajari dan ramu,” papar Nuh. (LUK/ATO) Indonesia Segera Miliki Kurikulum Pendidikan Baru JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh menyampaikan, kurikulum pendidikan nasional yang baru akan selesai digodok pada Februari 2013. Kurikulum baru itu rencananya segera diterapkan setelah melewati uji publik beberapa bulan sebelumnya. "Pembahasannya masih berlangsung, nanti akan diuji publik, dan Februari 2013 semuanya akan rampung," kata Nuh, di Jakarta, Rabu (19/9/2012). Ia menjelaskan, kurikulum pendidikan yang baru akan menyentuh semua jenjang pendidikan. Dari pendidikan dasar, sampai ke pendidikan tinggi. Kurikulum baru itu, tambah Nuh, merupakan hasil dari evaluasi pada seluruh mata pelajaran. Timnya sendiri dibagi dua, tim pertama mengevaluasi dan menyusun kurikulum pendidikan dasar serta pendidikan menengah, sedangkan tim kedua mengevaluasi dan menyusun kurikulum pendidikan tinggi. "Ini pekerjaan besar, mudah-mudahan bisa rampung sesuai target. Masih dalam pembahasan, dan semua serba mungkin," jelas Nuh. Dalam kesempatan itu, Nuh juga mengungkapkan bahwa pihaknya tidak "mengiblatkan" kurikulum dari negara asing tertentu. Yang jelas, kata dia, kurikulum pendidikan baru ini merujuk pada negara-negara OECD, dan negara-negara yang memiliki karakter sangat kuat. "Kita tidak fokus meniru pada satu negara asing tertentu. Tapi kita bisa tiru kekuatan karakter Jepang dan Korea. Mereka unggul dalam ilmu pengetahuan, tapi tetap menjunjung tinggi nasionalisme bangsanya," ucap Nuh menutup pembicaraan. Editor : Kistyarini Kurikulum Baru Pangkas Jumlah Mata Pelajaran JAKARTA, KOMPAS.com - Kurikulum baru pendidikan nasional yang sedang dipersiapkan pemerintah bersama tim penyusun, nantinya akan memangkas jumlah mata pelajaran menjadi lebih sedikit, sehingga meringankan peserta didik. Demikian dikatakan Wamendikbud bidang Pendidikan, Musliar Kasim. "Jumlah mata pelajaran yang banyak membebani siswa, dan menyebabkan siswa menjadi bosan," katanya dalam pertemuan pers bersama Wamendikbud bidang kebudayaan Wiendu Nuryanti, terkait Gerakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa, di Jakarta, Kamis (27/9/2012) petang. Ia mengatakan kurikulum mendatang yang sedang disusun oleh tim yang terdiri para pakar dan tokoh pendidikan seperti Franz Magnis Suseno, Prof Juwono Sudarsono, serta lainnya, akan ditekankan pada model pembelajaran tematik, dan lebih mengarah pada pendidikan karakter. Menurut dia, pendidikan karakter akan lebih banyak dipelajari siswa di tingkat sekolah dasar dimulai sejak dini. Semakin tinggi jenjangnya, pelajaran terkait pendidikan karakter berkurang, dan diganti dengan pelajaran keilmuan. Musliar mengatakan perubahan kurikulum tersebut merupakan program besar Kemdikbud yang dimulai sejak 2010. Sementara itu, Wamendikbud bidang kebudayaan Wiendu Nuryanti mengatakan kurikulum yang sedang dalam penyusunan tersebut diharapkan akan memberikan perubahan pada model pembelajaran yang memberikan ruang gerak bagi siswa untuk berekspresi seluas-luasnya. "Pembangunan karakter sebagai sentral dari pendidikan nasional akan disinergikan dengan kebudayaan untuk menyebarkan virus pembangunan karakter dan targetnya bukan hanya peserta didik tetapi juga guru dan masyarakat luas yang diwakili oleh komunitas-komunitas seperti seniman dan budayawan dan sebagainya," katanya. Penyusunan kurikulum pendidikan nasional yang baru diharapkan rampung pada Februari 2013. Sebelum disahkan dan diaplikasikan, pemerintah akan melakukan uji publik terhadap rancangan kurikulum itu untuk memperoleh kritik dan masukan dari masyarakat. Kemdikbud saat ini telah membentuk dua tim, yakni tim pertama bertugas menyusun kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Adapun tim kedua bertugas menyusun kurikulum pendidikan tinggi. Tim penyusun juga mengevaluasi kurikulum