DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN BERDASARKAN PP No. 7 TAHUN 2008 PADA TATARAN KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI *) Oleh : DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN *) Disajikan dalam acara Sosialisasi PP 7 Tahun 2008 di Yogyakarta Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan LANDASAN HUKUM (EPIKD) DJPK 1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 3. PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. 4. PP No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. 5. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 6. PP No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. [1] (EPIKD) DJPK Kewenangan pusat DILAKSANAKAN SENDIRI OLEH PUSAT / INSTANSI VERTIKAL PUSAT DI DAERAH Desentralisasi DISERAHKAN KEPADA DAERAH WEWENANG PEMERINTAH Dekonsentrasi DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH PUSAT Tugas Pembantuan DITUGASKAN KEPADA DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ATAU DESA [2] Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 10 (5) (EPIKD) DJPK Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat : a. menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan; b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah (Dekonsentrasi); c. menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa (Tugas Pembantuan). [3] POLITIK LUAR NEG (EPIKD) DJPK PERTAHANAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH URUSAN YANG MENJADI KEWENANGANNYA, KECUALI YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI URUSAN PEMERINTAH PUSAT KEAMANAN 6 URUSAN PEMERINTAH PUSAT YANG ABSOLUTE YUSTISI MONETER & FISKAL AGAMA [4] (EPIKD) DJPK DI LUAR 6 URUSAN ABSOLUTE TERSEBUT ? [5] PP No. 38 Tahun 2007 Pasal 2 ayat (4) Urusan pemerintahan yang dibagi antar tingkatan/susunan pemerintahan terdiri atas 31 bidang urusan pemerintahan meliputi: Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum; Perumahan; Sosial; Nakertrans; Perindustrian; …….. dst (EPIKD) DJPK [6] PENGERTIAN DK/TP Dekonsentrasi (DK) adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah (WP) dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. (EPIKD) DJPK Tugas Pembantuan (TP) adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. [7] PENGERTIAN DANA DK/TP (Lanjutan…) Dana Dekonsentrasi (DK) adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Dana Tugas Pembantuan (TP) adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. (EPIKD) DJPK [8] PP No. 7 Th 2008 tentang Dekon dan TP PENYELENGGARAAN PRINSIP PENDANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN (EPIKD) DJPK Mencakup Aspek: PENGELOLAAN BARANG PERTANGUNGJAWABAN & PELAPORAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERIKSAAN PENGENAAN SANKSI PERALIHAN [9] Penyelenggaraan Dekonsentrasi Penyelenggaraan dekonsentrasi meliputi: a. 6 (enam) urusan pemerintahan yang bersifat mutlak yang dilimpahkan kepada instansi vertikal di daerah (Kanwil/Kandep); b. di luar 6 urusan pemerintahan yang bersifat mutlak yang dilimpahkan kepada instansi vertikal tertentu di daerah (LPND); c. Urusan pemerintahan (di luar huruf a dan b) yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah. Pendanaan Dekonsentrasi yang diatur dalam PP No. 7/2008 hanya terkait dengan pelimpahan urusan kepada Gubernur; (EPIKD) DJPK [10] Penyelenggaraan Dekon (Lanjutan…) (EPIKD) DJPK Urusan Pemerintahan yang akan dilimpahkan tertuang dalam program dan kegiatan melalui Renja-KL; Dasar hukum pelimpahan urusan dituangkan dalam Peraturan Menteri/ Pimpinan Lembaga setiap tahun setelah ditetapkannya RKA-KL; Pelimpahan urusan dari K/L kepada Gubernur tidak boleh dilimpahkan lagi oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota; Urusan pemerintahan yang dilimpahkan dapat dilakukan