Bab 1 Pendahuluan Masterplan Kawasan Agropolitan Kabupaten Tanah Bumbu BAB I - 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Agropolitan didefinisikan sebagai sebuah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agrobisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya (hinterland). Sistem agrobisnis merupakan pembangunan pertanian yang dilakukan secara terpadu, tidak hanya usaha budidaya (on farm) tetapi juga meliputi pembangunan agrobisnis hulu (penyediaan sarana pertanian), agrobisnis hilir (prosesing dan pemasaran hasil pertanian), dan jasa- jasa pendukungnya. Konsep dasar pengembangan agropolitan adalah sebagai upaya menciptakan pembangunan inter-regional berimbang, khususnya dengan meningkatkan keterkaitan pembangunan kota-desa (rural-urban linkage) melalui pengembangan kawasan perdesaan yang terintegrasi di dalam sistem perkotaan secara fungsional dan spasial. Pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan diupayakan melalui optimalisasi sumberdaya lokal dengan pengembangan ekonomi dan investasi dibidang prasarana dan sumberdaya alam. Pengembangan ekonomi agropolitan harus lebih bertumpu pada pembangunan sistem dan usaha agribisnis, dimana seluruh sub-sistem agribisnis (budidaya, sarana-prasarana produksi, pengolahan hasil, pemasaran, dan jasa) dibangun secara simultan dan harmonis. Batasan kawasan agropolitan tidak ditentukan oleh batasan administratif pemerintah, tetapi lebih ditentukan dengan memperhatikan keterkaitan ekonomi secara fungsional. Penetapan kawasan agropolitan hendaknya dirancang secara lokal dengan memperhatikan realitas perkembangan agrobisnis yang ada di setiap daerah. Bentuk dan kawasan agropolitan dapat meliputi satu wilayah desa/kelurahan atau kecamatan atau beberapa kecamatan dalam kabupaten/kota atau dapat juga meliputi wilayah yang dapat menembus wilayah kabupaten/kota lain yang berbatasan. Bab 1 Pendahuluan Masterplan Kawasan Agropolitan Kabupaten Tanah Bumbu BAB I - 2 Tahapan awal kegiatan pengembangan kawasan agropolitan adalah terbentuknya Rencana Induk (Master Plan) yang diperlukan dalam pengembangan kawasan baik berupa pemilihan lokasi yang potensial, mewujudkan keterkaitan antar kegiatan yang memanfaatkan ruang, kebijakan mengenai kawasan, pengembangan kawasan-kawasan produktif, mengarahkan pembangunan kawasan agropolitan yang saling mendukung antar bagian kawasan, strategi pengembangan kawasan serta penyiapan penyusunan program-program pembangunan yang akan direncanakan dalam kurun waktu tertentu. 1.2. Maksud Dan Tujuan a. Maksud Maksud dari penyusunan masterplan kawasan agropolitan adalah memberi informasi kepada seluruh pemangku kepentingan tentang peluang Kabupaten Tanah Bumbu membangun kawasan agropolitan dalam rangka akselerasi pembangunan ekonomi melalui pembangunan agribisnis dengan pendekatan perwilayahan. b. Tujuan Tujuan dari kegiatan Penyusunan Masterplan Kawasan Agropolitan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2014 adalah mendapatkan dukungan kongkrit baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, pemangku kepentingan, serta kalangan swasta dalam rencana pengembangan agribisnis dengan cakupan : Rencana struktur tata ruang. Pemanfaatan/tata guna lahan. Kebutuhan fisik (prasarana dan sarana). Pemberdayaan kelembagaan. Pemberdayaan stakeholders serta kebijakan pengembangan agribisnis dan kawasan Agropolitan terpilih c. Sasaran Sasaran dari kegiatan penyusunan Kawasan Agropolitan di Kabupaten ini adalah tersusunnya instrumen Perencanaan Pembangunan Kawasan agropolitan yang meliputi : Rencana Dasar Pengembangan Kawasan Agropolitan Rencana Pengembangan Komoditas Unggulan Kawasan Agropolitan . Rencana Infrastruktur dan Suprastruktur Kawasan Agropolitan Bab 1 Pendahuluan Masterplan Kawasan Agropolitan Kabupaten Tanah Bumbu BAB I - 3 Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan Agropolitan Rencana Manajemen dan Pengusahaan Kawasan 1.3. Keluaran (Output) Out put dari kegiatan ini adalah (hard copy dan soft copy): a. Laporan Pendahuluan b. Laporan Bulanan c. Laporan Antara d. Draft Laporan Akhir e. Album Peta Rencana f. Draft Raperda g. Stand Banner h. Flash disk Data 1.4. Dasar Hukum Dasar hukum kegiatan Penyusunan Masterplan Agropolitan Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut: a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725). b. PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. c. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. d. Peraturan Menteri PU Nomor 20 tahun 2011 tentang Pedoman RDTR dan Peraturan Zonasi untuk Kabupaten / Kota. e. Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang propenas menyusul Undang- undang No. 7 1996 tentang pangan yang menyebutkan perlunya dibangun ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerawanan pangan jika dikaitkan dengan peningkatan laju pertumbuhan penduduk (LPP). f. UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. g. UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara PemerintahPusat Dan Daerah. h. PP No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan hak dan kewajiban serta bentukdan tatacara peran serta masyarakat dalam penataan ruang. Bab 1 Pendahuluan Masterplan Kawasan Agropolitan Kabupaten Tanah Bumbu BAB I - 4 i. UU No 24 tahun 1992 tentang penataan Ruang yang antara lain menyebutkan bahwa penataan ruang berdasarkan fungsi kawasan dan aspek kegiatan yang meliputi kawasan pedesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu. j. Undang-undang No. 23 tahun 1983 tentang Budidaya Tanaman yang memberikan kebebasan pada petani untuk menentukan komoditas yang ditanam sepanjang komoditas tersebut menguntungkan. 1.5. Tahapan dan Lingkup Kegiatan Tahapan dan lingkup kegiatan penyusunan masterplan kawasan agropolitan Kabupaten Tanah Bumbu meliputi : 1. Pembentukan kelompok kerja Dalam rangka memudahkan penyusunan Masterplan Kawasan Agropolitan Kabupaten Tanah Bumbu maka diperlukan pembentukan Kelompok Kerja melalui Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu. 2. Persiapan Pada tahapan ini dilakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang meliputi : Penyiapan personil dalam tim kerja (tenaga ahli dan tenaga pendukung sesuai dengan tata laksana personil), Penyiapan administrasi, Studi literatur sebagai awal atau referensi untuk pelaksanaan kegiatan. 3. Pengumpulan Data Sekunder Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data sekunder yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi kawasan Agropolitan, serta pengumpulan data-data RPJP, RPJMD Kabupaten dan RKPD dari instansi terkait berkaitan dengan Kawasan Agropolitan Tanah Bumbu. 4. Penyusunan Laporan Pendahuluan Penyusunan laporan pendahuluan berdasarkan pengumpulan data sekunder dan selanjutnya dilakukan pertemuan dengan tim pokja melalui Focus Group Discussion (FGD), dimana pertemuan ini dimaksudkan untuk menjaring masukan dan perbaikan data maupun informasi tentangpengembangan Kawasan perencanaan Agropolitan Kabupaten Tanah Bumbu. Bab 1 Pendahuluan Masterplan Kawasan Agropolitan Kabupaten Tanah Bumbu BAB I - 5 5. Penyusunan Laporan Antara; Dokumen Antara berisikan fakta dan analisa kawasan Agropolitan tanah bumbu setelah dilakukan survey kawasan dan mensinkronkan dengan masing-masing program dari SKPD terkait pengembangan kawasan Agropolitan. 6. Penyusunan Draft Laporan Akhir; Dokumen Draft Laporan Akhir berisikan hasil rangkaian seluruh kegiatan penyusunan Agropolitan tanah bumbu dan disempurnakan dari masukkan SKPD (tim Pokja) terkait pengembangan kawasan Agropolitan melalui ekspose draft laporan akhir. 7. Penyusunan Laporan Akhir; Dokumen Draft Laporan Akhir berisikan hasil rangkaian seluruh kegiatan penyusunan Agropolitan tanah bumbu yang telah disempurnakan melalui diskusi dari pemberi pekerjaan dan Tim Pokja. 8. Survei Lapangan Data sekunder yang akan dikumpulkan dalam survey lapang akan meliputi kebijakan, kondisi fisik wilayah, kondisi sosial budaya, kondisi ekonomi, kondisi pemanfaatan ruang eksisting, kondisi ekologi serta isu dan permasalahan. Pengumpulan data sekunder ini sebagai lanjutan dari pengumpulan data sekunder pada tahap pembuatan laporan awal sebelumnya. Data primer yang dilakukan secara sistematis melalui perekaman data (observasi, pengambilan sampling, penghitungan, pengukuran, wawancara, kuesioner atau focus group discussion). 