yang berlaku saat ini, seperti soal banyaknya mata pelajaran yang harus dipelajari siswa, jam sekolah, hingga mencari penyebab mengapa sering terjadi tawuran siswa, rendahnya kemampuan siswa berbahasa asing, serta berbagai persoalan lain. Gerakan Pembangunan Karakter Wamendikbud Wiendu Nuryanti menjelaskan rencana pemerintah untuk melaksanakan kegiatan Gerakan Nasional Pembangunan Karakater Bangsa melalui program penanaman nilai budaya di lingkungan sekolah yang dilaksanakan di 10 propinsi, antara lain DKI Jkaarta, Aceh, Banten, Jawa Barat, NTB dan Maluku. "Selain menyasar sekolah, gerakan pembangunan karakter juga akan dilaksanakan kepada masyarakat luas melalui Gerakan Bersih Desa Budaya yang difokuskan pada desa-desa yang dengan tradisinya masih menjalankan dan menopang karifan lokal, seperti budaya gotong royong," katanya. Program Gerakan Bersih desa pada tahap awal sebagai pilot project dilaksanakan di enam daerah, yakni Laweyan, Lasem , Setu Babakan, Sasirangan, Pandesikek dan Cuci Nagari Maluku. Sumber : ANTARA Editor : Benny N Joewono Harapan untuk Kurikulum Baru Oleh Paul Suparno Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengungkapkan bahwa akan ada perubahan kurikulum. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang kini sedang berlangsung— meski baik—dianggap kurang cocok dengan zamannya, maka perlu diperbarui (Kompas, 5/9). Apa yang diharapkan dari kurikulum baru? Kurikulum baru idealnya memperhatikan minimal konteks anak zaman yang mau dibantu, kritik pendidikan yang banyak muncul terhadap Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) saat ini, dan kebutuhan bangsa ke depan. Konteks anak zaman Anak sekarang termasuk anak generasi Z (generation net). Mereka kebanyakan sudah terbiasa berkomunikasi menggunakan internet, Facebook, Twitter, Blackberry. Mereka hidup dalam budaya serba cepat sehingga tak tahan dengan hal-hal yang lambat. Mereka anak-anak budaya instan yang serba ingin berhasil dalam waktu cepat dan kalau bisa tanpa usaha keras. Anak-anak ini butuh model pendekatan dan model belajar yang berbeda. Mereka sudah terbiasa dengan internet, maka model pembelajaran harus menggunakan teknologi modern itu. Kalau tidak, mereka akan bosan. Mereka sudah sering mengerjakan berbagai persoalan dalam satu waktu. Kalau mereka mengerjakan PR, mereka sekaligus juga membuka laman lain, sambil masih bicara dengan teman lewat HP dan chatting dengan teman lain lagi lewat Facebook. Perhatiannya biasa terpecah dalam berbagai hal. Dalam mempelajari suatu bahan mereka tak mau urut, kadang dari belakang, kadang dari tengah, kadang dari muka. Ini berarti model pendekatan linear sudah kurang tepat bagi mereka. Perlu dicarikan model-model yang berbeda. Kemajuan teknologi internet dan media menjadikan anak sekarang dipenuhi berbagai informasi dari segala penjuru dunia. Di tengah kekacauan informasi dan nilai ini mereka dituntut lebih punya keterampilan menganalisis secara kritis, memilih secara bijak, serta mengambil keputusan bagi hidupnya. Maka, ke depan, kurikulum, model dan cara pembelajaran harus mampu membantu anak menganalisis secara kritis, memilih, dan mengambil keputusan dalam hidup. Karena guru bukan lagi satu- satunya sumber belajar dan pengetahuan, sikap anak terhadap guru pun berubah. Guru bukan satu-satunya yang harus dihormati. Maka, sikap guru pun harus berubah: bukan sebagai orang pinter yang akan menggurui, melainkan lebih sebagai fasilitator yang menjadi teman belajar. Guru tidak perlu marah bila kurang didengarkan oleh anak. Beberapa kritik terhadap sistem pendidikan kita, terutama level SD hingga menengah, mengungkapkan bahwa mata pelajaran terlalu banyak, ada 14-16 macam. Jumlah mata pelajaran yang begitu banyak, dengan jam yang sedikit, menjadikan siswa tidak terlatih belajar bertekun dan mendalam. Mereka