Catatan Kuliah Metode Penelitian Hukum Oleh Ande Akhmad S. (A 1O99010 FH UNPA D) Dosen: Prof. Dr. R. Otje Salman, S., S.H. PENGERTIAN Ilmu adalah pengetahuan yang bersifat sistematis, rasional, empiris, metodis. Pengetahuan adalah kesan yang ditangkap oleh panca indera. Metode adalah cara mengenai penelitian, dengan hanya menggunakan satu pendekatan saja. Metodelogi adalah cara mengenai penelitian dengan menggunakan lebih dari satu pendekatan. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodelogi, sistematis, dan konsisten ( Soerjono Soekanto). Penelitian secara ilmiah artinya suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu gejala, dengan jalan menganalisanya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalahmasalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut. Gejala-gejala di sini merupakan sistem ajaran tentang kenyataan. Penelitian dapat bersifat: - Exploratoris yaitu penelitian terhadap suatu yang baru menurut data-data baru (relatif baru/etis), - Explanatoris yaitu penelitian yang sifatnya meneruskan exploratoris (hasil penelitian dahulu). Disiplin hukum lazimnya diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan sebagai kenyataan (=perilaku atau sikap tindak), artinya bahwa disiplin hukum menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicitacitakan maupun sebagai realitas. METODE PENELITIAN HUKUM (MPH) Berbicara mengenai MPH maka pembicaraan kita tertuju pada masalah-masalah hukum, dimana masalah-masalah hukum ini berkaitan dengan berjalannya hukum (efektivitas hukum). Adapun yang menjadi unsur-unsur daripada efektivitas hukum itu sendiri adalah meliputi: 1. Kesadaran hukum, 2. Aparat hukum, 3. Hukum itu sendiri (aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis), 4. Fasilitas hukum, 5. Budaya hukum. (Ke lima unsur ini merupakan teori dari Soeryono Soekanto, dimana ia menggambarkannya dalam praktek yaitu berkenaan dengan kesadaran berlalu lintas). Budaya hukum menggambarkan tingkat kesadaran hukum yang sudah tinggi tingkatnya. Berkaitan dengan budaya hukum maka Rush Benedict memberikan 2 ciri yang menjadikan kategori budaya hukum, yaitu: 1. Malu untuk melanggar hukum, 2. Adanya rasa bersalah apabila melanggar hukum. Dalam MPH terdapat dua jenis pendekatan, yaitu: 1. Yuridis normatif, 2. Yuridis empiris (metodelogi). Kumpulan Catatan Kuliah Oleh Ande Akhmad Sanusi 163 MPH menegakan aliran positivism (yang yuridisnya/das sollen) sedangkan yang lainkan diakomodir oleh das sein. MPH adalah suatu cara penyelidikan yang dilakukan di dalam dunia hukum yaitu meneliti masalah-masalah yang didasarkan pada pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Syarat-syarat MPH: Bersifat deskriptif analitis, yaitu melukiskan fakta-fakta berupa data, baik data primer maupun data sekunder (data primer dialamatkan kepada pendekatan yuridis empiris, data sekunder dialamatkan kepada pendekatan yuridis normatif yang dilaksanakan dengan kualitatif yuridis) Selanjutnya bahwa masih berkenaan dengan MPH kaitannya dengan Tugas Akhir maka perlu diketahui juga hal-hal berkenaan dengan sistematikanya. Penelitian dilakukan melalui 2 tahap, yaitu: 1. Studi kepustakaan, Bisa yuridis empiris, bisa juga yuridis normatif, baik data primer maupun data sekunder. 