Bab 2

Wilayah perencanaan dalam pekerjaan ini mencakup wilayah sepanjang pantai timur pulau Kalimantan di dua provinsi, yaitu Kalimantan Timur (10 Kabupaten/Kota) dan Kalimantan Selatan (5 Kabupaten/kota). Untuk memberikan gambaran umum tentang wilayah perencanaan, pada bagian ini akan diuraikan kondisi fisik, demografis, ekonomi wilayah, dan prasarana wilayah pada kedua provinsi yang tercakup. Selain itu, secara garis besar akan ditinjau pula arahan kebijaksanaan pengembangan pada wilayah tersebut berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah. 2.1 GAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAAN Gambaran umum kondisi fisik dua Provinsi yang melingkupi wilayah pantai timur Kalimantan meliputi geologi, fisiografi, letak geografis dan jenis tanah; dan wilayah iklim serta administratif, penggunaan lahan. 2.1.1 Kondisi Fisik 2.1.1.1 Letak Geografis dan Wilayah Administratif Sebagian besar wilayah perencanaan termasuk dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur (10 dari 13 kabupaten/kota). Secara geografis, Provinsi Kalimantan Timur terletak pada kedudukan 4o 24’ LU – 2o 25’ LS dan 113o 44’ BT – 119o 00’ BT. Wilayah perairan Selat Malaka dan LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan Laut Sulawesi di bagian Timur Provinsi Kalimantan Timur merupakan jalur ALKI II (Alur Laut Kepulauan Indonesia), sehingga posisi Kalimantan Timur sangat strategis berada pada jalur transportasi laut internasional. Provinsi Kalimantan Timur terletak di bagian Timur Pulau Kalimantan, dengan batas-batas : • • • • Sebelah Utara berbatasan dengan Sabah (Malaysia) Sebelah Selatan dengan Kalimantan Selatan Sebelah Timur dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi Sebelah Barat berbatasan dengan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Sarawak (Malaysia) Provinsi Kalimantan Timur meliputi wilayah daratan seluas 211.440 Km2 dan wilayah lautan sejauh 12 mil laut dari garis pantai terluar ke arah laut. Wilayah Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas 9 (sembilan) kabupaten dan 4 (empat) kota. Dari 13 kabupaten/kota tersebut, yang termasuk dalam wilayah koridor pantai timur adalah : Kabupaten Nunukan Kabupaten Bulungan Kabupaten Berau Kabupaten Kutai Timur Kabupaten Kutai Kertanegara Kabupaten Penajam Paser Utara Kabupaten Pasir Kota Samarinda Kota Balikpapan Kota Bontang Bagian kedua wilayah perencanaan secara administratif termasuk dalam Provinsi Kalimantan Selatan (4 kabupaten). Provinsi Kalimantan PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 2 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan Selatan yang melingkup wilayah perencanaan secara geografis terletak di antara 1o 21’ 49” LS – 1o 10’ 14” LS dan 114o 19’ 33” BT – 116o 33’ 28”. Luas provinsi ini meliputi 6,98% luas Pulau Kalimantan, sebesar 37.377,53 km2. Provinsi Kalimantan Selatan terletak di bagian Selatan Pulau Kalimantan dengan batas-batas : • • • • Sebelah Utara : Provinsi Kalimantan Timur Sebelah Selatan : Laut Jawa Sebelah Timur Sebelah Barat : Provinsi Kalimantan Tengah : Selat Makasar Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas 9 (sembilan) kabupaten dan 2 (dua) kota. Yang termasuk dalam wilayah koridor pantai timur adalah : Kabupaten Tanah Bumbu Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Kota Baru Kota Banjarbaru Kota Banjarmasin 2.1.1.2 Kondisi Geologi, Fisiografi, dan Jenis Tanah Secara umum kondisi geologi Kalimantan Timur didominasi oleh batuan sedimen liat berlempung, batuan endapan tersier, dan batuan endapan kuarter. Formasi batuan terdiri atas batuan pasir kuarsa dan batuan liat. Struktur geologi memiliki patahan dan lipatan yang umumnya berada di wilayah pantai. Fisiografi wilayah daratan Kalimantan Timur terdiri atas 6 (enam) satuan wilayah, yaitu : • Wilayah pedataran pantai, yang tersebar di pesisir Timur Kalimantan Timur sepanjang lebih kurang 1.100 Km. PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 3 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan GAMBAR 2.1 PETA ADMINISTRASI PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 4 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan • Wilayah cekungan (basin), tersebar di Malinau, Bulungan, Berau, Kutai Kertanegara, dan Kutai Barat. • Wilayah perbukitan rendah, tersebar di bagian tengah Kalimantan Timur memanjang dari arah Utara ke Selatan, mulai dari Nunukan hingga Melak. • Wilayah perbukitan vulkanik, tersebar di bagian Barat Kalimantan Timur di wilayah Kutai Barat, antara Melak dan Barongtongkok. • Wilayah pegunungan lipatan, tersebar di bagian Timur Kalimantan Timur mulai dari Mangkaliat hingga Batu Sopang. • Wilayah pegunungan tengah Kalimantan, tersebar di bagian Barat Kalimantan Timur yang berbatasan dengan Malaysia dan Kalimantan Barat, membentang dari arah Utara ke Selatan. TABEL II – 1 PENYEBARAN DAN FORMASI GEOLOGIS DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Alluvium Sajau – Tarakan - Bunyu Bomaring Beds Glance Coal Beds Sterif Formation Pulau Balang Beds Balikpapan Beds Meliat Beds Masalai Naintupu Globi Gerina Marls Ancam – Mandul Beds Pemaluan Beds Palaogene Pretertiery Young Volcanic (Effusive) Rock (Andesite Dasalt) Kampung Baru Beds Sumber : BPN Provinsi Kalimantan Timur, 2004 Formasi Geologi Luas (Ha) 2.447.062 207.992 133.216 64.339 137.249 224.621 255.427 116.397 23.833 3.578 2.308.454 1.377.311 783.488 27.523 161.230 PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 5 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan Jenis tanah di wilayah daratan Kalimantan Timur didominasi oleh tanah podsolik merah kuning latosol dan litosol yang tersebar di bagian Tengah dan Utara Kalimantan Timur. Jenis tanah lainnya adalah aluvial, organosol, latosol, podsol, dan podsolik merah kuning dengan tingkat kesuburan yang rendah. TABEL II – 2 JENIS TANAH DAN LUAS PENYEBARAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Podsolik/Lathosol Podsolik Coklat/Andosol Podsolik/Lithosol Podsolik/Regosol Lathosol Lithosol Podsolik, Lathosol, Regosol Podsolik , Lathosol, Andosol, Lithosol, Regosol Podsolik, Lithosol, Regosol Podsolik, Lathosol, Andosol, Lithosol, Alluvial Alluvial Alluvial/Gambut (Organosol) Gleisol Hidrik Organosol Hidrik Podsolik Alluvial, Podsolik, Gambut (Organosol) Alluvial, Gambut (Organosol), Leisol Renzina, Alluvial, Regosol Podsolik, Lithosol, Renzina, dan Mediteran Lithosol, Mediteran, Podsolik Podsolik, Lithosol Jenis Tanah Luas (Ha) 11.083 245.250 1.777.430 3.875.249 38.682 1.754.758 31.856 229.478 929.701 385.304 622.751 181.318 315.241 492.881 6.977.896 65.677 66.949 537.789 303.958 303.503 896.411 % 0,06 1,22 8,87 19,33 0,19 8,75 0,16 1,14 4,64 1,92 3,11 0,90 1,57 2,46 34,81 0,33 0,33 2,68 1,52 1,51 4,47 Sumber : BPN Provinsi Kalimantan Timur, 2004 PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 6 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan Sementara itu, wilayah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai jenis tanah yang didominasi oleh tanah aluvial yang relatif subur. Jenis tanah lainnya adalah , organosol, latosol, podsol, dan podsolik merah kuning. TABEL II – 3 JENIS TANAH DAN LUAS PENYEBARAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jenis Tanah Organosol (Litosol) Gleyhumus Aluvial Latosol Utosol Podsolik Podsolik Merah Kuning Asosiasi Latosal Utosal Asosiasi Podsolik Merah Kuning & Bahan Endapan Asosiasi Podsolik Merah Kuning dengan Batuan Beku Luas (Ha) 519.881 757.740 270.339 34.757 138.311 671.917 12.500 151.168 59.766 % 19,87 28,96 10,33 1,33 5,29 25,68 0,48 5,78 2,28 Sumber : BPN Provinsi Kalimantan Selatan, 2004 2.1.1.3 Kondisi Iklim Wilayah Provinsi Kalimantan Timur secara umum memiliki iklim yang panas sepanjang tahun, lembab dan berangin. Kelembaban udara ratarata cukup tinggi, yaitu mencapai 84,26%. Kecepatan angin bervariasi antara 1,80 knot di daerah Samarinda sampai 7,17 knot di daerah Tarakan. Suhu udara rata-rata pada tahun 2001 berdasarkan pengamatan di enam stasiun tercatat sebesar 27,70C dengan suhu maksimum ratarata mencapai 32,150C dan suhu minimum rata-rata mencapai 23,310C. Wilayah sekitar stasiun pengamatan Tanjung Redeb memiliki suhu minimum rata-rata terendah, sementara suhu maksimum rata- PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 7 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan rata tertinggi tercatat di wilayah sekitar stasiun pengamatan Balikpapan. Curah hujan bulanan rata-rata di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 197,22 mm, dengan Long Bawan sebagai daerah yang memiliki curah hujan bulanan terendah yaitu hanya 6,62 mm. Curah hujan yang cukup tinggi merupakan faktor penjamin keberlangsungan aliran sungai sebagai sarana transportasi air antara daerah pantai dengan daerah pedalaman dan sebagai sumber untuk memenuhi kebutuhan hidup. TABEL II – 4 SUHU UDARA, KELEMBABAN, KECEPATAN ANGIN DAN JUMLAH CURAH RATA-RATA MENURUT STASIUN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2001 No Stasiun Suhu Rata-rata (0C) Minimum 1 2 3 4 5 6 Samarinda Balikpapan Tarakan Tanjung Selor Tanjung Redeb Long Bawan 23,20 22,98 24,02 23,71 22,57 23,40 Maksimum 32,20 32,94 31,38 32,32 32,87 31,20 Kelembaban (%) 82,70 83,00 84,58 85,17 84,08 86,00 Kecepatan Angin (Knot) 1,80 6,00 7,17 5,42 4,52 5,00 Curah Hujan (MM) 159,40 238,24 298,42 263,47 217,15 6,62 Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, 2004 2.1.1.4 Penggunaan Lahan Penggunaan lahan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2001 didominasi oleh hutan (88,40%), yaitu hutan lebat, hutan belukar, hutan sejenis, dan hutan rawa, dan tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Areal hutan dengan luas terbesar terdapat di Kabupaten Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, dan Malinau. PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 8 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan Penggunaan lahan pertanian di Kalimantan Timur mencakup areal seluas 661.959 Ha atau 3,30% dari luas wilayah daratan Kalimantan Timur, meliputi areal persawahan, pertanian lahan kering, dan perkebunan. Sedang penggunaan lahan untuk perikanan, khususnya budidaya kolam air tawar dan tambak meliputi areal seluas 23.275 Ha atau 0,12%. Sebagai Provinsi penghasil migas yang cukup besar bagi Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur memiliki areal pertambangan yang cukup besar, terutama tambang migas dan batubara. Ladang migas di Kalimantan Timur tersebar di wilayah daratan maupun di wilayah perairan laut, sedang areal tambang batubara tersebar di wilayah daratan. Berdasarkan hasil paduserasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 1999, kawasan lindung di Provinsi Kalimantan Timur meliputi areal seluas 4.593.754 Ha atau 22,92% dari luas wilayah daratan Kalimantan Timur, terdiri dari hutan lindung seluas 2.574.616 Ha, cagar alam seluas 1.747.382 Ha, taman hutan raya seluas 61.850 Ha, taman nasional seluas 198.629 Ha, dan hutan pendidikan seluas 11.277 Ha. Kawasan hutan lindung tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, kecuali Kota Samarinda. Sebanyak lebih kurang 50% kawasan hutan lindung tersebar di Kabupaten Kutai Barat dan Malinau. Kawasan cagar alam tersebar di 6 (enam) daerah kabupaten, yaitu Kabupaten Kutai Kertanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Malinau, Nunukan, dan Pasir. Sebagian besar (67,17%) kawasan cagar alam berada di Kabupaten Malinau. Kawasan taman hutan raya tersebar di Kabupaten Kutai Kertanegara dan Pasir. Kawasan taman nasional tersebar di Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kutai Timur. Sedang kawasan hutan pendidikan/penelitian berada di Kabupaten Kutai Kertanegara. PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 9 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan Kawasan budidaya terdiri atas kawasan budidaya kehutanan (KH) dan kawasan budidaya non kehutanan (KBNK). Kawasan budidaya kehutanan meliputi kawasan hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan hutan konversi. Kawasan budidaya kehutanan berdasarkan paduserasi penggunaan lahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 1999 meliputi areal seluas 10.121.258 Ha, tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Timur, kecuali Bontang. Kawasan budidaya non kehutanan meliputi pengembangan sistem pusat-pusat permukiman, industri, pertanian, pariwisata, prasarana dan sarana wilayah, dan kawasan tertentu. Kawasan budidaya non kehutanan tercatat seluas 5.324.488 Ha. Penggunaan lahan di Provinsi Kalimantan Selatan (tahun 2003) didominasi oleh lahan bukan sawah (33%), baik yang diusahakan maupun yang tidak diusahakan. Penggunaan lahan pertanian di Kalimantan Selatan mencakup areal seluas 2.231.368 Ha atau 18,47% dari luas wilayah daratan Kalimantan Selatan, meliputi areal persawahan berpengairan baik yang diusahakan maupun yang tidak, ladang, dan perkebunan. Konversi penggunaan hutan menjadi penggunaan lahan lainnya tercatat sebagai yang terbesar. Pada tahun 2003, tercatat konversi lahan hutan menjadi pertanian sebesar 24.475 Ha. Konversi lahan sawah menjadi jenis penggunaan lahan lainnya pada tahun 2003 tercatat sebesar 3.568 Ha, dengan konversi terbesar adalah sawah menjadi jenis pertanian lainnya (38,59%). Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2000, penggunaan lahan dibagi menjadi dua kawasan utama, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung meliputi areal seluas 753.843 Ha atau 20,23% dari luas wilayah daratan Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri atas kawasan perlindungan daerah bawahannya seluas 547.637 Ha, kawasan perlindungan PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 10 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan setempat seluas 29.591 Ha, dan kawasan suaka alam dan cagar budaya seluas 176.615 Ha. Kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya di Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas dua jenis, yaitu kawasan hutan lindung dan kawasan bergambut, dani sebagian besar berlokasi di Pegunungan Meratus yang membagi wilayah Kalimantan Selatan menjadi dua bagian (Wilayah Barat dan Timur). Kawasan lindung ini tersebar di Kabupaten Tanah Laut, Banjar, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong dan Kotabaru. Luas kawasan perlindungan daerah bawahannya mengalami pergeseran dari rencana semua seluas 524.538 Ha menjadi 547.637 Ha. Pergeseran luas kawasan hutan lindung berkaitan dengan pembukaan kawasan hutan untuk 13 lokasi perkebunan. Namun, ada beberapa kawasan hutan produksi dan kawasan budidaya lainnya yang diarahkan untuk menjadi hutan lindung, antara lain kawasan bagian Timur Kabupaten Hulu Sungai Utara yang difungsikan sebagai penyangga Kota Barabai dan sekitarnya yang sering dilanda banjir. Kawasan bergambut yang pada RTRWP Kalimantan Selatan Tahun 1993 direncanakan sebagai suatu kawasan tersendiri, di dalam RTRWP Kalimantan Selatan Tahun 2000 didelineasi ke dalam hutan lindung dan sebagian masuk ke dalam pengembangan kawasan perkebunan dan pertanian lahan basah. Upaya pemantapan fungsi lindung pada kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya dilakukan dengan pendekatan pengembangan Daerah Aliran Sungai. Kawasan yang dilindungi oleh kawasan ini memiliki berbagai kegiatan yang berpengaruh luas jika tidak dilindungi, antara lain waduk/bendungan Riam Kanan, Sungai Asam-asam yang menunjang operasional PLTU Asam-asam, aliran Sungai Riam Kiwa, penyangga pusat permukiman di Banua Lima, DAS Batulicin, dan lainnya. PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 11 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan Kawasan perlindungan setempat di Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk dan kawasan sekitar mata air. Kawasan sempadan sungai terdapat di hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan, antara lain Sungai Barito, Sungai Martapura, Sungai Negara, Sungai Tabalong, Sungai Alalak, Sungai Balangan, Sungai Asam-asam, Sungai RiamKanan, Sungai Riam Kiwa, Sungai Batulicin, Sungai Batang Lai, Sungai Anjir Serapat, Sungai Sebambam, Sungai Serongga, Sungai Kusan, Sungai Setarap, Sungai Cantung, Sungai Bangkalan, Sungai Selatu, Sungai Sepapan, Sungai Manunggal, Sungai Cengal, Sungai Tapin, Sungai Maluka, Sungai Pinang, Sungai Sempanahan dan lainnya. Sementara kawasan sempadan pantai yang diukur sejauh 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah daratan terdapat di sepanjang pesisir pantai membujur dari Kecamatan Tabunganen di Kabupaten Batola, menyambung ke Kabupaten Tanah Laut hingga Kabupaten Kotabaru, juga terdapat di sekeliling Pulau Laut dan kepulauan di Kabupaten Kotabaru. 