penarikan. [11] Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Penyelenggaraan TP mencakup: a. TP dari Pemerintah Pusat kepada Kepala Daerah dan Desa (APBN) b. TP dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Desa (APBD) c. TP dari Kabupaten/Kota ke Desa (APBD) (EPIKD) DJPK Urusan Pemerintahan yang ditugaskan dari Pemerintah tertuang dalam program dan kegiatan K/L; Urusan Pemerintahan yang ditugaskan dari Prov/Kab/Kota tertuang dalam program dan kegiatan SKPD; Penugasan urusan dari K/L kepada Gubernur tidak boleh ditugaskan lagi kepada Bupati/Walikota; [12] Penyelenggaraan TP (Lanjutan…) Penugasan urusan dari K/L kepada Bupati/Walikota tidak boleh ditugaskan lagi kepada Kepala Desa; Dasar hukum penugasan urusan dituangkan dalam Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga setiap tahun setelah ditetapkannya RKA-KL; Penyelenggaraan TP dari Pemerintah kepada Desa dilakukan dengan persetujuan Presiden; Urusan pemerintahan yang ditugaskan dapat dihentikan. (EPIKD) DJPK [13] Prinsip Pendanaan Dekon/TP (EPIKD) DJPK A. Urusan pemerintahan yang dilimpahkan/ditugaskan kepada Gubernur/Bupati/Walikota didanai dari Bagian Anggaran K/L; B. Pendanaan melalui Bagian Anggaran K/L mengandung makna bahwa kegiatan Dekon/TP sepenuhnya bersumber dari APBN sehingga tidak diperlukan lagi dana pendamping dari APBD; C. Dana Dekon dilaksanakan setelah adanya pelimpahan wewenang Pemerintah melalui K/L kepada Gubernur; D. Dana TP dilaksanakan setelah adanya penugasan wewenang Pemerintah melalui K/L kepada Gubernur/ Bupati/Walikota; [14] Prinsip Pendanaan Dekon/TP (Lanjutan…) DEKONSENTRASI TUGAS PEMBANTUAN (EPIKD) DJPK • • • Untuk mendanai pelaksanaan tugas dan kewenangan Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah Sifat kegiatan non-fisik Dapat ditunjang dengan subkegiatan bersifat fisik, dan tidak melebihi 25% dari total anggaran kegiatan yang bersangkutan • • • Untuk mendanai penugasan Pemerintah Pusat kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah Sifat kegiatan fisik, Dapat ditunjang dengan subkegiatan bersifat non-fisik, dan tidak melebihi 10% dari total anggaran kegiatan yang bersangkutan Sifat kegiatan non-fisik, antara lain berupa: koordinasi, perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Sifat kegiatan fisik, antara lain kegiatan pengadaan barang seperti tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, jaringan, dan irigasi, serta kegiatan yang bersifat fisik lainnya - Kegiatan bersifat fisik lainnya menghasilkan keluaran berupa barang habis pakai seperti kegiatan vaksinasi dan imunisasi, pengadaan bibit dan pupuk, atau sejenisnya, termasuk barang bantuan sosial yang diserahkan kepada masyarakat [15] PERENCANAAN DEKON/TP Kementerian/Lembaga Menjabarkan urusan Pemerintah dalam rincian Program dan Kegiatan Memberitahukan indikasi program dan kegiatan kepada Daerah Penerima Menetapkan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga Menyampaikan Peraturan tersebut kepada daerah penerima Dgn memperhatikan skala prioritas; alokasi anggaran; lokasi kegiatan. pertengahan bulan Juni dan/atau setelah pagu sementara tentang program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan/ ditugaskan setelah terbitnya Perpres RABPP paling lambat minggu 1 bulan Desember (EPIKD) DJPK Kepala Daerah mengusulkan SKPD yang sesuai dengan bidang tugas yang ditangani Menyampaikan usulan SKPD paling lambat akhir bulan Juni [16] PENGANGGARAN DEKON/TP (EPIKD) DJPK Program dan kegiatan yang didanai tertuang dalam RKA-K/L, dan sepenuhnya dibiayai dari APBN melalui DIPA K/L K/L tidak diperkenankan mensyaratkan dana pendamping Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, K/L juga harus memperhitungkan kebutuhan anggaran: biaya penyusunan dan pengiriman laporan oleh SKPD; biaya operasional dan pemeliharaan