2. Studi lapangan, Yuridis normatif, untuk melengkapi apa yang dilakukan dalam studi kepustakaan, misal mencari SK Direktur suatu perusahaan (misal;; SK direktur pabrik) yang tak ada dalam perpustakaan (tetap merupakan bahan hukum primer). Yuridis empiris, dengan quesioner tertutup dengan mencari sampel yang memadai sesuai ukuran yang telah ditentukan yang mewakili daerah (sampling). Yuridis Normatif Yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian yuridis normatif mencakup: 1. Penelitian terhadap asas-asas hukum, 2. 3. Penelitian terhadap sistematika hukum, Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, 4. Perbandingan hukum, 5. Sejarah hukum. Diukur secara kualitatif, dengan rumusan yang bersifat parametrik, data sekunder (dalam bentuk angka-angka murni), caranya dengan quesioner terbuka (artinya disertakan pemahaman responden/interview mendalam). Dalam kualitatif alatnya adalah interview, adapun kualitatif yang diterima dalam penelitian hukum adalah yang kualitatif yuridisnya. Perbedaan antara quesioner tertutup dengan quesioner terbuka/interview adalah bahwa interview lebih mendalam, ditujukan kepada orang pilihan. Hipotesis di dalam yuridis normatif hanya sebagai pedoman; uraian terhadap kesimpulan sementara. Biasanya yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan primer, sekunder, dan tersier. Penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif dapat ditinggalkan, tetapi kerangka konsepsionil mutlak diperlukan. Aplikasinya dikaitkan dengan Tugas Akhir adalah kepada rencana penelitian yang nantinya penting dalam menentukan judul apakah itu Legal Memorandum, Studi Kasus ataukah Skripsi. Yuridis Empiris Diukur secara kuantitatif, non parametrik/rumus-rumus statistik (bentuknya tabel-tabel), data primer (pada awalnya adalah data sekunder dan untuk selanjutnya dengan data primer langsung di lapangan), caranya dengan quesioner tertutup (tertutup di sini artinya tidak dikehendaki pendapat sendiri). Kuantitatif ukurannya dengan non parametrik karena sifatnya hanya membantu ( anvolen) ilmu hukum (untuk mempertajam tinjauan yuridis normatif). Kumpulan Catatan Kuliah Oleh Ande Akhmad Sanusi 164 Berkaitan dengan metodelogi, dalam hukum yang sifatnya parametrik maka hanya digunakan sebagai pendukung (hanya melengkapi yang normatif). Yuridis empiris berbicara tentang kesadaran hukum. Kesadaran hukum adalah keserasian antara hukum yang berlaku dengan hukum yang dicita-citakan, yaitu dilihat dari: 1. Pengetahuan masyarakat, 2. Paham mengenai hukum, 3. Sikap terhadap hukum, 4. Pola tingkah laku terhadap hukum. Digunakan hipotesa sebagai pedoman yang statusnya sama dengan kesimpulan sementara dengan maksud supaya tidak menyimpang dari pokok bahasan. Yuridis empiris sebaiknya hanya untuk skripsi, selanjutnya pakai teori Hans Kelsen tentang teori murninya (dan non yuridis): Non yuridis (das sein); filsafat (mis; keadilan), sosiologis (mis; living law), etis (mis; norma), ekonomis (mis; pasal 33), politis (mis; partai). Yuridis (das sollen) Das sein di sollenkan (mis: dicari pasalpasal dalam perundang-undangannya). DATA Data terdiri dari: 1. Data primer, Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu perilaku warga masyarakat, melalui penelitian. 