2.1.2 Kondisi Demografis 2.1.2.1 Kalimantan Timur Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2001 adalah sebesar 2.494.988 jiwa dan tersebar di 12 kabupaten dan kota. Sebagian besar penduduk, yaitu sebesar 56,76% tinggal di daerah perkotaan sementara sisanya tersebar di daerah perdesaan. Penduduk yang tinggal di daerah perkotaan pada tahun 2001 mengalami peningkatan yang cukup besar, yaitu sekitar 7%, dibandingkan dengan periode 1996 hingga 1998, sementara jumlah penduduk yang tinggal di daerah perdesaan mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat urbanisasi selama periode 1998 - 2001. PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 12 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan TABEL II – 5 LUAS WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENURUT PENGGUNAAN LAHAN (Ha) PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 13 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan TABEL II – 6 LUAS WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN MENURUT PENGGUNAAN LAHAN (Ha) PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 14 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan GAMBAR 2.2 PETA PENGGUNAAN LAHAN PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 15 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan Laju pertambahan penduduk rata-rata Provinsi Kalimantan Timur selama periode 1990 - 2000 adalah 2,74% per tahun. Daerah perkotaan dan daerah pertambangan merupakan daerah yang mengalami laju pertumbuhan yang tinggi. Selama periode ini, Kabupaten Berau mengalami pertumbuhan penduduk yang paling tinggi, yaitu sebesar 6,77%, sedangkan Kota Balikpapan mengalami pertumbuhan penduduk terendah. Akan tetapi, pada periode tahun 2000 - 2001 secara umum seluruh kabupaten dan kota di Provinsi ini mengalami penurunan jumlah penduduk apabila dibandingkan dengan pada periode 1990 - 2000. Daerah yang mengalami penurunan laju pertambahan penduduk terbesar pada periode 2000 - 2001 adalah Kota Tarakan (-1,47%), serta Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur (masing-masing menurun 1,39%) dibandingkan dengan periode sebelumnya. Secara geografis, penduduk Provinsi Kalimantan Timur terkonsentrasi di bagian Selatan. Hal ini kemungkinan disebabkan masih terkonsentrasinya fasilitas pelayanan serta kemudahan aksesibilitas di bagian Selatan dibandingkan dengan di bagian Utara. Konsentrasi penduduk terbesar di Provinsi Kalimantan Timur berturut-turut adalah di Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Pasir, dengan 21% dari total penduduk bermukim di Kota Samarinda. Tingkat kepadatan penduduk relatif bervariasi. Pada tahun 2001, tingkat kepadatan penduduk berkisar antara 1 hingga 782 jiwa/km2, dengan kepadatan penduduk rata-rata Provinsi adalah 12 jiwa/km2. Kota Balikpapan tercatat sebagai daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi. PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 16 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan TABEL II – 7 LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK, LAJU PERTAMBAHAN DAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT KABUPATEN DAN KOTA TAHUN 2000 – 2001 (Jiwa) No Kabupaten/ Kota Luas Wilayah (Km2) Daratan Total Jumlah Penduduk 1990 2001 Kepadatan Penduduk/Km2 1990 2001 Laju Pertambahan 1990-2000 2000-2001 1 2 Pasir Kutai Barat 13.912,0 31.628,7 15.793,66 31.628,70 211.021 106.134 273.495 139.407 13,93 3,36 19,66 4,41 2,50 2,61 2,07 2,38 3 4 5 6 Kutai Kutai Timur Berau Malinau 26.116,9 34.292,6 21.240,0 41.990,4 28.972,98 37.317,20 34.127,47 41.990,40 340.166 98.065 62.3 45 28.522 432.344 151.823 123.974 37.237 12,48 2,74 2,58 0,67 16,55 4,43 5,84 0,89 2,32 4,31 6,77 2,57 1,86 2,92 5,55 2,18 7 8 9 10 11 Bulungan Nunukan Balikpapan Samarinda Tarakan 15.587,9 13.917,9 527,0 783,0 250,8 19.003,05 16.966,66 867,18 783,00 657,33 68.201 54.474 344.405 413.191 81.297 84.438 82.469 412.045 531.912 118.668 3,79 3,73 459,82 527,70 160,32 5,42 5,93 781,87 679,33 473,16 2,08 3,97 1,74 2,44 3,75 1,81 3,91 1,28 2,00 2,28 12 Bontang 147,8 497,57 16.632,60 68.842 102.176 169,27 691,31 3,90 2,51 Provinsi Kaltim Total 200.395,0 245.237,80 1.876.663 2.489.988 8,88 12,43 2,74 2,19 Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka, BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2004 Akumulasi penduduk di perkotaan antara lain disebabkan masih terkonsentrasinya fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi serta sarana transportasi dan komunikasi yang lebih baik dibandingkan dengan daerah perdesaan. Perkotaan umumnya berkembang di daerah pesisir pantai atau di sepanjang aliran sungai yang dikembangkan sebagai daerah industri yang dikembangkan baik oleh pemerintah maupun swasta (Tarakan, Bontang, Loa Janan/Samarinda, Balikpapan, Sangatta, Long Iram/Melak, Berau, dan sebagainya) serta lokasi-lokasi transmigrasi (Salim Batu, Kaubun, Muara Wahau, Kota Bangun, Teluk Dalam, Anggana, Samboja, Semoi, Jone, Payo Klato, UPT Jelerai Selor, UPT Talisayan, UPT Palaran, UPT Pulau Atas, dan sebagainya). Selain PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 17 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan daerah industri dan transmigrasi, penduduk di daerah pesisir juga berkembang di pusat-pusat pemukiman nelayan dan pemukiman pantai, seperti di Kecamatan Nunukan (Kabupaten Nunukan), Kecamatan Bunyu (Kabupaten Bulungan), Kecamatan Tarakan Timur dan Tarakan Barat (Kota Tarakan), Kecamatan Tanjung Batu dan Talisayan (Kabupaten Berau), Kecamatan Muara Badak, Muara Jawa dan Samboja (Kabupaten Kutai Kertanegara), Kecamatan Sangkulirang (Kabupaten Balikpapan), Kutai Timur), Kecamatan Aru Balikpapan (Kabupaten Timur Pasir) (Kota dan Kecamatan Tanjung Kecamatan Penajam (Kabupaten Penajam Paser Utara). Di perdesaan atau di pedalaman, penduduk pada umumnya terkonsentrasi di sepanjang aliran sungai yang berfungsi sebagai penghubung utama antara daerah pedalaman dengan daerah pesisir. Transportasi sungai masih menjadi sarana transportasi utama di Kabupaten Kutai Barat serta Kabupaten Bulungan, Malinau dan Nunukan di bagian Utara Provinsi Kalimantan Timur. Di samping permukiman, pemanfaatan tanah untuk pertanian umumnya berlokasi di sekitar tanggul sungai, sementara areal tanah yang jauh dari aliran sungai biasanya tidak tergarap. TABEL II – 8 JUMLAH PENDUDUK MENURUT KOTA DAN DESA TAHUN 1996 – 2001 No 1 2 3 4 5 6 Tahun 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Kota Jumlah 1.177.209 1.235.107 1.241.843 1.375.618 1.413.366 % 50,30 50,60 50,50 57,05 56,76 Desa Jumlah 1.163.073 1.205.910 1.217.099 1.035.448 1.076.622 % 49,70 49,40 49,50 42,95 43,21 2.340.282 2.441.017 2.458.942 2.525.480 2.411.066 2.494.988 Total Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka, BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2004 PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 18 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan Dari aspek kualitas penduduk berdasarkan tingkat pendidikannya, Provinsi Kalimantan Timur memiliki pencapaian yang menggembirakan. Hanya 5,69% dari jumlah penduduknya yang tidak/belum pernah bersekolah. Sementara itu, jumlah penduduk yang telah mengenyam pendidikan menengah mencapai angka 38,95% dan pendidikan tinggi 4,48%. GAMBAR 2.3 PIRAMIDA PENDUDUK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2001 60+ STRUKTUR USIA 50 - 54 40 - 44 30 - 34 20 - 24 10 - 14 0-4 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 JUMLAH PENDUDUK (jiwa) 2.1.2.2 Kalimantan Selatan Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2000 adalah sebesar 2.641.115 jiwa dengan kepadatan rata-rata 8,16 jiwa/km2. Jumlah penduduk terbanyak di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan adalah di Kota Banjarmasin yaitu 527.724 jiwa dengan kepadatan ratarata pada tahun 2000 sebesar 679,72 jiwa/km2. Sebaran kepadatan penduduk ditunjukkan pada Peta Kepadatan Penduduk. Secara umum, pada periode tahun 1995 - 2000 Provinsi Kalimantan Selatan mengalami penurunan jumlah penduduk yang signifikan. Selama periode ini, terjadi penurunan jumlah penduduk rata-rata sebesar 6,69%. PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 19 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan Secara umum, pada tahun 1995 - 2000 hampir seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan, kecuali Kota Banjarmasin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Tabalong, mencatat pertambahan penduduk yang menurun, terutama Kabupaten Kota Baru dan Kabupaten Banjar masing-masing sebesar 19,14% dan 19,17%. TABEL II – 9 LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK, LAJU PERTAMBAHAN DAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT KABUPATEN DAN KOTA TAHUN 1995 – 2000 No Kabupaten/Kota Luas (km2) Jumlah Penduduk 1995 2000 Kepadatan Penduduk per Km2 Laju Pertambahan 1995-2000 1995 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Banjarmasin Tanah Laut Kota Baru Banjar Barito Kuala Tapin Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Tengah Hulu Sungai Utara Tabalong 776,39 30.343,54 100.215,03 43.703,09 29.600,40 27.183,80 16.885,00 14.924,80 26.794,30 33.172,69 494.891 194.744 428.655 464.226 230.075 156.207 190.528 229.902 283.673 157.451 527.724 184.950 346.605 375.255 213.090 147.326 194.176 218.405 272.339 161.245 637,43 6,42 4,28 10,62 7,77 5,75 11,28 15,40 10,59 4,75 8,75 679,72 6,10 3,46 8,59 7,20 5,42 11,50 14,63 10,16 4,86 8,16 6,63 -5,03 -19,14 -19,17 -7,38 -5,69 1,91 -5,00 -4,00 2,41 -6,69 Prov. Kalimantan Selatan 323.599,04 2.830.352 2.641.115 Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2004 2.1.3 Kondisi Ekonomi Wilayah Selama periode 1999 - 2001, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur bergerak ke arah yang cenderung positif. Pada tahun 1999 laju pertumbuhan ekonomi Provinsi ini mencapai 4,90% dengan migas dan 4,45% tanpa migas. Pada tahun 2000 laju pertumbuhan dengan migas mencapai 4% dan tanpa migas sebesar 3,27%, sedangkan pada tahun 2001 dengan migas mencapai 4,25% dan 5,97% tanpa migas. PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 20 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan Tingginya laju pertumbuhan ekonomi secara umum disebabkan peningkatan pertambangan produksi minyak dari dan sektor-sektor gas bumi. dominan, terutama sektor Pertumbuhan pertambangan merupakan salah satu bagian dari target program prioritas pengembangan Pemerintah Kalimantan Timur. Di lain pihak, secara keseluruhan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi di Kalimantan Timur mengalami pertumbuhan yang melambat dibandingkan dengan tahun 1999. Kecuali sektor-sektor bangunan, pengangkutan & komunikasi, serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, pada tahun 2001 terjadi penurunan laju pertumbuhan sektor lainnya dibandingkan dengan tahun 1999. GAMBAR 2.4 NILAI EKSPOR MIGAS DAN NON MIGAS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 1996 - 2001 8000000 Nilai Ekspor (000 US$) 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Tahun Migas Non migas PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 21 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan TABEL II – 10 PDRB PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 1993, 1997 – 2001 (Milyar Rupiah) PDRB ADH Berlaku No Tahun Dengan Migas 15.708,42 27.305,23 51.505,15 55.867,18 74.810,39 84.828,44 Tanpa Migas 7.939,66 13.924,67 22.258,33 24.102,23 26.131,09 31.036,52 PDRB ADH Konstan Dengan Migas 15.708,42 20.672,72 20.514,63 21.519,67 22.381,26 23.333,42 Tanpa Migas 7.939,66 11.407,64 11.090,28 11.584,18 11.963,35 12.677,21 Laju Pertumbuhan (%) Dengan Migas 4,45 -0,76 4,90 4,00 4,25 Tanpa Migas 6,41 -2,78 4,45 3,27 5,97 1 2 3 4 5 6 1993 1997 1998 1999 2000 2001 r) *) Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2004 Keterangan : r) Angka revisi; *) Angka sementara TABEL II – 11 PDRB PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993 MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 1998 – 2001 (Juta Rupiah) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pertanian Pertambangan Industri pengolahan Listrik, gas, dan air bersih Bangunan Perdagangan, hotel dan restoran Pengangkutan dan komunikasi Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan Jasa-jasa Lapangan Usaha 1998 1.533.919 6.413.052 6.683.649 68.980 558.811 1.901.088 2.181.588 669.998 503.558 1999 2000r 2001* 1.745.202 1.784.988 1.849.997 6.776.681 6.694.590 7.224.143 7.031.143 7.467.478 7.821.041 75.642 567.193 84.247 594.929 89.119 667.498 1.960.528 1.989.651 2.030.164 2.257.788 2.348.509 2.455.699 578.835 526.657 599.743 547.120 6311.244 564.515 Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2004 Keterangan : r) Angka revisi; *) Angka sementara PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 22 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan Struktur ekonomi Kalimantan Timur pada tahun 1998 - 2001 relatif tidak mengalami banyak perubahan. Sektor industri pengolahan, terutama industri pengolahan migas merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan Provinsi Kalimantan Timur, diikuti oleh sektor pertambangan dan pertanian, terutama subsektor kehutanan. Bersama-sama, ketiga sektor ini membentuk 83,84% dari total PDRB Kalimantan Timur pada tahun 2001 dan memberikan sumbangan yang selalu meningkat. Total produksi dan nilai produksi sektor-sektor tersebut selalu mengalami peningkatan, disebabkan ketiganya merupakan program prioritas pengembangan ekonomi Pemerintah Kalimantan Timur. Ini berarti bahwa perekonomian Kalimantan Timur sebagian besar berasal dari kegiatankegiatan ekonomi yang berbasis ekstraksi sumberdaya alam dan pertumbuha ekonominya sangat bergantung pada keberlanjutan kegiatan sektor-sektor tersebut. GAMBAR 2.5 STRUKTUR EKONOMI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Jasa-jasa Pengangkutan & Komunikasi Lapangan Usaha Bangunan Industri pengolahan Pertanian % 1998 2001 0 10 20 30 40 50 PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 23 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan Nilai PDRB per kapita dan pendapatan per kapita Kalimantan Timur selama tahun 1997 - 2001 selalu mengalami peningkatan. Walaupun mengalami krisis ekonomi dan laju inflasi yang tinggi selama periode tersebut, pendapatan per kapita dan PDRB per kapita masih tetap naik. Akan tetapi, berdasarkan penelitian BPS Kalimantan Timur, perlu diperhatikan bahwa angka tersebut belum dapat menunjukkan pendapatan riil penduduk Kalimantan Timur secara keseluruhan. Angka pendapatan yang tinggi tersebut belum dikurangi dengan komponen pendapatan faktor netto dari luar Kalimantan Timur. Jika komponen ini diperhitungkan, maka diperkirakan pendapatan perkapita Kalimantan Timur akan jauh lebih rendah mengingat pendapatan yang keluar Kalimantan Timur jauh lebih besar daripada pendapatan yang masuk karena modal dan faktor produksi yang ada lebih banyak berasal dari luar daerah. TABEL II – 12 PDRB PERKAPITA DAN PENDAPATAN REGIONAL PERKAPITA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN DAN TANPA MIGAS TAHUN 1993, 1997 - 2001 (JUTA RUPIAH) No Tahun PDRB Perkapita Dengan Migas 1 2 3 4 5 1997 1998 1999 2000r 2001* 12,20 22,39 23,64 30,62 33,83 Tanpa Migas 6,22 9,68 10,20 10,69 12,38 Pendapatan Regional Perkapita Dengan Migas 9,11 17,05 17,65 22,86 25,26 Tanpa Migas 4,58 7,27 7,47 7,84 9,07 Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2004 Keterangan : r) Angka revisi; *) Angka sementara PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 24 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan 2.1.4 Prasarana Wilayah 2.1.4.1 Prasarana Transportasi A. Kalimantan Timur Sistem transportasi Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas sistem transportasi darat, laut, dan udara. Sistem transportasi darat meliputi sistem transportasi jalan dan sungai. Tidak seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilayani oleh angkutan darat, khususnya jalan raya. Oleh karenanya angkutan sungai, laut, dan udara menjadi bagian penting