mudah puas pada lapisan atas saja. Maka, kemampuan mengolah bahan, menganalisis secara kritis bahan, kurang terjadi. Pendidikan kita masih terlalu menekankan segi kognitif. Ini pun masih terbatas pada mencari nilai angka, bukan kemampuan menganalisis secara kritis dan mendalam suatu bahan. Akibatnya, nilai karakter sangat dibutuhkan bagi kejayaan bangsa ini kurang mendapatkan tekanan. Tujuan pendidikan pada jenjang SD, SMP, SMA kurang begitu jelas. Sebenarnya apa yang diharapkan bila anak lulus SD, SMP, dan SMA? Kompetensi atau tujuan yang ingin dicapai ini perlu jelas, tak terlalu banyak, dan dapat dimengerti oleh siapa pun. Kita perlu sadar, kita mendidik anak Indonesia, bukan manusia dewasa Indonesia. Maka, tuntutan kepada anak pun harus terbatas. Dalam UU Sisdiknas dan juga dalam standar pendidikan, anak- anak kita terlalu banyak dituntut sesuatu yang sebenarnya lebih merupakan tuntutan bagi orangtua. Akhirnya, kalau hal itu tidak terjadi, kita frustrasi dan anak mengalami beban berat. Demi keutuhan bangsa ini, anak-anak bangsa harus rela menerima perbedaan di antara kita dan belajar hidup dalam semangat perbedaan itu. Maka, semangat multikultural dan penghargaan kepada tiap-tiap pribadi manusia harus ditekankan. Kurikulum ke depan Berdasarkan beberapa analisis di atas, kurikulum baru diharapkan memuat beberapa hal. Pertama, tujuan yang jelas untuk setiap jenjang SD, SMP, dan SMA. Tujuan ini harus singkat, sederhana, sesuai jenjangnya, dan mudah dimengerti oleh siapa pun. Kedua, jumlah mata pelajaran perlu dikurangi sehingga anak dapat belajar lebih mendalam, dapat berpikir lebih kritis. Ketiga, pendidikan sikap dan karakter harus dapat tekanan, bukan hanya pengetahuan. Keempat, kurikulum yang membantu anak dapat belajar memilih dan mengambil keputusan dalam levelnya. Kelima, kurikulum yang juga menunjang kesatuan bangsa, maka pendekatan multibudaya dan penghargaan pada nilai manusia mendapatkan tekanan. Keenam, metode dan model pembelajarannya disesuaikan dengan situasi anak zaman. Ketujuh, bentuk evaluasi, termasuk UN, perlu dikembangkan dengan menekankan kemampuan berpikir kritis dan bernalar. Paul Suparno Dosen Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta Kurikulum Diubah karena Desakan Masyarakat JAKARTA, KOMPAS.com — Evaluasi dan perombakan kurikulum pendidikan nasional setidaknya didasari oleh dua hal, yakni untuk menyelaraskan arah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang mengamanatkan kurikulum pendidikan harus ditinjau ulang untuk penataan sekaligus penyempurnaannya serta untuk menjawab desakan dari masyarakat yang meminta kurikulum pendidikan harus dievaluasi. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Chairil Anwar Notodiputro mengatakan, pihaknya terus meninjau kurikulum yang dipakai sejak 2006 ini dan menyimpulkan kurikulum tersebut belum sempurna. Oleh karena itu, kementerian menilai sudah waktunya kurikulum dievaluasi untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. "Desakan dari masyarakat cukup kencang bahkan cenderung menyalahkan kurikulum sebelumnya. Ada tawuran dan korupsi yang disalahkan kurikulumnya," kata Chairil saat ditemui Kompas.com di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Jumat (28/9/2012). Evaluasi itu, lanjutnya, dilakukan secara menyeluruh yang sedikitnya mempertimbangkan empat standar pendidikan di dalamnya, yaitu standar kompetensi kelulusan, standar isi, standar proses, dan standar evaluasi. "Kita petakan lulusannya ingin seperti apa, materinya, proses, dan evaluasinya. Semua kita pertimbangkan," tuturnya.. Setelah menuai masukan dari sana-sini, kurikulum pendidikan nasional akhirnya dievaluasi menyeluruh setelah enam tahun digunakan. Pada 2013, kementerian akan memberlakukan kurikulum baru di seluruh jenjang pendidikan. Editor : Caroline Damanik Kemendikbud: 2013, Belajar Tematik, Siswa Makin Senang JAKARTA, KOMPAS.com — Pembelajaran di sekolah dijanjikan akan lebih menyenangkan bersamaan dengan mulai diberlakukannya kurikulum pendidikan nasional yang baru tahun depan. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) Bidang Pendidikan Musliar Kasim mengatakan, proses pembelajaran yang lebih menyenangkan karena proses pendidikan ke depan condong menggunakan cara pembelajaran yang tematik tanpa buku-buku yang rumit dan tidak dititikberatkan pada konten tertentu. "Kalau sekarang lebih kepada konten, anak-anak dituntut harus tahu. Tetapi, nanti pembelajarannya justru akan tematik. Misalnya belajar IPA atau pertanian dengan cara mengamati hujan dan siswa akan merasa senang," kata Musliar, di gedung Kemendikbud, Jakarta, Kamis (27/9/2012). Tak hanya itu, mantan Rektor Universitas Andalas ini menjelaskan, bahan ajar pendidikan ke depan juga akan lebih memanfaatkan situasi lingkungan. Dengan cara-cara tersebut, kompetensi yang diharapkan dapat segera tercapai. "Kita harapkan tiga kompetensi sekaligus, yakni attitude, skill, dan knowledge," ujarnya. Sebelumnya, Musliar Kasim menilai pendidikan nasional sudah sangat membosankan. Para siswa mulai terlihat jenuh sehingga materi yang diajarkan tidak tertancap utuh dan mudah tergerus. Untuk itu, Kemendikbud melakukan evaluasi menyeluruh pada kurikulum pendidikan nasional yang berlaku sejak 2006. Rencananya, seluruh jenjang pendidikan di Indonesia akan memiliki kurikulum baru mulai tahun 2013. Editor : Caroline Damanik Kurikulum Pendidikan Tinggi Direvisi JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tengah merevisi Kurikulum Pendidikan Tinggi (Dikti). Diharapkan, hasil evaluasi itu akan melahirkan kurikulum baru dan sudah dapat diterapkan pada tahun akademik 2013. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) Bidang Pendidikan, Musliar Kasim mengungkapkan, ada tiga unsur penting yang akan direvisi, yaitu terkait Attitude (sikap), Skill (keahlian), dan Knowledge (pengetahuan), yang kemudian disebut dengan kurikulum ASK. "Kita akan merevisi, terutama untuk meningkatkan kualitas serta kompetensi lulusan perguruan tinggi," kata Musliar kepada Kompas.com, Jumat (7/9/2012), di Jakarta. Mantan Rektor Universitas Andalas ini menyebutkan, evaluasi difokuskan pada ketiga hal itu karena berdasarkan kajian Kemendikbud, ketiganya belum saling terhubung. Di sisi lain, tuntutan dari dunia kerja sangat tinggi dan ketiga hal itulah yang nantinya akan memantapkan link and match pendidikan tinggi dengan dunia industri. Saat ini, tuturnya, unsur "S" atau keahlian memang sudah lebih baik, terlebih dengan ekspansi besar-besaran yang dilakukan pemerintah pada pendirian lembaga pendidikan vokasi dengan rencana mendirikan akademi komunitas (AK) ke depannya. Sementara itu, untuk "K" atau pengetahuan, Musliar merasa pendidikan S-1 sudah cukup memenuhi kebutuhan tersebut. Khusus unsur "A" atau sikap, Musliar mengakui hal inilah yang sering "diributkan" oleh masyarakat, terutama di dunia kerja. "Tetapi itu harus terus diperkuat, khususnya dalam attitude. Karena dalam bekerja sangat dibutuhkan. Dampak kurang attitude jadi kurang bekerja keras, tidak cinta tanah air, dan sebagainya," tambahnya. Nantinya, setiap mata kuliah akan memuat tiga kompetensi ASK tersebut. Saat ini, kurikulum baru tersebut tengah digodok bersama dengan Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP). Editor : Caroline Damanik Mendikbud: Kurikulum Disesuaikan dengan Zaman JAKARTA, KOMPAS.com - Kurikulum baru yang tengah disusun saat ini dirancang untuk bisa menjawab konvergensi peradaban. Harapannya, Indonesia tidak hanya sekadar membangun ilmu pengetahuan, tetapi juga membangun peradaban dunia. Untuk mencapai itu, kompetensi siswa dan guru harus diubah karena tuntutan zamannya