2. Data sekunder, Yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dsb. Data Primer Data primer adalah pendapat sejumlah orang tentang sesuatu, biasanya dilakukan dengan quesioner tertutup dengan menggunakan rumus kuantitatif, non parametrik sebagai penambah. Data primer merupakan pendapat sejumlah orang tentang sesuatu/informasi langsung dari manusia/bersifat kuantitatif / kesadaran hukum /cenderung kepada ilmu sosial. Data Sekunder Data sekunder adalah data buatan manusia tentang bahan hukum primer (perundangundangan), bahan hukum sekunder (doktrin) dan bahan hukum tersier (ensiklopedi/opini masyarakat yang ada di majalah/koran), dengan menggunakan analisis kualitatif yuridis. Kualitatif yuridis, yaitu dimana: 1. Peraturan per-UU-an yang satu dengan yang lain tak boleh bertentangan, 2. Memperhatikan heirarki, dimana peraturan per-UU-an yang rendah tidak boleh bertentangan dengan yang tinggi, 3. Kepastian hukum, dimana undang-undang diteliti benar-benar, dilaksanakan baik privat (oleh hakim perdata, notaris) maupun publik (oleh polisi, jaksa, hakim). Data sekunder; buatan manusia, bahan hukum sekunder adalah doktriner. Data sekunder terdiri dari: 1. Bahan hukum primer, Adalah perundang-undangan. 2. Bahan hukum sekunder, Adalah doktrin, misal; dalam penerapannya, yaitu suatu doktrin dikaitkan dengan apa yang diteliti dalam suatu kasus, misal: Doktrin dari Prof. Mochtar yaitu mengenai hukum sebagai sarana pembaharuan, dikaitkan dengan kasus web site Mustika Ratu → persaingan tidak sehat/curang → melawan hukum (1365 KUHPdt) → perdata (kerugian/ganti rugi) dan pidana (penggelapan). 3. Bahan hukum tersier, Adalah ensiklopedi/opini masyarakat yang ada di majalah/koran. Kumpulan Catatan Kuliah Oleh Ande Akhmad Sanusi 165 ANALISIS Analisis yuridis hanya kepada perundangundangannya saja, sedangkan analisis hukum tidak hanya pada perundang-undangannya saja tetapi juga terhadap kebiasaan, traktat, doktrin, dsb. Menurut Prof. Mochtar, bahwa arti dan makna yuridis lebih sempit dari hukum. Definisi hukum menurut Prof. Mochtar: 1. Mewujudkan kaidah (UU), 2. Mewujudkan hukum (yurisprudensi dalam mengisi kekosongan). MPH dihubungkan dengan tugas akhir adalah berkenaan dengan alat analisis. TUGAS AKHIR Legal Memorandum Alat yang digunakan dalam analisisnya adalah penafsiran hukum tetapi penafsiran yang normatif (penafsiran teologis tidak untuk yang normatif tapi untuk yang empiris) dan sentuhan filsafat hukumnya adalah positivisme hukum. Sasaran legal memorandum adalah konsultasi. Legal memorandum (memo=catatan), didalamnya: Judul: Analisa Yuridis/Hukum, Identifikasi masalah; jabaran dari judul dalam bentuk pertanyaan. Kesimpulan → jawaban dari identifikasi, kalau lebih maka masuk saran. Studi Kasus Dalam Studi Kasus, maka alat analisisnya adalah konstruksi hukum (dikaitkan dengan pasal 27 UU No. 14 tahun 1970, dimana pertimbangan hakim mengandung konsep living law, yaitu hukum tertulis dan hukum tak tertulis), aliran hukumnya adalah positivisme hukum, dan sociological jurisprudence. Contoh konstruksi hukum: Contoh 1: GHR (ps. 6) → Hukum yang berlaku adalah hukum suami. Tetapi dlm HOCI → kalau istrinya beragama Kristen maka terhadapnya (istri) berlaku HOCI. Contoh 2: Diktum UU No. 5 tahun 1960 → bahwa mancabut buku II BW sepanjang mengenai bumi, air beserta isinya, kecuali hipotik. Artinya: Buku II yang masih berlaku adalah yang tidak menyangkut bumi, air beserta isinya, hipotik dan buku I, III dan IV masih berlaku. Sasaran studi kasus adalah konsultasi. Yang diharapkan dalam studi kasus adalah komentar dan saran. Dalam studi kasus maka yang dianalisis adalah pertimbangan hakimnya, tidak usah meneliti penuh tapi kerangka pemikirannya saja, misal teori apa. Skripsi Alat yang digunakan dalam analisisnya adalah filsafat hukum. Dalam skripsi menggunakan analisis kualitatif yuridis dengan alat analisisnya penafsiran, konstruksi