dalam menjangkau seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur, terutama yang tidak terjangkau oleh prasarana jalan. Secara umum sistem jaringan jalan Provinsi Kalimantan Timur dikelompokkan dalam 3 (tiga) poros utama, yaitu : 1. Poros Utara, yang menghubungkan : • Samarinda – Muara Badak – Bontang – Sangatta – Tanjung Redeb – Tanjung Selor • Sangatta – Sangkulirang 2. Poros Tengah, yang menghubungkan : • • • • Samarinda – Sebulu – Muara Kaman Samarinda – Sanga-sanga – Muara Jawa – Samboja Samarinda – Anggana Samarinda – Tenggarong – Kota Bangun – Melak 3. Poros Selatan, yang menghubungkan : • • • Samarinda – Balikpapan – Penajam – Kuaro – Batu Aji Kuaro – Tanah Grogot – Kerang Dayu Samarinda – Km 38 Samboja – Petung – Kuaro PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 25 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan Jalan lintas Timur Kalimantan Timur menghubungkan jalur Malinau – Tanjung Selor – Tanjung Redeb – Sangatta – Bontang – Samarinda – Balikpapan – Tanah Grogot – hingga perbatasan Kalimantan Selatan. Hingga tahun 2001, transportasi darat di Provinsi Kalimantan Timur berupa jalan sepanjang 8.189,78 km, terdiri atas jalan negara sepanjang 1.226,21km (14,97%), jalan Provinsi sepanjang 1.762,07 km (21,52%), dan jalan kabupaten/kota sepanjang 5.201,10 km (63,51%). Ketersediaan jaringan jalan di Kalimantan Timur relatif masih terbatas, dengan rasio panjang jalan terhadap luas wilayah mencapai 50 km/1.000 km2. Belum selesainya pembangunan jalan lintas Kalimantan mengakibatkan belum seluruh ibukota kabupaten terlayani oleh jaringan jalan yang memadai, terutama Kabupaten Malinau, Nunukan, dan Kutai Barat. Wilayah Selatan Kalimantan Timur relatif telah terlayani oleh jaringan jalan yang memadai, sedang wilayah Tengah dan Utara masih sangat terbatas. Ditinjau dari kondisi permukaan jalan, jalan negara yang memiliki kondisi baik mencapai 93,36% dimana 65,36% berupa jalan aspal. Jalan Provinsi yang memiliki kondisi baik baru mencapai 52,63%, dimana 45,04% masih berupa jalan tanah. Sedang jalan kabupaten/kota yang berada dalam kondisi baik baru mencapai 23,60%, dimana 41,60% merupakan jalan tanah. Kabupaten Berau, Bulungan, dan Pasir, merupakan daerah dimana kondisi permukaan jalan yang baik mencapai kurang dari 32%. Kualitas jalan yang belum memadai disebabkan, antara lain, kondisi struktur tanah di Provinsi Kalimantan Timur yang cenderung labil dan rawan terhadap longsor. Selain itu, besarnya jumlah sarana angkutan pertambangan dan kehutanan yang menggunakan jalan umum mengakibatkan kondisi jalan mudah mengalami kerusakan. PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 26 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan TABEL II – 13 PANJANG JALAN MENURUT STATUS DAN KONDISI JALAN MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2001 (Km) No Kabupaten/Kota Status Jalan (Km) Negara Kondisi Baik (Km) Provinsi Kab./Kota Provinsi Kab./Kota Negara 1 2 Kab. Pasir Kab. Kutai Barat 274,33 - 231,20 300,18 1.367,00 - 264,84 - 172,20 140,39 149,90 - 3 4 5 6 Kab. Kutai Kartanegara Kab. Kutai Timur Kab. Berau Kab. Malinau 430,98 380,84 72,19 - 421,77 241,00 228,60 - 1.085,70 983,90 - 362,52 380,84 72,19 - 276,69 20,00 93,10 - 180,10 120,10 - 7 8 9 10 11 Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kota Balikpapan Kota Samarinda Kota Tarakan 33,74 34,13 - 134,00 70,17 135,15 - 995,10 260,30 330,60 148,40 30,22 34,13 - 77,00 70,17 77,82 - 225,80 221,60 217,10 89,00 12 Kota Bontang Jumlah 1.226,21 - 30,10 - - 24,10 1.227,70 1.762,07 5.201,10 1.144,74 927,37 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur, 2004 TABEL II – 14 PANJANG JALAN MENURUT STATUS DAN JENIS PERMUKAAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2002 (Km) No Status Jalan Aspal 1 2 3 4 Jalan Nasional Jalan Provinsi Jalan Kabupaten Jalan Non Status Jumlah 801,45 422,03 1.402,09 80,60 Jenis Permukaan (km) Aggregat 424,76 424,30 1.402,03 174,42 Tanah 0,00 693,74 1.997,39 1.869,71 Jumlah 1.226,21 1.540,07 4.801,50 2.124,73 Prosentase (%) Aspal Aggregat Tanah 65,36 27,40 29,20 3,79 34,64 27,55 29,20 8,21 25,02 0,00 45,05 41,60 88,00 47,06 2.706,17 2.425,51 4.560,84 9.692,51 27,92 Prosentase (%) 27,92 25,02 47,06 100,00 Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, 2004 PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 27 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas antara Kota Balikpapan, Samarinda, Bontang, dan Sangatta, sebagai pusat kegiatan ekonomi, direncanakan pembangunan highway sepanjang lebih dari 162,153 km, terdiri atas ruas Balikpapan – Samarinda sepanjang 78,278 km; ruas Samarinda - Bontang sepanjang 83,875 km; dan ruas Bontang - Sangatta. Pembangunan jalan Trans-Kalimantan dilanjutkan dengan rencana jalan Poros Utara meliputi : • Ruas jalan yang menghubungkan Malinau – Long Nawang – Long Pahangai – Tiong Ohong – hingga batas Provinsi Kalimantan Barat. • Ruas jalan perbatasan yang menghubungkan Malinau – Mensalong – Salang – Simanggaris dan Simpang Simanggaris – hingga perbatasan negara/Serudong, Ruas jalan Malinau – Tau Lumbis dan Malinau – Long Semamu – Long Midang. Sungai yang dimanfatkan sebagai prasarana transportasi di Provinsi Kalimantan Timur meliputi Sungai Mahakam, Sungai Kandilo, Sungai Telake, Sungai Segah, Sungai Kelay, Sungai Kayan, Sungai Sesayap, dan Sungai Sembakung. Sungai Mahakam merupakan sungai terpanjang dan terbesar di Kalimantan Timur, memiliki panjang 920 Km dan dapat digunakan untuk tranportasi sungai hingga sejauh 823 km. Di beberapa alur sungai tidak dapat dimanfaatkan secara optimal sepanjang tahun oleh karena penurunan ketinggian air sungai akibat musim kemarau. Untuk mendukung transportasi sungai, tersedia 56 (limapuluh enam) buah dermaga sungai. PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 28 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan TABEL II – 15 JUMLAH DERMAGA SUNGAI DAN PENYEBERANGAN DI PROPINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2001 No Kabupaten/Kota Dermaga Sungai/Teluk/Selat Jumlah Kondisi Kota Samarinda 1 Mahakam Hilir Sungai Mahakam 5 Rusak : 2 Baik 2 Mahakam Hulu Sungai Mahakam 5 Baik :3 :3 Sedang : 1 Rusak : 1 3 Harapan Baru Sungai Mahakam 3 Baik :1 Sedang : 2 4 Samarinda Seberang Sungai Mahakam 2 Baik :1 Sedang : 1 Kabupaten Kutai Kertanegara 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Loa Janan Melayu Tepian Pandan Muara Kaman Muara Muntai Handil II Muara Muntai Handil II Sungai Meriam Kota Bangun Sungai Mahakam Sungai Mahakam Sungai Mahakam Sungai Mahakam Sungai Mahakam Sungai Mahakam Sungai Mahakam Sungai Mahakam Sungai Mahakam Sungai Mahakam 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Rusak Kabupaten Kutai Timur 15 16 Muara Ancalong Muara Wahau Sungai Kedang Kepala Sungai Kedang Kepala 1 1 Baik Baik Kabupaten Kutai Barat 17 18 19 20 21 Melak Tering Long Iram Long Bangun Muara Pahu Sungai Mahakam Sungai Mahakam Sungai Mahakam Sungai Mahakam Sungai Mahakam 1 1 1 1 1 Baik Baik Baik Baik Baik Kota Balikpapan 22 23 24 Kampung Baru Pelb. Penyeberangan Somber Pelb. Penyeberangan Kaliangau Teluk Balikpapan Teluk Balikpapan Teluk Balikpapan 1 1 1 Rusak Baik Baik PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 29 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan No Kabupaten/Kota Dermaga Sungai/Teluk/Selat Jumlah Kondisi Kabupaten Penajam Paser Utara 25 26 27 Penajam Pelb. Penyeberangan Penajam Tanah Grogot Teluk Balikpapan Teluk Balikpapan Sungai Kandilo 1 1 1 Baik Baik Baik Kota Tarakan 28 29 30 Dermaga Tengkayu Dermaga Perikanan Dermaga Beringin Teluk Tarakan Teluk Tarakan Teluk Tarakan 1 1 1 Baik Baik Baik Kabupaten Bulungan 31 32 33 Tanjung Selor Semakawir Ancam Sungai Kayan Sungai Kayan Sungai Ancam 1 1 1 Baik Baik Baik Kabupaten Berau 34 35 36 37 38 Pasar Lama Pasar Inpres/Gayam Pulau Derawan Teluk Bayur Tanjung Redeb Sungai Segah Sungai Kelay Sungai Segah Sungai Segah Sungai Berau 1 1 1 1 1 Rusak Baik Baik Baik Baik Kabupaten Malinau 39 40 Malinau/Pemkab Atap/Sembakung Sungai Sesayap Sungai Sembakung 1 1 Baik Baik Kabupaten Nunukan 41 42 43 Pelabuhan Laut PT. Yamaker Sungai Nyamuk Selat Makasar Selat Makasar Selat Makasar 1 1 1 Baik Baik Baik Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, 2004 Angkutan penyeberangan antar pulau di Kalimantan Timur masih terbatas. Saat ini trayek penyeberangan yang ada baru melayani jalur Balikpapan – Penajam dan Balikpapan – Mamuju, Sulawesi Selatan. Trayek yang akan dikembangkan adalah jalur Tarakan – Toli-toli, Sulawesi Tengah. PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 30 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan Transportasi laut di Provinsi Kalimantan Timur dikembangkan untuk melayani angkutan antar wilayah dalam Provinsi Kalimantan Timur, antar wilayah Provinsi, dan internasional. (tigapuluh dua) buah pelabuhan, terdiri atas : a. Limabelas (15) buah pelabuhan umum, yaitu pelabuhan yang diselenggarakan Berdasarkan untuk kepentingan pelabuhan masyarakat dibagi umum. menjadi Saat ini terdapat 32 statusnya, umum pelabuhan yang diusahakan, yaitu pelabuhan yang dikelola oleh PT Pelindo dan pelabuhan yang tidak diusahakan, yaitu pelabuhan yang dikelola oleh UPT Kantor Pelabuhan. Pelabuhan umum di Provinsi Kalimantan Timur meliputi : • • 4 (empat) buah pelabuhan yang diusahakan 11 (sebelas) buah pelabuhan yang tidak diusahakan b. Tujuhbelas (17) pelabuhan khusus, yaitu pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan kegiatan tertentu, misalnya pelabuhan migas, pelabuhan perikanan, dan sebagainya. Angkutan laut di Provinsi Kalimantan Timur memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam melayani angkutan barang, baik angkutan barang antarpulau (interinsuler) maupun angkutan barang internasional (ekspor-impor). Dalam konstelasi nasional, peranan Kalimantan Timur dalam angkutan laut, khususnya angkutan barang cukup penting dan strategis. Transportasi udara memegang peranan yang cukup penting dalam menghubungkan wilayah di Kalimantan Timur, terutama wilayah yang tidak terjangkau jaringan jalan darat, sungai, dan laut. Saat ini terdapat 70 (tujuh puluh) bandar udara dan bandar udara perintis (airstrips) di Provinsi Kalimantan Timur, meliputi : PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 31 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan TABEL II – 16 PELABUHAN UMUM DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR No Pelabuhan Kabupaten/Kota Kelas Pengelola 1 2 3 Balikpapan Samarinda Tarakan Kota Balikpapan Kota Samarinda Kota Tarakan III III IV PT Pelindo IV PT Pelindo IV PT Pelindo IV 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nunukan Sungai Nyamuk Tanjung Selor Tanjung Redeb Pulau Bunyu Sangkulirang Sangatta Lhok Tuan Tanjung Laut Tanjung Santan Samboja Tanah Grogot Kab. Nunukan Kab. Nunukan Kab. Bulungan Kab. Berau Kab. Bulungan Kab. Kutai Timur Kab. Kutai Timur Kota Bontang Kota Bontang Kota Bontang Kab. Kutai Kertanegara Kab. Pasir V V V V V V IV III III IV V IV PT Pelindo IV UPT UPT UPT UPT UPT UPT UPT UPT UPT UPT UPT Sumber : Dinas Perhubungan Laut Dan Udara Provinsi Kalimantan Timur, 2004 1. Sebelas (11) buah Bandar Udara Umum, meliputi : • Satu (1) buah bandar udara yang dikelola PT Angkasa Pura, yaitu bandar udara Sepinggan - Balikpapan • Sepuluh (10) buah bandar udara dikelola UPT Ditjen Perhubungan Udara, yaitu bandar udara Temindung (Samarinda), Juata (Tarakan), Nunukan, Yuvai Semaring (Long Bawan), Tanjung Harapan (Tanjung Selor), Kalimarau (Tanjung Redeb), Long Apung, Datah Dawai, Melak, dan Malinau. PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 32 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan 2. Lima (5) buah bandar udara khusus, meliputi bandar udara Bontang, Sakimah, Muara Badak, Tanjung Bara, dan Tanjung Santan. 3. Limapuluh Empat (54) buah airstrips Bandar udara Sepinggan di Balikpapan merupakan bandar udara terbesar di Kalimantan Timur yang melayani penerbangan domestik dan internasional. Sebagai salah satu pintu gerbang internasional, bandar udara Sepinggan memiliki peran yang penting dan strategis dalam mendukung berbagai kegiatan sektor pembangunan di Kalimantan Timur. Bandar udara ini memiliki panjang landasan 2.500 meter dan dapat didarati oleh pesawat jenis DC 10A-300. Bandar udara Juata di Tarakan menjadi pintu gerbang Kalimantan Timur bagian Utara, dengan panjang landasan 1.850 meter dan dapat didarati pesawat jenis Boeing 737. Penggunaan lalu lintas udara sebagai sarana transportasi penumpang dan barang semakin meningkat dari tahun ke tahun, ditandai dengan semakin banyaknya jumlah penumpang dan barang yang datang dan diberangkatkan dari setiap pelabuhan udara selama periode 1997 - 2001. B. Kalimantan Selatan Sistem transportasi Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas sistem transportasi darat, laut, dan udara. Seperti umumnya Provinsi lain di Kalimantan, transportasi sungai memegang peranan yang penting dalam menghubungkan pusat-pusat produksi dan distribusi di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya untuk menjangkau daerah-daerah yang belum dilayani jaringan jalan. PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 33 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan TABEL II – 17 LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA MENURUT PELABUHAN UDARA TAHUN 2001 No Pelabuhan Udara Penerbangan (Pesawat) Berangkat 1 2 3 4 5 6 Sepinggan, Balikpapan Temindung, Samarinda Juata, Tarakan Kalimarau, Berau Nunukan Tj. Harapan, Bulungan Jumlah 13.800 2.728 2.707 1.834 293 767 22.129 Datang 13.791 2.733 2.697 1.767 293 767 22.048 Penumpang (Orang) Berangkat 474.374 33.543 53.839 30.471 1.662 4.539 598.428 Datang 448.427 34.146 50.609 29.349 1.529 4.607 568.667 Barang (Kg) Muat 5.467.311 469.125 432.890 99.697 4.484 16.572 Bongkar 9.104.872 228.388 441.485 147.645 4.087 59.053 6.490.079 9.985.530 Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2004 Ada dua belas simpul penting dalam sistem jaringan transportasi yang melayani perhubungan di Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi di sekitarnya, yaitu: 1. Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, sebagai simpul pelayanan nusantara dan samudera (ekspor impor). 2. Pelabuhan Batulicin di Kabupaten Kotabaru, sebagai simpul pelabuhan nusantara dan samudera (ekspor impor). 3. Pelabuhan Mekarputih di Kabupaten Kotabaru, dikembangkan sebagai pelabuhan ekspor batubara. 4. Pelabuhan Kotabaru di Kabupaten Kotabaru, dikembangkan sebagai pelabuhan nusantara. 5. Pelabuhan Martapura Baru Banjarmasin, berfungsi sebagai simpul pelabuhan lokal/pelabuhan rakyat. 6. Angkutan sungai dan penyeberangan yang menghubungkan Banjarmasin dengan Provinsi Kalimantan Tengah serta kotakota kecil di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 34 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan 7. Kalua, sebagai simpul kota transit yang menghubungkan transportasi darat Banjarmasin Amuntai Muara Teweh/Buntok. 8. Tanjung, sebagai simpul kota transit transportasi darat yang menghubungkan dengan Balikpapan dan (Provinsi Kalimantan dengan Timur) Muara Banjarmasin, Balikpapan Teweh/Buntok. 9. Batulicin, sebagai simpul transporasi darat yang menghubungkan kota-kota di Provinsi Kalimantan Selatan dengan Tanah Grogot di Provinsi Kalimantan Timur, dan transit transportasi laut dari Surabaya dan Makasar. 10. Kandangan, sebagai simpul transportasi antar sub regional dengan Batulicin. 11. Margasari, sebagai simpul transportasi darat Banjarmasin – Marabahan - Negara/Rantau/Kandangan hingga ke Tamiyang Layang di Provinsi Kalimantan Tengah yang diintegrasikan sebagai simpul transportasi sungai untuk angkutan batubara, serta hasil perkebunan pertanian transmigrasi. 