9. Identifikasi kesesuaian lahan kawasan agropolitan untuk komoditas unggulan dan jenis aktivitas yang akan dikembangkan dan kebijakan rencana pemanfaatan ruang pada lingkup yang lebih luas seperti RDTRK, RTRWK, dan RTRWP. 10. Kajian potensi dan masalah kawasan serta orientasi kawasan ditinjau dari : a. Kondisi fisik dasar kawasan yang meliputi keadaan topografi/kemiringan tanah, geologi/struktur batuan/tanah, hidrologi/sumber-sumber air, iklim. Informasi tersebut perlu dilengkapi peta dengan kedalaman skala 1 : 10.000; Bab 1 Pendahuluan Masterplan Kawasan Agropolitan Kabupaten Tanah Bumbu BAB I - 6 b. Tata guna lahan eksisting yang meliputi pola pemanfaatan lahan (lahan budidaya dan non budidaya) yang disajikan dalam peta dengan kedalaman 1 : 10.000 c. Aspek kependudukan yang meliputi jumlah penduduk 5 tahun terakhir, distribusi penduduk, data penduduk berdasarkan usia kerja dan jenis struktur tenaga kerja d. Kondisi fungsi-fungsi kawasan yang meliputi fungsi kawasan pertanian (pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan) dan non pertanian fungsi ekonomi meliputi pusat perbelanjaan/kios saprotan, perdagangan, pelayanan pergudangan, fungsi sosial yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, rekreasi dan sebagainya) disajikan dalam peta dengan kedalaman 1 : 10.000 e. Kondisi prasarana kawasan yang meliputi panjang dan lebar jalan menurut fungsinya, jenis dan kondisi perkerasan jalan, disajikan dalam bentuk peta dengan kedalaman 1 : 10.000, sistem distribusi dan kapasitas irigasi, sumber air bersih dan air baku, sistem distribusi jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi, sistem pembuangan air limbah dan pembuangan sampah. 11. Melakukan analisis berdasarkan potensi dan masalah kawasan. Adapun tahapan analisis tersebut meliputi : a. Proses penentuan jenis kawasan berdasarkan kegiatan dominan yang ditetapkan berdasarkan : Rencana penggunaan lahan yang telah ditetapkan berdasarkan RTRWP, RTRWK, dan RDTRK. Analisis persebaran kegiatan dalam kawasan Analisis kemudahan pencapaian antar bagian dalam kawasan b. Proses penentuan struktur pengembangan tata ruang kawasan berdasarkan : Analisis kecenderungan perkembangan fisik dasar kawasan Analisis tingkat pelayanan sarana dan prasarana kawasan Analisis hubungan fungsional antar kegiatan-kegiatan dalam kawasan c. Proses penentuan jenis dan intensitas prasarana dan sarana utama bagian wilayah kawasan : Analisis daya tampung ruang (land capability) Bab 1 Pendahuluan Masterplan Kawasan Agropolitan Kabupaten Tanah Bumbu BAB I - 7 Analisis kebutuhan jenis sarana dan prasarana berdasarkan pada fungsi dan daya tamping kawasan/bagian kawasan Pemahaman dan penafsiran standar teknis dan identifikasi keinginan masyarakat guna menghitung besarnya kebutuhan ruang bagi prasarana dan sarana untuk setiap bagian atau wilayah kawasan. 12. Melakukan perumusan rencana dengan tahapan sebagai berikut : a. Identifikasi kebijaksanaan dasar rencana yang mencakup : Penentuan fungsi kawasan Penentuan kebijakan kependudukan, dalam jumlah dan kepadatan Pengembangan tata ruang, dalam hal penetapan secara intensitas dan ekstensifikasi Penentuan strategi dasar pengembangan kegiatan-kegiatan kawasan Pengembangan sarana dan prasarana dalam kaitannya dengan fungsi-fungsi kawasan yang akan ditingkatkan b. Selanjutnya rumusan kebijaksanaan rencana tersebut dijabarkan dalam rencana-rencana fisik kawasan, meliputi : Pengembangan konsep kawasan agropolitan yang direncanakan pada masa datang yang memberikan gambaran sketsa lokasi kegiatan-kegiatan utama seperti pusat-pusat produksi, pemasaran, permukiman, dan jaringan jalan utama. Konsep kawasan ini harus menggambarkan sistematika fungsi- fungsi kawasan dan hubungan antar fungsi kawasan. c. Pengembangan rencana struktur tata ruang kawasan yang mengatur/mengarahkan penempatan dan intensitas tiap jenis penggunaan