dan juga filsafat. Sasaran skripsi adalah pembinaan. Kebenaran yang dicapai dalam skripsi adalah kebenaran yang diasumsikan kepada hukum. Sistematika skripsi: I. Judul, II. Kerangka teori, Berhubungan dengan Bab I. → kerangka pemikiran tetapi tidak disebutkan teorinya (nama teorinya). III. Fakta kasus, IV. Analisa dan pembahasan, V. Kesimpulan dan saran. Filsafat Hukum Sebagai Alat Analisis Dalam Skripsi Hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat artinya hukum yang berlaku dan memenuhi kebutuhan masyarakat, yaitu yang tertulis dan tak tertulis. Kumpulan Catatan Kuliah Oleh Ande Akhmad Sanusi 166 Hukum yang berlaku di suatu tempat pada waktu tertentu → menurut Logemann dalam bukunya Gebeids Leer, yang artinya wilayah tertentu dan waktu tertentu Definisi hukum menurut Prof. Mochtar meliputi: 1. Norma-norma/kaidah-kaidah, 2. Lembaga/institusi, 3. Proses, 4. Tujuan. Aliran positivism: 1. Perundang-undangan yang satu dengan yang lain tidak boleh bertentangan. 2. Kepastian hukum, 3. Hierarki. Kepastian hukum artinya bahwa hukum itu benar-benar dilaksanakan baik publik/privat. Filsafat lingkungan; 1. Filsafat Aristoteles; manusia merupakan bagian dari alam dan majikan bagi alam (teori kontribusi/dualisme), 2. Filsafat Pancasila (Notonegoro); sila 1 Pancasila (dimungkinkan juga sila yang lainnya karena bagaimanapun sila 1 merupakan napas/jiwa bagi sila lain). Gustav Radbruch; masalah filsafat hukum itu menyangkut hati nurani artinya hati nurani tersebut ada kaitannya dengan tujuan hukum yaitu: 1. mengandung nilai keadilan, 2. mengandung nilai kepastian, 3. mengandung nilai manfaat. Ketiganya tidak pernah tercapai serempak pada satu masa karena selalu terjadi “tegang“. Tujuan hukum adalah kebahagiaan yang merupakan keseimbangan konsep ketuhanan. Konsep keseimbangan ketuhanan (menurut Prof. Otje), yaitu meliputi: 1. Keseimbangan individu dengan Tuhan (sila 1), 2. Keseimbangan alam (sila 3), 3. Sesuai dengan kepentingan/kebutuhan (sila 5). Keseimbangan tersebut mencakup keseimbangan individu, masyarakat, penguasa. UU No. 1 Tahun 1974 merubah pemikiran masyarakat dari poligami ke monogami karena poligami tidak efisien. Berbicara yuridis maka asosiasi tertuju pada perundang-undangan. Prof. Mochtar berpendapat bahwa arti yuridis lebih sempit daripada arti hukum, pemikiran ini beranjak dari pemikiran Austin, yang mana pemikiran Austin ini dipengaruhi oleh pemikiran Jean Bodin tentang teori kedaulatannya, yaitu dimana yang berdaulat adalah legislatifnya. Dalam HTN maka yang terkenal dalam kaitannya dengan aliran positivisme adalah George Jellinek dan Mac Iver. Berkaitan dengan positivisme hukum, maka teori yang mendukungnya adalah Teori Austin → positif morality → common law/hukum kebiasaan → asas precedent (putusan hakim terdahulu dijadikan undang-undang bagi hakim yang lainnya, dan menurut Austin ini terjadi apabila undang-undang mengukuhkannya). Selanjutnya adalah teori Hans Kelsen berkenaan dengan teori murninya (yang diambil adalah yang non yuridisnya identik dengan das sein, yaitu diantaranya; sosiologis, etis, filsafat, ekonomi, politik). JUDUL PENELITIAN Apabila kita berbicara tentang judul (untuk skripsi misalnya), maka kita dituntut untuk dapat mencari kasus dan yurisprudensi yang berhubungan dengan kasus tersebut. Dalam judul terdapat ciri-ciri/identitas, dimana; Dalam Legal Memorandum; analisis hukum/upaya hukum (ada keberpihakan), Dalam Studi Kasus; terhadap suatu putusan