12. Lapangan Udara Warukin dan Batulicin sebagai simpul transportasi penerbangan perintis antar lapangan udara di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Pengembangan sistem jaringan jalan raya di Provinsi Kalimantan Selatan diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas daerah pedalaman, peningkatan aksesibilitas antar wilayah pengembangan, dan untuk mendukung pengembangan kawasan strategis dan sentra produksi. Konsep pengembangan sistem jaringan jalan raya di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut: PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 35 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan a. Peningkatan ruas jalan penghubung Kandangan - Batulicin, dengan tujuan : • Mempermudah aksesibilitas antara Wilayah Pembangunan (WP) Benua Lima dan Tanah Bumbu. • Meningkatkan aksesibilitas wilayah pedalaman/kawasan transmigrasi yang terletak di sepanjang jalan tersebut. • Menghubungkan pantai Timur Kalimantan Selatan dengan Lembah Barito. • Memungkinkan dibukanya pusat-pusat produksi dengan adanya Pelabuhan Batulicin. b. Peningkatan ruas jalan penghubung Batulicin - Sengayam (ke arah Tanah Grogot di Provinsi Kalimantan Timur) sebagai bagian dari Trans-Kalimantan dan perpanjangan Koridor Banjarmasin - Batulicin. c. Pengembangan jalan akses ke pedalaman yang berpangkal di koridor Batulicin -Sengayam. Untuk meningkatkan akses ke arah pusat permukiman yang terdapat di daerah pedalaman dengan koridor tersebut, diusulkan pengembangan jalan berikut: • Jalan yang berujung di Bakau. • Jalan yang berujung di Sungai Durian. • Jalan yang berujung di Gunung Batu Besar hingga Tanjung Semalantakan. • Jalan yang berujung di Hampang. • Jalan yang berujung di Tanjung Batu hingga Pudi. • Jalan yang berujung di Pantai. PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 36 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan d. Ruas jalan antara Marahaban - Margasari - Rantau, dan Amrahaban - Margasari - Negara hingga ke Kandangan dan Alabio-Amuntai; dihubungkan dengan pengembangan jalan Marahaban - Kuripan - Tamiyang Layang dan MargasariKuripan-Tamiyang Layang; yang dihubungkan juga dengan Trans-Kalimantan bagian Tengah. Pengembangan akses tersebut juga ditunjang dengan pembangunan jembatan yang menghubungkan Marahaban dengan Cerbon serta jalan Sungai Mandala - Sungai Buluh. e. Ruas jalan lingkar Barat Banjarmasin dari dan ke Pelabuhan Trisakti hingga jalan Trans Kalimantan di Barito Kuala. f. Ruas jalan Kotabaru - Pelabuhan Mekar Putih dan akses dari Tanjung Seloka untuk mendukung pengembangan Pelabuhan Batubara Mekar Putih. g. Peningkatan ruas jalan Anjir Pasar - Belawang - Marahaban, untuk meningkatkan akses ke Kota Marahaban dan Kota Banjarmasin dengan Trans-Kalimantan bagian Selatan. h. Jalan lingkar dari Simpang Empat - Pengaron - Karang Intan Cempaka - Liang Anggang - Trisakti dan Jalan Simpang Empat - Asatambul - Sungai Tabuk -Banjarmasin (Gatot Subroto), yang bersimpangan dengan jalan lingkar Utara untuk menghindari hambatan perjalanan dari Banua Lima ke Banjarmasin atau sebaliknya yang diakibatkan erosi tepi sungai dan padatnya pemukiman tepi jalan di daerah Martapura Astambul - Simpang Empat, serta untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas pada ruas jalan Martapura Banjarbaru - Banjarmasin. i. Jalan lingkar Utara Banjarmasin untuk mengurangi beban jalan di Banjarmasin dengan lancarnya transportasi Trans PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 37 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan Kalimantan yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. j. Jalan lingkar Utara Pelaihari, mulai dari Kecamatan Tambang Ulang hingga ke Kecamatan Batu Ampar untuk mengurangi beban dan kepadatan jalan, dan menarik perkembangan Kota Pelaihari ke arah Timur. k. Jalan di sepanjang pesisir sungai yang menghubungkan Kecamatan Tabunganen - Tamban-Anjir Muara hingga ke jalur Trans-Kalimantan untuk membuka akses kawasan yang relatif tertinggal, dan mengendalikan konversi lahan di sepanjang tepi sungai. l. Pengembangan jalan lingkar Timur Barabai. m. Pembangunan dan peningkatan jalan lingkar Pulau Laut. n. Pembangunan dan peningkatan jalan Kota Batulicin. pengembangan jalan darat, juga direncanakan Selain pengembangan jalur kereta api Trans-Kalimantan (Trans Borneo Railway) yang menghubungkan wilayah Brunei Darussalam, Malaysia, dan Indonesia. Pengembangan jalur kereta api di Provinsi Kalimantan Selatan direncanakan melintas sejajar dengan ruas jalan penghubung Banjarmasin - Tanjung hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Selatan Kalimantan Timur. Rencana pengembangan anak cabang jalur kereta api dilakukan untuk menghubungkan Banjarmasin dengan Pelaihari, Asam-Asam, Satui, Pagatan, dan Batulicin. Sungai-sungai di Provinsi Kalimantan Selatan yang dapat dilayari antara lain Sungai Barito, Sungai Negara, Sungai Tabalong, Sungai Alalak, Sungai Martapura, dan Sungai Balangan. Pengembangan transportasi sungai meliputi pemanfaatan jaringan sungai yang ada PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 38 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan saat ini, penyediaan sarana dan prasarana penunjang, serta pengamanan alur pelayanan sungai. Rencana pengembangan transportasi sungai di Provinsi Kalimantan Selatan meliputi: • Peningkatan kondisi fisik Anjir Tamban, Serapat, Talaran sehingga memiliki navigability yang sama dengan muara anjiranjir tersebut di Sungai Barito dan Kapuas. • Peningkatan terminal Banjarmasin, Maranahan, Margasari, Negara, Amuntai dan Alabio. Prasarana perhubungan laut yang berperan penting dalam pelayaran nasional dan samudera di Provinsi Kalimanan Selatan adalah : Pelabuhan Trisakti. Fungsinya tetap dipertahankan sebagai pelabuhan khususnya laut utama untuk barang dan penumpang, Banjarmasin pelayaran nusantara. Pelabuhan (Trisakti dan Martapura Baru) direncanakan untuk melayani Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tapin, Tanah Laut, Barito Utara, Barito Selatan dan Kapuas. Pelabuhan Batulicin. Fungsinya ditingkatkan sebagai pelabuhan samudra, khususnya untuk melayani angkutan barang. Pelabuhan ini direncanakan melayani Kabupaten Kotabaru, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Barito Utara dan Barito Selatan, dan sebagian Kalimantan Timur bagian Selatan. Pelabuhan ini juga berfungsi sebagai pelabuhan penyeberangan dengan Pulau Laut (Tanjung Serdang). Pelabuhan Kotabaru, berfungsi melayani penyeberangan dengan Batulicin dan pelayaran antar pulau atau nasional. PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 39 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan Pelabuhan Mekar Putih, merupakan pelabuhan baru yang berfungsi sebagai pelabuhan batubara, khususnya untuk ekspor ke luar Provinsi Kalimantan Selatan. Pelabuhan Martapura Baru yang berperan penting dalam menunjang perekonomian daerah, khususnya dalam pelayaran antar pulau dan nusantara dengan menggunakan kapal pinisi/kapal kayu. Untuk meningkatkan pelayanan transportasi laut di Provinsi Kalimantan Selatan, diajukan rencana pengembangan, sebagai berikut : − Pembuatan alur baru muara Sungai Barito sehingga Pelabuhan Trisakti dapat dilayari selama 24 jam (saat ini hanya 4-6 jam/hari) dengan bobot kapal; yang bersandar mencapai 10.000 DWT (selama ini hanya 3.500 – 4.000 DWT). − Penataan Wilayah Kerja dan Wilayah Kepentingan pelabuhan yang dapat mengamankan proses pengembangan pelabuhan. − Peningkatan prasarana Pelabuhan Batulicin secara bertahap, khususnya untuk melayani pelayaran samudra. Untuk melayani kebutuhan penyeberangan Batulicin dilakukan pemantapan fasilitas yang ada. − Pembangunan prasarana Pelabuhan Mekar Putih, khususnya dalam rangka mendukung proses pengolahan dan pemuatan batubara − Pembukaan outlet baru dermaga ekspor batubara melalui perencanaan terpadu. Untuk menunjang pengembangan transportasi investasi yang swasta yang maka Tanjung Serdang, memerlukan dukungan memadai, pengembangan lapangan udara menjadi prioritas utama. PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 40 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan Beberapa lapangan udara yang dikembangkan antara lain Lapangan Udara Warukin di Tanjung, Lapangan Udara Batulicin dan Lapangan Udara Stagen di Kotabaru. Selain itu, Bandara Syamsudin Noor dikembangkan sebagai bandara internasional di Provinsi Kalimantan Selatan. Pengelolaan Lapangan Udara Warukin telah diserahkan oleh Pertamina kepada Pemda Kabupaten Tabalong. Dengan demikian perlu ada pengaktifan kembali melalui pembukaan jalur penerbangan reguler perintis antar lapangan udara di Kalimantan Selatan dengan kota-kota di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Pengembangan Lapangan Udara Batulicin direncanakan agar dapat didarati pesawat F-27 guna menunjang pengembangan Kapet Batulicin. Sedangkan Lapangan Udara Stagen tetap berfungsi untuk melayani angkutan carter dan penerbangan reguler perintis. 2.1.4.2 Air Bersih dan Listrik A. Kalimantan Timur Kebutuhan air bersih penduduk Kalimantan Timur pada tahun 2001 dilayani oleh 12 perusahaan, meningkat dibandingkan tahun 2000 yang hanya dilayani 9 perusahaan. Kapasitas produksi menalami peningkatan karena adanya sumber-sumber air baru yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Sumber air utama untuk penyediaan air sbersih pada tahun 2001 adalah dari sungai (11 sungai) dan air tanah (4 sumber). Konsumen terbesar dari produksi air bersih pada tahun 2001 adalah rumah tangga yang jumlahnya mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, yang perlu mendapat perhatian adalah besarnya jumlah penyusutan selama proses distribusi yang semakin meningkat. Pada tahun 2001, jumlah penyusutan mencapai 36% dari jumlah air minum yang PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 41 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan disalurkan kepada konsumen, atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2000 yaitu sebesar 25%. Besarnya jumlah penyusutan menandakan kurangnya efisiensi selama proses distribusi. Ketidakefisienan tersebut dapat disebabkan berbagai hal, antara lain kebocoran pada pipa-pipa distribusi. Seperti halnya air bersih, tingkat produksi listrik di Kalimantan Timur pada tahun 2001 juga mengalami peningkatan. Produksi mengalami peningkatan sebesar 20% dibandingkan dengan produksi pada tahun 2000, sementara penjualan meningkat sebesar 7%. Penyusutan juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2000, jumlah penyusutan hanya mencapai 5%, sementara pada tahun 2001 mencapai 14% atau meningkat hampir 3 kali lipat. Jumlah pengguna listrik terbesar pada tahun 2001 adalah rumah tangga, diikuti oleh usaha. Keduanya mengalami peningkatan sebesar berturut-turut 5% dan 8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebaliknya, pengguna listrik sektor industri dan pengguna umum mengalami penurunan masing-masing sebesar 8% dibandingkan dengan tahun 2000. B. Kalimatan Selatan Pengembangan pelayanan prasarana listrik di Provinsi Kalimantan Selatan ditujukan untuk mengimbangi perkembangan jumlah konsumen di kota dan perkembangan kawasan industri. Untuk mewujudkan arahan tersebut, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki potensi dalam pengembangan PLTA, PLTU, dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro. Hal ini ditunjang dengan melimpahnya cadangan batubara dan banyaknya sungai besar yang potensial untuk digunakan sebagai sarana pembangkit listrik. Sistem jaringan listrik direncanakan akan dilakukan melalui interkoneksi dengan PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 42 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan sistem di Provinsi Kalimantan Timur untuk menambah pasokan daya listrik. Rencana pembangunan pembangkit listrik di Kalimantan Selatan adalah PLTA Kusan, PLTU Asam-asam, dan Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro. Pada tahun 2003, jumlah pengguna listrik di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2000. Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik dari PLN pada tahun 2003 tercatat sebanyak 531.811 KK dari 424.710 KK pada tahun 2000. Jumlah pelanggan listrik non PLN juga mengalami peningkatan dari 10.104 KK pada tahun 2000 menjadi 21.514 KK pada tahun 2003. TABEL II – 18 BANYAKNYA AIR MINUM YANG DISALURKAN PERUSAHAAN AIR MINUM MENURUT JENIS KONSUMEN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2000 - 2001 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jenis Konsumen Rumah tempat tinggal Hotel/obyek wisata Badan sosial dan rumah sakit Tempat peribadatan Umum Pertokoan dan industri Instansi pemerintah Lain-lain Susut Jumlah Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2004 2000 34.211 689 539 720 609 3.115 951 138 13.451 54.423 2001 35.921 723 566 756 639 3.271 998 145 24.515 67.534 PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 43 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan TABEL II – 19 PROFIL PRODUKSI LISTRIK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2000 - 2001 No 1 2 3 4 5 Komponen Produksi (MWH) Terpasang (MW) Terjual (MWH) Dipakai sendiri (MWH) Susut (MWH) 2000 1.004.777 284.724 931.408 27.338 46.031 2001 1.208.721 296.893 997.888 47.439 163.395 Sumber : Perusahaan Umum Listrik Negara Wilayah VI Banjarbaru, 2004 TABEL II – 20 PELANGGAN LISTRIK MENURUT JENIS DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2000 - 2001 No 1 2 3 4 Jenis Pelanggan Rumah tangga Usaha Industri Umum Jumlah 2000 336.696 21.795 245 9.862 368.598 2001 351.908 23.633 226 9.092 384.859 Sumber : Perusahaan Umum Listrik Negara Wilayah VI Banjarbaru, 2004 PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 44 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan TABEL II – 21 PELANGGAN LISTRIK MENURUT JENIS DAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2000 - 2003 No Kabupaten/Kota Pelanggan PLN (KK) 2000 2003 Pelanggan Non PLN (KK) 2000 2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tanah Laut Kota Baru Banjar Barito Kuala Tapin Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Tengah Hulu Sungai Utara Tabalong 26.556 34.290 56.843 29.750 23.453 26.812 39.278 45.795 26.820 38.308 47.204 77.785 36.784 25.097 36.445 42.889 52.251 32.514 1.088 6.667 363 22 85 154 79 268 1.155 380 15.045 1.976 80 1.157 821 473 407 438 10 Banjarmasin 11 Banjarbaru Jumlah 115.113 0 424.710 113.347 29.187 531.811 223 0 10.104 737 0 21.514 Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2004 2.2 ARAHAN KEBIJAKSANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH 2.2.1 Arahan Rencana Tata Ruang Nasional Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) mengatur struktur dan pola pemanfaatan ruang nasional, serta memberikan arahan pengembangan beserta kriteria pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya, dan kawasan tertentu. PP Nomor 47 Tahun 1997 mengatur hal-hal berikut bagi Provinsi Kalimantan Timur: PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 45 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan TABEL II – 22 PERKEMBANGAN KALIMANTAN TIMUR PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 46 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan TABEL II – 23 PERKEMBANGAN KALIMANTAN SELATAN PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 47 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan • Terdapat 4 (empat) kawasan andalan di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu kawasan Balikpapan-Samarinda dan sekitarnya, Kawasan Tanjung Redeb dan sekitarnya, Kawasan Tarakan dan sekitarnya, serta Kawasan Tanah Grogot dan sekitarnya. • Kota Balikpapan ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Selain itu ditetapkan pula 2 (dua) Pusat Kegiatan Wilayah, yaitu Samarinda dan Tarakan; serta 13 (tigabelas) Pusat Kegiatan Lokal (PKL). • Kawasan Tertentu ditetapkan di Kawasan Bontang dan Kawasan Nunukan sebagai kawasan dengan potensi pertumbuhan, dan kawasan perbatasan Kalimantan – Sarawak (Malaysia). • Pelabuhan Balikpapan, Samarinda, dan Nunukan ditetapkan sebagai pelabuhan utama tersier; pelabuhan Tarakan sebagai pelabuhan pengumpan regional; dan pelabuhan Sangkulirang sebagai pelabuhan pengumpan lokal. • Bandar udara Balikpapan ditetapkan sebagai pusat penyebaran primer, bandar udara Tarakan sebagai pusat penyebaran sekunder, dan bandar udara Samarinda sebagai pusat penyebaran tersier. Di Provinsi Kalimantan Selatan, dalam RTRWN ditetapkan tiga kawasan andalan yaitu : 1. Kawasan andalan Kandangan dan sekitarnya Kawasan Kandangan dan sekitarnya termasuk dalam WP Banua Lima yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar, meliputi Kabupaten Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tapin dan Tabalong, dengan Kota Kadangan sebagai pusatnya. Sektor unggulan yang dikembangkan di kawasan ini adalah pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan pertambangan batu bara dan minyak bumi. PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 