pun berubah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengemukakan hal itu seusai membuka puncak acara Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi, Selasa (4/9), di Jakarta. ”Tidak ada kurikulum abadi. Kurikulum berubah karena perubahan zaman. Bukan karena kurikulum yang sekarang jelek atau salah. Sudah benar itu di zamannya. Tapi zaman berubah dan kita harus ikut berubah,” kata Nuh. Jika dibandingkan dengan kondisi yang melatarbelakangi penyusunan kurikulum yang saat ini berlaku, kata Nuh, lingkungan eksternal saat ini sudah jauh berbeda. Dahulu, sumber belajar di sekolah didominasi oleh guru. Namun, sejak teknologi informasi muncul, sumber belajar menjadi lebih banyak. Konsekuensinya, ada kompetensi lain yang sekarang harus dimasukkan, yakni kemampuan untuk belajar dari banyak sumber. ”Semua ini harus diperhitungkan. Kalau bicara kurikulum, ada empat aspek yang harus dilihat, yakni standar kelulusan yang diharapkan, isi kurikulum, prosesnya akan seperti apa, dan evaluasinya bagaimana,” kata Nuh. Namun, Nuh juga mengingatkan, kurikulum sesempurna apa pun tidak akan bisa menjamin kompetensi lulusan yang baik. Itu juga bergantung pada kualitas guru yang mengajar dan sarana prasarana sekolah. ”Semua ini satu kesatuan yang sedang kami bereskan satu per satu,” ujarnya. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Musliar Kasim secara terpisah menjelaskan, kurikulum baru yang sedang disusun dibuat untuk menjawab keluhan dan tuntutan masyarakat. Selama ini masyarakat mempertanyakan kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan. ”Kompetensi yang harus dimiliki lulusan antara lain sikap dan keterampilan. Itu yang selama ini belum ada,” kata Musliar. Kompetensi yang dibutuhkan pada setiap jenjang tentu akan berbeda. Untuk itu, dengan kurikulum baru dimungkinkan untuk mengurangi mata pelajaran agar beban siswa tidak berat. (LUK) Sumber : Kompas Cetak Editor : Caroline Damanik Kurikulum SD-SMA Dievaluasi JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang mengevaluasi kurikulum pendidikan yang berlaku saat ini, yakni Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006. Evaluasi ini melibatkan tokoh pendidikan, tokoh agama, masyarakat, psikolog, dan sejumlah kalangan lain. Evaluasi itu dilakukan, kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, karena banyak persoalan di masyarakat yang erat kaitannya dengan pendidikan. ”Misalnya, mengapa anak-anak sekolah sering tawuran? Apakah pendidikan karakternya kurang? Waktu senggangnya terlalu banyak? Atau faktor lain,” kata Nuh. Melalui evaluasi, nanti akan diketahui akar persoalan dan solusinya. Begitupun dengan kemampuan bahasa Inggris di kalangan siswa yang umumnya masih kurang. Padahal, pelajaran Bahasa Inggris disampaikan setidaknya enam tahun pada jenjang SMP dan SMA, bahkan ada yang mulai sekolah dasar. Dievaluasi pula jumlah mata pelajaran di sekolah yang dinilai terlalu banyak. Di SMA saja, jumlah pelajaran yang harus ditempuh siswa sekitar 17 mata pelajaran. ”Apakah perlu sebanyak itu? Lalu apa hasilnya bagi peningkatan kualitas siswa? Ini yang sedang dievaluasi,” kata Nuh. Efektivitas pembelajaran Evaluasi itu dilakukan, kata Nuh, untuk efektivitas pembelajaran. Karena itu, selain evaluasi, juga dilakukan uji coba dan perbandingan di sejumlah sekolah dengan mengubah jam belajar dari 23 jam per minggu menjadi 30 jam. ”Tapi jumlah mata pelajaran dikurangi atau dipadatkan dengan cara digabung,” kata Nuh yang didampingi Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Hamid Muhammad serta Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Syawal Gultom. Secara keseluruhan, evaluasi kurikulum itu meliputi standar isi, proses, evaluasi, dan kompetensi. Agar evaluasi bersifat independen dan hasilnya akurat, kata Nuh, berbagai profesi dan keahlian dilibatkan. Di sisi lain, Kemdikbud juga membentuk tim evaluasi sendiri. Hasil evaluasi kedua tim ini nantinya akan dipadukan untuk mencari solusi terbaik. Jika nanti digunakan kurikulum baru, kurikulum itu juga bukan adaptasi dari kurikulum asing karena tidak akan selalu sesuai untuk kondisi di Indonesia. ”Dari kajian kami, sekolah yang full day cenderung lebih bagus hasilnya. Anak-anak jelas kegiatannya,” kata Nuh. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemdikbud Hamid Muhammad mengatakan, karena evaluasi masih berlangsung, sampai saat ini belum ada keputusan tentang rencana penambahan jam belajar. Meski demikian, uji coba menambah jam belajar siswa sudah dilakukan di sejumlah sekolah. ”Sedang dikaji kemungkinan jumlah mata pelajaran dikurangi atau digabung untuk mengurangi beban siswa,” kata Hamid. (LUK/ELN) Sumber : Kompas Cetak Editor : Caroline Damanik Penting, Literasi Media Masuk dalam Kurikulum Pendidikan JAKARTA, KOMPAS.com - Mengajak masyarakat untuk memiliki pengetahuan terhadap media dinilai penting oleh Komisioner KPI Pusat Nina Mutmainnah. Dengan fakta bahwa anak-anak sulit terhindarkan lagi dari berbagai tayangan televisi, Nina menilai bahwa pendidikan literasi perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan Indonesia. "Negara lain sudah ada yang pernah memasukan pendidikan literasi media ini, yaitu sejak tahun 1970-an. Program ini sangat ideal kalau bisa masuk di kurikulum sekolah, karena bisa terintegrasi dengan pelajaran yang ada," ucap Nina dalam workshop Literasi Media bertajuk "Menciptakan Masyarakat Melek Media", Kamis (30/8/2012), di gedung Pascasarjana Ilkom UI, Salemba, Jakarta. Menurutnya, masuknya literasi media dalam kurikulum pendidikan akan memberikan manfaat bagi masyarakat untuk membentengi diri dari efek buruk tayangan televisi. "Selama ini sekolah sudah memberikan pendidikan karakter, pendidikan lingkungan, dan pendidikan anti korupsi, tetapi kesadaran akan literasi media ini belum juga diterapkan, dan masih bersaing untuk bisa disisipkan," katanya. Lebih baik, lanjutnya, literasi media diberikan di setiap jenjang pendidikabn, bahkan sampai pendidikan tinggi, seperti yang sudah dilakukan oleh sejumlah perguruan tinggi. Dia juga berharap, perguruan tinggi yang belum memasukkan kajian literiasi media bisa mengupayakannya dengan menyisipkannya ke dalam mata kuliah lainnya. "Kalau di beberapa perguruan tinggi atau universitas sudah ada yang memasukkannya sebagai mata kuliah, karena mereka sudah terbuka dan ada begitu banyak materi dan kajian medianya," tuturnya. "Saya sendiri selalu menyisipkan materi ini untuk bisa diterima oleh mahasiswa saya, sehingga saya mengharapkan mereka yang juga sebagai bagian masyarakat kita menjadi lebih kritis terhadap media. Publik lain pun berhak untuk melakukan protes dan mengkritik tayangan televisi yang tidak sehat," tambahnya kemudian. Gerakan masyarakat Selain itu, dia juga mengatakan, upaya penyebaran pendidikan melek media untuk masyarakat dapat dilakukan dengan mencontoh lembaga seperti Parents TV Council (PTC) yang menghimpun acara-acara televisi dan film serta melakukan boikot tayangan buruk dengan berbicara langsung kepada pengiklannya. "Ya, cara lain adalah kita mencoba untuk menyepakati bersama dalam gerakan menghimpun tanda tangan bersinergi dengan APINA atau Civil society dan lembaga sosial, agar pihak pengiklan mau menginvestasikan dana iklan mereka pada acara-acara yang berkualitas, bukan acara yang memberikan dampak buruk bagi masyarakat," ungkapnya. Lebih lanjut, KPI tetap menerima aduan dari masyarakat yang menemukan tayangan televisi yang tidak bermanfaat atau melecehkan kaum tertentu. Nina mengingatkan agar masyarakat tak takut untuk melaporkan tayangan yang memberikan efek buruk kepada generasi muda dan kehidupan sosial masyarakat. Editor : Caroline