MA-nya, Dalam Skripsi; ada tinjauan yuridisnya. Kasus → putusan hakim pengadilan Negeri yang dibatalkan. Kumpulan Catatan Kuliah Oleh Ande Akhmad Sanusi 167 Judul merupakan suatu refleksi daripada masalah yang akan diteliti. Dari ketiga tugas akhir tersebut maka judul dalam ketiga bentuk tugas akhir harus mencerminkan masalah hukumnya/aspek hukumnya. Judul dan rangkainnya harus mencerminkan identitas ilmu yang sedang kita pelajari (Ilmu Hukum). Dalam judul diperlukan dependent variable dan independent variable. Variable merupakan karakteristik atau ciri daripada orang-orang, benda-benda atau keadaan yang mempunyai nilai-nilai yang berbeda, seperti misalnya; usia, pendidikan, kedudukan sosial, kedudukan ekonomis, jenis kelamin, dsb. Independent variable merupakan sebab yang diduga dari suatu gejala, sedangkan dependent variable merupakan akibat yang diduga dari gejala yang sama. Contoh judul skripsi: “Tinjauan yuridis terhadap hubungan antara unsur-unsur tindakan yang dapat dipidana dengan euthanasia ditinjau dari KUH Pidana Indonesia.” Dalam kasus Euthanasia, dikaitkan dengan hukum positif kita maka mengenai hal ini belum dapat diterima, adapun yang menjadi dasar hukumnya adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bunuh diri itu sama dengan tindak pidana. (Di Bali kita kenal upacara “Sati“ yang pada prinsipnya sama dengan euthanasia). Judul memiliki syarat yaitu adanya dua variable, yang sifatnya sebab – akibat (bukan umum – khusus). Kita tidak boleh menggunakan dua variable yang memiliki kekuatan yang sama (misal: satu parametrik, sedangkan satunya lagi non parametrik). ANALISIS TERHADAP AMANDEMEN UUD 1945 Amandemen UUD → non yuridis (das sein) di sollen-kan (berkenaan dengan pasal-pasal mana yang harus diperbaiki). Berkenaan dengan ini, maka alat analisis yang mungkin paling tepat adalah teori Montesqueu tentang pemisahan kekuasaannya. Adapun secara umum isi dari amandemen UUD 1945 tersebut antara lain: Amandemen ke-1: 1. Masa jabatan Presiden, 2. Pembentukan UU, 3. Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden, 4. Kekuasaan Presiden dalam pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, 5. Pengangkatan menteri, dll. Amandemen ke-2: 1. Pemerintah daerah, 2. Kewarganegaraan, 3. HAM, 4. Bendera, bahasa, lambang negara, 5. Wilayah negara, 6. DPR, dll. Amandemen ke-3: 1. Kedaulatan negara, 2. MPR, 3. Syarat calon Presiden, 4. Masa jabatan Presiden, 5. DPR, 6. Pemilu, 7. BPK, 8. Kekuasaan Kehakiman, 9. Mahkamah Konstitusi, 10. Komisi Judisial. Berkenaan dengan teori Montesqueu bahwa dalam praktek kenegaraan maka banyak hal yang kita anggap sangat janggal/menyimpang dari teori ini, misalnya dalam hal kekuasaan kehakiman, maka sebagaimana kita ketahui bahwa dahulu Departemen Kehakiman berada di bawah eksekutif (mendukung eksekutif), sehingga tidak benar kalau disebut bahwa ada pemisahan kekuasaan karena dengan demikian maka fungsi yudikatif berada di bawah Kumpulan Catatan Kuliah Oleh Ande Akhmad Sanusi 168 eksekutif. Selanjutnya dalam praktek sebagai reaksi terhadap keadaan ini maka lahirlah apa yang disebut hakim karier. Berkaitan dengan konsep negara hukum maka sistem hukum harus mengatur sistem politik dan sistem ekonomi, bila terjadi kebalikan maka dimana sistem politik dan atau sistem ekonomi mengatur sistem hukum maka itu dikatakan sebagai sebuah tirani. Politik tidak sama dengan politik hukum, politik hukum lebih pada kegiatan dalam menerapkan nilai-nilai