48 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan TABEL II – 24 KAWASAN ANDALAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR YANG DITETAPKAN PP NO. 47/1997 TENTANG RTRW NASIONAL No 1 Provinsi/ Kawasan Darat Kawasan BalikpapanSamarinda dan sekitarnya Sektor Unggulan : - Perkebunan - Kehutanan - Industri - Pertambangan - Perikanan - Pariwisata Kawasan Tanjung Redeb dan sekitarnya Sektor Unggulan : - Kehutanan - Industri - Pertambangan Kawasan Tarakan dan sekitarnya Sektor Unggulan : - Kehutanan - Industri - Pertanian tanaman pangan - Perikanan Kawasan Tanah Grogot dan sekitarnya Sektor Unggulan : - Industri - Pertanian tanaman pangan - Perikanan Sumber : Lampiran PP Nomor 47/1997, 2004 Kawasan Laut Yang Terkait Kawasan laut Bontang dan sekitarnya Sektor Unggulan : Perikanan Pertambangan Pariwisata Kota Orientasi : Balikpapan Kota Dalam Fungsi Kota Kaw. Darat Nas. Balikpapan Samarinda Bontang Tenggarong Kotabangun Marangkayu PKN PKW PKL PKL PKL PKL DAS Yang Melayani S. Mahakam 2 Tj. Redeb Tj. Selor Tj. Palar Tj. Santan Sangkurilang Muarawahau Tarakan Nunukan PKL PKL PKL PKL PKL PKL PKW PKL S. Berau 3 S. Sesayap 4 Tanah Grogot Muara Taloke PKL PKL S. Kendito PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 49 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan GAMBAR 2.6 PETA SISTEM KOTA – KOTA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 50 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan GAMBAR 2.7 PETA SISTEM KOTA – KOTA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 51 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan 2. Kawasan andalan Batulicin dan sekitarnya Termasuk ke dalam WP Tanah Bumbu yang meliputi Kabupaten Kotabaru, dengan konsep pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Batulicin. Sektor yang menjadi unggulan di kawasan ini adalah sektor perkebunan, kehutanan, industri manufaktur, dan pertambangan batu bara. 3. Kawasan andalan Banjarmasin dan sekitarnya Kawasan Andalan Banjarmasin termasuk ke dalam pengembangan WP Kayu Tangi dengan konsep pengembangan kawasan perkotaan Banjarmasin Raya, meliputi Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut dan Barito Kuala. Kawasan ini dikembangkan sebagai kawasan jasa pelayanan sosial dan komersial, perumahan perkotaan, industri dan perhubungan. Kawasan ini ditunjang oleh pengembangan sektor jasa, pertanian tanaman unggulan. Berkaitan dengan penetapan kawasan andalan, di Provinsi Kalimantan Timur lebih lanjut dikembangkan Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) Sasamba. Kapet Sasamba (Samarinda - Sangasanga - Muara Jawa Balikpapan) ini merupakan salah satu pusat pertumbuhan Kawasan Timur Indonesia dengan cakupan wilayah Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Kutai. Rencana pengembangan pusat pangan, dan industri manufaktur sebagai sektor pertumbuhan Sasamba dengan luas sekitar 4.334,83 Ha pada dasarnya ditujukan untuk mengidentifikasi komoditas unggulan dan faktor pendukung yang diperlukan untuk mendorong kegiatan investasi. PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 52 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan Pengembangan Kapet Sasamba didasarkan pada pertimbangan potensi kawasan secara fisik, ekonomi, ketersediaan prasarana dan sarana pendukung, dan sumberdaya manusia; kebijaksanaan dan strategi pengembangan sektoral; serta kebijaksanaan tata ruang. Atas dasar pertimbangan kebijakan dan strategi industri, maka untuk Kapet Sasamba diarahkan sebagai berikut: • Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai: industri perkayuan, urea, amoniak, acetylene dan pencairan gas alam (LNG), industri hilir pengolahan petrokimia, industri hilir perkayuan, industri bahan bangunan, industri jasa perbengkelan, percetakan, industri semen, industri pulp dan kertas, dan industri kecil. • Kota Balikpapan dan Kabupaten Pasir: industri perkayuan, jasa perbengkelan, percetakan, konveksi, peralatan pengeboran lepas pantai, galangan kapal, industri gas oksigen dan acetylene, industri pengolahan kelapa sawit, industri karet, industri rotan, industri perikanan dan peternakan, dan industri kerajinan rotan dan kayu. Atas dasar pertimbangan kebijakan dan strategi pertanian, maka Kapet Sasamba direncanakan bagi pengembangan agroindustri. Sedang pertimbangan jakstra transportasi memberikan arahan sebagai berikut: Pembangunan jembatan Balikpapan – P. Balang – Penajam sebagai bagian dari jaringan jalan Trans Kalimantan. Pengembangan jalan lingkar luar kota Balikpapan. Pembangunan prasarana kereta api untuk angkutan batubara dan kayu dari Sebulu ke kawasan industri Kariangau Balikpapan. Pembangunan dermaga pada alur S. Mahakam antara Samarinda – Kota Bangun dan Samarinda – Melak serta pelabuhan penyeberangan Balikpapan – Mamuju. PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 53 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan GAMBAR 2.8 PETA KAWASAN ANDALAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 54 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan GAMBAR 2.9 PETA KAWASAN ANDALAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 55 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan Peningkatan fasilitas pelabuhan laut Balikpapan dan Samarinda. Pengembangan Bandara Sepinggan di Balikpapan, pemindahan Bandara Temindung Samarinda, dan angkutan udara di wilayah perbatasan. Pertimbangan jakstra pertambangan mengarahkan Kapet Sasamba sebagai pusat pengembangan migas dan batubara. Sedang jakstra kehutanan mengarahkan pada pengembangan sistem informasi dan pengelolaan hutan, serta pelestarian sumberdaya hutan melalui reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis di sepanjang DAS Mahakam, Wain, Kandilo, dan Tahura Bukit Suharto. Pertimbangan jakstra energi mengarahkan Kapet Sasamba untuk pembangunan: − − − − − − − − PLTGU Tanjung Batu 2 x 30 MW dan jaringan transmisi Interkoneksi Samarinda – Balikpapan PLTG di Sanga sanga Pembangunan depot BBM di Grogot Pembangunan jaringan pipa Balikpapan – Samarinda Optimalisasi kilang Balikpapan Pembangunan train 8 kilang LNG Bontang Pertambangan batubara oleh PT Utah Indonesia di Pasir, PT KPC di Kabupaten Kutai dan Samarinda, PT Kodeco Jaya Agung di Kabupaten Pasir, PT Berau Coal di Kabupaten Berau, dan PT Harapan Multi Utama dan PT Tanito Harum di Kabupaten Kutai. Dari perspektif kebijakan penataan ruang, Kapet Sasamba membutuhkan dukungan jaringan jalan alternatif Samarinda – Sangasanga – Muara Jawa – Samboja – Balikpapan, agar perkembangan kota Sangasanga, Muara Jawa, dan Samboja dapat PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 56 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan dipercepat; terutama dalam rangka membangun orientasi perkembangan kawasan. Proyeksi perkembangan pusat-pusat kegiatan di Kapet Sasamba adalah sebagai berikut: • Kota Balikpapan sebagai pintu gerbang dan pusat kegiatan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur. Kota Samboja dan Muara Jawa berorientasi ke Kota Balikpapan. • Kota Samarinda merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian. Kota Loa Janan, Sangasanga, dan Muara Jawa berorientasi ke Kota Samarinda. • Kota Muara Jawa diharapkan berkembang lebih cepat dengan dibangunnya jalan Samarinda – Balikpapan melalui jalur pantai. Penetapan komoditas unggulan dilakukan melalui pengkajian keterkaitan regional, analisis pasar, dan fasilitas pendanaan. Melalui konsep pengelompokan (cluster) pengembangan penataan ruang, maka bagi setiap kelompok direncanakan pengembangan sebagai berikut: TABEL II – 25 RENCANA CLUSTER PENGEMBANGAN KAPET SASAMBA No 1 Kelompok I. Kota Balikpapan Komoditi Unggulan – Pembibitan udang – Buah dan sayuran – Pembibitan buah dan sayuran – Pembibitan sapi potong Industri Kawasan industri Kariangau: – Pakan ternak – Tepung ikan – Pabrik es – Cold storage – Minyak sawit, mentega, kosmetik – Minyak kelapa – Minyak lada – Pabrik bubuk kakao – Pabrik tahu/tempe – Pengalengan buah & sayuran – Pengolahan arang briket batubara PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 57 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan No Kelompok Komoditi Unggulan – – – – Industri Moulding kayu Asembling komputer Pembuatan perahu Pabrik ban 2 II. Samboja – Muara Jawa – Sanga sanga – – – – – – – – – – – – – – – – – Udang Pembibitan udang Bibit kelapa sawit Kelapa Bibit kelapa Kedelai Benih kedelai Ayam petelur Lempung, kaolin Lada Kakao Bibit kakao HTI Kelapa Karet Kakao Bibit buah dan sayuran – Tepung ikan – Cold storage – Pulp 3 III. Kota Samarinda – – – – – – 4 IV. Loa Janan – Lada – Pembibitan ayam – HTI Pakan ternak Tepung ikan Pabrik bubuk kakao Pengalengan buah & sayuran Industri kulit Pengolahan arang briket batubara – Pengolahan kayu Sumber : Hasil Analisis, 2004 2.2.2 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan 2000 - 2015 menetapkan hirarki kota-kota di Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut : 1. Kota Banjarmasin ditetapkan sebagai kota Orde I. 2. Kota Banjarbaru, Martapura, Kandangan, Batulicin, dan Kotabaru ditetapkan sebagai kota Orde II. 3. Kota Pagatan, Pelaihan, Marahaban, Rantau, Barabai, Amuntai, Paringin, dan Tanjung ditetapkan sebagai kota Orde III. PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 58 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan 4. Kota Kelua, Sungai Danau, Kertak Hanyar, dan Binuang yang berstatus ibukota kecamatan yang berkembang pesat ditetapkan sebagai kota Orde IV. Berdasarkan fungsinya, kota-kota di Provinsi Kalimantan Selatan dibagi menjadi : a. Pusat Pelayanan Komunikasi Kota-kota sebagai pusat pelayanan komunikasi diarahkan sebagai pengumpul produk-produk yang dihasilkan oleh wilayah hinterland untuk dipasarkan keluar wilayah tersebut. Kota-kota yang berfungsi sebagai pusat komunikasi antarwilayah adalah Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, Pelaihari, Marahaban, Margasari, Rantau, Kandangan, Negara, Amuntai, Barabai, Kelua, Tanjung, Kintapura, Pagatan, Batulicin, Manggalau, Muara Uya, dan Kotabaru. b. Pusat Industri Manufaktur Kota-kota ini memiliki fasilitas dan prasarana untuk berlangsungnya kegiatan industri secara efisien, serta mempunyai akses yang tinggi untuk memperoleh bahan baku dan pemasaran produksi, yaitu Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, Marahaban, Amuntai, Muara Uya, Tanjung, Bati-bati, Kintapura, Batulicin, dan Kotabaru. c. Pusat Permukiman Kota-kota yang ditetapkan dengan fungsi permukiman ditunjang oleh fasilitas dan prasarana pelayanan yang memadai untuk penduduk kota. Seluruh kota di Provinsi Kalimantan Selatan diarahkan sebagai pusat permukiman. PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 59 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan d. Pusat Administrasi Pemerintahan Fungsi ini ditetapkan bagi kota yang memiliki kedudukan sebagai pusat utama pemerintahan. Dengan demikian, harus memiliki kelengkapan pelayanan administrasi tingkat kabupaten/kota dan kecamatan sesuai dengan status administrasinya, dan harus memiliki aksesibilitas yang baik dengan wilayah belakangnya. Seluruh kota di Provinsi Kalimantan Selatan diarahkan memiliki fungsi ini. e. Pusat Pelayanan Wilayah Belakang Fungsi ini ditetapkan pada kota-kota yang memiliki kemampuan sebagai pusat pelayanan jasa, perdagangan, dan sosial/umum yang mencakup pelayanan terhadap beberapa kota/wilayah disekitarnya sebagai pusat koleksi dan distribusi. Kota-kota yang mengemban fungsi ini adalah seluruh ibukota kabupaten dan beberapa ibukota kecamatan di Provinsi Kalimantan Selatan, antara lain Kota Margasari, Negara, Pantai Hambawang, Alabio, Paringin, Kelua, Kintapura, Paatan, dan Batulicin. f. Pusat Pelayanan Lokal Fungsi ini ditetapkan bagi kota-kota yang memiliki kemampuan sebagai pusat pelayanan jasa, perdagangan, dan sosial/umum secara lokal. Kota-kota yang mengemban fungsi ini di Provinsi Kalimantan Selatan adalah kota-kota selain yang memiliki fungsi pelayanan wilayah belakang. Namun, ada beberapa kota yang memiliki fungsi pelayanan lokal tetapi juga diarahkan untuk ditingkatkan sebagai kota pusat pelayanan daerah belakang, yaitu Kota Margasari, Pantai Hambawang, Alabio, Paringin, Kelua dan Kintapura. PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 60 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan RTRW Provinsi Kalimantan Selatan 2000 - 2015 juga menetapkan pengembangan kawasan prioritas di Provinsi Kalimantan Selatan. Kawasan prioritas di Provinsi Kalimantan Selatan dibagi menjadi 5 (lima) kawasan, yaitu : 1. Kawasan lindung dan kritis A. Catchment Area Riam Kanan Wilayah ini secara administratif termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar. Wilayah catchment area Riam Kanan meliputi 129.360 Ha dan waduk seluas 9.200 Ha yang mampu mengairi areal irigasi seluas 26.000 Ha. Pengembangan wilayah ini sangat strategis dalam kaitannya dengan upaya mempertahankan swasembada pangan di Provinsi Kalimantan Selatan; meningkatkan cadangan pangan nasional, pengembangan kegiatan pariwisata dan perikanan; pengembangan sumber air baku PDAM serta PLTA. Arahan pengembangan kawasan Riam Kanan meliputi: 1) 2) Pelestarian waduk dan daerah tangkapan hujan; Upaya reboisasi dan penghutanan hutan liar, kembali untuk menangani berpindah, penggundulan penebangan akibat perladangan dan penggembalaan, kebakaran hutan; 3) 4) 5) Pengendalian kegiatan penambangan galian C; Pengamanan Daerah Aliran Sungai (DAS) Riam Kanan; Penanganan dan pengendalian konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang; 6) Penanganan daerah persawahan seluas 26.000 Ha yang diairi oleh irigasi Riam Kanan; PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 61 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan 7) B. Pengembangan budidaya perikanan keramba. Kawasan lahan kritis Meliputi lahan kritis di seluruh Provinsi Kalimantan Selatan yang diprioritaskan untuk pemulihan dan peningkatan fungsinya melalui rehabilitasi lahan dan reboisasi. C. Catchment Area Batulicin Wilayah catchment area Batulicin meliputi area sebesar 54.000 Ha di Kecamatan Batulicin. Arahan perlindungannya meliputi: 1) 2) Perlindungan daerah tangkapan hujan; Upaya reboisasi dan penghutanan kembali lahan bekas HPH; 3) Pengamanan DAS Batulicin. 2. Kawasan yang berperan menunjang sektor strategis A. Kawasan Pelabuhan dan Industri Batulicin Termasuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Kotabaru yang berperan sebagai pusat pengembangan KAPET Batulicin dan Pusat WP Tanah Bumbu. Arahan pengembangannya adalah sebagai berikut: 1) Peningkatan dan pembangunan prasarana pelabuhan untuk mendukung fungsi Pelabuhan Batulicin; 2) Penetapan Batulicin; 3) Pemantapan prasarana mendukung kegiatan pelabuhan samudra; 4) 5) Pengembangan wilayah kawasan industri Batulicin; Studi pengembangan kegiatan industri yang lebih detail. batas wilayah pengembangan Pelabuhan PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 62 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan B. Kawasan Pelabuhan Mekar Putih Meliputi Sub DAS Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru. Arahan pengembangannya adalah: 1) Penetapan batas wilayah pengembangan pelabuhan sebagai bentuk penanganan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan pemanfaatan ruang; 2) Pengembangan prasarana pelabuhan untuk mendukung fungsi pelabuhan secara khusus sebagai pelabuhan batubara; 3) Pengembangan studi rekayasa teknis pelabuhan. C. Kawasan Industri Simpang Tiga Lianganggang - Banjarbaru Berlokasi di Simpang Tiga - Lianganggang ke arah Bandara Syamsudin Noor, diantara jalan yang menuju Banjarbaru dan Pelaihari. Arahan pengembangannya adalah sebagai berikut: 1) Pengembangan prasarana pendukung utama kegiatan industri; 2) Pengembangan industri; 3) 4) Penataan wilayah sekitar kawasan industri; Pengamanan dan penataan wilayah kawasan sepanjang jalan lingkar Trisakti - Lianganggang. D. Kawasan PLTU Asam-asam PLTU ini direncanakan memiliki kapasitas 90 MW, dan didukung oleh PLTU swasta yang akan memproduksi listrik sekitar 540 MW. Arahan pengembangannya adalah sebagai berikut: 1) Menetapkan batas wilayah pengembangan PLTU; studi teknis pengembangan wilayah PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 63 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan 2) Mengamankan kegiatan-kegiatan di sekitar kawasan untuk mengamankan keberadaan PLTU ini; 3) Mengamankan catchment area Sungai Asam-Asam untuk proses pendinginan PLTU. E. Zone Industri Pengolahan Kayu Barito Kuala Pengembangan kawasan ini diarahkan kepada: 1) 2) Pembatasan perkembangan industri pengolahan kayu; Penataan ruang wilayah sempadan sungai yang menjadi lokasi kegiatan industri; 3) Pengamanan sempadan sungai dari pemanfaatan yang lebih intensif; 4) 5) Penanganan pencemaran lahan dan sungai; Pengembangan sistim jaringan transportasi yang terintegrasi dengan Pelabuhan Trisakti. F. Kawasan Wisata Alam dan Wisata Budaya Loksado Pengembangan kawasan ini diarahkan pada: 1) 2) Peningkatan dan pengembangan prasarana pariwisata; Pengembangan dan pemanfaatan obyek wisata dan seni budaya; 3) Studi kelayakan dan perencanaan tata ruang kawasan wisata; 4) Pengembangan sarana akomodasi yang tidak merusak lingkungan. G. Daerah Rawa Potensial Wilayah ini terbentang di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tapin, PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 64 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan Banjar, dan Barito Kuala, serta sangat berpotensi sebagai areal pengembangan pertanian, pariwisata, dan konservasi. Pengembangan daerah rawa memerlukan teknologi untuk mengatur fluktuasi air dan peningkatan prasarana transportasi penghubung dengan wilayah lainnya. 