atas hasil pelaksanaan kegiatan yang belum dihibahkan; honorarium pejabat pengelola keuangan dana dekonsentrasi dan/atau dana tugas pembantuan; dan biaya lainnya dalam rangka pencapaian target pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. [17] PENGANGGARAN DEKON/TP (Lanjutan….) (EPIKD) DJPK Rencana lokasi dan anggaran untuk program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan dan/atau ditugaskan disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah, dan kebutuhan pembangunan di daerah • Kemampuan keuangan negara pengalokasian disesuaikan dengan kemampuan APBN dalam mendanai urusan pemerintah pusat melalui bagian anggaran K/L Keseimbangan pendanaan di daerah pengalokasian mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah yang terdiri dari besarnya transfer ke daerah dan kemampuan keuangan daerah Kebutuhan pembangunan daerah pengalokasian disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah [18] • • PENGANGGARAAN DANA DEKON menyampaikan RKA-KL/SAPSK (diteruskan ke SKPD) sebagai bahan penyusunan konsep DIPA (EPIKD) DJPK KEMENTERIAN/ LEMBAGA menyampaikan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga tentang pelimpahan wewenang GUBERNUR (WAKIL PEM) menetapkan Perangkat Pengelola Keuangan Dekonsentrasi memberitahukan RKA-KL pada saat pembahasan RAPBD Tembusan kepada DJPB bahan sinkronisasi pendanaan program dan kegiatan DPRD PROVINSI [19] PROSES PENGANGGARAN DANA DEKON KEGIATAN DPR K/L BAPPENAS MENKEU GUBERNUR DPRD 1. Penganggaran dana dekonsentrasi dituangkan dalam penyusunan RKA-KL. 2. RKA-KL yang telah disusun menjadi dasar dalam pembahasan bersama antara kementerian/lembaga dengan komisi terkait di DPR. 3. RKA-KL yang telah disepakati oleh komisi terkait di DPR disampaikan kepada Menteri Keuangan dan menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional untuk dilakukan penelaahan. 4. Hasil penelaahan RKA-KL ditetapkan menjadi Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK). 5. RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK disampaikan kepada kementerian/lembaga. 6. Kementerian/lembaga menyampaikan RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK kepada gubernur dan diberitahukan kepada DPRD provinsi pada saat pembahasan RAPBD. 7. Setelah menerima RKA-KL, gubernur menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran serta menyampaikannya kepada menteri/pimpinan lembaga dan Menteri Keuangan. ` : Proses di DJA (Penelaahan RKA KL) : Proses di DJPBN (Penyelesaian DIPA) [20] PENGANGGARAAN DANA TP menyampaikan RKA-KL dan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga tentang penugasan wewenang (EPIKD) DJPK KEMENTERIAN/ KEMENTERIAN/ LEMBAGA LEMBAGA GUBERNUR/ GUBERNUR/ BUPATI/ BUPATI/ WALIKOTA WALIKOTA Mengusulkan Perangkat Pengelola Keuangan Tugas Pembantuan Menetapkan Perangkat Pengelola Keuangan Tugas Pembantuan Disampakan kpd memberitahukan RKA-KL pada saat pembahasan RAPBD DJPB DJPB bahan sinkronisasi pendanaan program dan kegiatan DPRD PROV/ DPRD PROV/ KAB/KOTA KAB/KOTA [21] PROSES PENGANGGARAN DANA TP KEGIATAN DPR K/L BAPPENAS MENKEU GUB/BUPATI/ WALIKOTA DPRD 1. Penganggaran dana tugas pembantuan dituangkan dalam penyusunan RKA-KL. 2. RKA-KL yang telah disusun menjadi dasar dalam pembahasan bersama antara kementerian/lembaga dengan komisi terkait di DPR. 3. RKA-KL yang telah disepakati oleh komisi terkait di DPR disampaikan kepada Menteri Keuangan dan menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional untuk dilakukan penelaahan. 4. Hasil penelaahan RKA-KL ditetapkan menjadi Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK). 5. RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK disampaikan kepada kementerian/lembaga. 