seperti : Rencana pengembangan pemukiman Rencana pengembangan pusat-pusat produksi Rencana pengembangan pusat-pusat pemasaran Rencana pengembangan sistem transportasi Rencana prasarana dan sarana yang meliputi : - Jenis-jenis sarana untuk kegiatan sosial dan ekonomi Bab 1 Pendahuluan Masterplan Kawasan Agropolitan Kabupaten Tanah Bumbu BAB I - 8 - Penempatan lokasi prasarana dan sarana - Jenis-jenis prasarana menurut sistem jaringan kapasitasnya 13. Setelah dijabarkan dalam merumuskan pokok-pokok pelaksanaan pembangunannya antara lain meliputi : a. Tahapan pelaksanaan, yaitu mengatur prioritas pelaksanaan pembangunan pada tiap jangka waktu pendek, menengah dan panjang, disusun beserta program-program pembangunan yang meliputi jenis dan besar setiap program, b. Penetapan pembiayaan pembangunan yaitu menetapkan sumber- sumber pembiayaan untuk pelaksanaan pembangunan yang meliputi APBD I/II, bantuan pusat, bantuan luar negeri, pelibatan swasta dan BUMN/D, c. Pengorganisasian aparatur pelaksanaan pembangunan kawasan baik organisasi fungsional dan kewenangan-kewenangan tata kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun jenis informasi penunjang yang menyangkut tahapan identifikasi, analisis dan rencana meliputi : 1) Fasilitas pelayanan lainnya untuk mendukung kegiatan di kawasan agropolitan yang meliputi kondisi fisik (topografi, tata guna lahan, iklim, hidrologi), kondisi sosial (meliputi : jumlah dan persebaran penduduk) dan ekonomi kawasan (kegiatan pertanian dan non pertanian, kegiatan industri dan jasa), prasarana dan sarana kawasan (sistem jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, sistem jaringan irigasi dan air bersih, permukiman, sarana perdagangan dan jasa, keuangan dan sebagainya). 2) Penetapan jenis kegiatan yang akan dikembangkan dan penetapan jenis komoditi yang akan dikembangkan pada kawasan agropolitan. 3) Kajian tentang aturan atau peraturan yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan kawasan agropolitan. 4) Kajian tentang pengembangan sistem dan usaha agribisnis dalam suatu kesisteman yang utuh dan menyeluruh, yang meliputi : Pengembangan sub-sistem budidaya (on-farm agribisnis) Sub-sistem agribisnis hulu Sub-sistem agribisnis hilir dan Bab 1 Pendahuluan Masterplan Kawasan Agropolitan Kabupaten Tanah Bumbu BAB I - 9 Pengembangan jasa-jasa penunjang 5) Kajian tentang pengembangan kelembagaan kawasan agropolitan 6) Kajian tentang pengembangan perkreditan dan permodalan. 7) Kajian tentang kebutuhan prasarana dan sarana dan menyusun kebutuhan tersebut menjadi program-program pembangunan, yaitu : a) Prasarana dan sarana untuk menunjang sub-sistem agribisnis hulu (up stream agribusiness) untuk kelancaran aliran barang masuk dari kota ke kawasan agropolitan berupa : Jalan penghubung antar desa-kota Gudang penyimpanan saprotan (sarana produksi pertanian) Tempat bongkar muat saprotan. b) Prasarana dan sarana untuk menunjang sub-sistem usaha tani/pertanian primer (on-farm agribusiness) untuk peningkatan usaha budidaya pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan) berupa: Jalan usaha tani dari desa pusat ke desa hinterland maupun antar desa hinterland yang menjadi pemasok hasil pertanian Penyediaan sarana air baku melalui pembuatan embung- embung sumur Dermaga, tempat pendaratan ikan, dan tambatan perahu Sub-terminal pengumpul pada desa-desa hinterland c) Prasarana dan sarana untuk menunjang sub-sistem agribisnis hilir (down stream agribusiness) berupa industri pengolahan hasil pertanian sebelum dipasarkan berupa : Sarana pengeringan hasil pertanian Gudang penyimpanan hasil pertanian, termasuk pengawetan/pendinginan Sarana pengolahan hasil pertanian Terminal, pelataran, tempat parker serta bongkar muat Kelembagaan perekonomian seperti bangunan koperasi, perbankan, balai pelatihan Bab 1 Pendahuluan Masterplan Kawasan Agropolitan Kabupaten Tanah Bumbu BAB I - 10 Jalan antar desa-kota, antar desa, poros desa, lingkar desa Sarana penunjang seperti pembangkit listrik, telepon, air bersih dan pembuangan limbah. 