3. Kawasan Sentra Produksi (KSP) A. KSP Tabalong-Hulu Sungai Utara Meliputi Kecamatan Banua Lawas, Muara Harus, Kelua Tanjung, Lampihong, Banjang, Sungai Pandan, Babirik, dan Danau Panggan, yang merupakan kawasan pengembangan komoditi kedelai, perikanan darat, dan peternakan itik. B. KSP Barito Kuala-Banjar Meliputi Kecamatan Marahaban, Bakumpai, Barambai, Cerbon, Anjir Pasar, Wanaraya, Rantau Badauh, Mandastana, Sungai Tabuk, dan Astambul, yang merupakan kawasan pengembangan komoditi jeruk, padi, dan rambutan. C. KSP Tanah Laut-Kotabaru Meliputi Kecamatan Kintap, Kusan Ilir, Satui, Batulicin, dan Sungai Loban, yang merupakan kawasan pengembangan komoditi perikanan laut, perikanan tambak, dan ternak sapi. D. KSP Hulu Sungai Tengah-Hulu Sungai Selatan Meliputi Kecamatan Kandangan, Batang Alai Utara, Pandawan, Labuan Amas Utara, dan Labuan Amas Selatan yang merupakan kawasan pengembangan komoditi jagung, jeruk, dan kedelai. PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 65 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan E. KSP Hulu Sungai Selatan-Tapin 1 Meliputi Kecamatan Daha Utara, Daha Selatan, dan Candi Laras Selatan yang merupakan kawasan pengembangan kedelai. F. KSP Dulu Sungai Selatan-Tapin 2 Meliputi Kawasan Loksado, Padang Batung, Pian, Tapin Selatan, dan Binuang yang merupakan kawasan pengembangan jeruk dan kacang tanah. G. KSP Banjar Meliputi Kecamatan Simpang Empat, Sungai Pinang, Pengaron, Karang Intan, dan Aranio yang merupakan kawasan pengembangan komoditi pisang, kacang tanah, dan perikanan darat. H. KSP Tanah Laut Meliputi Kecamatan Pelaihari, Takisung, Panyipatan, Batu Ampar, dan Jorong yang merupakan kawasan pengembangan komoditi jagung, melinjo, dan ternak sapi. I. KSP Kotabaru Meliputi Kecamatan Pulau Laut Selatan dan Pulau Laut Barat yang merupakan kawasan pengembangan komoditi perikanan laut dan rumput laut. Prioritas pengembangan kawasan ini adalah : 1) 2) Pengembangan kawasan sentra produksi; Pengembangan unggulan; 3) 4) 5) Pengembangan permodalan; Pengembangan sumberdaya manusia; Pengembangan sistem kelembagaan; II - 66 agrobisnis/agroindustri komoditas PT. Pemeta Engineering System Consultant LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan 6) Pengembangan sistem infrastruktur dasar. 4. Kawasan Andalan A. B. C. Kawasan Andalan Kandangan dan sekitarnya; Kawasan Andalan Batulicin dan sekitarnya; Kawasan Andalan Banjarmasin dan sekitarnya. 5. Kawasan Tertinggal Kawasan ini menjadi prioritas pengembangan melalui pengembangan sarana dan prasarana, sumberdaya manusia dan peningkatan/pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Sektor yang dikembangkan untuk mendukung pengembangan kawasan tertinggal antara lain pertanian tanaman pangan, perikanan, dan industri kerajinan. Yang termasuk kawasan tertinggal di Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan RTRW Provinsi Kalimantan Selatan 2000 - 2015 adalah : a. Kabupaten Tabalong (Kecamatan Tanta, Banua Lawas, Pugaan, dan Muara Harus); b. Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Kecamatan Batu Tangga/Batang Alai Selatan, dan Hantakan); c. Kabupaten Tanah Laut (Kecamatan Kurau); d. Kabupaten Banjar (Kecamatan Kertak Hanyar dan Aluh-alud); e. Kabupaten Kotabaru (Kecamatan Pamukan Utara, Pamukan Selatan, Sungai Durian, Sampanahan, dan Kalumpang Utara); f. Kabupaten Barito Kuala (Kecamatan Alalak, Tabunganen, Tamban, dan Kuripan); g. Kabupaten Hulu Sungai Utara (Kecamatan Babirik, Juai, Halong, dan Sungai Pandan); PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 67 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan h. Kabupaten Tapin (Kecamatan Piani); i. Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Kecamatan Daha Selatan dan Daha Utara). 2.2.3 Kebijaksanaan Pengembangan Transportasi Arahan kebijaksanaan pengembangan prasarana yang terkait dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan dapat dilihat dalam Sistim Transportasi Nasional (Sistranas). Sistranas merupakan kebijakan yang mengatur sistem transportasi nasional dengan sasaran terciptanya penyelenggaraan transportasi yang efektif, yaitu memiliki kapasitas yang mencukupi, terpadu, tertib dan teratur, lancar, cepat dan tepat, selamat, aman, nyaman, biaya terjangkau, dan efisien dalam pembebanan biaya publik serta utilitas yang tinggi dalam satu kesatuan jaringan transportasi nasional. Pembangunan transportasi nasional berdasarkan Sistranas ditujukan untuk mengintegrasikan pola distribusi nasional dan pergerakan perdagangan internasional, sejalan dengan kerjasama subregional, seperti BIMP-EAGA, AIDA, IMT-GT, IMS-GT, dan sebagainya. Sistem transportasi nasional (Sistranas) laut menyiapkan untuk rencana pengembangan jaringan transportasi mendukung pengembangan kawasan nasional pada jangka panjang hingga tahun 2018. Dalam Sistranas, transportasi laut diposisikan sebagai penghubung dan pemersatu bagi kegiatan transportasi darat yang berlangsung di setiap pulau. Pengembangan transportasi laut langsung di setiap pulau. Pengembangan transportasi laut disesuaikan dengan kebutuhan hubungan antar pulau. Struktur jaringan transportasi laut direncanakan menurut kategori berikut: PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 68 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan 1. Secara horisontal • Di bagian Utara wilayah nasional menghubungkan pulau-pulau terluar di wilayah nasional dengan daratan atau pulau induk terdekat, yaitu antara Natuna dengan Batam/Bintan dan Kalimantan Barat serta Sangihe-Talaud dengan Sulawesi Utara dan Halmahera. • Di bagian Tengah wilayah nasional menghubungkan wilayah bagian Tengah Sumatera melalui Pulau Bangka – Belitung ke Kalimantan; Kalimantan Timur dengan Sulawesi Tengah; dan Sulawesi Tenggara ke Kepulauan Maluku hingga Papua bagian Barat. • Di bagian Selatan wilayah nasional menghubungkan Sumatera dengan Jawa hingga NTT dengan lintasan penyeberangan dan NTT dengan Papua dengan transportasi laut. 2. Secara vertikal • • • Menghubungkan Jawa dengan Kalimantan. Menghubungkan NTB dan NTT dengan Sulawesi. Menghubungkan NTT dengan Maluku dan Papua Hirarki pelabuhan direncanakan meliputi: a. Pelabuhan Utama (trunk port) yaitu pelabuhan yang melayani angkutan laut dalam jumlah besar dengan wilayah pelayanan yang luas. Pelabuhan utama terdiri dari : Pelabuhan utama primer Pelabuhan utama sekunder Pelabuhan utama tersier b. Pelabuhan pengumpan (feeder port), yaitu pelabuhan yang melayani angkutan laut dalam jumlah sedang atau terbatas dengan PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 69 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan wilayah pelayanan yang terbatas pula. terdiri dari : Pelabuhan pengumpan regional Pelabuhan pengumpan lokal Pelabuhan pengumpan Selain klasifikasi di atas, pelabuhan juga diklasifikasikan menurut: • Status, yaitu pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dan pelabuhan yang tidak terbuka bagi perdagangan luar negeri. • • Jenis, yaitu pelabuhan umum dan pelabuhan khusus. Penyelenggara, yaitu pelabuhan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah; pelabuhan umum yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan; dan pelabuhan khusus yang diselenggarakan oleh pengelola tertentu. Kebijakan di sektor perhubungan laut antara lain Peraturan Pemerintah KepMenHub Nomor Nomor 69 KM Tahun 53 yang 2001 Tahun tentang 2002 Kepelabuhanan, Tatanan fungsi tentang dan Kepelabuhanan Nasional mengatur hirarki pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan nasional; serta kebijakan pengembangan pelabuhan jangka panjang. PP Nomor 69 Tahun 2001 dan KepMenHub Nomor KM 53 Tahun 2002 menetapkan 725 pelabuhan umum di Indonesia dalam hirarki sebagai berikut : Pelabuhan internasional hub yang merupakan pelabuhan utama primer Berperan sebagai pelabuhan internasional hub yang melayani alih muat peti kemas nasional dan internasional dengan skala pelayanan transportasi laut dunia. PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 70 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan Berperan sebagai pelabuhan induk yang melayani angkutan peti kemas nasional dan internasional sebesar 2.500.000 TEU’s/tahun atau angkutan lain yang setara. Berperan sebagai pelabuhan alih muat angkutan peti kemas nasional dan internasional dengan pelayanan berkisar antara 3.000.000 – 3.500.000 TEU’s/tahun atau angkutan lain yang setara. Berada dekat jalur pelayaran internasioal + 500 mil. Jarak dengan pelabuhan internasional hub lainnya sebesar 500 – 1.000 mil. Pelabuhan internasional yang merupakan pelabuhan utama sekunder Berperan sebagai pusat distribusi peti kemas nasional dan pelayanan angkutan peti kemas internasional. Berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan angkutan peti kemas. Melayani angkutan peti kemas sebesar 1,5 juta TEU’s/tahun. Berada dekat jalur pelayaran internasional + 500 mil dan jalur pelayaran nasional + 50 mil. Jarak dengan pelabuhan internasional lainnya sebesar 200 – 500 mil. Pelabuhan nasional yang merupakan pelabuhan utama tersier Berperan sebagai pengumpan angkutan peti kemas nasional. Berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang umum nasional. Berada dekat jalur pelayaran nasional + 50 mil. PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 71 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan Jarak dengan pelabuhan nasional lainnya sebesar 50 – 100 mil. Pelabuhan regional yang merupakan pelabuhan pengumpan regional Berperan sebagai pengumpan pelabuhan internasional hub, pelabuhan internasional, dan pelabuhan nasional. Berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang dari/ke pelabuhan utama dan pengumpan. Berperan melayani angkutan laut antar kabupaten/kota dalam Provinsi. Jarak dengan pelabuhan regional lainnya sebesar 20 – 50 mil. Pelabuhan lokal yang merupakan pelabuhan pengumpan lokal Berperan sebagai pengumpan pelabuhan internasional hub, pelabuhan internasional, pelabuhan nasional, dan pelabuhan regional. Berperan sebagai tempat pelayanan penumpang di daerah terpencil, terisolasi, perbatasan, daerah terbatas, yang hanya didukung oleh moda transportasi laut. Berdasarkan kebijakan tersebut, ditetapkan 19 (sembilan belas) pelabuhan umum di Provinsi Kalimantan Timur, terdiri dari 1 (satu) pelabuhan internasional, 14 (empat belas) pelabuhan nasional, 3 (tiga) pelabuhan regional, dan 1 (satu) pelabuhan lokal). Kebijakan pengembangan hirarki dan fungsi pelabuhan khusus di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan KepMenHub Nomor KM 53/2002 meliputi 32 (tigapuluh dua) pelabuhan khusus, sebagaimana terlihat pada Tabel II - 26. PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 72 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan TABEL II – 26 HIRARKI DAN FUNGSI PELABUHAN UMUM DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BERDASARKAN KEPMENHUB NOMOR KM 53 TAHUN 2002 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PELABUHAN Balikpapan Kampung Baru Talisayan Tanjung Redeb Lhok Tuan Tanjung Laut Tanjung Santan Nunukan Pulau Bunyu Tanjung Selor Kuala Semboja Sebulu Sangatta Sangkulirang Sungai Nyamuk Tanah Grogot Teluk Adang Samarinda Tarakan KABUPATEN/KOTA Balikpapan Balikpapan Berau Berau Bontang Bontang Bontang Nunukan Bulungan Bulungan Kutai Kertanegara Kutai Kertanegara Kutai Timur Kutai Timur Malinau Pasir Pasir Samarinda Tarakan HIRARKI PERAN DAN FUNGSI PELABUHAN TAHUN 2007 Pelabuhan Internasional Pelabuhan Nasional Pelabuhan Lokal Pelabuhan Nasional Pelabuhan Nasional Pelabuhan Nasional Pelabuhan Nasional Pelabuhan Nasional Pelabuhan Nasional Pelabuhan Regional Pelabuhan Nasional Pelabuhan Regional Pelabuhan Nasional Pelabuhan Regional Pelabuhan Nasional Pelabuhan Nasional Pelabuhan Nasional Pelabuhan Nasional Pelabuhan Nasional Sumber : Lampiran IB KepMenHub Nomor KM 53/2002, 2004 Sedang kebijakan pengembangan hirarki dan fungsi pelabuhan penyeberangan meliputi: • • Pelabuhan penyeberangan lintas Provinsi/antar negara, Pelabuhan penyeberangan lintas kabupaten/kota, dan II - 73 PT. Pemeta Engineering System Consultant LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan • Pelabuhan penyeberangan lintas dalam kabupaten/kota. Berdasarkan KepMenHub Nomor 53 Tahun 2002 di Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan 7 (tujuh) pelabuhan penyeberangan yang melayani 11 (sebelas) lintasan. TABEL II – 27 HIRARKI DAN FUNGSI PELABUHAN KHUSUS DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BERDASARKAN KEPMENHUB NOMOR KM 53 TAHUN 2002 No Pelabuhan Terdekat Hirarki Peran & Fungsi 1 Balikpapan PN PN PN 2 Bontang PN PN 3 Bunyu PN PN 4 Kuala Semboja PN PN 5 Kutai PN PN 6 7 Lhok Tuan Samarinda PN PN PN PN PN PN 8 9 Sangatta Sangkulirang PN PN PN 10 Tanah Grogot PN PN PN PN No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pengelola Pertamina (BBM) Pertamina Lawe-lawe (BBM) Pertamina Penajam (BBM) Kaltim Methanol Industri (Kimia) Pertamina (BBM) Pertamina Bunyu (Kimia) Pertamina Tidung (BBM) Pertamina (BBM) Tambang Batubara Bukit Asam (Batubara) Multi Harapan Utama (Batubara) Gunung Bayan Pratama Coal (Batubara) Pupuk Kaltim (pupuk) KPC Sangatta Nusaminera Utama (Batubara) Pertamina (BBM) Ditjen Pertambangan Umum (Batubara) Pertamina Sangatta (BBM) Kaltim Prima Coal (Batubara) Dwi Warna Timber (Kayu) Gebaga Timber Co (-) Kelian Equatorial Mining (Emas) Kideco Jaya Agung (Batubara) BHP Kendilo Coal Indonesia (Batubara) PTP Nusantara XIII (CPO) PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 74 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan No Pelabuhan Terdekat Hirarki Peran & Fungsi PN 11 12 Tanah Merah Tanjung Laut PN PN PN 13 14 15 16 Tanjung Redeb Tanjung Santan Tarakan Teluk Apar PN PN PN PN No 25 26 27 28 29 30 31 32 Pengelola Utan (Batubara) PTP Nusantara XIII (Perkebunan) Pertamina (BBM) Indominco Mandiri (Batubara) Kiani Kertas (Kertas) Pertamina (BBM) Pertamina (BBM) Bentala Coal Mining (Batubara) Sumber : Lampiran III KepMenHub Nomor KM 53/2002, 2004 TABEL II – 28 PELABUHAN PENYEBERANGAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BERDASARKAN KEPMENHUB NOMOR KM 53 TAHUN 2002 No 1 2 Pelabuhan Somber Penajam Lintasan Penajam – Balikpapan Penajam – Balikpapan Mamuju – Balikpapan 3 4 Kariangau Tarakan *) Taipa – Kariangau Tj. Selor – Tarakan Tarakan – Ancam Tarakan – Sebakung Tarakan - Toli-toli ***) 5 6 7 Tanjung Selor Ancam Nunukan ***) Tarakan - Tj. Selor - Ancam Tarakan - Tj. Selor - Ancam Nunukan - Tawau ***) Hirarki Peran & Fungsi Dalam Kab/Kota Dalam Kab/Kota Lintas Provinsi Lintas Provinsi Dalam Kab/Kota Dalam Kab/Kota Dalam Kab/Kota Lintas Provinsi Dalam Kab/Kota Dalam Kab/Kota Antar Negara Sumber : Lampiran IIB KepMenHub Nomor 53/2002 *) lintasan sudah dioperasikan, belum dibangun pelabuhan penyeberangan ***) rencana lintasan baru PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 75 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan 2.3 PERMASALAHAN PENGEMBANGAN TATA RUANG WILAYAH 2.3.1 