Damanik Arah Kurikulum Belum Jelas JAKARTA, KOMPAS.com — Kurikulum pendidikan suatu bangsa semestinya terkait dan selaras dengan arah pembangunan nasional. Saat ini, arah pembangunan nasional tidak jelas sehingga arah kurikulum pendidikan untuk mencetak manusia unggul juga tidak jelas. ”Perjelas dulu arah pembangunan bangsa. Setelah itu, baru dijabarkan dalam kurikulum dan metode pembelajarannya,” kata praktisi pendidikan dari Universitas Paramadina, Muhammad Abduhzen, Senin (3/9/2012), di Jakarta. Tanpa kejelasan arah pembangunan bangsa, kurikulum pendidikan menjadi kabur, bisa dijejali berbagai materi pelajaran yang tak penting, bahkan bisa disisipi kepentingan politik sesaat. ”Padahal, seharusnya kurikulum pendidikan untuk kemajuan bangsa. Tak boleh ada kepentingan politik,” kata Abduhzen menanggapi langkah pemerintah yang sedang mengevaluasi kurikulum pendidikan di jenjang SD, SMP, dan SMA. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menilai jumlah 17 mata pelajaran di SMA terlalu banyak. Karena itu, terbuka kemungkinan beberapa mata pelajaran digabung atau dipadatkan, bahkan sebagian materi dihapus. Selain itu, jam pelajaran per minggu sedang dikaji untuk ditambah. Nuh juga menyoroti rendahnya minat siswa dan mahasiswa pada bidang sains dan teknologi. Saat ini, jumlah mahasiswa sains dan teknologi hanya sekitar 11 persen. ”Padahal, untuk negara yang sedang berkembang, minimal 22 persen dari jumlah mahasiswa,” katanya. Terlalu banyak Guru Besar (Emeritus) Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta HAR Tilaar mengatakan, kurikulum yang berlaku saat ini perlu disederhanakan karena mata pelajaran yang diberikan kepada siswa terlalu banyak. Pendidikan dasar seharusnya dipusatkan pada baca-tulis-hitung, ditambah Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan khusus di daerah tertentu ditambah dengan Bahasa Inggris. Di jenjang SMA/SMK barulah materi ditambah dengan sejarah dunia dan keterampilan dasar abad ke-21, seperti komputer. ”Murid dirangsang untuk belajar sendiri, sedangkan guru memfasilitasi,” ujarnya. Korelasi dengan potensi Abduhzen mengingatkan, bangsa ini memiliki potensi di bidang pertanian, perikanan, dan mengarah ke industri. Semestinya pendidikan mendukung dan berkorelasi dengan potensi itu. ”Kenyataannya, pertanian tidak menjadi basis perekonomian. Bangsa kita tidak menggarap serius sektor pertanian dalam pembangunan bangsa,” ungkapnya. ”Akibatnya, petani menyekolahkan anak-anaknya agar jangan menjadi petani seperti bapaknya,” ujarnya. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemdikbud Suyanto menambahkan, kurikulum yang sedang dievaluasi terutama menyangkut materi pelajaran yang terlalu banyak. Di sisi lain, kurikulum revisi nantinya harus bisa menjawab berbagai persoalan bangsa. (LUK) Sumber : Kompas Cetak Editor : Caroline Damanik Kurikulum SD-SMA Dievaluasi JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang mengevaluasi kurikulum pendidikan yang berlaku saat ini, yakni Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006. Evaluasi ini melibatkan tokoh pendidikan, tokoh agama, masyarakat, psikolog, dan sejumlah kalangan lain. Evaluasi itu dilakukan, kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, karena banyak persoalan di masyarakat yang erat kaitannya dengan pendidikan. ”Misalnya, mengapa anak-anak sekolah sering tawuran? Apakah pendidikan karakternya kurang? Waktu senggangnya terlalu banyak? Atau faktor lain,” kata Nuh. Melalui evaluasi, nanti akan diketahui akar persoalan dan solusinya. Begitupun dengan kemampuan bahasa Inggris di kalangan siswa yang umumnya masih kurang. Padahal, pelajaran Bahasa Inggris disampaikan setidaknya enam tahun pada jenjang SMP dan SMA, bahkan ada yang mulai sekolah dasar. Dievaluasi pula jumlah mata pelajaran di sekolah yang dinilai terlalu