1.6. Pengertian 1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. 2. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak. 3. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 4. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang. Yang dimaksud dengan wujud struktural pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan buatan yang secara hirarkis dan struktural berhubungan satu dengan lainnya membentuk tata ruang; diantaranya meliputi hirarki pusat pelayanan seperti pusat kota, lingkungan; prasarana jalan seperti jalan arteri, kolektor, lokal dan sebagainya. Sementara pola pemanfaatan ruang adalah bentuk pemanfaatan ruang yang menggambarkan ukuran fungsi, serta karakter kegiatan manusia dan atau kegiatan alam; diantaranya meliputi pola lokasi, sebaran permukiman, tempat kerja, industri, dan pertanian, serta pola penggunaan tanah perdesaan dan perkotaan. 5. Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, yaitu wilayah dengan fungsi lindung atau budidaya. 6. Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan. 7. Rencana tata ruang kawasan tertentu dalam rangka penataan ruang wilayah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi dan atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. 8. Agropolitan terdiri dan kata Agro (pertanian) dan kata politan (polis=kota) sehingga agropolitan dapat diartikan sebagai Kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta Bab 1 Pendahuluan Masterplan Kawasan Agropolitan Kabupaten Tanah Bumbu BAB I - 11 mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya. 9. Kawasan agropolitan terdiri dari Kota Pertanian dan Desa-desa sentra produksi pertanian yang ada disekitarnya dimana Kawasan Pertanian tersebut memiliki fasilitas seperti layaknya diperkotaan. Fasilitas tersebut antara lain: - Jaringan jalan - Transportasi - Lembaga pasar - Telekomunikasi - Lembaga keuangan - Listrik - Perkantoran - Air bersih - Lembaga Penyuluhan dan dan Alih Teknologi - Lembaga Petani - Lembaga pendidikan - Lembaga kesehatan - Prasarana dan sarana umum lainnya 10. Sistem Agribisnis Adalah pembangunan pertanian yang dilakukan secara terpadu, tidak saja dalam usaha budidaya (on-farm) tetapi juga meliputi usaha penyediaan sarana-prasarana produksi pertanian, pengolahan hasil pertanian, pemasaran hasil pertanian dan usaha jasa seperti bank, penyuluhan, penelitian atau pengkajian (off-farm). 11. Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Adalah pembangunan ekonomi berbasis pertanian di Kawasan Agribisnis, yang dirancang dan dilaksanakan dengan jalan mensinergikan berbagai potensi yang ada untuk mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi, yang digerakkan oteh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah. 1.7. Sistematika Laporan Penyusunan laporan pendahuluan ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur agar mudah dimengerti, konsisten dan memuat semua aspek yang diperlukan dalam pembuatan sebuah laporan pendahuluan, dengan sistematika penulisan sebagai berikut : Bab 1 Pendahuluan Memuat tentang latar belakang pekerjaan, tujuan dan sasaran, ruang lingkup pekerjaan dan pengertian pekerjaan. Bab 2 Gambaran Umum Kawasan Perencanaan Agropolitan Bab 1 Pendahuluan Masterplan Kawasan Agropolitan Kabupaten Tanah Bumbu BAB I - 12 Merupakan paparan tentang pemahaman awal Tim Konsultan mengenai karakteristik kawasan perencanaan berdasarkan hasil kajian data sekunder, meliputi gambaran umum wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dan gambaran umum kawasan perencanaan. Pemaparan Kawasan Agropolitan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. Bab 3 Metodelogi Pendekatan Berisi tentang berbagai metode dan pendekatan yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan, mulai dari metode pengumpulan data, metode analisa dan metode perumusan rencana. Bab 4 Rencana Kerja Menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pekerjaan yang akan dilakukan oleh Tim Konsultan terdiri dari tahapan pekerjaan, jadwal pelaksanaan pekerjaan, penugasan personil, sistem pelaporan, dan struktur organisasi kerja. Bab 5 Penutup