Kalimantan Timur Secara umum RSTRP Kalimantan Timur 1992 yang hingga saat ini digunakan sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang Propinsi Kalimantan Timur telah mempertimbangkan berbagai potensi dan kendala pengembangan wilayah, namun kondisi nyata menunjukkan terdapat beberapa permasalahan dan penanganan tata ruang yang perlu dilengkapkan dan dielaborasi lanjut dalam rencana tata ruang wilayah Propinsi Kalimantan Timur. Permasalahan tersebut mencakup berbagai aspek rencana, yaitu aspek fisik, ekonomi, sosial, pranata dan kelembagaan penataan ruang. Permasalahan pembangunan dan penataan ruang Propinsi Kalimantan Timur yang terjadi yang mempengaruhi kinerja RSTRP Kalimantan Timur 1992 adalah sebagai berikut : 1. Wilayah perairan laut seluas 2,4 juta Ha yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses penataan ruang Propinsi Kalimantan Timur belum dipertimbangkan secara spesifik dalam RSTRP Kalimantan Timur 1992. Pada kenyataannya, potensi sumberdaya pesisir, kelautan, dan pulau-pulau kecil di Propinsi Kalimantan Timur sangat besar, meliputi perikanan laut, vegetasi mangrove, terumbu karang, padang lamun, pariwisata bahari, dan transportasi laut. Selain potensi yang besar, sumberdaya dan lingkungan laut dan pulau-pulau kecil juga membutuhkan upaya perlindungan dan pelestarian; yang mensyaratkan perlunya pemahaman hubungan darat - pesisir - laut; karakteristik ekosistem pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil; biota perairan laut yang perlu dilindungi; dan karakteristik masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang berorientasi ke laut. Sebagian besar (40,62%) wilayah Kalimantan Timur memiliki kelerengan >40%, dan dialiri oleh 247 sungai besar dan kecil PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 76 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan dengan arah aliran Barat – Timur yang seluruhnya bermuara di pantai Timur. Daerah dengan ketinggian 100 meter dpl dan kelerengan >40% berada di wilayah bagian Barat, sehingga alih fungsi kawasan lindung di bagian hulu berpotensi meningkatkan sedimentasi hingga ke muara. Tingginya tingkat sedimentasi dari hulu mengakibatkan penurunan kualitas perairan laut dan pendangkalan badan sungai. Di samping itu, keberadaan gugus pulau kecil di Kawasan Derawan di lepas pantai Kabupaten Berau merupakan salah satu potensi ekowisata bahari yang potensial dikembangkan sekaligus dilestarikan. Hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam penataan ruang adalah keberadaan karang penghalang (barrier reef) hampir sejajar garis pantai yang berfungsi melindungi daratan pantai Timur secara fisik serta potensi bencana alam geologi oleh keberadaan patahan dan lipatan di wilayah pantai. 2. Arah aliran sungai besar dan kecil di Propinsi Kalimantan Timur adalah Barat – Timur yang sebagian besar berhulu di daerah pegunungan di bagian Barat. Pola aliran sungai yang memiliki multi fungsi pada hakekatnya menjadi salah satu pertimbangan untuk mendelineasi kawasan lindung bagi daerah bawahnya. Arahan kawasan lindung dalam RSTRP Kalimantan Timur 1992 belum menunjukkan pola perlindungan daerah bawah, sehingga kinerja manfaat sungai di Propinsi Kalimantan Timur belum tercapai secara optimal. Selain itu, pola kawasan lindung tersebut dibutuhkan untuk pengamanan alur sungai dan pantai dari ancaman sedimentasi. 3. Walaupun RSTRP Kalimantan Timur 1992 telah mengidentifikasi permasalahan pemanfaatan ruang wilayah, namun rencana tersebut belum menetapkan arahan pemanfaatan ruang bagi setiap bagian wilayah Propinsi menurut lokasi dan besaran, terutama bagi PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 77 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan kepentingan kegiatan budidaya. Permasalahan yang diidentifikasi adalah penguasaan lahan, konflik peruntukan lahan, dan pengendalian pemanfaatan ruang, diantaranya adanya kegiatan budidaya skala besar dalam kawasan lindung. Rencana alokasi dan luasan pemanfaatan ruang budidaya penting ditetapkan sebagai salah satu arahan yang perlu diakomodasi oleh rencana tata ruang wilayah propinsi. RSTRP Kalimantan Timur 1992 menetapkan kawasan lindung seluas 6.909.208 Ha, namun perkembangan pemanfaatan ruang wilayah menunjukkan luasan yang senantiasa berkurang menjadi sekitar 4.593.754 Ha. Hasil program paduserasi Propinsi Kalimantan Timur pada tahun 1999 mencatat luas kawasan lindung sebesar 4.593.754 Ha atau 22,92% dari luas wilayah daratan Propinsi Kalimantan Timur, terdiri atas hutan lindung seluas 2.574.616 Ha, cagar alam seluas 1.747.382 Ha, taman hutan raya seluas 61.850 Ha, taman nasional seluas 198.629 Ha, dan hutan pendidikan dan penelitian seluas 11.277 Ha. Walaupun demikian, implementasi pengelolaan kawasan lindung nyatanya belum menjamin dapat dipertahankannya fungsi perlindungan sesuai yang direncanakan, oleh karena alih fungsi lahan berlangsung secara terus menerus sehingga kawasan budidaya secara riil terus bertambah. Permasalahan utama penurunan luasan kawasan berfungsi lindung adalah terancamnya daerah bawahan, terganggunya habitat spesies endemik, menurunnya keanekaragaman hayati, serta menurunnya kemampuan hutan hujan ekosistem global. 4. Dalam RSTRP Kalimantan Timur 1992 telah ditelaah dan tropis untuk melindungi diidentifikasi kecenderungan pertumbuhan perekonomian propinsi menurut sektor, termasuk sektor-sektor unggulan. Secara spesifik RSTRP Kalimantan Timur 1992 telah mengidentifikasi sektor migas, PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 78 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan pertambangan, industri, dan pertanian sebagai sektor yang diunggulkan bagi perkembangan perekonomian Propinsi Kalimantan Timur. Prediksi tersebut masih relevan dibandingkan dengan realisasi perkembangan perekonomian Propinsi Kalimantan Timur. Namun rencana tata ruang tersebut belum memberikan arahan dan strategi untuk mengatasi permasalahan kesenjangan pertumbuhan perekonomian antar bagian wilayah propinsi yang diwakili oleh wilayah pesisir Timur dengan wilayah pedalaman. Jika sektor industri dan pertanian diprediksikan akan terkonsentrasi di wilayah pesisir Timur, maka pengembangan wilayah pedalaman diupayakan melalui pembangunan prasarana perhubungan untuk meningkatkan akses hulu – hilir. Dalam rencana tersebut belum diidentifikasi mendukung sektor-sektor perkembangan kegiatan wilayah ekonomi pedalaman, yang yang dapat tidak seluruhnya merupakan usaha berskala besar. Demikian juga pusatpusat pertumbuhan yang dianggap mampu menjalarkan pertumbuhan ke wilayah pedalaman belum ditetapkan menurut ordinasi pelayanannya. 5. Konsep pengembangan tata ruang propinsi dalam RSTRP Kalimantan Timur 1992. Jika salah satu permasalahan tata ruang utama yang dihadapi oleh Propinsi Kalimantan Timur adalah disparitas perkembangan antara wilayah pesisir Timur dengan wilayah pedalaman, maka RSTRP Kalimantan Timur 1992 belum memperhitungkan secara memadai laju pertumbuhan yang diharapkan bagi setiap bagian wilayah agar kesenjangan antar wilayah tersebut dapat dikurangi. Prediksi pertumbuhan tersebut penting ditetapkan untuk memperhitungkan dukungan sumberdaya manusia dalam kegiatan perekonomian yang direncanakan akan dikembangkan. Propinsi Kalimantan Timur memiliki jumlah penduduk sekitar 2,4 juta jiwa tidak jauh berbeda PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 79 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan dengan prediksi RSTRP Kalimantan Timur 1992. Namun distribusi dan kepadatan penduduk tercatat sangat fluktuatif, yaitu sebagian besar terkonsentrasi di kawasan perkotaan di wilayah Timur bagian Selatan. Kepadatan penduduk juga tercatat antara 1 – 727 jiwa/Km2. Walaupun dari segi tingkat pendidikan tercatat hanya sekitar 25% dari jumlah penduduk propinsi yang berpendidikan SD atau yang lebih rendah, sehingga merupakan aset sumberdaya manusia yang relatif berkualitas tinggi; namun jumlah penduduk yang tercatat pada saat ini belum menjamin terciptanya daya dukung yang memadai bagi pengembangan dan perluasan kegiatan perekonomian. Jika jumlah dan distribusi penduduk tersebut tidak dipertimbangkan dalam perencanaan pengembangan perekonomian setiap bagian wilayah propinsi, maka dukungan sumberdaya manusia dalam pengembangan kegiatan budidaya tidak dapat diharapkan. Dalam strategi pengembangan tata ruang bagi setiap bagian wilayah dapat diintroduksi kemungkinan program peningkatan pertambahan penduduk melalui migrasi masuk. Pengalaman Propinsi Kalimantan Timur dalam program transmigrasi telah membuktikan bahwa sumberdaya manusia dapat dimobilisasi dari daerah luar Propinsi Kalimantan Timur. 6. Percepatan pertumbuhan wilayah pedalaman pada dasarnya perlu ditelaah menurut potensi sumberdaya alam dan binaan setempat dengan prinsip senantiasa mengupayakan peningkatan proses pertambahan nilai produk-produk primer dalam ruang lokal. Kontribusi setiap bagian wilayah dalam pembentukan PDRB Propinsi Kalimantan Timur menurut fungsi waktu membuktikan bahwa terdapat potensi perkembangan yang dapat dimanfaatkan pada setiap bagian wilayah untuk mengembangkan diri. Jika rencana tata ruang berhasil mengidentifikasi potensi lokal yang dapat dikembangkan, maka kesenjangan pertumbuhan antar wilayah PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 80 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan dapat dikurangi melalui strategi memperpendek siklus pertambahan nilai menurut ruang. Dalam konsep tersebut peran pusat-pusat koleksi dan distribusi menjadi sangat penting. 7. Perkembangan prasarana wilayah menunjukkan kecenderungan mengikuti perkembangan pusat atau wilayah yang dilayani, sehingga rencana penyediaan prasarana wilayah sebagaimana direncanakan seluruhnya dalam dapat RSTRP dicapai. Kalimantan Bahkan Timur 1992 belum beberapa diantaranya berkembang tidak sesuai dengan rencana. Disparitas pembangunan antara lain dipicu oleh kesenjangan dalam ketersediaan prasarana dan sarana antar bagian wilayah propinsi. Di lain pihak, beberapa wilayah Kabupaten/Kota memiliki prasarana dan sarana wilayah dengan spesifikasi pelayanan melampaui fungsi yang seharusnya. Belum terpadunya pembangunan prasarana wilayah dengan perkembangan wilayah yang dilayaninya mengakibatkan prasarana yang ada acapkali tidak mencapai skala ekonomis pelayanannya, tidak efisien, dan tidak efektif. Oleh karenanya dalam rencana tata ruang perlu disiapkan konsepsi pengembangan jaringan prasarana wilayah menurut tujuan perencanaan tata ruang skala propinsi, agar kinerja penyediaan prasarana wilayah yang membutuhkan investasi sangat besar dapat berlangsung optimal. 2.3.2 Kalimantan Selatan Permasalahan tata ruang dalam konteks antar wilayah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) pokok permasalahan, yaitu dalam konteks nasional dan dalam konteks Pulau Kalimantan. PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 81 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan 2.3.2.1 Permasalahan Tata Ruang Kalimantan Selatan dalam Konteks Nasional • Provinsi Kalimantan Selatan dilihat dari kedekatannya dengan pusat pemerintahan maupun pasar yang umumnya terletak di Pulau Jawa, membuka peluang terbentuknya interaksi dengan pusat-pusat pasar di Pulau Jawa, yang akan memperkuat dan memperluas basis perekonomian provinsi tersebut. • Provinsi Kalimantan Selatan berada pada Selat Makasar yang merupakan jalur pelayaran strategis dari Timur Tengah dan Eropa menuju Utara (Jepang, Korea, RRC, Taiwan, dan Filipina). Peluang untuk memanfaatkan potensi ini akan semakin besar setelah dibukanya pelabuhan Merah Putih. Selain itu potensi pantai Kalimantan Selatan sepanjang 413 Km juga merupakan kawasan yang strategis bagi pengembangan kegiatan ekonomi lain. • Pergerakan barang yang masuk lebih kecil dari yang keluar, walaupun jenis barang yang diekspor lebih sedikit dari barang impor. Hal ini mengindikasikan keterkaitan wilayah Provinsi Kalimatan Selatan dengan wilayah lain cukup tinggi, terutama dari Pulau Jawa. • Umumnya jenis barang yang dipasarkan ke luar wilayah Kalimantan Selatan adalah barang – barang dari sektor primer yang padat modal dengan teknologi di luar jangkauan kemampuan masyarakat. • Sektor pertanian rakyat terutama sub sektor pertanian pangan merupakan sektor yang tersisih secara ekonomi. • Rendahnya pendapatan tenaga kerja di sektor pertanian yang merupakan bagian terbesar dari angkatan kerja menyebabkan rendahnya permintaan agregat terhadap komoditas industri, terutama keperluan sehari – hari. Akibatnya investasi pada sektor PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 82 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan industri, terutama industri yang memenuhi permintaan lokal, berkurang sehingga barang – barang tersebut didatangkan dari luar wilayah Kalimantan Selatan, terutama dari Pulau Jawa. 2.3.2.2 Permasalahan Tata Ruang Kalimantan Selatan dalam Konteks Pulau Kalimantan • Sektor pertanian yang konstribusinya terhadap total PDRB sekitar 28% harus menanggung sekitar 60% dari total angkatan kerja. Akibatnya PDRB perkapita tenaga kerja sektor pertanian jauh lebih kecil dari rata – rata sektor lainnya. • Dilihat dari ketersediaan infrastruktur utama yaitu jaringan jalan, orientasi transportasi mengarah ke luar wilayah, menyebabkan Pulau Kalimantan belum memiliki kesatuan wilayah ekonomi yang kuat. Interaksi dalam memanfaatkan keuntungan komparatif masing – masing provinsi masih sangat lemah. 2.3.2.3 Permasalahan Perekonomian Wilayah • Permasalahan yang dihadapi oleh sub sektor tanaman pangan terutama disebabkan karena lahan potensial sawah belum secara keseluruhan dapat difungsikan, karena belum tersedianya saluran irigasi yang baik, terbatasnya tenaga kerja dan lain – lain. • Untuk sub sektor perkebunan permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya penelitian untuk mendukung perkembangan pertumbuhan industri yang memanfatkan hasil dari komoditas tersebut, disamping keterbatasan modal dan ketersediaan bahan, terutama yang menyangkut status dan kemampuan lahan. • Sub sektor perikanan terutama mengahadapi masalah pemanfaatan sumber daya laut yang tidak merata, dengan konsentrasi pada daerah – daerah perairan pantai yang pada gilirannya nanti dapat mengakibatkan menurunnya kualitas dan PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 83 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan kuantitas sumber daya perikanan di daerah tersebut. Permasalahan lain adalah terganggunya produksi hasil – hasil perikanan akibat terjadinya pendangkalan, meluasnya gulma air dan penangkapan yang tidak selektif, penggunaan bahan kimia/ peledak, dan limbah buangan industri terutama di sepanjang DAS Barito dan Martapura. • Sektor industri di Kalimantan Selatan pada dasarnya didominasi oleh industri pengelolaan kayu dan rotan. Akan tetapi laju perkembangan industri pengolahan kayu hingga saat ini mulai menunjukkan penurunan, dikarenakan bahan baku kayu yang diolah sebagian harus didatangkan dari provinsi lain, selain itu dampak terhadap lingkungan patut diperhitungkan. • Sektor pertambangan di Kalimantan Selatan memiliki potensi yang besar, seperti batu bara, pasir kwarsa, kaolin, dan sebagainya. Masalah yang dihadapi adalah pada umumnya kegiatan pertambangan memiliki dampak ekonomi yang rendah terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain itu, secara ruang terjadi pula masalah tumpang tindih antar batas kawasan kuasa pertambangan dan kontrak karya dengan kawasan peruntukkan lain, misalnya kehutanan, pertanian, kawasan lindung, dan lain sebagainya. 