banyak. Di SMA saja, jumlah pelajaran yang harus ditempuh siswa sekitar 17 mata pelajaran. ”Apakah perlu sebanyak itu? Lalu apa hasilnya bagi peningkatan kualitas siswa? Ini yang sedang dievaluasi,” kata Nuh. Efektivitas pembelajaran Evaluasi itu dilakukan, kata Nuh, untuk efektivitas pembelajaran. Karena itu, selain evaluasi, juga dilakukan uji coba dan perbandingan di sejumlah sekolah dengan mengubah jam belajar dari 23 jam per minggu menjadi 30 jam. ”Tapi jumlah mata pelajaran dikurangi atau dipadatkan dengan cara digabung,” kata Nuh yang didampingi Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Hamid Muhammad serta Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Syawal Gultom. Secara keseluruhan, evaluasi kurikulum itu meliputi standar isi, proses, evaluasi, dan kompetensi. Agar evaluasi bersifat independen dan hasilnya akurat, kata Nuh, berbagai profesi dan keahlian dilibatkan. Di sisi lain, Kemdikbud juga membentuk tim evaluasi sendiri. Hasil evaluasi kedua tim ini nantinya akan dipadukan untuk mencari solusi terbaik. Jika nanti digunakan kurikulum baru, kurikulum itu juga bukan adaptasi dari kurikulum asing karena tidak akan selalu sesuai untuk kondisi di Indonesia. ”Dari kajian kami, sekolah yang full day cenderung lebih bagus hasilnya. Anak-anak jelas kegiatannya,” kata Nuh. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemdikbud Hamid Muhammad mengatakan, karena evaluasi masih berlangsung, sampai saat ini belum ada keputusan tentang rencana penambahan jam belajar. Meski demikian, uji coba menambah jam belajar siswa sudah dilakukan di sejumlah sekolah. ”Sedang dikaji kemungkinan jumlah mata pelajaran dikurangi atau digabung untuk mengurangi beban siswa,” kata Hamid. (LUK/ELN) Sumber : Kompas Cetak Editor : Caroline Damanik Kerangka Dasar Kurikulum Nasional Berlaku 2013 JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melahirkan draf kerangka dasar kurikulum pendidikan nasional. Ditargetkan, pada tahun ajaran 2013 kerangka dasar kurikulum itu sudah mulai diberlakukan. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud Chairil Anwar Notodiputro mengatakan, pihaknya terus mematangkan draf tersebut. Pematangan draf kurikulum tak hanya melibatkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, tetapi juga merekrut anggota tim evaluasi dari perguruan tinggi, dan tim independen yang konsen pada beberapa bidang mata pelajaran. "Kita targetkan 2013 kerangka dasar kurikulum ini sudah bisa digunakan," katya Chairil saat ditemui Kompas.com, di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Selasa (28/8/2012). Ia menjelaskan, proses evaluasi hingga implementasinya memerlukan waktu yang cukup lama karena ada hal besar di dalamnya. Tak hanya mengubah subtansi, tetapi juga mengubah cara penyampaian termasuk penyiapan dan penyediaan buku ajarnya. "Itulah pekerjaan besarnya, karena proses pembelajarannya juga harus diubah didukung dengan buku-buku mata pelajarannya," ujar Chairil. Seperti diberitakan, naskah kerangka dasar kurikulum pendidikan nasional telah selesai dievaluasi. Saat ini, hasil dari evaluasi itu berupa draf naskah yang terus dikaji dan dipertajam subtansinya. Kemdikbud sendiri memberi perhatian lebih kepada empat mata pelajaran dalam naskah tersebut. Yakni Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Matematika. Alasannya, keempat mata pelajaran itu dinilai mampu menjadi perekat bangsa. Sebelumnya, kurikulum pendidikan nasional mendapat sorotan keras dari beberapa pihak. Pasalnya, kurikulum pendidikan yang dimiliki Indonesia dinilai kuno dan tidak mengikuti perkembangan jaman. Di luar itu, kurikulum nasional juga dituntut dapat meningkatkan rasa nasionalisme sekaligus membentuk karakter generasi muda. Editor : Inggried Dwi Wedhaswary
Comments
Report "Kumpulan Artikel Kemendikbud Tentang Kurikulum"