6. Kementerian/lembaga menyampaikan RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK kepada gubernur atau bupati/walikota untuk diberitahukan kepada DPRD provinsi atau kabupaten/kota pada saat pembahasan RAPBD. 7. Setelah menerima RKA-KL, gubernur atau bupati/walikota menyampaikan usulan pejabat pengelola Keuangan tugas pembantuan untuk ditetapkan oleh KL : Proses di DJA (Penelaahan RKA KL) : Proses di DJPBN (Penyelesaian DIPA) ` [22] Penyaluran dan Pelaksanaan (EPIKD) DJPK Penyaluran Dana Dekon/TP dilakukan melalui Rekening Kas Umum Negara. DIPA yang telah disahkan disampaikan kepada SKPD penerima dana Dekon/TP sebagai dasar dalam penerbitan SPM Penerbitan SPM oleh SKPD selaku KPA didasarkan pada alokasi dana yang tersedia dalam DIPA Kepala SKPD penerima Dana Dekon/TP menerbitkan dan menyampaikan SPM kepada KPPN Setelah menerima SPM dari SKPD, KPPN setempat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penerimaan sebagai akibat pelaksanaan Dekon/TP merupakan penerimaan negara dan wajib disetor ke Rekening Kas Umum Negara. Dalam hal pelaksanaan Dekon/TP terdapat saldo kas pada akhir tahun anggaran harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara. Proses pencairan dan penyaluran dana Dekon/TP berpedoman pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan yang mengatur mengenai mekanisme pembayaran atas beban APBN (Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor: Per-66/PB/2005) [23] Pelaporan dan Pertanggungjawaban DK/TP (EPIKD) DJPK Aspek Manajerial a. Perkembangan realisasi penyerapan dana b. Pencapaian target keluaran c. Kendala yang dihadapi d. Saran tindak lanjut Sejalan dengan: - PP 39/2006 ttg Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Aspek Akuntabilitas a. Laporan Realisasi Anggaran b. Neraca c. Catatan Atas Laporan Keuangan d. Laporan Barang Sejalan dengan : - PP 8/2006 ttg Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah - PP 6/2006 ttg Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah [24] Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dekon (Aspek Manajerial) MENTERI/ MENTERI/ PIMP. LEMBAGA PIMP. LEMBAGA KEPALA KEPALA BAPPENAS BAPPENAS (EPIKD) DJPK MENDAGRI MENDAGRI MENKEU MENKEU 3 Lap. Kegiatan Lap. Kegiatan Gabungan Bahan Lap. Kegiatan Gabungan 2 1b GUBERNUR GUBERNUR (WKL PEMERINTAH) (WKL PEMERINTAH) SKPD Prov SKPD Prov 1a Lap. Kegiatan BAPPEDA PROV BAPPEDA PROV [25] Pelaporan dan Pertanggungjawaban TP (Aspek Manajerial) MENTERI/ MENTERI/ PIMP. LEMBAGA PIMP. LEMBAGA (EPIKD) DJPK MENDAGRI MENDAGRI MENKEU MENKEU KEPALA KEPALA BAPPENAS BAPPENAS 3 Lap. Kegiatan Lap. Kegiatan Gabungan Bahan Lap. Kegiatan Gabungan 1b GUBERNUR/ GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA**) BUPATI/WALIKOTA**) (KEPALA DAERAH) (KEPALA DAERAH) 2 SKPD SKPD Prov/Kab/Kota *) Prov/Kab/Kota *) *) Lap. Kegiatan 1a BAPPEDA BAPPEDA PROV/KAB/KOTA PROV/KAB/KOTA SKPD Kab/Kota juga menyampaikan tembusan kpd. SKPD Provinsi yang tugas dan kewenangannya sama [26] **) Bupati/Walikota juga menyampaikan lap. gabungan kpd Gubernur melalui Bappeda Prov. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dekon (Aspek Akuntabilitas) Kanwil Kanwil DJPB DJPB Lap. Keu. Gabungan DJPK DJPK Kementerian/Lembaga Kementerian/Lembaga Kanwil Kanwil DJKN DJKN Lap. Barang Gabungan 3a Biro Keuangan Biro Keuangan (Koordinator (Koordinator UAPPA-W) UAPPA-W) Lap. Keu. Gabungan GUBERNUR GUBERNUR (WKL PEMERINTAH) (WKL PEMERINTAH) Biro Perkap. Biro Perkap. (Koordinator (Koordinator UAPPB-W) UAPPB-W) Lap. Barang Gabungan 3b 2a Dinas Prov Dinas Prov (UAPPA/B-W) (UAPPA/B-W) Lap. Keu. Lap. Barang 2b 1a 1b SKPD Prov SKPD Prov (UAKPA) (UAKPA) [27] Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan TP (Aspek Akuntabilitas) Kanwil DJPB DJPK Kementerian/Lembaga Kanwil DJKN Lap. Barang Gabungan Lap. Keu. Gabungan 3a Biro/bag. Keuangan (Koordinator UAPPA-W) Lap. Keu. Gabungan GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA (KEPALA DAERAH) Biro/Bag. Perkap. (Koordinator UAPPB-W) Lap. Barang Gabungan 3b 2a Dinas Prov/Kab/Kota (UAPPA/B-W) Lap. Keu. Lap. Barang 2b 1a 1b SKPD Prov/Kab/Kota (UAKPA) [28] Pelaporan Keuangan Tahunan Pelaporan Keuangan Tahunan Dekon/TP Dekon/TP Menteri/pimpinan lembaga menyampaikan laporan keuangan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Presiden melalui Menkeu; (EPIKD) DJPK Kepala Daerah melampirkan laporan keuangan tahunan Dekon/TP dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD; Laporan keuangan tahunan Dekon/TP tersebut bukan merupakan satu kesatuan dari LPJ – APBD, sehingga mekanisme penyampaiannya ke DPRD dapat dilakukan secara bersama-sama atau terpisah. [29] PENATAUSAHAAN DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN (EPIKD) DJPK 1. Penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Dekon dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Desentralisasi; 2. Penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Dekon dan Desentralisasi; [30] Pengelolaan Barang Milik Negara Hasil Pelaksanaan Dekon/TP Semua barang yang diperoleh dari pelaksanaan Dana Dekon/TP merupakan barang milik negara dan dapat dihibahkan kepada daerah. SKPD Prov/Kab/Kota wajib melakukan penatausahaan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam hal barang sudah dihibahkan, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatannya dilaksanakan oleh pemerintah Prov/Kab/Kota sebagai barang milik daerah. (EPIKD) DJPK [31] Persyaratan dan Tatacara Hibah BMN Persyaratan dan Tatacara Hibah BMN (EPIKD) DJPK BMN yang akan dihibahkan terlebih dahulu harus ditatausahakan dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Status BMN yang akan dihibahkan kepada daerah harus jelas dan dalam kondisi baik. Penetapan BMN yang akan dihibahkan kepada daerah dilakukan atas kesepakatan bersama antara K/L dan daerah. BMN yang akan dihibahkan terlebih dahulu harus diusulkan oleh K/L kepada Menkeu c.q. Dirjen Kekayaan Negara untuk mendapat persetujuan. Penghibahan BMN dilakukan sesuai dengan ketentuan penghibahan BMN sebagaimana diatur dalam PMK yang mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara beserta peraturan pelaksanaannya. (PMK 96/PMK.06/2007) [32] Status Barang Hasil Pelaksanaan Dekon Status Barang Hasil Pelaksanaan Dekon Berupa: hasil kegiatan koordinasi, perencanaan, fasilitasi, pelatihan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian (EPIKD) DJPK KEGIATAN NON-FISIK Berupa: barang yang diperoleh dalam menunjang kegiatan non fisik (komputer/laptop, LCD, dsb) BARANG MILIK NEGARA Ditatausahakan, digunakan dan dimanfaatkan oleh Pemda sebagai barang milik daerah DAPAT DIHIBAHKAN [33] Status Barang Hasil Pelaksanaan TP Status Barang Hasil Pelaksanaan TP Berupa: hasil kegiatan penunjang (pengadaan jasa dan penunjang lainnya) (EPIKD) DJPK KEGIATAN FISIK Berupa: barang yang diperoleh dalam kegiatan fisik (pengadaan peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, dan kegiatan fisik lainnya) BARANG MILIK NEGARA Ditatausahakan,digunakan dan dimanfaatkan oleh Pemda sebagai barang milik daerah DAPAT DIHIBAHKAN [34] Pembinaan & Pengawasan Pembinaan & Pengawasan (EPIKD) DJPK MENTERI/ PIMPINAN LEMBAGA Koordinasi Binwas MENTERI KEUANGAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN/DITUGASKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN DANA DEKON/TP pedoman, fasilitasi, dan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi [35] PEMERIKSAAN DANA DK/TP PEMERIKSAAN DANA DK/TP Jenis Pemeriksaan: Pemeriksaan Keuangan berupa pemeriksaan atas laporan keuangan (EPIKD) DJPK Pemeriksaan Kinerja berupa pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta aspek efektifitas Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu meliputi pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah [36] Pemeriksaan Dana DK/TP (Lanjutan…) Pemeriksaan Dana DK/TP (Lanjutan…) (EPIKD) DJPK Pemeriksaan Dekon/TP dilakukan oleh: unit unit pemeriksa internal kementerian/ lembaga pemeriksa eksternal pemerintah berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara [37] Penerapan Sanksi Penerapan Sanksi (EPIKD) DJPK Sanksi penundaan pencairan apabila SKPD tidak melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan KPPN setempat sesuai ketentuan PMK yang mengatur tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; Pengenaan sanksi penundaan pencairan tidak membebaskan SKPD dari kewajiban menyampaikan laporan; Penghentian pencairan dalam tahun berjalan dapat dilakukan apabila: - SKPD tidak menyampaikan laporan keuangan triwulanan secara berturutturut 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berjalan - ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan BPK, BPKP, aparat pemeriksa fungsional Untuk melaksanakan penghentian pencairan, K/L setelah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan menetapkan Surat Keputusan penghentian pencairan dana; Surat keputusan penghentian pencairan dana disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. [38] Penerapan Sanksi (Lanjutan…) Penerapan Sanksi (Lanjutan…) (EPIKD) DJPK [39] ASPEK PERALIHAN Sebagian dari anggaran K/L yang digunakan untuk melaksanakan urusan daerah akan dialihkan menjadi DAK; Menteri/pimpinan lembaga, Menkeu, dan Bappenas melakukan identifikasi dan pemilahan program dan kegiatan DK/TP pada saat penyusunan Renja-KL; Pengalihan besaran bagian anggaran K/L dilakukan secara bertahap selama dua tahun. Program/kegiatan DK/TP yang telah ditetapkan dalam Renja K/L wajib didanai melalui mekanisme pendanaan DK/TP (EPIKD) DJPK [40] Ketentuan Lain-lain Dalam hal terdapat program dan kegiatan K/L yang pendanaannya: - berasal dari pendapatan dalam negeri yang dihibahkan atau hibah/pinjaman luar negeri yang diterushibahkan; dan/atau Mensyaratkan dana pendamping dari APBD atau dana lainnya yang dipersamakan, barang, dan jasa; dan/atau diikat dalam naskah perjanjian untuk digunakan mendanai urusan daerah; maka mekanisme pengelolaannya harus mengacu pada peraturan pelaksanaan yang mengatur hibah kepada daerah. [41] STRUKTUR PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DEKON/TP BAB-I KETENTUAN UMUM BAB-II PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN DANA DEKON DAN DANA TP BAB-III PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAB-IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB-V PENERAPAN SANKSI BAB-VI KETENTUAN LAIN-LAIN BAB-VII KETENTUAN PENUTUP 1 Pasal (Pasal 1) 22 Pasal (Pasal 2-23) 20 Pasal (Pasal 24-43) 5 Pasal (Pasal 44-48) 4 Pasal (Pasal 49-52) 1 Pasal (Pasal 53) 2 Pasal (Pasal 54-55) [42] RPMK Pedoman Pengelolaan Dana Dekon/TP POKOK-POKOK MATERI MUATAN RPMK POKOK MATERI Karakteristik Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan serta Tata Cara Pelimpahan dan Penugasan Pola Pendanaan dan Alokasi Mekanisme Penganggaran Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Penarikan Pelimpahan dan Penugasan Mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawaban Persyaratan dan Tatacara Hibah BMN Pengelolaan Informasi Pembinaan dan Pengawasan Pengenaan Sanksi Ketentuan Lain-Lain PASAL 2–3 4–5 6 – 10 11 – 17 18 – 21 22 – 23 24 – 36 37 – 40 41 – 43 44 – 48 49 – 52 53 [43] RPMK Pedoman Pengelolaan Dana Dekon/TP Informasi Lebih Lanjut Hubungi : Subdit Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN RI Jl. Dr Wahidin No. 1 Gedung D Lt. 19 Jakarta 10710 Telepon : (021) 3441031, 34357941 Fax : (021) 3505103 Email :
[email protected] Website : www.djpk.depkeu.go.id Copyright © 2008 - Departemen Keuangan RI [44]