2.3.2.4 Permasalahan Kependudukan A. Masalah Ketimpangan Pertumbuhan Penduduk • Laju pertumbuhan penduduk yang pesat hanya di Kabupaten Kota Baru dan Tanah Laut. Kecenderungan pertumbuhan yang cepat tersebut sebagai adanya kegiatan transmigrasi dan adanya upaya pembukaan jalur transportasi antara Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 84 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan • Daerah – daerah yang mempunyai pertumbuhan penduduk yang pesat tersebut hanya yang berada di Wilayah Pembangunan (WP) Tanah Bumbu, kemudian disusul daerah – daerah di WP Kayutangi. Daerah – daerah yang berada di WP Banua Lima, yaitu : Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, dan Tapin tingkat pertumbuhan penduduknya sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh besarnya out – migrasi pada daerah – daerah ini. • Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar selain mempunyai jumlah penduduk yang besar juga mempunyai laju pertumbuhan penduduk yang pesat, sehingga pada masa mendatang tampaknya sebagian besar penduduk Kalimantan Selatan masih akan terkonsentrasi di wilayah tersebut karena adanya daya tarik yang dimilikinya. • Kecenderungan semakin pesatnya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kota Baru dan Tanah Laut juga mempunyai implikasi daerah – daerah tersebut cenderung mengalami perkembangan yang cepat sebagai pusat pelayanan lokal maupun regional. Dengan demikian di masa yang akan datang tampaknya juga akan terkonsentrasi di kedua daerah ini. B. Masalah Penyebaran Penduduk • Ditinjau dari persebaran penduduk antar daerah kabupaten, maka pada saat ini persebaran penduduk dan permukiman masih terkonsentrasi di Kota Banjarmasin. • Daerah – daerah di Kabupaten Kota Baru atau WP Tanah Bumbu, meskipun persebaran penduduk dan permukiman saat ini masih rendah, tetapi dilihat dari laju pertumbuhan penduduk dan kecenderungan pembangunan di daerah ini, maka pada PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 85 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan masa mendatang tampaknya akan berakibat semakin meningkatnya konsentrasi penduduk dan permukiman serta kepadatannya. C. Ketimpangan Struktur Sosial Ekonomi Penduduk • Daerah – daerah di WP Kayutangi relatif lebih baik tingkat pendidikan penduduknya. • Daerah – daerah kabupaten yang memiliki angka kematian penduduk tinggi umumnya yang berada di WP Banua Lima. Daerah – daerah di WP Kayutangi tingakt kesehatannya relatif lebih baik dari pada daerah – daerah di WP Banua Lima, kecuali Kabupaten Banjar dan Tanah Laut. Sedangkan WP Tanah Bumbu atau Kabupaten Kota Baru merupakan daerah yang memiliki angka kematian penduduk paling rendah. • Tingkat pendapatan dan pengeluaran penduduk yang besar adalah daerah – daerah di WP Kayutangi. Dilihat dari ketimpangan pemerataan pendapatan penduduk, daerah – daerah di WP Banua Lima umumnya memiliki tingkat ketimpangan pendapatan penduduknya relatif tinggi. Daerah yang paling merata tingkat pendapatan penduduknya hanya Kabupaten Kota Baru, Banjar, dan Tabalong. • Persentase penduduk usia produktif pada daerah – daerah di WP Banua Lima relatif kecil dan berada di bawah rata – rata persentase penduduk usia produktif di Kalimantan Selatan, disebabkan banyak penduduk usia tersebut yang berimigrasi ke WP Kayutangi dan ke Kalimantan Tengah. Dilihat dari angka ketergantungannya, daerah – daerah tersebut juga mempunyai ratio ketergantungan relatif tinggi. PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 86 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan TABEL II – 29 DISTRIBUSI PENDUDUK KOTA – KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 87 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan 2.3.2.5 Permasalahan Sistem Pusat–pusat Permukiman/Kota–Kota A. Penduduk Perkotaan • Secara ruang, terlihat bahwa ada ketimpangan dalam hal penyebaran maupun perkembangan pusat – pusat pemukiman/ kota – kota antara wilayah bagian Barat dan bagian Timur Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagian besar dari pusat – pusat pemukiman atau kota – kota di Kalimantan Selatan berlokasi di bagian Barat Pegunungan Meratus, tersebar di sepanjang Sungai Barito – Negara – Tabalong serta sepanjang jalan yang menghubungkan Banjarmasin – Martapura – Tanjung. • Di sebelah Timur, pusat – pusat pemukiman/kota – kota yang ada tidak saja lebih sedikit jumlahnya, tetapi juga memiliki ukuran penduduk yang relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan kota – kota yang berlokasi di sebelah Barat. Pada saat ini hanya ada 4 (empat) kota yang berlokasi di bagian Timur provinsi ini yaitu Kota Baru, Batu Licin, Pegetan, dan Pelaihari. B. Hirarki Kota – kota • Dengan berdasarkan metoda rank size rule atas dasar besaran kota menunjukkan bahwa sistem kota – kota yang ada selama 10 (sepuluh) tahun terakhir masih sangat didominasi oleh Kota Banjarmasin. • Wilayah Pembangunan Kayutangi, dengan ibukotanya Banjarmasin memiliki tingkat hirarki kota yang paling lengkap, yaitu dari kota orde I hingga IV, sedangkan WP Banua Lima hanya memiliki kota berorde III dan IV serta WP Tanah Bumbu hanya memiliki kota berorde II dan IV. PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 88 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan C. Fungsi Kota • Kota – kota di Kalimantan Selatan dapat dikategorikan sebagai kota – kota yang mengemban satu atau beberapa dari fungsi – fungsi kota sebagai berikut : Pusat pelayanan wilayah belakang Pusat komunikasi antar wilayah Pusat kegiatan industri manufaktur Pusat pemukiman Pusat administrasi pemerintahan • Sementara itu, 5 (lima) kota yang merupakan ibukota kecamatan memiliki skala pelayanan kecamatan dan 7 (tujuh) kota kecamatan lainnya memiliki skala pelayanan lokal. D. Pusat-pusat Pemukiman/Kota-kota Strategis dan Kebijaksanaan Pengembangan Kota • Pada kenyataannya paling sedikit ada dua pusat pemukiman yang tidak termasuk dalam kategori “kota” menurut kriteria BPS namun mengemban fungsi pengembangan wilayah yang cukup penting, yaitu Negara dan Margasari. • Terdapat pula pusat – pusat pemukiman lain yang disinyalir mempunyai peranan besar dalam pengembangan wilayah antara lain adalah Paringin dan Binuang. Paringin saat ini mulai berkembang karena adanya aktivitas hinterlandnya yang cukup pesat antara lain penambangan batu bara dan PIRSUS. Selain itu, Paringin juga merupakan kota transit ke Kalimantan Timur. Selanjutnya Binuang juga berperanan besar sebagai pusat pengembangan wilayah. Kota ini telah berkembang karena adanya aktivitas perkebunan NES dan penambangan batu bara rakyat di wilayah belakangnya. PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 89 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan TABEL II – 30 HIRARKI DAN FUNGSI KOTA – KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 1990 PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 90 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan • Kota – kota lain yang memiliki adalah prospek Pelaihari baik (NES untuk dan dikembangkan transmigrasi) sekitarnya). • fungsinya dan Bati – bati (perkembangan industri Jika kita lihat sistem kota – kota strategis yang dapat dikembangkan menurut studi NUDS (1985) terlihat bahwa Banjarmasin yang merupakan ibukota provinsi sekaligus pusat pengembangan WP Kayutangi dapat dikembangkan sebagai NDC (E) – C (National Development Center (Emerging) – Center), sedangkan Kandangan (pusat WP Banua Lima) sebagai RDC II (Regional Development Center) dan Kota Baru (pusat WP Tanah Bumbu) sebagai IDC – I (Inter – regional Development Center). Kecuali Tanjung dan Kandangan yang akan dikembangkan sebagai RDC – II, hampir semua ibukota kabupaten lainnya memiliki skala pelayanan lokal. 2.3.2.6 Permasalahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya A. Masalah Kelestarian Lingkungan Hidup • Berkaitan dengan kelestarian lingkungan hidup, masalah yang menonjol di Kalimantan Selatan adalah masalah erosi tanah. Hal ini diindikasikan oleh besarnya fluktuasi air sungai (di hujan dan kemarau) yang amat besar. Hal ini disebabkan terutama semua sungai yang mempunyai tangkapan air di Pegunungan Meratus telah menunjukkan gejala kritis. Pegunungan Meratus (lereng diatas 40%, intensitas hujan tinggi, tanah sangat peka erosi) yang merupakan daerah tangkapan air hampir semua sungai di Kalimantan Selatan saat ini telah terbagi habis oleh HPH. Pada kawasan ini pula terjadi pemanfaatan hutan yang tidak terkendali dalam bentuk penebangan liar dan perladangan PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 91 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan berpindah serta kerusakan hutan akibat kebakaran menyebabkan pula lahan – lahan kritis dalam areal hutan. • Selain hal di atas, masalah pertambangan merupakan masalah tersendiri dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan. Banyak kegiatan penambangan rakyat (galian C emas, intan, dan batu bara) yang berlokasi atau berdekatan dengan kawasan yang berfungsi lindung. Apabila kegiatan tersebut tidak dikendalikan tentu saja dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan. B. Masalah Pemanfaatan Sumber Daya Alam • Ditinjau dari potensinya, wilayah Kalimantan Selatan mempunyai sumber daya alam yang melimpah, terutama berupa lahan dan mineral. Namun demikian, tingkat pemanfaatannya saat ini relatif masih rendah. Dari seluruh wilayah, baru 24% yang dibudidayakan/ diusahakan sebagai persawahan, tegalan, perkebunan, kebun campuran, dan permukiman. • Dari 69% luas wilayah berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dinyatakan sebagai hutan, ternyata sekitar 30% sudah merupakan tegakan hutan, tetapi berupa alang – alang dan semak belukar. • Ditinjau dari topografinya yang datar serta lokasinya yang strategis, maka wilayah ini sebenarnya potensial untuk dikembangkan sebagai areal pertanian dan perkebunan. • Saat ini kebutuhan lahan untuk berbagai kegiatan pembangunan semakin besar sejalan dengan laju kegiatan pembangunan tersebut serta peningkatan jumlah penduduk. Bertambahnya kebutuhan lahan ini seringkali harus mengubah suatu jenis penggunaan menjadi penggunaan baru yang kadang PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 92 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan – kadang menimbulkan benturan – benturan kepentingan. Dalam hal ini meskipun peralihan penggunaan dimungkinkan, dalam pelaksanaannya seringkali menjadi masalah yang berkepanjangan. C. Masalah Tumpang-Tindih antar Rencana Pemanfaatan Ruang • Ditinjau dari penggunaan lahannya sekarang sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan memang masih berupa hutan. Tapi bertambah besar tekanan terhadap hutan karena meningkatnya kebutuhan penyediaan lahan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang memerlukan lahan. • Dalam kaitan ini maka adanya suatu penataan batas kawasan menurut fungsinya mutlak diperlukan untuk menghindari terjadinya tumpang – tindih pemanfaatan lahan, terutama hutan. D. Masalah Pengamanan Sumber Air • Di wilayah Kalimantan Selatan cukup banyak terdapat sungai – sungai yang sebagian besar mempunyai hulu di Pegunungan Meratus. Demikian juga terhampar rawa yang luas sebagai tangkapan air. Namun demikian, permasalahan yang dihadapi adalah buruknya kualitas sumber daya air tersebut untuk dimanfaatkan memenuhi kebutuhan penyediaan air bersih bagi penduduk. Sebagian besar sungai yang dekat dengan permukiman penduduk telah tercemar oleh air asin (intrusi), sementara itu air tanah dan air permukaan kualitasnya sangat buruk untuk air minum. PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 93 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan • Ditinjau dari wilayah DAS dimana sungai – sungai mengalir ternyata catchment area dari sebagian besar DAS tersebut telah berada pada kondisi kritis. Hal ini diindikasikan dengan besarnya fluktuasi debit air sungai, serta tingkat erosi yang kritis. Di daerah tangkapan air sungai – sungai tersebut yang berada di Pegunungan Meratus yang seyogyanya berfungsi sebagai kawasan lindung (lereng di atas 40% dengan intensitas hujan yang tinggi dan jenis tanah yang peka terhadap erosi) telah terjadi okupasi lahan, baik oleh kegiatan HPH maupun masyarakat sekitarnya. E. Masalah Pengamanan Kawasan Berfungsi Lindung • Berdasarkan kriteria Keppres No. 32 Tahun 1990 dapat dilakukan deleniasi kawasan lindung yang diperkirakan mencakup areal sekitar 634.000 Ha (17% dari luas wilayah). • Banyaknya permukiman yang berada di sepanjang sungai menjadi masalah kalau dikaitkan dengan pengamanan terhadap sempadan sungai. Kondisi ini secara faktual merupakan kendala dalam upaya mengamankan kawasan lindung secara ketat. F. Penggunaan dan Pemilikan Tanah • Umumnya tanah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan telah dikuasai baik oleh masyarakat, badan hukum, maupun oleh instansi. Walaupun demikian ternyata sebagian besar tanah – tanah tersebut tidak dimanfaatkan (terlantar) atau dengan kata lain penguasaan dan pemilikan tanahnya bersifat spekulatif. • Selain itu Kalimantan Selatan belum memiliki peta penguasaan dan penggunaan tanah yang rinci sebagai sarana pengendalian penguasaan tanah. Tanpa peta tersebut kepala desa atau lurah sebagai aparat terdepan yang mengontrol, mengevaluasi, dan PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 94 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan mengendalikan perubahan – perubahan pemilikan tanah sulit menjalankan tugasnya secara efektif. 2.3.2.7 Permasalahan Perhubungan dan Prasarana Utama Wilayah A. Transportasi Jalan Raya • Kuantitas dan kualitas jalan antar kabupaten menunjukkan adanya kesenjangan. Namun demikian hal ini juga akibat dari kondisi fisik yang kurang menunjang terutama akibat luasnya rawa – rawa dan adanya kabupaten dengan areal yang luas namun jumlah penduduk relatif rendah. • Dikaitkan dengan lalu lintas kota, ada kemungkinan persoalan khususnya pada penggal – penggal jalan yang merupakan pertemuan antara transportasi regional dan dalam kota. Salah satunya adalah penggal jalan yang menghubungkan Pelabuhan Trisakti dengan luar kota Banjarmasin. • Pola jaringan jalan saat ini jelas menunjukkan adanya dukungan kuat terhadap Banjarmasin sebagai pusat wilayah yang sangat dominan. Tidak hanya jaringan jalan raya, bahkan bersama jaringan sungai membentuk pola sirkulasi yang memusat ke Banjarmasin. • Kurang/tidak adanya aksesibilitas jalan raya yang baik yang dapat menghubungkan antara bagian Barat dan Timur Pegunungan Meratus, kecuali melalui Banjarmasin sebagai simpul utama. B. Transportasi Sungai Sungai akan mengalami proses pendangkalan atau erosi yang dapat disebabkan oleh proses alamiah maupun akibat dari kegiatan manusia. PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 95 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan C. Tansportasi Laut Pelabuhan Trisakti sebagai pelabuhan samudra yang terletak di Sungai Barito dengan kondisi fisik yang kurang menguntungkan, terutama akibat tingginya perbedaan navigability pada saat pasang dan surut serta pengendapan yang tinggi, mengakibatkan terbatasnya kapal yang dapat berlabuh dan tingginya biaya pemeliharaan. Selain itu juga ada masalah terbatasnya gudang penumpukan pada waktu puncak. D. Transportasi Udara Masalah transportasi udara menyangkut peningkatan fasilitas bandara Syamsuddin Noor sebagai bandara utama. E. Perlistrikan • Perkembangan konsumsi energi listrik membutuhkan peningkatan penyediaan pembangkit listrik yang cukup besar. Namun terdapat masalah alternatif sumber energi yang terbatas dan mengakibatkan biaya pengadaan yang relatif mahal. • Menghindari konflik kepentingan antara kebutuhan air untuk listrik dan kebutuhan pertanian. Dalam hal ini konflik terjadi pada Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Pada awal tahun 1992 ini PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Microhidro) Muci yang terletak di Kecamatan Maruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah terpaksa harus dibongkar karena debit air Sungai Maruyan tidak mampu mengoperasikan turbin. F. Pengairan • Kondisi irigasi yang telah ada di Kalimantan Selatan terlihat masih belum optimal. Sistem irigasi yang ada masih belum mampu mengairi sekitar 60% sawah yang ada. Dengan PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 96 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan demikian di masa – masa mendatang perlu upaya untuk memenuhi kekurangan itu. • Dengan adanya rencana pengembangan irigasi yang cukup besar ini diharapkan dapat memenuhi kekurangan irigasi yang selama ini terjadi dan diharapkan dapat meningkatkan produksi pertanian di Kalimantan Selatan. PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 97 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan TABEL II – 31 JARINGAN IRIGASI DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 98 LAPORAN PENDAHULUAN Penataan Ruang Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Timur Kalimantan TABEL II – 32 LOKASI RENCANA PENGEMBANGAN IRIGASI DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PT. Pemeta Engineering System Consultant II - 99