hukum. Analisis terhadap Amandemen ke-2 UUD 1945: Berkenaan dengan materi pemerintah daerah maka, kita ambil contoh yang jelas adalah Amerika. Di sini kita harus memperjelas batasan berkenaan dengan bentuk negara kaitannya dengan otonomi daerah, apakah tetap kesatuan ataukah federal. Mengenai HAM, diperlukan batasan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan HAM itu sendiri, apakah HAM impor (Amerika) ataukan HAM lokal (Indonesia). Dalam kasus HAM di Timtim, maka perlu kita ketahui sebenarnya apa yang menjadi pokok permasalahan kasus ini tidak pernah selesai, yakni bahwa penegakan hukum masih dibiaskan dengan kepentingan politik, sehingga apabila kita konsekuen dengan hukum maka kita harus melihat kasus ini dalam kerangka hukum juga, yaitu dalam konteks suatu sistem dimana yang dianggap telah melakukan pelanggaran HAM adalah TNI dan secara struktural maka yang bertanggung jawab adalah Pangti ABRI yang dalam hal ini adalah Presiden. Sehingga dengan demikan adalah tidak benar apabila dalam proses pengungkapan kasus ini yang dilibatkan hanya; aparat di lapangan, Pangdam, dan Pangab, dimana seharusnya juga beserta Presiden itu sendiri. - Masih berbicara HAM, maka konteks HAM Indonesia adalah yang dibatasi oleh kepentingan, yaitu kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Adapun yang menjadi dasar hukum hak individu dibatasi oleh hak masyarakat adalah pasal 6 UU No. 5 Tahun 1960, dimana disebutkan bahwa hak milik mempunyai fungsi sosial. ANALISIS TERHADAP PASAL 33 UUD 1945 Ayat 1: Demokrasi ekonomi wujudnya ekonomi kerakyatan lahir dari konsep Pancasila Notonegoro (Teori Keseimbangan). Berdasarkan ayat 1, maka apabila tidak tercapai suatu keseimbangan maka kiamat. Mengandung asas kekeluargaan yang merupakan cerminan Pancasila: Dalam sila 1 tercermin keseimbangan. Dalam Sila 3 Pancasila mengandung Hukum Adat (magis, religius, kosmis, dan partis). Dalam Sila 5 Pancasila → proporsional, artinya sesuai dengan kepentingan /kedudukan. Ayat 2: Penekanan pada BUMN, harus dibedakan antara milik (eigendom) dengan menguasai (bezit). Apabila kita berkiblat ke Amerika Serikat maka, AS memisahkan antara perusahaan negara dengan perusahaan swasta, tidak menswastakan perusahaan-perusahaan negara. Ayat 3: Dialamatkan ke pembukaan UUD 1945 Alinea ke-2 → aliran utility. Contoh analisis terhadap suatu judul: “Analisis terhadap pasal 33 UUD 1945 dalam hubungan dengan kebijakan pemerintah mengenai swastanisasi perusahaan BUMN.” Dari judul tersebut maka apabila kita lihat terdapat beberapa variabel: Kumpulan Catatan Kuliah Oleh Ande Akhmad Sanusi 169 Variabel 1; “pasal 33 UUD 1945.” Negara itu hanya sebagai bezitter, bukan sebagai eigenaar. Variable 2; “kebijakan pemerintah.” Freis ermessen → negara kesejahteraan. Variabel 3; “swastanisasi perusahaan BUMN.” Seharusnya perusahaan negara jangan diswastakan, tetapi dibiarkan swasta dan negara tumbuh bersama-sama (ambil contoh negara Amerika). Perlu diperjelas mengenai pembagian kuntungannya dalam PT (BUMN), dimana memang berbentuk PT yang berorientasi pada keuntungan tetapi harus tetap bahwa negara juga mendapat bagian dari keuntungan yang diperoleh oleh PT tersebut. REFERENSI Diantaranya: - Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat, oleh Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H. M.A., dan Sri Mamudji, S.H., M. LL., - Pengantar Penelitian Hukum, oleh Soerjono Soekanto, - Dll. Kumpulan Catatan Kuliah Oleh Ande Akhmad Sanusi 170